Category: Uncategorized

jpn

Bimantika.net -Berdasarkan Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kota Bima Nomor 10 Tahun 2025, tanggal 13 Juni 2025 Tentang Perubahan atas Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kota Bima Nomor 09 Tahun 2025 tentang Penetapan Jadwal Kegiatan Rapat – Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kota Bima dengan ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kota Bima mengadakan Rapat Paripurna ke – 4 Masa Sidang III Tahun Dinas 2025.

Rapat Paripurna ke – 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kota Bima dengan agenda Penyampaian Jawaban Wali Kota Bima atas pemandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Bima terhadap Rancangan Peraturan Daerah ( Raperda ), tentang Laporan Pertanggung Jawab ( LPJ ) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. ( APBD ) Kota Bima Tahun Anggaran 2024, ini di Pimpin langsung Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kota Bima Syamsurih SH.

Dan di dampingi Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima M. Ryan Kusuma Permadi, S.H., Turut hadir Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofiyan, S.H., Mewakili Wali Kota Bima.

Rapat yang juga dihadiri oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima, serta Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima Bpk. Siswadi, S.Si, M.Ak, CRMO., dan didampingi Kepala Bagian Hukum, Risalah dan Perundang-Undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima, Muhammad Tajudin, SH.

Rapat tersebut juga mengundang diantaranya, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Kepala Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kota Bima; Kepala Dinas dan Kepala Badan se-Kota Bima; Camat dan Lurah se-Kota Bima; Ketua dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bima, Ketua dan Sekretaris Panwaslu Kota Bima; Pimpinan Parpol, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Kepala Sekolah, Pimpinan Perguruan Tinggi, Pimpinan BUMD Kota Bima, Pimpinan BUMN, LSM, Ketua Kadin Bima, Ketua Dewan Pendidikan Kota Bima, Ketua MUI Kota Bima, Ketua PGRI Kota Bima, serta Organisasi Pemuda dan Wanita se-Kota Bima.

Ketua DPRD Kota Bima Syamsurih S.H., membuka rapat sampaikan, bahwa dalam Pemerintahan yang baik perlu dibangun mekanisme check and balance antara pihak eksekutif dan legislatif dengan cara melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah.

Untuk melaksanakan amanat konstitusi tersebut Wali Kota Bima telah menyampaikan penjelasannya terhadap Rancangan Peraturan Daerah ( Raperda ), tentang Laporan Pertanggung Jawab ( LPJ ) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. ( APBD ) Kota Bima Tahun Anggaran 2024, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyampaian pemandangan umum oleh fraksi-fraksi dewan.

Dimana dalam penyampaian pemandangan umumnya fraksi-fraksi dewan telah memahami dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah ( Raperda ) Kota Bima tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. ( APBD ) Kota Bima Tahun Anggaran 2024 untuk dibahas pada tingkat fraksi dewan dan fraksi dewan telah menyampaikan saran dan usulnya. ****

Wakil Wali Kota Bima, Bpk. Feri Sofiyan, S.H., Dalam sambutanya sekaligus menyampaikan jawaban terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi dewan atas Rancangan Peraturan Daerah ( Raperda ), tentang Laporan Pertanggung Jawab ( LPJ ) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. ( APBD ) Kota Bima Tahun Anggaran 2024, sekaligus mewakili Wali Kota Bima.

Ia menyampaikan apresiasinya atas kehadiran para anggota dewan. Menurutnya, pandangan dan masukan dari fraksi – fraksi merupakan bagian penting dari proses demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas terbangunnya komunikasi, koordinasi dan kerjasama yang harmonis antara pihak eksekutif dan legislatif selama ini, “

Ia menyampaikan bahwa laporan pertanggungjawaban ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan prinsip pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Lanjutnya Pandangan umum dari fraksi- fraksi dewan yang terhormat merupakan masukan dan saran yang akan menjadi perhatian kami guna lebih mematangkan dan mendewasakan kita berpikir dan bertindak dalam menjalankan amanat rakyat.

