Category: Uncategorized

Bimantika.net Bupati Bima Hj Indah Dhamayanti Putri SE (IDP) memaparkan pengelolaan potensi Pariwisata yang ada di Wilayah Kabupaten Bima, dihadapan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI,. Dr. H Sandiaga Salahuddin Uno, B.BA, M.BA, (Sandiaga Uno)

Sejumlah potensi unggulan Pariwisata tersebut untuk kemajuan Daerah. Dijelaskan Bupati Bima dua periode ini, pada acara Kolaboraksi Bupati/Walikota Sumbawa-Bima Raya, Nusa Tenggara Barat, di Pantai Lawata, Kota Bima, Minggu, 13 Juni 2021, malam.

Dijelaskan Bupati Umi Dinda, Kabupaten Bima, memiliki kawasan destinasi wisata yang masuk dalam program percepatan Pariwisata Kabupaten.

Yaitu kawasan Samota( Satonda, Moyo dan Tambora) Kawasan Madompa, dan Metro Lewa Mori (lapangan pacuan kuda, Pantai Kalaki dan Sambori).

Sambori adalah salah satu desa yang berada di puncak Lambitu, dengan komoditi unggulan bawang putih. Memiliki ciri khas tersendiri, termasuk bahasa yang berbeda dengan bahasa Bima pada umumnya. Sampai sekarang masih terpelihara dengan baik.

‘’Untuk pelestarian keberadaan Rumah Lengge dan Jompa yang terpadu dalam satu kawasan di Desa Sambori tersebut, kami telah menganggarkan melalui dana DAK,’’ujar Bupati.

Kemudian di teluk Wawo Rada, yang berada di wilayah selatan Kabupaten Bima. Juga memiliki keunikan. Keindahan pasir, gelombang untuk survingnya dan selalu muncul ikan lumba-lumba.
Di garis pantai bagian Selatan Desa Woro, Kecamatan Madapangga. Bupati mengaku, tiga tahun terakhir dikelola investor dari Amerika dan sudah mulai berkembang.

Di sisi sebelah utara wilayah Kabupaten Bima. Terdapat Gunung Sangiang Api. Disekitarnya juga terdapat pulau ular.

Di sekitar Gunung Sangiang, terdapat kawasan yang untuk Diving. Berdasarkan laporan para wisatawan, keindahan dibawah lautnya, bisa mengalahkan taman bawah laut Bunaken.

Kemudian di bagian wilayah timur. Ada Gilibanta yang berdekatan dengan Labuhan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Ada Pantai Pink, Toro Mbala, Toro Mariam tebing yang tersusun rapi seperti meriam.

Dihadapan Menparekraf, Bupati mengaku masih ada beberapa potensi Pariwisata tersebut yang belum mendapatkan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat atau pelaku pariwisata. Dari Bali menuju Labuhan Bajo atau dari mana pun melalui paket-paket wisata.

Bupati berharap adanya dukungan Kementerian Pariwisata. Karena menurut Umi Dinda, beberapa obyek wisata di bagian Timur belum bisa dikelola, seperti obyek wisata ‘Toro Mbala’ dan sekitarnya. Menurut Bupati itu masuk kawasan penyanggah habitat Komodo.

‘’Kami berharap keunggulan yang dimiliki Manggarai Barat dengan percepatan pembangunan yang dijelaskan Peraturan Presiden (Perpres), bisa dirasakan daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan kawasan Manggarai Barat. Kami juga memiliki kawasan Sakosa (yang meliputi pulau Kelapa dan Uma Lengge),’’ujar Bupati.

Sementara itu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Dr. H Sandiaga Salahuddin Uno, B.BA, M.BA, mengatakan tiga hal untuk mengembangkan potensi wisata di Sumbawa-Bima Raya.

Yaitu peningkatan Sumber Daya Manusia (DSM), mendorong program unggulan tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu. Serta pemulihan sektor ekonomi dan pariwisata melalui digitalisasi.

Dijelaskan Sandi Uno, Kemenparekraf tetap mendorong adanya program unggulan agar tepat sasaran, tepat manfaat dan tepat waktu. Kemudian melakukan pendampingan beberapa event daerah dan program revitalisasi sarana dan prasarana. Untuk membangkitkan dan memulihkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang terdampak pandemi COVID-19.

“Event daerah akan kita dampingi agar bisa berkembang dan ditingkatkan menjadi event regional dan nasional,’’ujar Menteri Sandi.

