Tidak Ada Pemangkasan Gaji PPPK Paruh Waktu, Pemkab Bima Pastikan Alokasi Tetap 62,7 Miliar

jpn

Bimantika.net Pemerintah Kabupaten Bima dibawah kendali Bupati Bima Ady Mahyudi menegaskan bahwa tidak ada pemangkasan gaji bagi tenaga ASN PPPK Paruh Waktu (PPPK-PW) yang mengabdi di lingkup Pemkab Bima.

Penegasan tersebut disampaikan oleh Kabag Protokol dan Humas Pemkab Bima Yan Suryadin untuk meluruskan berbagai informasi yang berkembang di tengah masyarakat terkait perubahan skema penganggaran gaji PPPK-PW dalam APBD Tahun Anggaran 2026.

Pemkab Bima memastikan komitmen terhadap kesejahteraan tenaga PPPK-PW tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Hal tersebut dibuktikan melalui hasil pembahasan bersama legislatif yang menetapkan total alokasi penggajian PPPK Paruh Waktu sebesar Rp. 62,7 miliar dalam APBD 2026.

Dengan demikian, hak-hak tenaga PPPK-PW tetap dijamin dan tidak mengalami pengurangan sebagaimana isu yang beredar.
Mengacu pada dokumen APBD Awal 2026, penganggaran PPPK-PW terdiri dari Rp37,9 miliar melalui kode rekening belanja jasa PPPK-PW yang bersumber dari DAU/PAD dan tersebar pada seluruh DPA OPD.

Selain itu, terdapat alokasi sebesar Rp24,7 miliar melalui kode rekening belanja BOSP. Secara keseluruhan, total anggaran penggajian PPPK-PW tetap berada pada angka Rp62,72 miliar.

Namun dalam pelaksanaannya, pemerintah pusat melalui petunjuk teknis terbaru memberikan ketentuan terkait penggunaan Dana BOSP.

Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa Dana BOSP tetap dapat digunakan untuk penggajian PPPK Paruh Waktu, tetapi dibatasi maksimal hanya 20 persen dari total dana BOSP yang diterima sekolah.

Ketentuan inilah yang kemudian menjadi dasar Pemkab Bima melakukan penyesuaian dan pergeseran APBD pada April 2026.

Melalui APBD Pergeseran 2026, skema penganggaran PPPK-PW kemudian disesuaikan tanpa mengurangi total anggaran yang telah ditetapkan. Pada APBD Pergeseran, alokasi sebesar Rp47,2 miliar bersumber dari DAU/PAD, Rp11,92 miliar melalui Dana BOSP, dan Rp3,58 miliar melalui belanja jasa BLUD. Dengan skema baru tersebut, total penggajian PPPK Paruh Waktu tetap berada pada angka Rp 62,7 miliar.

Pemerintah Kabupaten Bima juga menegaskan bahwa penggunaan Dana BOSP sebesar Rp11,9 miliar sepenuhnya telah mengikuti aturan yang berlaku, yakni maksimal 20 persen dari total dana yang diterima sekolah.

Karena itu, informasi yang menyebut Pemkab Bima menggunakan Dana BOSP hingga 40 persen dipastikan tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta penganggaran yang ada.

Di sisi lain, langkah penyesuaian APBD yang dilakukan Pemkab Bima dinilai sebagai bentuk kehati-hatian pemerintah daerah dalam menjalankan regulasi pusat sekaligus menjaga keberlangsungan pembayaran gaji PPPK-PW agar tetap aman dan tepat waktu.

Pemerintah daerah memilih melakukan penyesuaian administrasi keuangan daripada mengambil langkah yang berpotensi menyalahi aturan penggunaan anggaran pendidikan.
Kebijakan tersebut sekaligus menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Bima dalam memperjuangkan status dan kesejahteraan tenaga PPPK Paruh Waktu yang selama ini menjadi bagian penting pelayanan publik di daerah.