“Masukan dari dewan tentu kami sambut dengan baik, karena semuanya bertujuan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bima, dan juga merupakan bentuk kepedulian dan peran aktif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) dalam mengawal pembangunan di Kota Bima.

pemerintah sangat menyadari bahwa pemandangan umum fraksi-fraksi dewan, memiliki arti penting dan strategis sebagai bahan evaluasi dalam memacu kinerja dan referensi dalam pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel. (****)

jpn

Bimantika.net -Tim gabungan Kodim 1608/Bima, Koramil 1608-04/Woha, Unit Inteldim 1608/Bima, dan BNNK Bima berkolaborasi dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang berlangsung di Desa Talabiu, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, pada pukul 15.40 WITA (24/6).

Operasi ini dipimpin langsung oleh Danramil 1608-04/Woha Kapten Cba. Iwan Susanto, SH, bersama Pasi Intel Kapten Inf Bambang Herwanto, dan Katim Pemberdayaan BNNK Bima bidang P2M, Bapak Ary Amirullah.

OTT yang berawal dari laporan warga kepada Babinsa Desa Talabiu berhasil mengamankan 55 paket sabu dengan berat kotor 29,07 gram, uang tunai lebih dari Rp. 21 juta lebih.

Serta berbagai barang bukti lain yang diduga kuat berkaitan dengan aktivitas peredaran narkoba, termasuk timbangan elektrik, alat hisap, dan peralatan lainnya.

Identitas para tersangka masing-masing berinisial SLD (31), AMR (35), JHN (39), dan ARM (21), berasal dari Desa Talabiu dan Sanolo.

Dandim 1608/Bima Letkol Inf. Andi Lulianto, S.Kom., M.M., memberikan apresiasi atas keberhasilan tim gabungan serta peran aktif masyarakat dalam memberantas narkoba.

“Narkoba adalah ancaman bagi Bangsa ini, Kami tidak akan pernah kompromi terhadap segala bentuk peredaran narkotika. Dibutuhkan aksi nyata bukan semboyan semata untuk memutus mata rantai jaringan narkoba, terutama di wilayah-wilayah rawan seperti Kabupaten Bima,” tegasnya.

Selanjutnya pukul 19.10 Wita seluruh barang bukti dan para tersangka diserahkan ke Polres Kabupaten Bima untuk proses hukum lebih lanjut.

Hal ini bentuk keseriusan Kodim 1608/Bima dalam menjaga generasi muda dari ancaman narkotika guna mewujudkan stabilitas keamanan di wilayah Kota & Kabupaten Bima. (****/KodimBima)

jpn

Bimantika.net -Bhabinkamtibmas Polsubsektor Palibelo Polres Bima Polda NTB eratkan Silaturahmi dan empati laksanakan sambang duka atas meninggalnya salah satu warga binaan di Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima.

Sambang duka yang dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas Bripka M.Dimiyati itu berlangsung pada Selasa 24 Juni 2025 Pagi di Desa Panda

Tidak saja hadir melayat Bripka M.Dimiyati juga ikut membantu prosesi pemakaman almarhum Syamsudin bin Mahmud yang meninggal dunia karena sakit.

Kehadirannya juga sebagai bentuk empati dan bela sungkawa selaku aparat kepolisian yang membina masyarakat didesa binaannya.

Dengan adanya rasa kekeluargaan akan ikut berperan dalam menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif dan juga melakukan pengaturan arus lalu lintas.

Kapolres Bima AKBP Eko Sutomo S.I.K.,M.I.K., melalui Kasi Humas AKP Adib Widayaka menjelaskan kehadiran Polisi diharapkan semakin terjalin hubungan silaturrahmi yang erat bersama tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan seluruh elemen masyarakat, sekaligus sebagai upaya kebersamaan dalam harkamtibmas.

Abituren Akpol 2004 itu juga mendoakan semoga amal ibadah Almarhumah diterima oleh Allah SWT serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. (****)

jpn

Bimantika.net -Universitas Bima Internasional MFH (UNBIM) adalah salah satu Perguruan Tinggi ternama yang ada di Mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat.

Saat ini sedang berlangsung seleksi ketat bagi 48 kandidat dosen baru yang berlangsung selama tiga hari, dari tanggal 18 hingga 20 Juni 2025.

