Bimantika.net Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bima, Hj. Ellya Alwaini HML yang dikonfirmasi media cetak dan online Bimantika Rabu (14/4/2021) melalui saluran WhatsApp nya menyesalkan adanya beredar data-data anggaran yang tidak valid di media sosial yang menuding dirinya secara pribadi mengelola sendiri anggaran APBD Kota Bima Rp. 2 Milyar lebih dalam tahun anggaran 2020.
Menurutnya, Anggaran yang beredar itu tidak Valid dan cenderung mengada-ngada, dan itu adalah bentuk Assassination character (pembunuhan karakter, red) dirinya selaku Ketua Organisasi sayap Pemkot Bima.
Bahkan dirinya sesalkan berbagai komentar yang menyatakan dirinya mengelola secara pribadi padahal dirinya selaku Ketua di beberapa organisasi sayap Pemkot Bima memiliki struktur kepengurusan yang sangat jelas sebagaimana amanat dalam peraturan perundang-undangan.
“Semua Organisasi sayap Pemkot itu ada ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil Sekretaris, bendahara, wakil bendahara dan sejumlah seksi-seksi, artinya pengelolaan anggarannya pun tentu tidak sendiri melainkan bersama-sama secara organisatoris” ungkap Umi Elly Sapaan akrab Ketua TP Kota Bima ini.
Lanjut Umi Elly, bahwa dirinya dalam menjalankan aktivitas sebagai ketua sayap organisasi di Pemkot Bima tidak terlepas dari amanat Undang-Undang yang mengamankan nya dalam tugas dan tanggung jawabnya.
“Saya selaku Istri Walikota bukan atas kehendak sendiri menjadi ketua sayap organisasi di Pemerintahan Kota Bima, melainkan itu menjadi amanat undang-undang yang tentunya saya harus jalankan sesuai tata aturan pula” demikian jelas Umi Elly. (BMM//01)
Bimantika.net Pemerintah Kota Bima dibawah kepemimpinan Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi, SE (HML) selama memimpin sejak 2018 lalu telah banyak menorehkan berbagai bentuk karya nyata yang monumental.
Karya nyata yang monumental seperti Pembangunan Beberapa Unit Puskesmas Mewah, ruang terbuka hijau (RTH) yang semula tempat kumuh, pembangunan berbagi saran prasaran publik serta Perhatiannya di bidang keagamaan secara luas menjadikan para politisi memberikan apresisi yang mendalam pada kinerjanya.
Ketua Banteng Muda Indonesia (BMI) Kota Bima adalah Sayap PDI Perjuangan, Ruslan menyebutkan bahwa dirinya akan selalu ambil bagian dalam memberikan kritik yang disertai solusi pada pihak pemerintah Kota Bima, dan akan memberikan apresisi yang mendalam apabila mengukir prestasi.
“Dan Prestasi itu sudah diukir oleh Walikota H. Lutfi dengan berbagai pembangunan nyata yang tentu akan dikenang sepanjang masa oleh warga, di setengah periode saja sudah mengukir berbagi prestasi gemilang apalagi masih ada sisa waktu setengah periode tentu kota Bima makin maju” ungkap Ruslan
Menurut Ruslan bahwa Kapasitas, tanggung jawab dan kemampuan intelektual setiap orang dan ,kelompok dalam mengelola dan menganalisa setiap persoalan berbeda-beda.
Ketua Banteng Muda Indonesia (BMI) Kota Bima, Ruslan
bahkan isu yg muncul di tengah-tengan rakyat Indonesia, khusus di dalam lembaga pemerintah kota-Bima Untuk di jadikan pijakan. Dalam mengkritisi, sehingga tidak terkesan asal nyeruduk.
“Cara cara inilah yang Membedakan,;saudaraku dan kami ,dalam Mengkitisi. bahkan memberi masukan, saran pada pemerintah kota-Bima dengan tujuan untuk kemaslahat rakyat, bangsa dan negara”ungkap Ruslan.