Pemkab berharap masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi dan tetap mendukung upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas pelayanan pemerintahan serta kesejahteraan aparatur daerah.
(RRS//RumaRenggeSape//007)

Polisi Tangkap 4 Pria di Parado Rato, 7,14 gram BB Jenis Shabu Siap Edar Ikut Disita

jpn

BIMAntika.net -Satuan Reserse Narkoba Polres Bima Kabupaten Polda NTB yang dipimpin Kasat Resnarkoba AKP Dediansyah S.E, berhasil meringkus empat orang terduga pelaku tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis sabu di wilayah hukumnya.

Empat orang Pria warga Desa Parado Rato Kecamatan Parado yang diamankan pada Kamis malam 21 Mei 2026 sekira pukul 21.30. Wita ini masing-masing berinisial DWP (32) ZA (42),IP (34) dan MH (44).

Keempatnya diamankan setelah Kasat Reskoba AKP Dediansyah S.E. mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebut adanya peredaran gelap narkoba dan transaksi narkoba di Rumah DWP yang meresahkan masyarakat di wilayah tersebut.

“Begitu informasinya nya masuk kami langsung bergerak cepat menuju TKP”. Ujar Kasat.

Tiba di tempat kejadian perkara (TKP) tim Opsnal melakukan observasi untuk mencocokkan dengan informasi awal yang di terima.

Setelah di yakini valid tim langsung melakukan tindakan hukum dengan menggerebek mengamankan dan menggeledah badan maupun area sekitar TKP.

Hasilnya, penggeledahan yang ikut disaksikan oleh pemerintah Desa setempat petugas berhasil menyita 7 pocket Kristal putih yang diduga kuat Narkoba jenis Shabu siap edar seberat 7,14 gram.

“Barang bukti (BB) tersebut kami sita di rumah terduga pelaku DPW yang sengaja dibuang oleh terduga pelaku berinisial ZA”. Jelasnya.

Lanjutnya, selain itu pihaknya juga ikut mengamankan sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan UU No 35 tahun 2009 tetang narkotika. dan uang tunai Rp. 947.000.

Penangkapan keempat orang itu dibenarkan oleh Kapolres Bima AKBP Muhammad Anton Bhayangkara Gaisar S.I.K.MH., melalui Kasat Resnarkoba AKP Dediansyah S.E.

Saat keempat terduga pelaku dan sejumlah barang bukti diamankan di Mapolres Kabupaten untuk diproses hukum lebih lanjut.

Lebih lanjut Kasat Resnarkoba menjelaskan, saat ini keempat terduga pelaku tersebut masih dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh penyidik.

“Masih kami lakukan penyelidikan mendalam terkait keterlibatan dan peranan mereka dalam peredaran gelap narkoba”. Tegasnya.

Masih Kasat, terduga pelaku DWP saat di TKP mengakui bahwa barang haram’ itu didapatkanya atau dibeli dari seseorang yang sudah kami kantongi identitas dan masih dalam pengembangan.

“Sesuai dengan instruksi Bapak Kapolres Kami akan usut dan tindak tegas siapapun yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba”. Kembali Kasat Resnarkoba menegaskan. (****)

Pemkot Bima Launching Program Kelurahan Siaga TBC

jpn

BIMAntika.net -Pemerintah Kota Bima melalui Dinas Kesehatan Kota Bima menggelar kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) ATM yang dirangkaikan dengan Launching Kelurahan Siaga TBC Tingkat Kota Bima Tahun 2026. Kamis, (21/05/2026)

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kota Bima Drs. H. Muhammad Fakhrunraji, M.E. menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Dinas Kesehatan Provinsi NTB yang telah menjadikan Kota Bima sebagai daerah sasaran pertama dalam program penanggulangan TBC.

Sekda juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Kesehatan Kota Bima yang dinilai memiliki komitmen kuat dalam mendukung program penanggulangan TBC di Kota Bima.