Dosen yang berkualitas adalah dosen yang tidak hanya menguasai materi perkuliahan, tetapi juga mampu menyampaikannya dengan baik dan menciptakan suasana belajar yang kondusif.

Mereka juga harus memiliki kemampuan pedagogik, profesional, dan sosial yang baik, serta aktif dalam penelitian dan pengabdian masyarakat.

Seleksi ini meliputi tahapan wawancara mendalam dan micro teaching sebagai bagian dari upaya UNBIM untuk menjaring pengajar berkualitas sesuai dengan visi kampus menuju unggul, adaptif, dan berwawasan global.

Selama tiga hari tersebut, para kandidat diuji tidak hanya dari aspek kemampuan teknis dan penguasaan materi, tetapi juga dari keterampilan mengajar yang diaplikasikan dalam sesi micro teaching.

Proses ini dirancang untuk memastikan setiap calon dosen mampu mengimplementasikan metode pembelajaran yang efektif dan inovatif.

Rektor UNBIM, Dr. Syamsuriansyah, MM., M.Kes., menegaskan bahwa seleksi kali ini adalah salah satu wujud komitmen universitas dalam menghadirkan tenaga pengajar yang bukan sekadar menguasai ilmu, tetapi juga mampu menjadi inspirator bagi mahasiswa.

“Kami ingin memastikan bahwa dosen yang terpilih benar-benar mampu memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan mutu pendidikan dan mendukung visi UNBIM sebagai kampus unggul yang berorientasi pada kualitas dan inovasi,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Rektor II Bidang SDM dan Keuangan, Ika Mentari Nurfajri, M.Kes., menambahkan bahwa proses seleksi yang dilakukan dengan dua tahapan tersebut menjadi tolak ukur penting bagi kesiapan para calon dosen dalam menghadapi tantangan dunia pendidikan yang terus berkembang.

“Wawancara mendalam menguji integritas dan motivasi, sementara micro teaching menilai kemampuan mengajar yang akan menjadi kunci keberhasilan dalam mendidik mahasiswa,” kata bu Ika.

Seleksi ini juga mencerminkan implementasi visi strategis UNBIM untuk membangun ekosistem akademik yang unggul dan berdaya saing.

Sehingga lulusan UNBIM mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional.

Hasil seleksi akan diumumkan dalam waktu dekat, dan diharapkan dosen-dosen terpilih dapat segera berkontribusi dalam proses pembelajaran yang berkualitas di kampus.

Dengan seleksi ketat ini, UNBIM kembali menegaskan komitmennya dalam mencetak tenaga pendidik yang profesional, kompeten, dan berdedikasi tinggi demi kemajuan pendidikan di Indonesia.

Seleksi Dosen Umbim menurut Dr. Syamsuriansyah, MM, M. Kes setidaknya melahirkan output Ciri-ciri Dosen Berkualitas antara lain : Menguasai Materi: Dosen harus memiliki pemahaman mendalam tentang materi perkuliahan dan mampu menjelaskannya secara jelas dan sistematis.

Kemampuan Komunikasi:
Dosen harus mampu berkomunikasi dengan baik, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, dan menciptakan suasana kelas yang interaktif.

Pedagogik:
Dosen harus memiliki kemampuan mengajar yang baik, mampu menggunakan berbagai metode pembelajaran yang efektif, dan memberikan umpan balik yang konstruktif.

Profesional:
Dosen harus terus mengembangkan diri melalui penelitian, publikasi ilmiah, dan partisipasi dalam kegiatan ilmiah.

Sosial:
Dosen harus mampu berinteraksi dengan mahasiswa, membangun hubungan yang baik, dan menjadi contoh teladan.

Berjiwa Pendidik:
Dosen harus memiliki semangat mengajar yang tinggi, peduli terhadap perkembangan mahasiswa, dan mampu memotivasi mereka untuk belajar.

Memahami Tri Dharma
Perguruan Tinggi:
Dosen harus melaksanakan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat secara seimbang. (****)

jpn

Bimantika.net Jama’ah Haji Kloter Delapan asal Kota Bima tiba di Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima Bima pada Minggu 22 Juni 2025 sekira pukul 11.33.Wita.