Dirinya secara obyektif menyebutkan bahwa selaku ketua BMI Kota Bima memberikan apresiasi yang amat sangat dalam melakukan berbagai terobosan dalam membangun kota Bima.
“Harus diakui bahwa Walikota Bima H. Lutfi punya visi misi jelas dalam torehkan pembangunan di kota bima dan hasilnya bisa dinikmati oleh rakyat” ungkap Ruslan.
Dirinya sadar bahwa Sebagai kader partai tentu selalu di tuntut dan memiliki tanggung jawab secara moral dan politik yang jauh lebih besar dan mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara dlam NKRI dalam rangka mewujudkan keadilan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia khusus kota Bima..
Sekaligus bertugas yaitu mengawal serta mengkritisi setiap langkah pemerintah Untuk memastikan kebijakan yang di ambil yang berpihak dan pro rakyat..
Ruslan menyebutkan pula mungkin sebagian kecil yang telah terbiasa Menghujat bahkan menghina serta mengkritisi sekaligus Menolak setiap prestasi dan keberhasilan pemerintah. Kota-Bima dalam melaksanakan pembangunan.yang pro rakyat.
Namun dirinya selaku warga Kota Bima yang berada dalam kepengurusan Partai politik mengapresisi karya nyata yang sudah dilakukan oleh Walikota H. Lutfi dalam separuh masa pengabdiannya.
“H. Lutfi baru memimpin separuh periode, namun telah mampu bangkit dengan karya-karya monumental nya” ungkap Ruslan. (BMM//01)
Bimantika.net Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Tingkat Kecamatan Asakota Kota Bima Berjalan dengan lancar dan sukses.
Ketua Panitia MTQ tingkat Kecamatan Asakota, Mardiansyah Muhlis, S.Pd mengucapkan terimakasih yang tak terhingga pada Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE (HML) dan semua pihak yang turut serta dalam mensukseskan Acara MTQ Tingkat Kecamatan Asakota.
Man, Sapaan Ketua Panitia MTQ Kecamatan Asakota Ucapan terimaksih khusus Pada Walikota HML yang luar biasa komitmen menyelenggarakan MTQ Tingkat Kota Bima di Wilayah Kecamatan Asakota.
“Insya Allah, MTQ tingkat Kota Bima kita usahakan di Kecamatan Asakota dan Tuan Rumahnya Jatibaru Barat, nanti kita bicarakan dgn LPTQ Kota Bima” Ungkap Walikota HML sebagaimana Ketua Panitia MTQ Tingkat Kecamatan Asakota menirukannya.
Menurut Man, Selaku Ketua Panitia MTQ Tingkat Kecamatan Asakota bahwa Walikota HML sungguh sangat memperhatikan secara khusus urusan MTQ sehingga Walikota HML pun memiliki komitmen yang sangat luar biasa pula ada penyelenggara maupum peserta MTQ.
Man mengiraikan bhwa Insya Allah, Walikota Bima akan memberikan Bonus Umroh gratis Kelal Qori’ dan Qori’ah yg mendapatkan juara 1 tingkat Kota Bima atau bisa diwakilkan kepada orang tuanya sebagi hadiah dari anaknya, perwakilan dewan hakim per kecamatan untuk Umroh bareng Walikota HML
Pada momentum MTQ juga tersebut, Walikota HML membeberkan beberapa program pembangunan untuk Wilayah Kecamatan Asakota.
Man pun membeberkan bahwa Insya Allah di tahun 2022 akan membangun Puskesmas Megah di Jatibaru dan di Kolo, sebagai bentuk keadilan dan pemerataan dalam pembangunan disektor kesehatan di Pemerintahan Kota Bima.
“Insya Allah, tahun 2022 juga akan ada program Bank dunia utk Jatibaru barat puluhan miliar dr Kota-Ku” ungkap Man.
Man merasa bangga memiliki pemimpin yang visioner seperti Walikota HML yang menurutnya sudah maksimal melakukan berbagai upaya riil membangun Kota Bima.
