Bimantika.net -Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Periode 2025-2030, DR. H. Lalu Muhammad Iqbal nyatakan sikap tegas pada seluruh oknum Calo Jabatan di pemerintah Propinsi NTB.
Lalu Iqbal menyebut bahwa Calo jabatan adalah musuh meritokrasi. “Jadi kami akan perangi” kata Lalu Iqbal (27/2/2025)
Ia meminta pada seluruh lapisan masyarakat NTB agar mendoakannya dalam menjalankan roda pemerintahan di pemprov NTB lima tahun yang akan datang.
“Doakan kami bisa mempersembahkan bakti terbaik kami untuk masyarakat NTB” ujarnya.
Lanjut nya bahwa Mewujudkan meritokrasi pemerintahan tidak akan terlaksana jika ada cidera akibat oknum-oknum calo yang mengambil keuntungan.
Dirinyapun sudah menyadari dari awal bahwa akan banyak ujian untuk mewujudkannya.
“Oleh karena itu kami tidak akan memberikan toleransi.
Bantu kami dengan laporkan kepada kami jika ada oknum-oknum calo memanfaatkan situasi” tegas Lalu Iqbal.
Ia memastikan akan tegas dan tindak siapapun yang mengambil keuntungan dengan cara mencederai cita-cita iqbal-dinda.
Lalu Iqbal berharao pada seluruh lapisan masyarakat NTB agar Laporkan dengan melampirkan Foto, video, lokasi dan janis janji yang diiming-imingi oleh calo.
Lalu Iqbal berterima kasih kepada semua yang selama ini telah melapor kepada kami sehingga antisipasi dan pencegahan tindakan oknum calo bisa kita lakukan dengan maksimal.
“Terima kasih teman-teman di Fraksi Gerindra. Dukungan atas niat baik akan semakin sempurna ketika fungsi pengawasan kepada kami dikuatkan” kata Lalu Iqbal.
Mantan Dubes Indonesia untuk Negara Turkey ini menyadari mungkin tidak akan sempurna tanpa pengawasan.
Oleh karena itu ia menyebut Iqbal-Dinda memerlukan pengawasan dan kontrol yang kuat atas kinerja kami.
“Awasi, berikan kritik, masukan, saran, agar kami bisa kokoh di koridor cita-cita dan kebenaran” ungkapnya.
Sebelumnya FRAKSI Partai Gerindra DPRD Provinsi NTB mendukung penuh Gubernur NTB, Dr.H.Lalu Muhammad Iqbal untuk meritokrasi dalam tubuh birokrasi Pemprov NTB.
Karena itu Fraksi Partai Gerindra mengecam keras oknum-oknum yang mengatasnamakan kedekatan dengan Gubernur untuk menawarkan jual beli jabatan. (***)