“Pemerintah sangat mendukung program ini karena berdasarkan data kesehatan, tingkat paparan TBC di Kota Bima cukup tinggi, bahkan masuk dalam kategori tiga besar penyakit berbahaya di Kota Bima,” ujarnya.

Sekda menjelaskan bahwa TBC merupakan penyakit yang berisiko terhadap lingkungan sekitar karena dapat menular kepada masyarakat di sekitarnya.

Oleh karena itu, diperlukan koordinasi dan komitmen besar dari seluruh pihak dalam menciptakan pola hidup sehat dan lingkungan yang bersih.

Tak hanya itu, beliau juga menegaskan pentingnya rumah layak huni, penyediaan air bersih, serta sanitasi yang baik sebagai faktor penting dalam menciptakan lingkungan sehat dan mencegah penyebaran TBC.

“Oleh karena itu, mari kita persiapkan kelurahan ini menjadi Kelurahan Siaga TBC. Kita pilih wilayah dengan tingkat paparan tinggi agar melalui gerakan ini dapat terbangun kolaborasi dan kesepahaman bahwa TBC harus kita perangi bersama dengan menjaga lingkungan tetap bersih,” tambahnya.

Sekda Kota Bima juga memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berperan aktif dalam upaya penanganan TBC. Ia meminta para camat dan lurah agar serius menyelesaikan berbagai persoalan kesehatan masyarakat, termasuk penanganan campak dan TBC di wilayah masing-masing.

“Pemerintah Kota Bima sangat mendukung penuh upaya penurunan angka TBC ini. Komitmen tersebut tidak hanya dalam bentuk kebijakan, tetapi juga dukungan anggaran dan kerja sama lintas sektor,” tutupnya

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Bapedda Kota Bima tersebut turut dihadiri oleh Koordinator ATR SSH, perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Asisten III Setda Kota Bima, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bima, Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Kepala Dinas Perkim, Manager PT Pelindo, para camat dan lurah se-Kota Bima, serta kader TB.(****//Kominfo))

Polisi Kawal Pendistribusian MBG di Tambora, Kapolres Bima : “Pengawalan itu Bentuk Dukungan Polri Ikut Sukseskan Program Prioritas Presiden Prabowo”

jpn

BIMAntika.net -Polsek Tambora Polres Bima Kabupaten Polda NTB berperan aktif dalam mengawal pendistribusian program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memastikan makanan sampai tepat sasaran.

Langkah ini dilakukan untuk menjaga situasi tetap kondusif selama berlangsungnya Pendistribusian MBG bagi pelajar yang tersebar di wilayah hukum Polsek Tambora.

Kegiatan yang dikendalikan oleh Kapolseknya Iptu Suhadak dan dan dipimpin oleh Kanit Binmas Aiptu Arif Rahman itu berlangsung pada Selasa 19 Maret 2026 sekira pukul 08.00. Wita.

Kapolres Bima AKBP Muhammad Anton Bhayangkara Gaisar S.I.K.MH., melalui Kasi Humas AKP Adib Widayaka menjelaskan pengawalan itu merupakan wujud dukungan Polri dalam rangka menyukseskan program prioritas Presiden RI.

“Hal ini akan kamai laksanakan secara rutin sehingga pendistribusian MBG berjalan dengan lancar dan aman”. Kata Kapolres.

Seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan lancar dan situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polsek Tambora dilaporkan Kondusif. (****)

Polsek Bolo Tangkap 2 Terduga Pengedar Narkoba Jenis Shabu, 27 Pocket BB Ikut Diamankan

jpn

BIMAntika.net -Komitmen Kepolisian Resor Bima Polda NTB dan Polsek jajaran dalam memberantas peredaran gelap narkoba di wilayah hukumnya terus dilakukan.

