Oleh: Usamah, S.Pd.
Bimantika.net -“Ketika pendidikan menjadi hak, bukan kemewahan, maka keadilan sosial mulai menemukan jalannya.”
Kita hidup di era di mana kata “merdeka belajar” mengisi ruang publik dengan optimisme.
Namun, ketika menjejakkan kaki di pelosok Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), kita dihadapkan pada kenyataan yang belum sepenuhnya merdeka. Kesenjangan pendidikan masih menjadi tembok besar yang membatasi mimpi anak-anak di wilayah ini.
Potret Kesenjangan di Timur Nusantara
Bima adalah salah satu kabupaten di NTB yang secara geografis luas dan topografinya menantang.
Anak-anak di Desa Nunggi, Ambalawi, dan pegunungan Wera, misalnya, harus menempuh jarak berkilo-kilometer untuk mencapai sekolah dasar. Fasilitas pendidikan sangat terbatas.
Beberapa sekolah masih berlantaikan tanah, kekurangan buku, bahkan kekurangan guru tetap.
Data BPS Kabupaten Bima (2023) menunjukkan bahwa angka partisipasi kasar (APK) untuk SMA masih berada di bawah rata-rata provinsi.
Bahkan, lebih dari 35% siswa usia sekolah menengah pertama di wilayah pedalaman tidak melanjutkan ke jenjang lebih tinggi karena faktor ekonomi dan geografis.
Mengapa Kesenjangan Ini Terjadi? Penyebabnya tidak tunggal. Pertama, masalah geografis membuat akses ke sekolah menjadi mahal, secara waktu dan biaya.
Kedua, ketimpangan distribusi guru masih terjadi. Banyak guru muda enggan ditempatkan di wilayah terpencil karena minimnya fasilitas dan tunjangan yang tidak sebanding.
Ketiga, budaya lokal juga memainkan peran penting. Di beberapa wilayah Bima, pernikahan dini masih dianggap lumrah. Anak perempuan sering kali tidak diberi kesempatan mengenyam pendidikan lebih tinggi, karena dianggap tidak relevan dengan peran domestik mereka.
Keempat, kebijakan pembangunan pendidikan seringkali terpusat dan tidak partisipatif. Sekolah-sekolah di desa tidak dilibatkan dalam perumusan kebijakan, sehingga intervensi pemerintah tidak kontekstual.
Membangun Pendidikan yang Inklusif dan Berkeadilan
Menurut UNESCO (2021), pendidikan inklusif berarti semua anak, tanpa terkecuali, memiliki hak untuk mendapatkan layanan pendidikan bermutu, terlepas dari kondisi fisik, sosial, dan geografis mereka.
Di Bima, prinsip ini belum sepenuhnya terwujud.
Amartya Sen dalam Development as Freedom (1999) menjelaskan bahwa pembangunan seharusnya memampukan manusia untuk memiliki “kemampuan dasar” (basic capabilities), dan pendidikan adalah kunci dari kemampuan itu.
Bagaimana menjawab tantangan ini?
- Penguatan BOS afirmatif berbasis wilayah 3T. Dana BOS harus dikaji ulang agar benar-benar proporsional dan tepat sasaran untuk wilayah-wilayah tertinggal.
- Revitalisasi sekolah komunitas. Sekolah berbasis masyarakat atau community-based schools harus diperkuat, terutama di wilayah yang tidak dapat dijangkau oleh skema pendidikan formal konvensional.
- Pengembangan taman literasi dan rumah belajar lokal. Di Desa Mandala dan Nanga Wera, misalnya, taman-taman baca bisa dijadikan simpul pembelajaran berbasis komunitas.
- Peningkatan kapasitas guru secara berkelanjutan. Pelatihan daring berbasis kebutuhan lokal (contextual training) perlu dikembangkan untuk guru-guru yang berada di daerah 3T.
- Mendorong partisipasi perempuan dan kelompok rentan dalam pendidikan. Ini penting untuk memastikan bahwa pendidikan benar-benar adil dan setara bagi semua anak.
Dari Timur, Harapan Itu Menyala
Pendidikan bukan sekadar bangku, buku, atau ruang kelas. Ia adalah fondasi keadaban suatu bangsa. Ketika anak-anak di desa terpencil Bima bisa bermimpi menjadi guru, dokter, atau pemimpin tanpa dibatasi oleh lokasi atau status sosial, maka saat itulah pendidikan telah menemukan maknanya yang hakiki.
Sebagai masyarakat Indonesia, kita tidak boleh membiarkan anak-anak di pelosok merasa menjadi warga negara kelas dua hanya karena mereka lahir jauh dari pusat pembangunan. Keadilan dalam pendidikan adalah bagian dari cita-cita kemerdekaan yang belum tuntas.
Penutup: Kolaborasi adalah Kunci
Solusi tidak bisa datang hanya dari pemerintah. Dunia akademik, NGO, tokoh adat, dan masyarakat sipil harus bergandengan tangan.
Pendidikan inklusif dan berkeadilan di Bima adalah tanggung jawab kita bersama. Dari Timur Indonesia, kita bisa menyalakan api harapan bagi generasi yang lebih adil dan tercerahkan. (****)