Category: Uncategorized

jpn

Bimantika.net -Praktek Penggalian batu dan tanah urug di Kota Bima banyak kalangan menilai Ilegal alias tidak berizin.

Hal ini membuat Pihak Pemerintah kota Bima angkat bicara sekaligus mengeluarkan data-data secara resmi.

Pihak pemerintah menyampaikan ada empat perusahaan tambang tercatat mengantongi izin resmi untuk beroperasi di wilayah Kota Bima.

Data ini berdasarkan rekapitulasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bima per 31 Desember 2024.

“Perusahaan-perusahaan tersebut telah mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari Gubernur Nusa Tenggara Barat dan aktif dalam kegiatan pertambangan batuan serta tanah urug” Ujar Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Pendapatan Daerah BPKAD Kota Bima, Herry Rahmad.

Herry pun menyampaikan bahwa seluruh perusahaan tambang yang memiliki izin tersebut tetap menjalankan kewajibannya dalam hal membayar pajak daerah.

“Mereka selalu taat bayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Tentu ini menjadi salah satu kontribusi nyata sektor pertambangan terhadap pendapatan asli daerah selama ini di Kota Bima,” ujar Herry.

Berikut daftar lengkap perusahaan tambang berizin di Kota Bima:

CV Karya Sukses Mandiri
Lokasi: Kecamatan Mpunda
Komoditas: Tanah urug
Tahap: Operasi Produksi
Luas Wilayah: 1,53 hektare
Masa Berlaku Izin: Hingga 2 Juni 2029.

Firma Sembilan Belas
Lokasi: Kelurahan Rontu Kecamatan Raba, Komoditas: Batu
Tahap: Operasi Produksi
Luas Wilayah: 6,00 hektare
Masa Berlaku Izin: Hingga 26 September 2028

CV Haerun Jaya Karya II
Lokasi: Rontu dan Raba
Komoditas: Batu
Tahap: Operasi Produksi
Luas Wilayah: 2,75 hektare
Masa Berlaku Izin: Hingga 22 November 2026

CV Haerun Jaya Karya I
Lokasi: Sambinae dan Mpunda, Komoditas: Batuan, Tahap: Operasi, Produksi Luas Wilayah: 1,40 hektare dan Masa Berlaku Izin: Hingga 2 Agustus 2025

Pemerintah Kota Bima berharap sektor pertambangan terus berjalan secara legal, ramah lingkungan, dan memberi kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi daerah.

Direktris Firma “Sembilan Belas” yang dikonfirmasi media Online Bimantika Sabtu 12 April 2025 menyebutkan usaha yang dijalankannya adalah murni mengikuti tata aturan dan regulasi yang ada.

Zihan menambahkan bahwa usaha yang dilakoninya selaras dengan program pemerintah pusat dalam hal hilirisasi sebagaimana yang digaungkan oleh Presiden Republik Indonesia Ke-7 Ir. H. Joko Widodo dan Presiden RI Ke-8 Prabowo Subianto.

Menurutnya ada pemberdayaan warga masyarakat setempat dalam hal menjalankan usahanya tersebut.

“Dengan usaha ini tentu sedikit mengatasi pengangguran yang ada di Kota Bima karena yang kerja adalah warga setempat ” ujar Zihan.

Bahkan menurut Zihan bahwa galian bebatuan yang dikerjakannya dapat menghasilkan tempat wisata alam.

“Karena setelah di gali bebatuan sudah di tanam sejumlah pepohonan penyangga air hujan” demikian ujar Zihan. (****)

jpn

Bimantika.net -Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, SE dan Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofiyan, SH (Man-Feri) melakukan kunjungan kerja pada pembangunan infrastruktur drainase primer yang merupakan program dari Nasional Urban Flood Resilience Project (NUFReP) di Kota Bima, bertempat di Eks kantor Pemasaran Coca-Cola atau didepan Destinasi Pantai Lawata, pada Jum’at, 11 April 2025.