Pasalnya sebelum personel Polsek Bolo berhasil mengungkap peredaran gelap narkoba dan meringkus dua terduga pelaku salah satunya perempuan. Rabu 20 Mei 2026 sekira pukul 03.30. Wita di Desa Tambe dan pada sekira pukul 00.30. Wita Polsek Bolo terlebih dahulu meringkus 3 Terduga Pelaku di Desa Tumpu.

Peredaran gelap narkoba jenis Shabu ini berhasil dibongkar setelah Kapolsek Bolo Iptu M.Sofian Hidayat S.sos,. mendapatkan Informasi dari masyarakat yang menyebut adanya pesta narkoba di Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima.

“Informasinya masuk sekira pukul 03.30. Wita dini hari dan kami langsung bergerak menuju TKP”. Ujar Kapolsek.

lanjutnya, tiba di tempat kejadian perkara (TKP) petugas melihat dua orang laki-laki sedang duduk di rumah terduga pelaku berinisial MD (L) dan AN (L). keduanya merupakan warga Desa Tambe Kecamatan Bolo

Selanjutnya petugas yang disaksikan oleh Kepala dusun setempat melakukan tindakan hukum dengan menggerebek, mengamankan dan menggeledah badan maupun area sekitar TKP.

Hasilnya petugas berhasil menemukan barang bukti (BB) 27 klip yang berisikan kristal warna putih yang diduga kuat narkoba jenis Shabu.

BB tersebut didapatkan dari saku depan sebelah kiri celana terduga pelaku berinisial AN.

Selain itu petugas juga menyita uang tunai yang diduga hasil penjualan barang haram itu sebanyak Rp. 850.000.

Sementara rekan direkanya berinisial. MA petugas tidak menemukan BB Namun Keduanya tetap digiring ke Mapolsek Bolo dan selanjutnya akan diserahkan ke Satresnarkoba Polres Bima Kabupaten.

Pengungkapan peredaran gelap narkoba itu dibenarkan oleh Kapolres Bima AKBP Muhammad Anton Bhayangkara Gaisar S.I.K.MH, melalui Kapolsek Bolo Iptu Muhammad Sofyan Hidayat.S.sos.

Saat ini kedua terduga pelaku dan sejumlah barang bukti diamankan di Mapolsek Bolo. (****)

Usai Pesta Narkoba Jenis Shabu, Tiga Pria Asal Desa Tumpu Ditangkap Polisi

jpn

BIMAntika.net -Kepolisian Resor Bima Kabupaten Polda NTB dibawah Pimpinan AKBP Muhammad Anton Bhayangkara Gaisar S.I.K., MH tidak akan memberikan ruang dan mentolerir bagi para pengedar Narkoba dan obat-obatan terlarang di wilayah hukumnya.

Terkini Polsek Bolo dipimpin oleh Kapolseknya Iptu M. Sofian Hidayat S.Sos.,berhasil mengungkap dan mengamankan tiga orang pria yang diduga kuat sebagai pengedar dan penyalah guna narkoba jenis Shabu. Pada Rabu 20 Mei 2026 sekira Pukul 00.30. Wita dini hari.

Ketiga pria asal Desa Tumpu yang masing-masing berinisial IW, HM dan NW ini diamankan setelah Kapolsek Bolo Iptu Muhammad Sofyan Hidayat S. Sos. mendapatkan Informasi dari masyarakat yang menyebut adanya pesta narkoba jenis Shabu di rumah IW.

informasi itu direspon cepat oleh Kapolsek bersama anggotanya yang langsung bergerak menuju tempat kejadian perkara (TKP).

Tiba di TKP petugas melakukan tindakan hukum dengan menggerebek dan mengamankan ketiga terduga pelaku yang tertidur pulas.

Dari hasil penggeledahan badan maupun area sekitar TKP yang ikut disaksikan oleh Sekdes Tumpu petugas berhasil menyita satu pocket kristal putih yang diduga kuat narkoba jenis Shabu di saku kiri NW.

