Bimantika.net
Adanya Pernyataan akademisi STIH bahwa IDP-Dahlan tidak layak untuk lanjut dua periode disalah satu media online, kini dibantah keras oleh Ketua Garda Muda IDP, Abd. Heris, SH.
Dirinya menyebutkan bahwa itu adalah pernyataan kekanak-kanakan, tidak mencerminkan tabeat akademisi sebagai pendidik.
“Akademisi mestinya bicara pada tataran ide dan konsep tentang pembangunan daerah secara holistik dengan payung moral sebagaimana layaknya akademisi” demikian Ujar Heris melalui Press Releasenya pada hari senin 30/12/2019.
Lanjut Heris Ompu Kapa’a sapaan akrabnya bahwa Standar kelayakan bagi calon pemimpin daerah terpusat pada tiga hal yakni memiliki basis politik yang terlembaga secara struktural melalui partai politik, memiliki basis investasi sosial karena berkorelasi dengan pemilih akar rumput, serta memiliki basis moral yang mengakar. IDP-Dahlan memenuhi prasyaratan itu. Apakah saudara tidak tau kalau IDP pimpinan Partai Golkar Kabupaten Bima? Apakah anda tidak tau kalau investasi sosial jangka panjang telah diwariskan oleh keluarga Sultan dan keluarga IDP untuk masyarakat Bima? Apakah anda tidak tau kalau Kesultanan mewariskan peradaban bagi kelangsungan daerah Bima? Posisi IDP maupun Dahlan adalah bagian dari klan kesultanan yang mengakar dijantung-jantung masyarakat pesisir Bima. Adalah memang hak semua orang untuk maju dalam Pilkada tetapi selalu ada seleksi politik sebagai tangga yang musti dilewati. IDP-Dahlan hanyalah pewaris dari sekian banyak beban pembangunan yang diwariskan oleh pendahulunya.
Masih menurut Heris bahwasannya IDP-Dahlan telah menorehkan banyak hal soal pembangunan. Infrastruktur jalan untuk Kabupaten Bima hampir 80 % di hotmix, IDP-Dahlan meraih WTP tiap Tahun, IDP-Dahlan telah menganggarkan 100 Milyar untuk pembangunan Masjid Raya Kabupaten Bima, IDP-Dahlan berhasil membangun Puskesmas mewah hampir merata di Kecamatan, IDP-Dahlan membangun GOR di Panda, IDP-Dahlan sejuta porsen tidak pernah menggerogoti APBD, IDP-Dahlan membuka diri atas kritik, saran, masukan bagi semua pihak. Masalahnya, penantang IDP tidak cukup wawasan dan miskin modal politik, modal sosoal, maupun modal moral, untuk diyakini membangun daerah. Tetapi atas nama hak demokrasi silakan masuk gelanggang berkompetisi tanpa perlu akademisi meracuni keluhuran moral akademinya dengan membangun sentimen sepihak yang sangat subjektif. (BNN_01)