Turut hadir pada kunjungan kerja program NUFReP ini antara lain, Wali Kota Bima, Wakil Wali Kota Bima, Ketua DPRD Kota Bima, Pimpinan dan Anggota Forkopimda Kota Bima, pimpinan BUMN dan Mitra Pembangunan, para kepala perangkat daerah, Camat dan Lurah.

Wali Kota Bima, H. A. Rahman, menyampaikan bahwa Kota Bima merupakan salah satu kota di Indonesia yang secara geografis memiliki tantangan tersendiri dalam hal pengelolaan tata ruang dan pengendalian bencana, terutama banjir.

Dalam beberapa tahun terakhir, intensitas curah hujan yang meningkat, urbanisasi yang cepat, serta keterbatasan sistem drainase yang memadai, telah menimbulkan potensi banjir yang cukup serius di beberapa wilayah di Kota Bima.

“Oleh karena itu, kehadiran program NUFReP adalah anugerah besar dan langkah strategis yang patut kita syukuri. Bantuan dan dukungan dari program ini bukan hanya penting, tetapi benar-benar luar biasa,” ujar Wali Kota Bima.

Wali Kota menyebut, ini merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat melalui kolaborasi Internasional terhadap kota-kota di Indonesia yang memerlukan penguatan kapasitas menghadapi bencana hidrometeorologi, termasuk di Kota Bima.

Melalui NUFReP, kita tidak hanya membangun saluran drainase yang lebih besar dan lebih baik, tetapi juga membangun pondasi ketahanan kota.

“Ini adalah investasi jangka panjang yang sangat berarti bagi generasi dan anak cucu kita dimasa-masa tang akan datang,” ucap Aji Man sapaannya.

Wali Kota Bima juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam pelaksanaan program ini, mulai dari kementerian PUPR, pemerintah Provinsi NTB, pihak pelaksana lapangan, hingga seluruh perangkat daerah, Camat dan Lurah, serta masyarakat yang telah memberikan dukungan penuh.

Sementara itu, laporan PPK dari BWS Nusa Tenggara I, Dinul Hidayat, menyampaikan, pekerjaan ini terkontrak dengan nilai Rp. 238.752.353.100, terkontrak sejak 31 Juli 2024 dan akan dikerjakan selama 540 hari, dan berakhir pada 28 Pebruari 2026. Pekerjaan ini didanai dari pinjaman hibah luar negeri melalui NUFReP nomor 9459 tahun 2024-2026 dengan penyedia jasanya oleh Nindya Pembangunan KSO.

Dinul membeberkan, lingkup pekerjaan tersebar pada 12 kelurahan di Kota Bima dengan total 6 ruas drainase primer. Meliputi, drainase primer Amahami dengan panjang 5,13 KM, drainase primer Sambinae 1,53 KM, drainase primer Panggi 0,91 KM, drainase primer Pane-Salama 1,99 KM, drainase primer Penatoi 2,05 KM, drainase primer Rite-Matakando-Santi sepanjang 2,4 KM. Sehingga total panjang dari 6 ruas drainase primer di 12 kelurahan sepanjang 14 KM.

“Perhari ini, progres terhadap DIPA tahun 2026 sebesar 21,18 persen atau setara dengan 14,22 persen terhadap nilai kontrak,” ungkapnya.

Dengan sisa waktu yang ada, sambungnya, tentu ini bukan hal yang mudah untuk menuntaskan pekerjaan ini. Tetapi berkat dukungan penuh dari Pemerintah Kota Bima, pekerjaan ini bisa diselesaikan dengan baik. Imbuhnya.

Ketua DPRD Kota Bima, Syamsurih, SH pada media Bimantika sabtu (12/4/2025) mengapresiasi kinerja Walikota dan Wakil Walikota Bima Man-Feri yang baru “seumur jagung” sudah menorehkan hal-hal penting dalam membangun Kota Bima lima tahun yang akan datang.