Selain itu petugas juga ikut mengamankan satu buah bong lengkap dengan kaca serta korek api di dalam kamar tersebut serta uang tunai sejumlah Rp.7.650.000.

Penangkapan ketiga pria yang diduga pengedar dan penyalah guna narkoba jenis Shabu itu dibenarkan oleh Kapolres Bima AKBP Muhammad Anton Bhayangkara Gaisar S.I.K.MH., melalui Kapolsek Bolo Iptu Muhammad Sofyan Hidayat.S.sos.

“Kami akan tindak tegas siapapun yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba dalam bentuk apapun”. Tegasnya.

Saat ini ketiga terduga pelaku diamankan di Mapolsek Bolo dan selanjutnya akan diserahkan ke Satresnarkoba Polres Bima. (****)

Wali Kota Bima dan Ketua DPRD Kota Bima Hadiri Malam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Regional Nusa Tenggara dan Maluku 2026

jpn

Bimantika.net -Wali Kota Bima H. A. Rahman H. Abidin, SE bersama Ketua DPRD Kota Bima Syamsurih, SH menghadiri Kegiatan Malam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Regional Nusa Tenggara dan Maluku, yang berlangsung di Ballroom Merumatta Senggigi, Lombok Barat, NTB, Selasa malam (19/05/2026) pukul 19.30 WITA.

Kegiatan tersebut merupakan bentuk apresiasi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang dinilai berhasil menunjukkan kinerja terbaik dalam berbagai sektor strategis pembangunan daerah, khususnya dalam pengendalian inflasi, penurunan tingkat pengangguran, serta penanggulangan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting.

Pada kategori Pengendalian Inflasi, penilaian difokuskan pada kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas inflasi secara konsisten dan terukur. Aspek yang dinilai meliputi stabilitas harga pangan, kepatuhan pelaporan, dukungan anggaran, hingga efektivitas pelaksanaan program pengendalian inflasi dalam menjaga daya beli masyarakat.

Untuk tingkat kabupaten, penghargaan terbaik ketiga diraih Kabupaten Maluku Tenggara, terbaik kedua diraih Kabupaten Bima, sementara terbaik pertama diraih Kabupaten Sumba Timur. Pada tingkat kota, penghargaan diberikan kepada Kota Tua, sedangkan pada tingkat provinsi diraih oleh Provinsi NTB.

Sementara itu, pada kategori Penurunan Tingkat Pengangguran, penilaian mencakup kualitas perencanaan program, dukungan anggaran, capaian penurunan angka pengangguran, serta inovasi daerah di bidang ketenagakerjaan.

Penghargaan tingkat kabupaten diraih oleh Kabupaten Sikka sebagai terbaik ketiga, Kabupaten Alor terbaik kedua, dan Kabupaten Lembata sebagai terbaik pertama. Untuk tingkat kota diraih oleh Kota Tidore Kepulauan, sedangkan tingkat provinsi diraih Provinsi Maluku Utara.

Pada kategori Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting, penilaian menitikberatkan pada komitmen dan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan program secara terpadu dan berkelanjutan. Penilaian meliputi konvergensi program, capaian layanan, efektivitas intervensi hingga tingkat desa, serta laju penurunan angka stunting dan kemiskinan.

Penghargaan tingkat kabupaten diraih Kabupaten Halmahera Tengah sebagai terbaik ketiga, Kabupaten Halmahera Utara terbaik kedua, dan Kabupaten Pulau Morotai Kepulauan sebagai terbaik pertama. Untuk tingkat kota diraih Kota Ternate, sedangkan tingkat provinsi diraih Provinsi Maluku Utara.

Pada semua kategori pemerintah pusat menyiapkan reward berupa insentif hadiah fiskal bagi daerah yang mendapatkan juara. Untuk tingkat kabupaten, terbaik ketiga mendapatkan 1 Miliar, terbaik kedua 2 Miliar, terbaik pertama 3 Miliar dan Untuk Tingkat Kota 3 Miliar dan Tingkat Provinsi 3 Miliar.

Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian dalam sambutannya menyampaikan bahwa pemerintah pusat pada tahun ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp1 triliun sebagai insentif fiskal daerah.

“Berdasarkan tugas Kemendagri, kami berpikir bagaimana cara memberikan reward kepada daerah. Biasanya kami hanya memberikan trofi atau sertifikat, namun kali ini berbeda. Karena saya paham kalau diberikan uang itu lebih powerful, bisa digunakan untuk APBD dan berbagai kebutuhan pembangunan daerah,” ujar Mendagri.

Kegiatan malam apresiasi tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerja, inovasi, serta pelayanan kepada masyarakat demi mewujudkan pembangunan daerah yang lebih maju dan berkelanjutan. (****//Kominfo)

Sukses Kendalikan Inflasi Daerah, Pemkab Bima Dapat Insentif 2 Miliar dari Pemerintah Pusat

jpn

Bimantika.net -Pemerintah Kabupaten Bima kembali menorehkan capaian membanggakan di tingkat nasional.

Di bawah kepemimpinan Bupati Bima Ady Mahyudi, Pemerintah Kabupaten Bima berhasil memperoleh bantuan insentif sebesar Rp2 miliar dari Pemerintah Pusat dalam kategori keberhasilan Pengendalian Inflasi Daerah.

Pencapaian tersebut menjadi bukti nyata bahwa langkah-langkah strategis yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Bima selama ini dinilai efektif dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, memperkuat daya beli masyarakat, serta memastikan kondisi ekonomi daerah tetap terkendali di tengah tantangan ekonomi nasional yang dinamis.

Keberhasilan tersebut tidak diraih secara instan. Berbagai program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat terus digencarkan, mulai dari operasi pasar murah, penguatan distribusi pangan, pemantauan harga secara berkala, hingga kolaborasi aktif antara pemerintah daerah, Forkopimda, Bulog, pelaku usaha dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga kestabilan pasokan bahan pokok di Kabupaten Bima.

Bupati Bima Ady Mahyudi dinilai mampu menghadirkan kepemimpinan yang responsif dan bekerja nyata dalam menghadapi persoalan ekonomi masyarakat.

Di tengah kondisi banyak daerah yang masih berjibaku menghadapi lonjakan harga, Kabupaten Bima justru mampu menunjukkan kinerja yang diapresiasi langsung oleh Pemerintah Pusat melalui pemberian dana insentif tersebut.

Masyarakat Kabupaten Bima pun menyambut capaian ini dengan rasa syukur dan bangga. Bantuan Rp2 miliar tersebut diharapkan semakin memperkuat program-program pemerintah daerah dalam menjaga kestabilan ekonomi rakyat, membantu masyarakat kecil, serta mendukung berbagai kegiatan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan warga.

“Ini bukan hanya prestasi pemerintah daerah, tetapi prestasi seluruh masyarakat Kabupaten Bima. Keberhasilan ini lahir dari kerja bersama, doa masyarakat, serta komitmen pemerintah dalam melayani rakyat,” ujar Bupati Bima Ady Mahyudi.

Capaian tersebut sekaligus mempertegas bahwa kepemimpinan Bupati Bima Ady Mahyudi terus menghadirkan hasil nyata bagi daerah. Di tengah berbagai tantangan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Bima mampu menunjukkan prestasi yang tidak hanya diakui masyarakat lokal, tetapi juga mendapat perhatian dan apresiasi di tingkat nasional.
(RRS//RumaRenggeSape//007)

Walikota dan Ketua DPRD Kota Bima Hadiri Arahan dan Dialog Bersama Menko Polkam

jpn

BIMAntika.net -Wali Kota Bima H. A. Rahman, S.E., bersama Ketua DPRD Kota Bima Syamsurih, SH menghadiri kegiatan Arahan dan Dialog bersama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago.