Menteri Sandi berharap, setiap kepala daerah dapat membuat narasi yang positif dan menunjukkan nilai-nilai optimisme bahwa sektor pariwisata akan bangkit kembali.

Selain itu, peningkatan SDM di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif melalui peningkatan skill (up-skilling dan reskilling). Adalah salah satu solusi untuk mengarahkan sekaligus memberikan pendampingan keterampilan dimasa pandemi.

Kemudian memulihkan sektor ekonomi dan pariwisata sesuai dengan tren yang terbaru, fokus pada wisatawan nusantara.

Hadirnya youtuber Atta Halilintar bersama Aurel, mudah-mudahan memberi dampak yang luar biasa. Karena ada puluhan juta mata yang melihat melalui digitalisasi.

“Luar biasa sekali, saya sempat berada di Desa Wisata Maria. Terpukau bukan hanya alamnya, tapi juga budayanya,’’aku Menteri Sandi sembari menyebutkan kagum pada presentasi Kepariwisataan oleh Bupati IDP.(***)

Bimantika.net Saat melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) dua hari di Bima, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) RI, Dr. H Sandiaga Salahuddin Uno, B.B.A., M.B.A, menyempatkan diri memberikan Kuliah Umum, di kampus STKIP Taman Siswa (Tamsis) Kabupaten Bima, atas undangan pihak Kampus.

Kuliah Umum diberikan Menteri Sandi, sekitar pukul 17:15 wita, usai meninjau industri tenun di Kelurahan Ntobo, Kecamatan Raba, Kota Bima, Minggu, 13 Juni 2021.

Menteri yang biasa di sapa Papa online ini mengangkat tema ‘Kewirausahaan untuk membangun ekonomi kreatif’.

Ikut hadir mendampingi Menteri Sandi, Bupati Bima Hj Indah Dhamayanti Putri SE, Bupati Dompu Abdul Kader Jaelani, Ketua Yayasan Taman Siswa Bima dan anggota DPR RI Fraksi PAN
H Muhammad Safrudin, ST, MM.

Dihadapan sejumlah mahasiswa, Menparekraf mengatakan ekonomi dibangun dengan pilar Inovasi. Yaitu berani mengambil resiko. Jika langkah itu diambil, maka kesuksesan akan menghampiri. Apalagi terhadap orang-orang yang berusaha.

Menurut Menteri Sandi, saat Pandemi seperti ini, semua mengalami hambatan. Oleh karena itu kita dituntut bermitra dan berkolaborasi dalam membangun kewirausahaan.

‘’Kita harus bisa bertahan di tengah Pandemi ini. Covid-19 memaksa kita untuk semakin kreatif. Ketika kita bisa mengambil peluang. Maka kita akan bisa membuka lapangan kerja,’’ujar Menteri.

Seperti Pemerintah Desa Maria. Kata Sandi Uno, mereka bisa menciptakan destinasi wisata yaitu Uma Lengge. Menteri Sandi berharap, program Desa Wisata yang dicangkan Kemenparekraf, bisa membantu program yang ada di masing-masing daerah.

Dijelaskan Sandi, Kabupaten Bima, bersebelahan dengan Labuan Bajo, NTT. Semoga tahun ini membawa perubahan untuk bangkit dan menang melawan Covid-19.

Pemerintah Daerah harus siap menghadapi banyaknya wisatawan yang akan berkunjung. Dan tentu potensi kerajinan khas seperti tenun harus disiapkan. Anak-anak muda yang berpotensi dapat dilibatkan dan menjadi yang terdepan.

Sementara itu, Bupati Bima Hj Indah Dhamayanti Putri SE, mengatakan, yang disampaikan Menteri Sandi Uno dapat menginspirasi generasi muda Kampus STKIP Taman Siswa. Untuk bergerak maju dan tidak mengenal lelah untuk meraih sukses

Banyak harapan dan keinginan yang akan di sampaikan. Namun Menteri Sandi, justru baru melihat satu destinasi budaya yang kita ajukan sebagai nominator Desa Wisata tahun 2021. Tentunya kita berharap, akan muncul Sandiaga Uno-Sandiaga Uno yang lain.

Dijelaskan Bupati Umi Dinda, hadirnya Menteri Sandiaga, menjadi oleh-oleh yang berharga bagi kita di Kabupaten dan Kota Bima.