Rasa terimaksihnya yang amat sangat dalam juha disampaikan oleh Man kepada Walikota HML karena Insya Allah, 2021 ini lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) jalan Lintas Kolo 1,2 M dan di APBD-Perubahan dan akan memasang lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) dari Jatibaru barat hingga Jatibaru Timur”
Terakhir Man sampaikan Terimakasih banyak kepada Walikota Bima HML yang telah hadir, dan memberikan Harapan-harapan yang baik untuk pembangunan Asakota di masa yang akan datang.
“Terimakasih yang tak terhingga kpd seluruh masyarakat yang terlibat dalam kepanitiaan MTQ Tingkat Asakota semoga amal ibadah kita di terima disisi Allah SWT” ungkap Man menutup wawancaranya. (BMM//01)
Bimantika.net Pelaksanaan Diskusi Kelompok Terarah/Focus Discussion Group (FGD) Tinjauan Pelaksanaan Dana Insentif Desa (DINDA) untuk Input Perbaikan Petunjuk Teknis (Juknis) DINDA tahun 2021-2022,
kerjasama Program Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) dengan Pemerintah Kabupaten Bima yang berlangsung Senin (12/4) secara daring dan tatapmuka di aula SMIK Kota Bima.
FGD yang dipandu Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya Bappeda kabupaten Bima Raani Wahyuni ST, MT, M.Sc tersebut menghadirkan empat orang narasumber Arief/Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Pelaksana Tugas Kepala Bappeda H. Fahrudin S.Sos, M.Ap, Sekretaris Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Bima Rita Wahyuningsih SE dan Kabid Pemdes El-Faisal SEi, MM.
Rita Wahyuningsih yang memaparkan topik refocusing dana desa mengungkapkan komitmen yang berkaitan dengan penganggaran sejak tahun 2018 dan pada tahun 2021, Dana Insentif Desa (DINDA) sudah dianggarkan di dalam APBDes dan meskipun telah dilakukan refocusing anggaran karena imbas Pandemi COVID-19, dana insentif desa tidak mengalami pemangkasan.
“Keputusan pemerintah daerah ini sejalan dengan komitmen untuk mendukung secara penuh inovasi yang bersentuhan dengan masyarakat dan BPPKAD memiliki kewajiban untuk mengamankan kebijakan tersebut”. Jelas Rita.
Sebagaimana diketahui sejak tahun 2018 pemerintah daerah telah mengucurkan Dana Insentif Desa (DINDA) total senilai Rp 1 milyar kepada 20 desa dimana masing-masing desa mendapat alokasi Rp 50 juta, pada tahun 2019 polanya sedikit mengalami perubahan komposisi dimana 18 desa mendapatkan alokasi masing-masing Rp 50 juta dan tiga desa dengan presentasi terbaik memperebutkan dana insentif Rp 200 juta.
Melalui kegiatan FGD tersebut selain memperkaya kriteria, dan mendapatkan masukan dari para camat dan kepala desa, juga melakukan telaahan untuk mendapatkan rumusan terbaik DINDA pada tahun 2021.
Direktur Dana Transfer Umum Kementerian Keuangan melalui Kasubdit Dana Transfer Desa Aries memaparkan secara virtual, dalam desain kebijakan pemerintah terkait Tata Kelola Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 72 Triliun.
“Prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2021 untuk mendukung pemulihan perekonomian desa melalui program Padat Karya Tunai dan jaring pengaman sosial, pemberdayaan UKM dan sektor usaha pertanian di desa.
Prioritas lainnya yaitu pengembangan potensi desa, produk unggulan desa dan kawasan perdesaan serta peningkatan peran BUMDES dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi melalui pengembangan desa digital.
Disamping itu, program ketahanan pangan dan ketahanan hewani yang sesuai dengan karakteristik desa melalui pengembangan usaha budidaya pertanian perikanan dan peternakan di desa termasuk peternakan sapi menjadi prioritas.Terang Aries.