“Sudah mulai nampak hasil karya Man-Feri dalam meletakkan dasar-dasar pembangunan menuju kemajuan walaupun baru sekitar tiga bulan aktif pemimpin Kota Bima” ujarnya. (***//Kominfo)

jpn

Bimantika.net -Wakil Wali Kota Bima Feri Sofiyan, SH pimpin rapat koordinasi (Rakor) dalam rangka pembahasan penetapan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Dalam Rakor tersebut dibahas juga tindak lanjut terhadap surat edaran penuntasan tenaga non-ASN.

Rakor ini merupakan tindak lanjut atas arahan dan keputusan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) yang bertujuan menata status kepegawaian secara menyeluruh dan terintegrasi (11/4/2025).

Feri Sofiyan menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Bima mendukung penuh pola dan langkah kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemprov NTB dalam menyelesaikan persoalan kepegawaian, khususnya dalam penetapan status PPPK dan tenaga non-ASN.

“Melihat situasi yang ada, saya sepakat untuk mengikuti pola yang diterapkan oleh provinsi agar tidak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan di tengah masyarakat yang bisa memicu insiden yang tidak perlu,” ungkap Wakil Wali Kota dalam arahannya.

Lebih lanjut Feri menjelaskan bahwa penetapan TMT PPPK akan dimulai pada tanggal 1 Juni 2025.

Kebijakan ini diambil dengan pertimbangan keselarasan dengan proses administrasi lainnya, termasuk penerbitan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan surat tugas yang direncanakan mulai 1 Juli 2025.

Rapat ini dihadiri oleh Asisten, jajaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Bagian Hukum Setda Kota Bima, serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Pemerintah Kota Bima berkomitmen untuk menjalankan proses penataan kepegawaian secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Langkah ini diharapkan dapat memberikan kepastian status bagi PPPK dan tenaga non-ASN dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional. (****)

jpn

Bimantika.net -Kegiatan Gotong royong membersihkan areal ruas jalan dan garis pantai dari Batas Kota Bima hingga Taman Wisata Pantai apalagi Palibelo diawali Apel dan briefing Jumat (11/4) yang dipimpin oleh Wakil Bupati Bima dr. H. Ifran Zubaidy yang didampingi Sekretaris Daerah Adel Linggi Ardi, SE.

“Para kepala unit kerja, Kepala Sekolah perlu menekankan pentingnya budaya hidup bersih, baik di lingkungan rumah tangga, perkantoran maupun di sekolah-sekolah”. Demikian penyampaian Wakil Bupati di hadapan pada pejabat struktural, fungsional dan staf organisasi perangkat daerah (OPD) dalam apel sesaat sebelum kegiatan gotong royong kebersihan di batas kota, Oi Niu Kecamatan Palibelo.

Khusus di sekolah-sekolah, Wakil Bupati meminta perhatian Kepala Dinas Dikbudpora beserta jajaran untuk meningkatkan budaya hidup bersih yang dimulai di sekolah.

Demikian halnya di lingkungan kantor, penting bagi kepala satuan kerja untuk memperhatikan kebersihan lingkungan dan tempat bekerja karena akan berpengaruh dalam kenyamanan bekerja. Ungkap dr. H..Irfan dihadapan Camat Palibelo, Kepala UPT Dinas, Korwil Pendidikan, Kades Panda, Unsur TNI, para guru dan siswa-siswi yang melakukan kegiatan kebersihan.

Kita akan terus menggalakkan upaya menjaga kebersihan dengan melaksanakan secara rutin seminggu sekali”. Imbuhnya.

Wakil Bupati kemudian melakukan peninjauan ke area kegiatan kebersihan OPD yang dibagi dalam tiga zona berdasarkan bidang tugas dan koordinasi, yaitu Bidang tugas Asisten Pemerintahan dan Kesra, Bidang Koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan serta Bidang Koordinasi Asisten Administrasi Umum. (****)

jpn

Bimantika.net -Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, SE menghadiri upacara puncak Peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Dompu Ke-210. Jum’at, 11 April 2025.