Pemkab Bima menyampaikan apresiasi kepada STKIP Taman Siswa. Hadirnya Menteri Sandiaga Insya Allah akan menambah kesuksesan mahasiswa ke depan. Mengikuti jejak Menteri Sandi yang rendah hati dan mengedepankan perhatian kepada seluruh masyarakat, lebih khusu generasi muda. (ProKom)

Bimantika.net Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE (HML) Gelar Rapat Koordinasi (Rakor) menindaklanjuti instruksi dari Menteri Dalam Negeri terkait dengan Pembatasan Pergerakan kegiatan Masyarakat (PKKM) secara mikro yang dilaksanakan di Aula Kantor Wali Kota Bima, Selasa (15/6/2021).

PPKM dimulai hari ini tanggal 15 Juni 2021 hingga 28 juni 2021. Rakor dihadiri oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah yang dipimpin langsung Walikota HML.

Walikota HML menyampaikan bahwa ini merupakan salah satu instruksi dari menteri dalam negeri mengingat daerah kita ditetapkan sebagai zona merah, diharapkan instruksi ini terlaksana dengan baik dan tidak fiktif.

sebelumnya Walikota HML sudaj mengeluarkan Perwali tentang Penanganan Pembatasan Berbasis Kelurahan di tahun 2021.

“Program ini dikoordinasikan dengan lurah-lurah minggu lalu, dan sudah dijalankan apa belum, saya ingin pelaporannya segera,” Demikian Tegas Walikota HML.

Walikota HML warning Kepala Bagian (Kabag) Hukum Pemkot Bima untuk terbitkan instruksi walikota mengenai Pembatasan Pergerakan Kegiatan Masyarakat.

Diakhir arahannya, Walikota HML menghimbau agar PPKM di Kota Bima menjadi tanggungjawab bersama seluruh perangkat kepala daerah dari setiap OPD, Camat dan Lurah untuk mengedukasi masyarakat untuk menggunakan masker, dengan catatan khusus untuk penjual diberlakukan sampai jam 22:00.

“Untuk dana kelurahan untuk penanganan Covid-19 agar dapat direalisasikan selama 2 minggu ini, Karena salah satu yang menyebabkan zona merah ini yaitu dengan tidak diserapnya anggaran Covid-19 yang sudah disiapkan,” tutupnya.(efen/***)

Bimantika.net Upaya dan ikhtiar Para Pakar Pendidikan yang tergabung dalam Komite Pendirian IAIN Bima dibawah kendali Ketua Komite Pendirian IAIN Bima, Prof. DR. H. Muhammad, M. Pd, M.S. sungguh sangat sistematis.

Dari tahap awal hingga kini Tim Pendirian Kampus IAIN Bima ini bekerja ekstra keras sejak tahun 2019 lalu. Dan kini hasilnya pun bisa dinilai proses dan tahap demi tahapnya yang selalu sukses.

• 

Dan kini keberadaan IAIN Bima dalam proses asesman lapangan untuk mendapatkan akreditasi minimum institusi.

“Alhamdulillah telah berlangsung Asesmen Lapangan Pendirian IAIN Bima secara Daring oleh Asesor BAN-PT, Insya Allah dalam waktu dekat akan terbit akreditasi minimun institusi” ungkap Prof Muhammad.

Menurut Prof Muhammad bahwa dalam Asesman Lapangan tersebut Hadir lengkap “the real team” Komite pendirian IAIN Bima termasuk pemkot Bima.

• 

Prof Muhammad juga kagum dengan kerja Teamwork Pendirian Kampus IAIN Bima yang diketuai nya karena semua tim handal dan menghandel urusan masing-masing yang diberikan tugas dan tanggung jawabnya.

Kerja Team Work Pendirian IAIN Bjma ini menurut Prof Muhammad langsung dibawah Garis Komando Pihak pemkot Bima di bawah komando langsung pak Walikota Bima H. M. Lutfi, SE. (HML)

“Terima kasih kami juga utk guru kami Prof. Dr. H. Ahmad Thib Raya , M.A. yg selalu membimbing kami tim dalam bekerja” Ungkap Prof Muhammad. (***)

Bimantika.net Sekretaris Daerah Kota Bima Drs. H. Mukhtar, MH menghadiri Focus Group Discussion (FGD) BPJS Ketenagakerjaan yang digelar oleh BPJS di Aula Kantor Walikota Bima pada (14/6).