Pengembangan pariwisata melalui pengembangan desa wisata juga merupakan prioritas, sejalan dengan peningkatan infrastruktur dan konektivitas infrastruktur desa. Program kesehatan nasional oleh perbaikan fasilitas Poskesdes dan Polindes, pencegahan penyakit menular peningkatan gizi masyarakat dan penurunan stunting di desa.
Narasumber lainnya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bappeda Kabupaten Bima H. Fahrudin S.Sos, M.AP yang memaparkan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bima tahun 2021-2026 mengungkapkan, Dampak Pandemi COVID-19 telah menyebabkan penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi.
Selain narasumber tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bima melalui Kabid Pemdes El Faisal SE MM memaparkan dampak kehadiran dana insentif desa ini.
“Jika dilihat dari indikator penganggaran dalam APBDes terlihat ada pergerakan positif dimana desa lebih memprioritaskan kegiatan pemberdayaan dan pembinaan kemasyarakatan dibandingkan kegiatan pembangunan infrastruktur. Pada tahun 2016 hanya berkisar pada 11,29% dari jumlah belanja Desa se Kabupaten Bima dan jumlah ini mengalami peningkatan hingga 40% pada tahun 2019.” Jelas Faisal.
Aspek lain yang turut mengalami peningkatan adalah ketersediaan informasi dan media informasi tentang APBDes, identitas hukum dengan adanya peningkatan persentase capaian kepemilikan administrasi kependudukan dan peningkatan alokasi belanja penyediaan sarana sanitasi desa.
Tantangan ke depan imbuh Faisal antara lain adalah bagaimana misi bersama (joint mission) perangkat daerah dalam mensejahterakan masyarakat desa melalui APBDes yang masih harus ditemukan secara efektifnya. Hal ini terbukti dengan adanya kondisi bahwa urusan Desa masih hanya melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat desa. (***)
Bimantika.net Ke tiga orang yang diduga Tersangka Anggaran Bibit jagung tahun 2017 adalah HF yang menjabat sebagi Kuasa Pengguna Anggaran sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTB Nusa Tenggara Barat dan IWW selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta LIH selaku Penyedia Barang yakni Direktur PT WBS,
ketiga yang diduga tersangka tersebut di tahan di Rumah Tahanan Polda NTB selama 20 hari ke depan dengan status penahanan Tahap Penyidikan.
Ketiga yang diduga Tersangka tersebut mendatangi Kantor Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak pukul 10.30 Wita memenuhi panggilan Penyidik untuk diperiksa pada hari senin tgl 12 april untuk sebagai Tersangka,
dan setelah selesai dilakukan pemeriksaan sebagai diduga Tersangka ketiga orang tersebut. sekitar pukul 15.00 Wita dilakukan pemeriksaan Rapid Antigen di RSUD Kota Mataram
Dan setelah dinyatakan Negatif Covid 19 yang diduga tersangka tersebut, selanjutnya Penyidik berpendapat untuk melakukan penahanan dengan pertimbangan telah memenuhi syarat syarat obyektif maupun subyektif
Yakni bahwa yang diduga tersangka tersebut, ketiga tersangka dikhawatirkan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi lagi perbuatannya.
Lebih ironis nya lagi, yang diduga tersangka AP selaku Direktur PT. SAM tidak memenuhi panggilan Penyidik, namun pada saat itu diwakili oleh Penasehat Hukum nya dengan alasan menunjukan Surat Keterangan Positif Covid 19 dari RSUD Kota Mataram.
Sebagaimana disampaikan pada rilis sebelumnya, bahwa para tersangka merugikan keuangan negara berdasarkan hasil perhitungan BPKP sekitar Rp. 15 Milyar (Lima Belas Milyar Rupiah)
dan ketiga tersangka melangar Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3, jo Pasal 16 jo Pasal 18, UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 21 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. (BMM/IwanTalabiu)
Bimantika.net Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE (HML) memiliki Komitmen kuat membangun Generasi Qur’ani di Kota Bima.