Upacara Hari Ulang Tahun Bumi Nggahi Rawi Pahu ini dihelat di Lapangan Beringin Dompu, dihadiri oleh Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE, M.IP, Wali Kota Bima H. A. Rahman H. Abidin, SE, Bupati dan Wakil Bupati Dompu, Sekda Kabupaten Dompu, Bupati Bima, Ady Mahyudi, Ketua DPRD Kota Bima, Syamsurih, SH, Bupati Sumbawa, Ketua GOW Kota Bima Jumriah Feri Sofiyan, Kepala Dinas Sosial Kota Bima, Kabag Prokopim Setda Kota Bima, serta Forkopimda Kabupaten Dompu.

Dalam amanatnya, Bupati Dompu Bambang Firdaus, SE, menyampaikan, usia 210 tahun menjadi tonggak penting bagi daerah yang bermotokan Bumi Nggahi Rawi Pahu ini dapat mengejar berbagai ketertinggalannya menuju daerah yang maju dan berubah kedepannya.

Tepat di usianya yang ke 210 tahun ini, masyarakat memberikan amanah kepadanya bersama Wakil Bupati Dompu, ada banyak harapan masyarakat yang diletakkan diatas pundaknya sehingga menjadi tantangan tersendiri untuk dapat mendedikasikan diri dengan baik demi mewujudkan harapan masyarakat.

“Untuk mewujudkan harapan seluruh masyarakat Dompu, maka kami mengusung misi wujudkan Dompu maju, sejahtera, religius, berkeadilan dan berbudaya,” ujar Bupati Dompu.

Wali Kota Bima, H. A. Rahman, menyampaikan atas nama masyarakat dan pemerintah Kota Bima mengucapkan selamat hari ulang tahun Kabupaten Dompu ke-210 tahun. Tantangan yang dihadapi kabupaten dan kota di provinsi NTB hampir sama dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat, serta sejumlah tantangan lainnya.

Tapi kami yakin dan optimis akan mampu menjalankan amanah yang diberikan masyarakat dengan penuh semangat, walau ditengah keterbatasan dan menghadapi tantangan-tantangan yang kompleks, termasuk bagi daerah Kabupaten Dompu.

“Sekali lagi, saya secara pribadi dan atas nama pemerintah mengucapkan dirgahayu Kabupaten Dompu ke-210 tahun. Semoga terwujud kabupaten Dompu yang maju, sejahtera, religius, berkeadilan dan berbudaya di Bumi Nggahi Rawi Pahu,” ucapnya.

“Semoga sinergi dan kolaborasi antar daerah di NTB dapat terus terjalin untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan sama-sama mewujudkan NTB Mendunia,” imbuhnya. (***//kominfo)

jpn

Bimantika.net -Program Selasa Menyapa adalah program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Bima Periode 2025-2030, Ady Mahyudi dan Dr. H. Irfan Zubaidy (Ady-Irfan).

Wakil Bupati Bima dr. H. Irfan Zubaidy pada media Online Bimantika (11/4) menyampaikan bahwa Program Selasa Menyapa bertujuan untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakat.

“Itu maksud dan tujuannya antara pemerintah dan masyarakat menyatu dalam membangun Bima yang Bermartabat serta mendengarkan aspirasi masyarakat secara langsung” ujar Dokter Irfan.

Ia menjelaskan bahwa beberapa Tujuan program Selasa menyapa diantaranya Mendengarkan aspirasi masyarakat, Berdialog dan berdiskusi dengan masyarakat,

Selanjutnya Mendengarkan dampak program kerja pemerintah, Meninjau penempatan tenaga dokter, Membenahi Indeks pembangunan manusia bidang kesehatan.

Pelaksanaan program
Bupati, Wakil Bupati, Kepala OPD, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, berdialog dan menginap bersama masyarakat di desa
Bupati dan Wakil Bupati berkantor langsung di rumah warga di desa-desa.

Dokter Irfan mengajak organisasi perangkat daerah (OPD) fokus pada pelayanan bagi masyarakat.