Proses penyambutan dan pengamanan dipastikan oleh Polsek KP3 Polres Bima Polda NTB Bandara SMS Bima bersama seluruh instansi terkait.

Kapolres Bima AKBP Eko Sutomo S.I.K.M.I.K., melalui Kasi Humas AKP Adib Widayaka menyampaikan bahwa seluruh proses kedatangan telah direncanakan dan dilaksanakan dengan koordinasi lintas instansi demi memastikan kenyamanan para jamaah haji.

Polres Bima melalui Polsek KP3 Bandara bersama seluruh pihak telah memastikan proses kedatangan jamaah Kloter 8 berjalan aman dan tertib.

” Ini merupakan bagian dari komitmen kami dalam memberikan pelayanan maksimal selama masa debarkasi haji,” Ujarnya.

Kegiatan pengamanan ini tidak hanya difokuskan pada kedatangan jamaah, tetapi juga mencakup penanganan logistik, pengaturan lalu lintas, serta pengawasan di area kedatangan guna menjamin kelancaran seluruh proses Pungkas Adib. (*)

jpn

Bimantika.net -Polsek Monta Polres Bima Polda NTB menggelar Bakti Sosial membersihkan pinggir jalan menuju pantai Wane sepanjang 5 KM dalam rangka menyambut HUT Bhayangkara ke 79.

Kegiatan tersebut juga melibatkan TNI dari Koramil Monta, Forkompicam dan masyarakat pada Minggu 22 Juni 2025 sekira pukul 10.00.Wita.

Bhakti sosial berupa gotong royong itu membersihkan jalan sepanjang kurang menuju pantai Wane, dengan cara membabat, memotong pohon pohon yang menghalangi jalan, sehingga pengguna jalan menuju pantai Wane merasa nyaman.

Selain itu kegiatan tersebut merupakan Sinergitas antar Polri-TNI dan pemerintah serta masyarakat dalam rangka mendukung kemajuan pariwisata di wilayah Kabupaten Bima.

Hal itu diungkapkan oleh Kapolres Bima AKBP Eko Sutomo S.I.K.,M.I.K., melalui Kasi Humas AKP Adib Widayaka.

Kegiatan yang dipimpin oleh Kapolsek Monta AKP Sudarto SH itu disambut antusias dan diapresiasi oleh masyarakat.

“Seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan lancar dan tertib” Pungkas Adib. (***}

jpn

Bimantika.net -Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima Jumat 20 Juni 2025. menggelar Rapat Paripurna.

Rapat Paripurna tersebut dengan Agendai penyampaian penjelasan Walikota Bima terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Bima ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua II DPRD Kota Bima, Rian Kusuma Permadi, SH.

Dan dihadiri oleh para anggota Dewan, jajaran Forkopimda, serta pejabat lingkup Pemerintah Kota Bima.

Walikota Bima, melalui Asisten III Sekda Kota Bima, Drs. H. Muhammad Saleh Menyampaikan ringkasan pelaksanaan APBD Tahun 2024 yang mencakup beberapa poin laporan, seperti, realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, penerimaan dan pengeluaran biaya daerah, sisa lebih pembiayaan anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional dan laporan saldo perubahan ekuitas.

Ia menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD selama tahun anggaran 2024, sangatlah penting dan strategis guna memberikan informasi kepada segenap anggotan DPRD Kota Bima sebagai wakil rakyat, terkait dengan kinerja pemerintah terhadap pengelolaan keuangan daerah yang telah dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

“LPJ ini merupakan wujud transparansi dan pertanggungjawaban Pemerintah Kota Bima terhadap pelaksanaan anggaran yang telah disahkan bersama DPRD. Kami menyampaikan secara terbuka hasil kinerja serta capaian program yang telah dilakukan,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa pelaksanaan pertanggungjawaban APBD Tahun 2024 ini, telah diperiksa oleh BPK RI perwakilan Propinsi NTB, dan hasilnya pemerintah Kota Bima mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), untuk yang ke-11 kalinya.

Hasil ini, menurutnya merupakan buah karya kolektif, antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat Kota Bima.Setelah penyampaian penjelasan tersebut, DPRD Kota Bima akan membahas Raperda LPJ APBD ini melalui agenda-agenda selanjutnya, termasuk pandangan umum fraksi-fraksi.