Saat di hubungi media Cetak dan Online Bimantika pada hari selasa subuh jelang sahur pertama bulan suci Ramadhan 1422 (13/4/2021) menyadari betul bahwa Bima adalah ‘serambi aceh’ yang mencetak banyak para ulama dan penghafal Al-Qur’an.
Sebagaimana dalam sambutannya saat penutupan MTQ Tingkat Kecamatan Asakota beberapa waktu lalu dirinya berharap kegiatan MTQ ditingkatkan dari tahun ke tahun.
Walikota HML juga berharap Harapan pada seluruh orang tua di Kota Bima ikut mencetak generasi handal yang minimal memahami bacaan Al-Qur’an.
“Membangun jiwa Qur’ani pada generasi adalah kewajiban kita semua sebagai orang tua Saya ucapkan selamat kepada para juara, harapannya kedepan bisa menjadi juara ditingkat kota Bjma” ujar Walikota HML
Dirinya dihadapan warga Kecamatan Asakota Kota Bima menyampaikan komitmennya untuk memberi hadiah Umroh bagi peserta MTQ yang juara di Tingkat Kota Bima.
“Selamat untuk para juara tingkat kecamatan dan kedepan di MTQ tingkat Kota Bima bisa meraih juara, say berjanji Insya Allah hadiahnya nanti kita siapkan Umroh bersama Walikota bagi Juara tingkat Kota Bima” demikian komitmen Walikota HML. (BMM//01)
Bimantika.net Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE (HML) ikut hadie dalam Rapat koordinasi (Rakor) Strategi Pemenuhan Modal Inti dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun 2021, PT. Bank NTB Syariah, bersama sebelas Kepala Daerah, Kabupaten dan Kota se Propinsi NTB, di Ballroom Marina Inn, Senin 12 April 2021.
Rakor berlangsung dengan sukses dihadiri oleh Gubernur NTB Dr. H Zulkiflienmansyah, SE, M.Sc, Dirjen BUMD, BLUD dan BMD Kementerian Dalam Negeri RI, H Budi Santoso.
Ketua Umum Asosiasi Bank Daerah, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB, Ketua DPRD Provinsi NTB, Ketua DPRD Kabupaten Kota se NTB dan Direktur Utama PT. Bank NTB Syariah.
Gubernur NTB, Bang Zul sapaan akrabnya, menyampaikan ucapan terima kasih yang amat sangat dalam, karena seluruh Kepala daerah ikut hadir. Bersama dengan Pimpinan DPRD Masing-masing Kabupaten dan Kota.
Menurut Gubernur ini adalah momentum baginya dan seluruh Bupati dan Walikota Se NTB untuk membahas secara serius dalam urusan pembangunan kedepannya.
Terhadap seluruh Kepala Daerah dan pimpinan bank NTB Syariah, Gubernur Zul berharap konsisten dan komitmen mamajukan Bank NTB Syariah dan merealisasikan program-program yang telah ditentukan.
Kepada Dirjen, Gubernur Zul meminta dapat memberikan catatan khusus kepada Menteri. Dan tentu itu merupakan yang terbaik bagi masyarakat NTB.
Sementara itu, Dirjen BUMD, BLUD dan BMD Kementerian Dalam Negeri RI, H Budi Santoso, mengatakan penambahan modal bagi BUMD bisa dilakukan terutama bagi daerah selaku pemegang saham.
Sehingga kedapannya satu Pemerintah Daerah bisa memiliki saham 50 persen atau lebih. Pemenuhan modal minimum tersebut, kata Dirjen Budi, dapat dilakukan sesuai dengan standar Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Menurut Budi Santoso, Kemendagri meminta Bank NTB Syariah dapat melayani publik dan dalam prosesnya, Bank Pembangunan Daerah (BPD) dapat menjaga kredibilitas dan nama baik. Sehingga tercipta BPD yang terpercaya, bersih dan GCG.
‘’BPD harus diurus oleh Ibu dan Bapak Kandungnya, yakni Kepala Daerah dan Dewan itu sendiri. Karena penyertaan modal itu dasarnya adalah Peraturan Daerah,’’kata Budi.