“Intinya Manfaat program
Program Selasa Menyapa menjadi wadah untuk berdialog, berdiskusi, dan mendengarkan aspirasi langsung dari masyarakat” pungkasnya.

Dokter irfan berkomitmen untuk menjalankan program Selasa Menyapa ini tentu sebagai sebuah ikhtiar dalam mewujudkan gagasan besarnya saat perhelatan Pilkada lalu.

‘’Insya Allah program Selasa Menyapa dapat kami lakukan semaksimal mungkin. Walau memang sampai dengan hari ini program Selasa Menyapa belum dialokasikan di APBD 2025. Insya Allah itu langkah pertama kali kami lakukan,’’ janjinya.

Program Selasa Menyapa, tambahnya, adalah program pemimpin mendatangi warga, dan di momentum itulah pemimpin melebur dalam kegiatan masyarakat dan berdialog bersama mendengar langsung tiap-tiap suara masyarakatnya.

“Selasa Menyapa adalah wadah membangun kebersamaan dan rasa saling percaya antara masyarakat Bima dan pemimpinnya” ungkapnya.

Masih menurut dokter Irfan bahwa kedekatan warga dengan pemimpin menjadi penting dalam menjalankan roda pemerintahan.

Hadirnya program Selasa Menyapa bersama warga, merupakan komitmen pasangan Ady-Irfan dalam memudahkan kedekatan pemimpin sehingga semua problem bisa terselesaikan melalui dialog dan musyawarah bersama.

ia menyebut akan berikhtiar meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bagi Kabupaten Bima yang lebih maju dan bermartabat.

Dokter Irfan berkeyakinan bahwa dengan ikhtiar sepenuh hati dan kerja cerdas serta komitmen yang kuat akan berdampak pada sebuah kemajuan nyata.

‘’Kami sangat berkeyakinan untuk mewujudkannya dan kami mengharapkan doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Kabupaten Bima dalam mewujudkan visi, misi, kebijakan dan program yang telah kami tetapkan dan Insya Allah akan kita wujudkan demi menuju arah perubahan nyata” ungkapnya.

Dokter Irfan berharao partisipasi aktif masyarakat sangat penting dalam proses pembangunan demi terwujudnya sebuah cita-cita luhur yang menjadi gagasannya.

Pemerintah Kabupaten Bima kedepan menurutnya berusaha untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial dan membangun komunikasi yang baik dengan seluruh lapisan masyarakat.

‘’Kami akan memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat, sehingga kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik dan lebih sejahtera bagi kita semua. Kami berharap dapat diberi kesempatan untuk siap bekerja keras untuk mewujudkan perubahan positif bagi Kabupaten Bima,’’ harapnya.

Tentu ini sesuai dengan visi pasangan Ady-Irfan yakni Bima Bermartabat yang Berkemajuan, Makmur, Tangguh dan Berkelanjutan. Visi ini akan dicapai dengan misi mewujudkan reformasi birokrasi yang berorientasi hasil. Selain itu, membangun Sumber Daya Manusia Bima yang berkemajuan, makmur, tangguh dan berkelanjutan.

Hal lain yang akan dilakukan Ady-Irfan dalam Visi dan Misi besarnya kedepan adalah memantapkan pembangunan infrastruktur dasar dan infrastruktur pendukung yang merata dan berkeadilan. Membangun kemandirian daerah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat serta mewujudkan kapasitas pemahaman dan pengamalan keagamaan untuk mewujudkan masyarakat yang berakhlak, aman dan harmonis.

Ady-Irfan juga memiliki program khusus. Pertama, Paket Bima Bermartabat Rumah Warga, Paket Bima Bermartabat Pro Usaha Warga, Paket Bima Bermartabat Beasiswa Warga, Paket Bima Bermartabat Gerakan Bangun Desa. Selain itu, Paket Bima Bermartabat Warga Religius, Paket Bima Bermartabat Lestarikan Adat Budaya dan Paket Bima Bermartabat Pro Perempuan, Paket Bima Bermartabat Pro PNS, Non PNS dan Aparat Desa. (****/RumaRenggeSape//RRS007)

jpn

Bimantika.net -Command Center Kota Bima “lahir” di Era Kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Bima Periode 2018-2023 H. Muhammad Lutfi, SE dan Feri Sofiyan, SH (Aji Lutfi-Feri).