Hadir dalam kegiatan Diskusi Tersebut sejumlah Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Kota Bima.

Pada FGD tersebut dipaparkan bahwa jaminan sosial merupakan hak setiap warga negara untuk mendapatkan kepastian atas perlindungan dan kesejahteraan masyarakat di masa depan.

Negara menjamin kepastian tersebut dengan membentuk lembaga Penyelenggara Jaminan Sosial sebagai sarana untuk memenuhi kewajiban negara dalam melindungi warga negaranya. Program jaminan sosial yang dimaksud dalam hal ini mencakup Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian dan Jaminan Pensiun.

Di Kota Bima, Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE (HML) telah mengeluarkan intruksi terkait dengan intruksi 135 tentang pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan kematian Pekerja Harian Lepas (JKPHL)

Berdasarkan intruksi presiden nomor 2 tahun 2021 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Sekda Kota Bima menyampaikan, bahwa manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan sangat banyak. Pemerintah Kota Bima sudah mengeluarkan edaran untuk kontaktor termasuk pengurus izin harus melalui DPMPSTP Kota Bima apabila sudah melengkapi dokumen bagi tenaga kerja yang ada di perusahaannya.

“Padahal Cuma Rp. 12.015 perbulannya masih terasa berat mengingat upah untuk tenaga kontrak untuk tamatan SMA saja cuma Rp.750,” tuturnya.

Dilanjutkannya, di Kota Bima untuk S1 mendapatkan upah Rp. 850.000 itu sangat jauh dari UMK dikota Bima ini yaitu sebesar Rp 2.225.000.

“Diharapkan untuk 2021 ini semua Tenaga kerja ASN, P3K serta tenaga Kontrak bisa dijaminkan perlindungan kecelakaan dan resiko kematian apabila terjadi hal dalam melaksanakan tugas,” tutupnya.

Sementara itu Kepala BPJS Ketenagakerjaan Provinsi NTB, Adventus Edison Souhuwat menyampaikan BPJS Ketenagakerjaan ini merupakan program pemerintah. Di Indonesia terdapat 5 jaminan sosial yang pertama adalah jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, 4 Jaminan sisa yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan itu jaminan kecelakaan keja, jaminan hari tua, jaminan pemakaian dan jaminan pensiun.

“Untuk pekerja swasta pada usia pensiun mereka akan tetap mendapatkan uang pensiun, untuk Non-ASN kami dorong dua program yaitu jaminan kecelakaan dan jaminan kematian,” jelasnya.

Beberapa manfaat lanjutnya, yang didapatkan oleh Non-ASN dari jaminan kecelakan kerja perlindungannya dari rumah hingga ke tempat kerja, sampai kembali lagi kerumah dan seluruh biaya kecelakaan kerja ditanggung BPJS ketenagakerjaan sampai sembuh.

“Selama masa percobaan, selama setahun ASN tetap mendapatkan upah setiap bulannya. Setelah 24 bulan tidak bisa bekerja dibayarkan 50% sampe dinyatakan sembuh,” tuturnya.

Melanjutkan sambutannya, manfaat lain apabila kecelakaan kerja meninggal maka ahli waris mendapat 48 x upah ditambah lagi dengan biaya pemakaman sebesar Rp.10.000.000, santunan berkala Rp.12.000.000.

“Tidak kalah pentingnya bahwa apabila kecelakaan kerja ini terjadi otomatis dua anak dari pekerjaan itu akan mendapatkan beasiswa adapun total beasiswa yang didapatkan yaitu 124 juta yang akan dicairkan pertahun,” ujarnya.

Terakhir dikatakannya, BPJS Ketenagakerjaan siap menjadi mitra untuk mensukseskan kesejahteraan masyarakat. Salah satu manfaat lain dengan adanya BPJS Ketenagakerjaan apabila terjadi resiko kecelakaan, pekerja tidak akan menimbulkan risiko kemiskinan.

“Diharapkan ke depannya adanya kerja sama yang baik bagi Non-ASN, pekerja formal maupun informal. Untuk itu BPJS Ketenagakerjaan juga siap menjadi mitra untuk mensukseskan kesejahteraan masyarakat,” katanya.(*/Humas Kota)

Bimantika.net Tahun ini, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika RI secara intensif gerakan nasional literasi digital untuk mewujudkan visi Indonesia Cakap Digital.