Secara keseluruhan, terdapat 10.97 Badan Usaha Milik Daerah di seluruh Indonesia. Dan hanya dua Propinsi yang memiliki Bank Syariah yakni di Propinsi Aceh dan Propinsi NTB. ‘’Jadi sayang kalau tidak diseriusi untuk mengelolanya,’’ujar Putra Surabaya, Jawa Timur ini. (****)
Bimantika.net Bupati Bima Hj Indah Dhamayanti Putri SE, (IDP) menghadiri Rapat Koordinasi Strategi Pemenuhan Modal Inti dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun 2021, PT. Bank NTB Syariah, bersama sebelas Kepala Daerah, Kabupaten dan Kota se Propinsi NTB, di Ballroom Marina Inn, Senin 12 April 2021.
Kegiatan berlangsung sehari. Dihadiri pula oleh Gubernur NTB Dr. H Zulkiflienmansyah, SE, M.Sc, Dirjen BUMD, BLUD dan BMD Kementerian Dalam Negeri RI, H Budi Santoso,
Ketua Umum Asosiasi Bank Daerah, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB, Ketua DPRD Provinsi NTB, Ketua DPRD Kabupaten Kota se NTB dan Direktur Utama PT. Bank NTB Syariah.
Gubernur Bang Zul, dalam arahan singkatnya menyampaikan ucapan terima kasih, karena seluruh Kepala daerah ikut hadir. Bersama dengan Pimpinan DPRD Masing-masing.
Hal itu, kata Gubernur, merupakan kesempatan bagi kita untuk membahas apa yang perlu dipersembahkan bagi Kabupaten Bima, yang baru mengalami banjir bandang.
Terhadap seluruh Kepala Daerah dan pimpinan bank NTB Syariah, Gubernur menyampaikan agar tetap komitmen mamajukan Bank NTB Syariah dan melaksanakan program-program yang telah ditentukan.
Kemudian kepada Dirjen, Gubernur meminta dapat memberikan catatan khusus kepada Menteri. Dan tentu itu merupakan yang terbaik bagi masyarakat NTB.
Sementara itu, Dirjen BUMD, BLUD dan BMD Kementerian Dalam Negeri RI, H Budi Santoso, mengatakan penambahan modal bagi BUMD bisa dilakukan terutama bagi daerah selaku pemegang saham.
Sehingga kedapannya satu Pemerintah Daerah bisa memiliki saham 50 persen atau lebih. Pemenuhan modal minimum tersebut, kata Dirjen Budi, dapat dilakukan sesuai dengan standar Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Menurut Budi Santoso, Kemendagri meminta Bank NTB Syariah dapat melayani publik dan dalam prosesnya, Bank Pembangunan Daerah (BPD) dapat menjaga kredibilitas dan nama baik. Sehingga tercipta BPD yang terpercaya, bersih dan GCG.
‘’BPD harus diurus oleh Ibu dan Bapak Kandungnya, yakni Kepala Daerah dan Dewan itu sendiri. Karena penyertaan modal itu dasarnya adalah Peraturan Daerah,’’kata Budi.
Secara keseluruhan, terdapat 10.97 Badan Usaha Milik Daerah di seluruh Indonesia. Dan hanya dua Propinsi yang memiliki Bank Syariah yakni di Propinsi Aceh dan Propinsi NTB. ‘’Jadi sayang kalau tidak diseriusi untuk mengelolanya,’’ujar Putra Surabaya, Jawa Timur ini. (****)
Bimantika.net Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PB-NW), LAZAH NW, MUSLIMAT NW, PEMUDA NW DAN HIMMAH NW menyerahkan bantuan sembako kepada korban banjir bandang Bima, pada masyarakat Desa Tonda dan Desa Dena Kecamatan Madapangga, Minggu 11 April 2021, pagi.
Penyerahan tersebut dilakukan oleh Ketua Lazah NW Tgh Zakariah QH., MH, dan Ketua PD NW Kabupaten Bima Suryansah SH, kepada Pemerintah Kabupaten Bima, diwakili Camat Madapangga, Muhammad Saleh S.Sos.,M.Si.