Masalah kebersihan kota dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap aksi buang sampah sembarangan menjadi tantangan tersendiri di Kota Bina.

Kondisi ini menjadikan atensi serius dari Pemerintah Kota Bima dibawah kepemimpinan Wali Kota Bima H. A. Rahman H. Abidin, SE dan Wakil Wali Kota Bima Feri Sofiyan, SH (Man-Feri) Kamis, 10 April 2025.

Setelah Gerakan BISA (Bersih, Indah, Sehat dan Asri) diluncurkan pada puncak peringatan Hari Ulang Tahun Kota Bima Ke-23, Wali Kota Bima akan memanfaatkan dan memperluas pusat komando (Command Center) untuk memantau aktivitas masyarakat yang masih minim kesadarannya membuang sampah sembarangan.

Tentu dengan memperbanyak CCTV di tiap titik yang menjadi lokasi rawan terhadap aksi membuang sampah sembarangan.

Seperti yang kita ketahui dan kita rasakan, sampah yang dibuang begitu saja tentunya akan mencemari lingkungan hidup, menimbulkan efek tidak nyaman, bahkan efek serius yang mungkin ditimbulkan seperti datangnya penyakit.

Untuk itu, sangat dibutuhkan adanya penerapan dan pemanfaatan teknologi.

Penerapan gerakan Kota Bima BISA dengan memperluas jangkauan CCTV melalui Command Center, termasuk memantau ketertiban umum dan tindakan kriminal.

Wali Kota Bima, H. A. Rahman mengungkapkan bahwa pimpinan daerah bisa memantau dan mengontrol alur layanan publik melalui CCTV yang terpasang di beberapa titik di Kota Bima, termasuk nantinya memantau masyarakat yang membuang sampah secara sembarangan.

“Saya sudah minta dinas Kominfo berkoordinasi dengan pemilik tempat usaha, pertokoan, instansi pemerintah maupun swasta di jalan-jalan umum untuk memasang CCTV yang akan dipantau secara utuh melalui Command Center,” ujar Wali Kota.

Inovasi atau gerakan BISA yang diintegrasikan ke dalam Command Center ini penting, sehingga pimpinan daerah bisa memantau pelanggaran terkait sampah lewat pantauan CCTV yang dipasang pada tiap titik layanan publik dan terkontrol lewat Command Center.

“Kota Bima memiliki infrastruktur Command Center, kita akan perluas jangkauannya untuk memantau titik rawan pembuangan sampah oleh masyarakat secara sembarangan dengan memberikan punishment secara moral,” tegasnya. (***//Kominfo//)

jpn

Bimantika.net -Wali Kota Bima H. A. Rahman H. Abidin, SE (Aji Man) menjadi Inspektur Upacara pada puncak peringatan Hari Ukang Tahun Kota Bima Ke-23 Tahun 2025, Kamis, 10 April 2025.

Peringatan HUT Kota Bima ke-23 yang dipusatkan di Halaman Kantor Wali Kota Bima tersebut mengangkat tema “Bersatu Mewujudkan Kota Bima Maju, Bermartabat dan Berkelanjutan”.

Turut hadir pada momen bersejarah bagi Pemerintah Kota Bima ini antara lain, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE, M.IP, Wali Kota Bima H. A. Rahman H. Abidin, SE, Wakil Wali Kota Bima Feri Sofiyan, SH, Sekda Kota Bima, Ketua TP PKK Kota Bima Hj. Badrah Ekawati H. A. Rahman, Ketua GOW Kota Bima Jumriah Feri Sofiyan, Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bima, Staf Ahli Wali Kota, Asisten, Camat, Lurah, tokoh agama dan tokoh masyarakat se Kota Bima.