Kegiatan tersebut berlangsung di Ballroom Merrumatta Hotel Senggigi, Lombok Barat, pada Selasa (19/5/2026).

Kegiatan ini digelar dalam rangka Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 untuk Wilayah Nusa Tenggara dan Maluku, yang diikuti oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD dari berbagai provinsi, kabupaten, dan kota.

Dalam forum tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan memberikan arahan terkait sejumlah hal di antaranya adalah :

Pentingnya penguatan stabilitas politik dan keamanan daerah,

Peningkatan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik,

Serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung pembangunan nasional.

Kehadiran Wali Kota Bima bersama Ketua DPRD Kota Bima menjadi wujud komitmen Pemerintah Kota Bima dalam memperkuat koordinasi lintas sektor.

Serta mendukung terciptanya pemerintahan daerah yang responsif, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Selain menjadi ajang dialog dan penguatan sinergi, kegiatan ini juga menjadi momentum apresiasi bagi pemerintah daerah yang dinilai berhasil menunjukkan kinerja dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah masing-masing. (****)

Sosialisasi Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah, Salah Satu Program Pro Rakyat Era Walikota Aji Man Perhatikan UMKM

jpn

BIMAntika.net -Wali Kota H. A. Rahman H. Abidin, SE secara resmi membuka kegiatan Sosialisasi Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah bagi calon nasabah baru pembiayaan ultra mikro, yang berlangsung di Aula Maja Labo Dahu, Senin (18/05/2026).

Kegiatan ini merupakan upaya Pemerintah Kota Bima dalam meningkatkan pemahaman masyarakat.

Khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), terhadap sistem keuangan syariah, produk-produk keuangan syariah, serta layanan perbankan syariah yang aman dan terpercaya.

Dalam kegiatan tersebut, Aji Man Sapaan Wali Kota Bima didampingi Sekretaris Daerah, Asisten II, Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, Kepala Dinas Dikpora, Kepala Dinas Koperindag, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Dinas PPPA, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kepala Dinas Pariwisata, serta para camat dan lurah se-Kota Bima.

Turut hadir pula perwakilan Otoritas Jasa Keuangan dan perwakilan Bank NTB Syariah.

Perwakilan Bank NTB Syariah dalam paparannya menyampaikan bahwa program pembiayaan ultra mikro ini dihadirkan sebagai solusi bagi masyarakat,

Khususnya pelaku usaha kecil, agar terhindar dari praktik pinjaman berbunga tinggi atau rentenir yang kerap memberatkan masyarakat.

Dalam sambutannya, Wali Kota Bima menegaskan bahwa Pemerintah Kota Bima terus berkomitmen menghadirkan program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat, salah satunya melalui Program Kasama Weki yang telah membantu lebih dari 1.000 pelaku UMKM dengan plafon bantuan pembiayaan sebesar Rp1 juta hingga Rp2 juta.

“Keberadaan rentenir hari ini hampir ada di setiap lingkungan. Karena itu, pemerintah hadir memberikan solusi melalui program pembiayaan tanpa bunga untuk membantu pelaku usaha kita tumbuh, berkembang, dan naik kelas,” ujar Wali Kota.

Ia juga menekankan pentingnya peran lurah dalam proses rekomendasi penerima manfaat.

Menurutnya, lurah harus memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar memiliki usaha, bertanggung jawab, dan memiliki kemauan untuk berkembang.

“Gunakan dana ini untuk usaha, bukan untuk kebutuhan konsumtif. Tanamkan niat untuk maju, berkembang, dan mandiri. Saya juga meminta para lurah untuk memegang amanah ini dengan sebaik-baiknya, mengutamakan masyarakat yang benar-benar layak menerima dukungan,” tegasnya.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Bima berharap literasi dan inklusi keuangan syariah di tengah masyarakat semakin meningkat, sehingga pelaku UMKM dapat memiliki akses pembiayaan yang sehat, aman, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. (****//Kominfo)