Bupati Bima Hj Indah Dhamayanti Putri SE, yang saat itu tengah melakukan Trauma Healing dan pembagian bantuan bagi korban bencana banjir di Madapangga, ikut menyaksikan penyerahan 520 paket sembako dan 40 dos air mineral.
Selain Bupati Umi Dinda, ikut disaksikan pula oleh, Wakil Bupati Bima, Drs H Dahlan HM Noer dan Ketua DPRD Kabupaten Bima, Muhammad Putera Ferryandi, S.Ip.
Bupati Umi Dinda mengucapkan terima kasih pada jajaran Nahdatul Wathan. Telah membantu dan memiliki kepedulian terhadap masyarakat Kabupaten Bima, korban banjir bandang.
‘’Insya Allah, ratusan paket dan puluhan dos air mineral ini, dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak banjir,’’ujar Bupati.
Ketua PD Nahdatul Wathan, Kabupaten Bima, Suryansah SH, menyampaikan salam takzim Pimpinan NW Mataram, Raden Tuan Guru Bajang (TGB) H. Lalu Gde M. Zainuddin Atsani M.Pdi, kepada Pemerintah Kabupaten Bima dan masyarakat yang mengalami musibah banjir.
Bantuan yang di salurkan tersebut untuk masyarakat di Kecamatan Madapangga, juga sebagian bagi masyarakat Kecamatan Bolo. Untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak banjir.
Sebagai organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pendidikan, Sosial dan Dakwa, NW tetap konsisten dan perduli membantu masyarakat. Dan pemberian bantuan pada korban banjir bandang Bima, adalah bentuk fungsi sosial yang dilaksanakan.
‘’Dalam waktu dekat NW akan bergerak ke timur, untuk membantu saudara- saudara kita di NTT yang terdampak bencana badai Seroja,’’ungkap Suryansah. (****)
Bimantika.net Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi, SE (HML) saat dikonfirmasi Media Cetak dan Online Bimantika pada hari senin ((12/4/2021) menyebutkan bahwa dirinya mengharapkan kepada seluruh Ummat Islam di Kota Bima yang menjalankan Ibadah Puasa Ramadhan 1442 H agar tetap memperhatikan protokol kesehatan.
Menurutnya Ibadah Puasa 2021 ini memang berbeda kondisinya seperti dua tiga tahun yang lalu karena saat ini Dunia sedang dilanda pandemi Covid-19.
“Bagi yang menjalankan Ibadah Sholat Taraweh di Masjid-Masjid, agar tetap taat dengan protokol kesehatan sekaligus selalu memakai masker, dan cuci tangan pakai sabun” ungkap Walikota HML
Disisi lainya, Walikota HML meminta masyarakat Kabupaten Bima sebagai warga tetangga Pemkot Bima yang baru saja tertimpa musibah banjir agar bersabar dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan.
“Kepada warga Kabupaten Bima selaku tetangga Pemerintah Kota Bima yang baru saja mengalami korban banjir agar tetap sabar dan tabah menjalankan Ibadah Puasa di bulan suci Ramadhan ini” ujar Walikota HML.
Walikota HML menambahkan bahwa pemerintah pusat membolehkan ibadah salat tarawih berjemaah di masjid-masjid dengan tetap mengikuti protokol kesehatan bagi daerah yang aman.
Namun, untuk wilayah yang masih berada di zona merah, dianjurkan untuk tetap beribadah di rumah.
Diakhir wawancaranya, Walikota HML menegaskan bahwa dirinya selaku Walikota Bima tetap menganjurkan pada seluruh warga Kota Bima agar tetap taat protokol kesehatan dalam menjlankan ibadah Puasa Ramadhan di tengah Pandemi Covid-19 ini.
“Terutama sekali pada warga yang menjalankan ibadah sholat Tarawih agar tetap memakai Masker dan taati Protokol Kesehatan” Demikian Himbauan Walikota HML. (BMM//01)