Wakil Ketua II DPRD Kota Bima, sebagai pimpinan sidang, menyatakan bahwa rapat paripurna ini merupakan bagian penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.

“Kami berharap pembahasan LPJ ini dapat berjalan konstruktif, demi perbaikan dan peningkatan tata kelola keuangan daerah di tahun-tahun yang akan datang,” ucapnya.

Kegiatan ini ditutup dengan penyerahan dokumen Raperda LPJ secara simbolis dari Asisten III Sekda Kota Bima, selaku perwakilan dari eksekutif, kepada Wakil Ketua II DPRD, selaku pimpinan sidang, sebagai tanda dimulainya proses pembahasan lebih lanjut oleh legislatif. (***)

jpn

Oleh: Raodah Fitriah, S.P (Aktivis Dakwah)

Bimantika.net -Dilansir dari Tempo.co, 08/06/2025, Wakil Ketua DPR, Adies Kadir, selaku anggota Tim Pengawas Haji tahun 2025 menuturkan permasalahan yang dialami oleh jamaah haji yang terus berulang dari tahun ke tahun.

Mulai dari jamaah yang diusir, jamaah yang tertinggal hingga keterlambatan pembagian makanan.

Kekisruhan Haji

Haji merupakan satu-satunya ritual ibadah yang menghimpun seluruh umat muslim seluruh dunia di satu tempat dalam waktu yang sama.

Setiap tahun pelaksanaannya begitu problematik. Alih-alih memperbaiki kualitas pelaksanaannya, malah ada saja yang berulang bahkan semakin menurun.

Dalam proses pengurusan administrasi sampai pemberangkatan terjadi banyak masalah-masalah teknis.

Banyak jamaah haji yang gagal berangkat walaupun sudah menggunakan pakaian ihram karena visa yang tidak keluar. (Republika.com, 02/06/2025).

Penyebabnya adalah keamanan aplikasi Sistem Haji Pintar milik Kementerian Agama bisa diakses oleh siapapun. Ada oknum tertentu yang mengubah data jamaah haji secara sepihak.

Tidak ada hanya itu, masalah lainnya adalah pasukan Keamanan Haji Arab Saudi menangkap 49 orang, di antaranya sebanyak 18 orang warga lokal dan 31 warga asing termasuk Warga Negara Indonesia.

Penangkapan ini terjadi karena mereka membawa 197 jamaah tanpa izin resmi dari pemerintah untuk melaksanakan ibadah haji. (Berita satu.com, 07/06/2025).

Belum lagi perubahan aturan pemerintah Arab Saudi, salah satunya adalah adanya kartu nusuk yang menjadi syarat pelayanan jamaah haji yang memuat identitas pribadi jamaah, tempat penginapan, transportasi dan layanan di Arafah, Mina dan Muzdalifah. (Inilah.com, 01/06/2025).

Kelalaian Negara

Kompleksitas permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan ibadah haji adalah negara yang tidak bertanggung jawab penuh dan maksimal untuk mengurusi urusan umat.

Justru pemerintah terkesan menyalahkan kebijakan baru dari pemerintah Arab Saudi yang dituding menjadi penyebab kekisruhan ini.

Padahal yang paling patut dievaluasi adalah kepengurusan di internal negara kita sendiri.

Maka kesalahannya bukan hanya sekadar permasalahan teknis saja, namun juga berkaitan dengan paradigma yang berasal dari sistem kapitalisme.

Hal ini mencerminkan cara pandang negara terhadap ibadah haji bukan sebagai bagian dari kewajiban umat Islam yang harus sempurna pelaksanaannya.

Terlihat dari negara yang lalai dalam mengoptimalkan pelaksanaan haji, bahkan lemahnya koordinasi dengan pihak penyelenggara.

Alhasil dalam pelaksanaan ibadah haji mengutamakan profit lewat kebijakan-kebijakan rumit, pelayanan-pelayanan yang seharusnya menjadi amanah, malah menjadi beban yang memunculkan kekisruhan. Ibadah haji yang semestinya menjadi momen khusyu’ dan meningkatkan ketakwaan pada Allah justru dikomersialisasi.