Selain itu dihadiri juga oleh Bupati dan Wakil Bupati Bima, Bupati Dompu, Bupati Sumbawa, Ketua DPRD Kota Bima dan Forkopimda Kota dan Kabupaten Bima, Ketua PKK Kota Bima periode 2010-2018 Hj. Yani Marlina HM Qurais, Ketua PKK Kota Bima periode 2018-2023 Hj. Eliya HM Lutfi, serta para pimpinan lembaga vertikal dan BUMN.

Wali Kota Bima, H. A. Rahman, menyampaikan bahwa 23 tahun bukanlah usia yang muda, usia 23 tahun menjadi masa keemasan, kedewasaan dan kematangan. Di usia ini, Kota Bima telah mampu menunjukan jati diri sebagai kota yang diperhitungkan.

Tujuan dari pemerintah Kota Bima, salah satunya adalah mewujudkan masyarakat yang maju, bermartabat dan dapat bersaing setara dengan kota maju lainnya di Nusantara.

“Kita harapkan seluruh perangkat dilingkungan pemerintah Kota Bima dapat bergandengan tangan, bangkit mewujudkan kota ini sebagai salah satu kota besar yang berbudaya dan mendunia,” ujarnya.

Ia menambahkan, tak hanya ini, di bulan kelahirannya, Kota Bima akan menggelar event berskala nasional yaitu festival Rimpu Mantika tahun 2025 dengan tema “The Jewel of Bima” yang telah ditetapkan menjadi 110 kegiatan dalam Karisma Event Nusantara. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 24 hingga 26 April 2025 mendatang.

“Saya berharap dan menghimbau kepada seluruh unsur, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat untuk dapat terus berkolaborasi dan bersinergi dari seluruh proses pembangunan, sehingga kedepannya Kota Bima akan berkembang menjadi kota terkemuka, yang maju dan bermartabat,” ucap Aji Man sapaannya.

Wali Kota Bima menambahkan, hari ini adalah momentum penting, tidak sekadar seremonial semata, tapi sebuah kesempatan untuk merenung, mengevaluasi dan menyusun langkah-langkah baru untuk masa depan Kota Bima yang lebih baik.

“23 tahun perjalanan Kota Bima sebagai daerah otonom bukan tanpa tantangan. Tetapi tidak sedikit pula capaian dan kemajuan yang patut kita syukuri,” pungkasnya. (***//Kominfo)

jpn

Bimantika.net -Pemerintah Kota Bima meluncurkan Gerakan BISA (Bersih, Indah, Sehat dan Asri). Peluncuran gerakan ini sebagai wujud ikhtiar nyata Wali Kota Bima dan Wakil Wali Kota Bima untuk menciptakan Kota Bima bermartabat, salah satunya menciptakan lingkungan yang sehat dan asri.

Peluncuran gerakan BISA tersebut dilakukan pada puncak perayaan Hari Ulang Tahun Kota Bima Ke-23 yang ditandai dengan penekanan tombol sirine oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE, M.IP, Wali Kota Bima H. A. Rahman H. Abidin, SE dan Wakil Wali Kota Bima Feri Sofiyan, SH di Halaman Kantor Wali Kota Bima, Kamis, 10 April 2025.

Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, menyampaikan, gerakan BISA merupakan bentuk nyata kontribusi pemerintah dan masyarakat dalam membangun daerah, terutama di persoalan kebersihan, keindahan lingkungan, dan kesehatan masyarakat.

Tantangan kedepan makin kompleks, terutama masalah sampah merupakan isu krusial yang harus diselesaikan secara bersama dan sistematis.

Wali Kota Bima membeberkan, hari ini Kota Bima memproduksi sampah sekitar 150 meter kubik sampah setiap hari, namun kapasitas pelayanan hanya mampu melayani 65 persen setiap hari dari total sampah yang ada.