Koordinator Daerah (Korda) Kabupaten Bima program literasi digital, Safrin (14/06) menyatakan “disamping untuk memerangi dampak dari konten- konten negatif di ruang digital, kehadiran program yang dihelat di 514 kabupaten dan kota di Indonesia itu dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat khususnya untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terus bertumbuh dengan pemanfaatan ruang digital”. Ungkapnya.

Pada putaran I pelaksanaan webinar literasi digital Kamis (10/6) lalu, pendaftar zoom meeting di Kabupaten Bima mencatat rekor tertinggi secara nasional dengan lebih dari 600an peserta”. Tambahnya.

Ditambahkan Syafrin, sebanyak 4 pilar mencakup keterampilan digital (digital skills), etika digital (digital ethics), budaya digital (digital culture dan keamanan digital (digital security) akan dipresentasikan secara marathon oleh sejumlah key opinion leader dan narasumber baik nasional maupun regional (daerah) dengan total 27 topik pembahasan”.

Dirinya berharap, pada putaran II yang rencananya dilaksanakan tanggal 17 Juni 2021 mendatang peserta akan tetap antusias mengikuti webinar literasi digital”. Tandasnya. (***)

Bimantika.net Menerima informasi dari berbagai sumber terkait adanya aktivitas Judi Sabung Ayam, membuat personil Polsek Monta polres Bima langsung gerak cepat untuk lakukan penggerebekan.

Tujuan mereka adalah menggerebek sebuah lokasi yang disinyalir menjadi tempat judi haram tersebut di belakang kampung pinggir sungai desa Baralau kecamatan Monta.

“Sebagaimana informasi yang kita dapatkan dari masyarakat, Aktivitas itu sudah sangat meresahkan warga, maka kami langsung merespon cepat informasi masyarakat ini dengan langsung mendatangi TKP

Namun, diduga penggerebekan judi sabung ayam tersebut itu bocor, saat tiba di lokasi judi sabung ayam tersebut, kepolisian tidak menemukan adanya kegiatan perjudian sabung ayam tapi hanya menemukan kerumunan dan sekelompok pemuda

“Kami masih akan terus melakukan pembubaran apabila ada informasi yang kita dapatkan dan kami mengharapkan dukungan, bantuan informasi masyarakat bilamana melihat adanya kegiatan sabung ayam di manapun bisa langsung melaporkan, dalam hal ini di wilayah hukum Polres Bima” pungkas Kapolsek

Selanjutnya personil juga memberikan himbauan kepada masyarakat yang masih ada disekitar TKP untuk tidak berkerumun dan tetap menggunakan masker serta menjaga jarak, ucapnya. (***)

Oleh : Khairuddin Juraid

Bimantika.net Cerita garam di negeri para Ncuhi ini, terekam sejak tahun 1840. Itulah kesaksian Heinrich Zollinger, seorang ahli botani berkebangsaan Swiss. Pendaki pertama Gunung Tambora setelah erupsi besar 1847. Indonesianis yang mencurahkan sebagian masa hidupnya untuk melakukan berbagai penelitian di nusantara. Hingga akhirnya meninggal usia muda, akibat malaria tahun 1859 di Kandangan Kalimantan Selatan.

Kesaksiannya dituangkan dalam laporan yang dikutip Buku Atlas Pelabuhan Pelabuhan Bersejarah di Indonesia, “Bima merupakan daerah pengekspor garam— kacang hijau,beras dan teripang ke Dompu, Manggarai dan Selayar —yang diproduksi oleh penduduk sekitar pantai”.

Memiliki kelebihan alam yang menopang produksi garam. Dikelilingi laut dengan garis pantai sepanjang 446 km. Cuaca dan iklim panas yang cukup lama, menjadikannya salah satu daerah penghasil garam. Inilah berkah alam dari Allah untuk tanah yang dikenal dengan motto “Maja Labo Dahu”.

Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan, terdapat 4.675 ha lahan garam di Kab Bima. Lahan eksisting yang sudah dimanfaatkan 1.778 ha. Melibatkan 3.725 orang petani yang tersebar di 5 kecamatan.

Sisanya 2.897 ha lahan potensial yang belum dimanfaatkan untuk eksentifikasi. Dari sisi lahan— yang dimanfaatkan dan potensi lahan—Kab. Bima memiliki areal lahan terbesar di Provinsi NTB.