Biaya semakin tinggi tetapi tidak diimbangi dengan fasilitas dan pelayanan yang memadai.

Seharusnya hal ini membuat kita sadar bahwa, dengan aturan yang berasal dari sistem kapitalisme tidak akan mampu mengatur ibadah umat muslim dengan baik dan benar.

Haji Dalam Paradigma Islam

Islam menetapkan haji sebagai sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh umat muslim yang mampu secara fisik maupun finansial.

Sebagaimana tercantum dalam Al-Qur’an “Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. (QS. Ali Imran: 97).

Kewajiban ini bukan hanya pada tataran ritual individu saja, melainkan harus ada keterlibatan negara dalam pelaksanaannya.

Negara dalam Islam sebagai raa’in (pengurus rakyat) dan junnah (pelindung). Dalam proses penyelenggaraan haji dilakukan secara profesional, amanah dan penuh tanggung jawab dalam memudahkan umat menjalankan ibadahnya.

Negara hadir dalam mengurusi setiap kebutuhan umat di seluruh aspek penunjang ibadah mulai dari transportasi, penginapan, penyediaan tenda, kesehatan dan berbagai kebutuhan di Armuzna.

Pelayanan yang diberikan pun adalah pelayanan premium dengan mekanisme dan birokrasi terbaik bagi para tamu Allah.

Jika pun pengurusannya diserahkan pada Haramain, itu dalam pengarahan dan pengaturan Islam yaitu khilafah.

Hal itu hanya akan terjadi jika keuangan negara kuat dan ini memungkinkan ketika negara khilafah menerapkan sistem ekonomi, keuangan dan moneter Islam yang membuat harta baitul maal melimpah ruah dari sumber-sumber pendapatan yang sangat besar dan beragam. Sebab negeri muslim akan dipersatukan dalam satu kepemimpinan, yakni di bawah kepemimpinan khilafah Islamiyyah. Wallahu a’lam. (****)

jpn

Bimantika.net -Bertempat di Convention Hall Paruga Nae, Kelurahan Manggemaci, Kecamatan Mpunda, telah digelar kegiatan Diseminasi Publik (19/6).

Diseminasi publik dengan tema “Satu Hati Wujudkan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Wilayah Kota Bima.

Kegiatan ini menjadi wadah penting dalam upaya memperkuat sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan elemen masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib.

Hadir dalam acara tersebut Walikota Bima H. Arahman H. Abidin, SE, Dandim 1608/Bima Letkol Inf. Andi Lulianto, S.Kom., M.M., Wakil Walikota Bima Fery Sofiyan, SH, Kapolsek Rasbar AKP Suratno mewakili Kapolres Bima Kota, Sekda Kota Bima H. Muhtar Landa, jajaran Forkopimda, para Danramil, pimpinan OPD, Camat, Lurah, Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta RT/RW se-Kota Bima.

Dalam sambutannya, Walikota Bima menyampaikan bahwa terdapat 15 poin ketertiban yang harus dijalankan oleh seluruh elemen masyarakat demi terciptanya Kota Bima yang aman, bersih, dan nyaman.

“Saya harapkan keterlibatan aktif dari RT, RW, dan Lurah untuk meningkatkan kepedulian terhadap wilayah masing-masing. Kita harus bersatu menjaga kota tercinta ini,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya penertiban parkir liar dan penataan pedagang untuk mendukung wajah kota yang lebih tertib.

Dandim 1608/Bima Letkol Inf Andi Lulianto, S.Kom., M.M., dalam sambutannya menegaskan komitmen TNI AD dalam program ketahanan pangan.

TNI AD manunggal air, menyatu dengan alam serta mendukung program makan bergizi melalui Babinsa sebagai ujung tombaknya untuk terus membantu pemerintah Kota Bima dalam menjaga stabilitas wilayah, ekonomi & sosial kemasyarakatan.

Ia juga menyoroti kondisi darurat penyakit masyarakat khususnya Narkoba di Kota Bima.