Namun ketersediaan lahan besar, belum seiring dengan kapasitas produksi dan kualitas garam yang dihasilkan. Tercatat setiap tahunnya produksi garam Bima mengalami pasang surut, seakan mengikuti sumbernya air laut. Tahun 2018 sebanyak 139.102 ton, kemudian pada tahun 2019 mengalami kenaikan 140.075 ton dan pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan sebanyak 138.413 ton.

Secara kualitas juga belum maksimal. Tahun 2020 garam Kw1 : 18%, Kw2: 79% dan Kw3 sebanyak 3%. Pada tahun 2017,Kw1:5%, Kw2: 70% dan Kw3 : 26%. Memang terjadi peningkatan jumlah garam berkualitas industri, akan tetapi belum signifikan, dibandingkan jumlah total produksi.

Ini mengonfirmasi hasil penelitian yang dilakukan oleh Agripina Wiraningtyas dkk (2017)” bahwa sistem penggaraman yang dilakukan petani di Desa Sanolo Kecamatan Bolo yaitu menggunakan kristalisasi total, belum menghasilkan garam berkualitas. Kadar NaCl nya masih dibawah 90%. Juga mengandung logam berat yang mengotori sehingga tidak bisa memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI)”. Akibatnya, daya serap pasar terhadap garam Bima masih rendah.

Pemerintah Kabupaten Bima telah melakukan berbagai langkah dan upaya untuk meningkatkan produksi dan kualitas garam. Mulai dari penguatan kelembagaan melalui pelatihan dan pendampingan. Perbaikan produksi dengan menggunakan geoisolator, penyediaan sarana gudang, pembuatan braine tank, irigasi dan akses jalan produksi. Bantuan permodalan berupa pinjaman lunak dan Kredit Usaha Rakyat. Membuka akses pasar melalui kerjasama dengan perusahaan nasional dan importir untuk menyerap garam lokal, serta meminta dukungan pemerintah pusat melalui alokasi anggaran.

Langkah lain yang sedang diupayakan pemerintah Kab Bima adalah melobby pemerintah provinsi mengeluarkan kebijakan afirmatif penyerapan garam rakyat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat NTB. Sebab, hingga tahun 2019, Provinsi NTB masih mendatangkan 18 ribu ton garam dari Surabaya.

Beberapa ikhtiar tersebut sudah menunjukkan hasil, namun belum maksimal. Atas dasar itulah, pada periode kedua kepemimpinanya ini, Hj indah Dhamayanti Putri dan Drs. H Dahlan M Noer selaku Bupati dan Wakil Bupati mencanangkan GARAM sebagai salah satu komoditi Unggulan Prioritas.

Program ini sudah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026, yang selaras dengan kebijakan pemerintah pusat dan Industrialisasi NTB. Rencana besar nan mulia tersebut akan diwujudkan melalui Teknologi Microculture, kita tidak akan sia-sia kan garam, ucap Bupati Perempuan Pertama NTB.

Khairuddin Juraid
Korwil Bapilu NTB 1 DPP PARTAI GOLKAR

—bersambung—

Bimantika.net Sebanyak 28 peserta diundang pada Sosialisasi Program Pelembagaan Akuntabilitas Sosial Untuk Mewujudkan Pemerintahan Desa yang Transparan dan Partisipatif Tahun 2021 yang berlangsung Senin (14/6) di Kantor Bappeda Kabupaten Bima.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bappeda Kabupaten Bima H. Fahrudin S.Sos, M.Ap dalam sambutannya mengatakan, upaya mewujudkan pemerintahan desentralisasi adalah kebutuhan, jangan merasa dipaksa oleh pihak manapun”. Terangnya.

Dihadapan Para Camat, Kepala Desa, BPD dari Desa lokasi dampingan Sekar Desa dan OPD terkait seperti Bappeda, DPMD, DP3AP2KB dan Diskominfo Fahrudin mengemukakan, “terkait akuntabilitas desa, Bappeda, DPMD, Kompak dan Solud sudah mencoba memfasilitasi beberapa kegiatan dalam beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan pengalaman selama ini, desa yang sudah difasilitasi mendapatkan progres yang lebih baik. Namun demikian di daerah lain sebagai replikasi kadang tidak berlanjut.

Dukungan luar biasa telah dilakukan KOMPAK dan SOLUD melalui pendampingan pada aspek yang tidak bisa didanai oleh pemerintah”. Jelasnya.

Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya Bappeda Kabupaten Bima Raani Wahyuni ST, MT, M.Sc yang memandu sosialisasi dalam pengantarnya mengemukakan, pada tahun 2021 ada 6 desa yang menjadi lokasi replikasi program Sekolah Anggaran Desa (Sekar Desa) mencakup tiga desa lanjutan dampingan tahun 2020 yaitu Desa Sondosia-Bolo, Desa Kalampa dan Risa kecamatan Woha sebagai desa replikasi mandiri.

Sementara tiga desa dampingan baru yaitu Desa Bontokape – Bolo, Desa Keli-Woha dan Desa Dore – Palibelo yang difasilitasi oleh SOLUD-Seknas FITRA.

“Sosialisasi ini penting sebagai wahana untuk membahas secara bersama tentang implementasi program Sekar Desa dan apa yang akan kita lakukan dalam pekan dan bulan depan”. Jelas Raani.

Koordinator Program Sekar Desa M. Qadafi menjelaskan, program yang berlangsung dalam kurun waktu 2019 – 2021 mendapatkan komitmen dan penerimaan yang baik dari Pemerintah Kabupaten Bima.

Dalam konteks penjabaran kegiatan, Program Pro-InQlued, melalui Sekar Desa mengedepankan upaya bagaimana mendorong peningkatan kapasitas pemerintah Desa dan BPD untuk menjadikan desa transparan.

“Upaya ini, terus dilakukan supaya tidak ada lagi kantor desa yang disegel dan demonstrasi terkait kebijakan pemerintah desa serta membangun saling membangun kepercayaan (trust).

District Coordinator KOMPAK Asrullah mengungkapkan, ada beberapa kegiatan pemerintah desa dan BPD yang dihajatkan untuk bisa memahami pengelolaan anggaran dan penjaringan aspirasi sebagai salah satu tugas penting dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD)”. Urai Asrul.

Mengacu pada hasil evaluasi, penyerapan aspirasi di tingkat desa belum terstruktur. KOMPAK menjembatani penyerapan aspirasi, juga melakukan pengelolaan bagaimana agar anggaran yang digali dari bawah itu akan dikembangkan dan dilembagakan”. tandasnya.

Acara dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen bersama upaya untuk mewujudkan pemerintahan desa yang transparan dan partisipatif oleh para peserta sosialisasi.(***)

Bimantika.net Kasat Polairud Polres Bima Polda NTB Iptu Ahmad memimpin gelar Operasi Yustisi dengan mendatangi para Anak Buah Kapal (ABK) Kapal di perairan teluk Bima (13/6) pukul 09.40 wita

Dikatakanya, Penyebaran Covid-19 bisa terjadi tidak hanya melalui mobilitas manusia yang memakai angkutan darat, aktivitas di lautan pun lebih berbahaya. Karena aktivitas kapal nelayan ataau pun kapal angkutan barang lintas pulau membuat para Anak Buah Kapal (ABK) rentan terhadap penyebaran Covid-19.

Sejumlah kapal angkutan barang menjadi sasaran Operasi Yustisi. 3 personel Satpolair Polres Bima menaiki kapal dan membagikan sedikitnya 10 masker kepada para ABK.

“Sembari menyampaikan imbauan tentang pentingnya mematuhi protokol kesehatan, kami juga bagikan sejumlah masker kepada ABK Kapal yang tidak menggunakan masker” ucapnya

Selain itu juga kami melaksanakan pemeriksaan dokumen kapal yang melintas, kegiatan patroli ini juga untuk mengantisipasi adanya penyelundupan barang Illegal

Iptu Ahmad juga mengungkapkan, Operasi Yustisi tersebut merupakan implementasi Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang kepatuhan terhadap Protokol Kesehatan Covid-19 di wilayah hukum perairan Polres Bima

Dalam Operasi Yustisi ini, selain sosialisasi dan memberikan masker secara gratis, Satpolair Polres Bima memberi teguran lisan kepada sejumlah ABK yang kedapatan tidak menggunakan masker

“Kami mengingatkan para ABK untuk selalu wajib menggunakan masker sebagai upaya mematuhi protokol kesehatan, menjaga jarak aman saat berkomunikasi dengan orang lain dengan jarak minimal 1 meter, dan sering mencuci tangan pakai sabun,” pungkasnya. (***)