“Saya sangat miris dengan banyaknya kasus narkoba yang menyasar generasi muda. Mari kita bersepakat memberantas peredaran narkoba demi masa depan anak – anak kita serta generasi muda Kota Bima,” tegasnya. (****)

jpn

Bimantika.net -Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Bima menggelar Pelatihan Imunisasi yang diikuti oleh sejumlah petugas Imunisasi, Petugas Promkes dan Kader Posyandu/PKK (20/6)

Kegiatan dibuka secara langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bima Fahrurahman SE. M. Si.

Salah satu aspek penting yang perlu diperkuat dalam meningkatkan cakupan imunisasi adalah demand generation.

Yakni bagaimana menciptakan permintaan dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya imunisasi.

Dalam konteks ini, peran tokoh agama dan kader kesehatan menjadi sangat strategis.

Tokoh agama memiliki pengaruh kuat dalam membentuk opini, norma, dan perilaku masyarakat, khususnya di komunitas-komunitas dengan kedekatan nilai-nilai keagamaan.

Sementara itu, kader kesehatan, sebagai ujung tombak pelayanan dan edukasi di tingkat komunitas, memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat dan berperan penting dalam memberikan informasi yang benar serta mendampingi proses layanan kesehatan, termasuk imunisasi.

Namun, upaya-upaya penyuluhan dan edukasi yang dilakukan seringkali masih bersifat satu arah dan belum sepenuhnya berbasis pada pemahaman yang mendalam terhadap kebutuhan, konteks sosial, serta dinamika komunitas lokal.

Dalam hal ini, pendekatan Human Centered Design (HCD) hadir sebagai solusi yang inovatif dan relevan. HCD merupakan pendekatan desain yang berpusat pada manusia, di mana proses perancangan solusi dimulai dari pemahaman yang mendalam terhadap kebutuhan, pengalaman, serta tantangan nyata yang dihadapi oleh masyarakat.

Dengan pendekatan ini, diharapkan solusi yang dirancang tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga relevan secara sosial dan budaya, serta lebih berkelanjutan.
Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman dan keterampilan praktis kepada tokoh agama dan kader kesehatan di enam kabupaten/kota di Provinsi NTB dalam menerapkan prinsip-prinsip HCD untuk meningkatkan permintaan imunisasi.

Melalui pelatihan selama satu hari ini, peserta akan diajak untuk menggali secara mendalam faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan masyarakat terkait imunisasi, mengidentifikasi peluang perubahan perilaku, serta merancang intervensi yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal.

Selain itu, pelatihan ini juga bertujuan untuk memperkuat sinergi antara tokoh agama dan kader kesehatan sebagai agen perubahan yang dapat bekerja sama dalam menggerakkan masyarakat.

Tujuan kegiatan hari ini adalah untuk Meningkatkan kapasitas tokoh agama dan kader kesehatan serta tenaga kesehatan dalam menerapkan pendekatan Human Centered Design (HCD) untuk mendorong peningkatan permintaan imunisasi di masyarakat.

Harapannya Tokoh agama dan kader kesehatan serta tenaga Kesehatan memahami prinsip HCD dan mampu menerapkannya dalam konteks peningkatan demand imunisasi.
Terbentuknya ide-ide atau prototipe solusi berbasis HCD untuk mendorong permintaan imunisasi di masing-masing kabupaten/kota.

Terjalinnya jejaring dan kolaborasi antara tokoh agama dan kader kesehatan serta tenaga Kesehatan dalam peningkatan demand imunisasi.

Harapannya Tokoh agama dan kader kesehatan serta tenaga Kesehatan memahami prinsip HCD dan mampu menerapkannya dalam konteks peningkatan demand imunisasi.
Terbentuknya ide-ide atau prototipe solusi berbasis HCD untuk mendorong permintaan imunisasi di masing-masing kabupaten/kota.

Terjalinnya jejaring dan kolaborasi antara tokoh agama dan kader kesehatan serta tenaga Kesehatan dalam peningkatan demand imunisasi.

Narasumber kegiatan ini dari Dinas Kesehatan Provinsi NTB diantaranya : Deasy Mariyani,SKM.,M.Kes
Sri Novita Alfiyani SKM
Perwakilan IAKMI Unicef :
M. Abdullah,SKM.M.Kes. (***))