“Artinya, masih ada tumpukan-tumpukan sampah dilingkungan sekitar kita yang belum tertangani dengan maksimal,” ucap Wali Kota.

Belum lagi, sambungnya, kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Oimbo sudah over kapasitas, armada yang terbatas, personil kebersihan masih kurang dari ideal.

“Kita tidak boleh terus menerus berada dalam situasi ini. Untuk itu, bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Kota Bima ke-23, pemerintah Kota Bima dengan penuh kesungguhan meluncurkan gerakan Kota Bima BISA (Bersih, Indah, Sehat dan Asri),” ujarnya.

“Gerakan ini adalah gerakan moral, sosial, edukatif dan strategis untuk membangun budaya bersih dan sehat,” imbuhnya. (****//Kominfo)

jpn

Bimantika.net -Uswatun Hasanah alias Badai NTB menanggapi statusnya pasca di Tetapkan sebagai Tersangka.

Badai secara lengkap mengirimkan press releasenya pada Media Online Bimantika Rabu malam (9/4/2025).

Menurutnya Sudah sepatutnya proses hukum itu berjalan sebagaimana mestinya,

“Saya melanggar sesuai ketentuan UU berlaku saya memukul orang artinya harus bertanggung jawab dan saya tidak menyesali sama sekali karena telah memukul orang yang saya didik dan besarkan dengan kasih sayang serta materi” ujarnya.

Hukum kita memberikan kebebasan saya untuk melaporkan balik, tapi saya ini manusia yang terdidik dan punya etika perjuangan. Marhaen adalah orang biasa, seorang anak perempuan yang tumbuh besar tanpa kasih sayang penuh.

“Tidak manusiawi kalau saya laporkan dia balik” ujar Badai.

Biarkan Marhaen mengenang masa tujuh tahun bersama saya sampai mati.

Badai menyadari bahwa dirinya pejuang kemanusiaan, tidak etis kalau dirinya melaporkan manusia yang belum matang emosional dan karakter nya.

“Dan yang terpenting: saya merindukan penjara, karena dari penjara saya bisa menulis lebih banyak dan membongkar lebih banyak lagi kejahatan Narkoba di lapas” ungkap Badai.

Karena menurutnya Peredaran narkoba paling tinggi dari lapas, Artinya akan banyak pejabat kepolisian dan pejabat lapas yang bisa ia bongkar keterlibatannya dalam peredaran narkoba di Bima.

“Saya sudah matang hibahkan diri saya untuk berkorban dengan sehormat-hormatnya, sebaik-baiknya untuk membantu negara lebih-lebih Kepolisian yang tidak sadar bahwa masalah narkoba dimulai dari saku celana mereka sendiri” urainya.

Ia mengaku sedang mendidik para bandar, para polisi nakal untuk taat terhadap hukum negara. Tidak melawan laporan Marhaen adalah salah satu cara dirijya membantu negara dan mendidik penjahat menyerahkan diri jika telah berkhianat terhadap negara.

Sejarah mencatat, Soekarno menulis ide kemerdekaan pada saat di penjara, Adolf Hitler menulis di penjara, Nelson Mandela menulis Buku Long Walk to Freedom di penjara, Pramudya Ananta Toer menulis Tetralogi nya saat dipenjara, maka Badai NTB membantu negara melawan Narkoba dari penjara.

Badai NTB menyadari bahwa penetapan tersangka dirinya murni pelanggaran dirinya sendiri sebagai warga negara yang melakukan kekerasan terhadap manusia lain. Bukan karena kehebatan oknum-oknum polisi pembeking narkoba, bandar-bandar atau para Nteli Koba. Proses hukumnya sudah patut dan mestinya begitu.

Harapan Badai NTB aduan masyarakat terhadap kasus serupa di meja reskrim di semua wilayah hukum Polda NTB juga harus sama atensi dan asistensi oleh APH sehingga tidak ada lagi cerita masyarakat mengadu ke Damkar, PolPP bahkan Badai NTB ketika mencari keadilan untuk masalah hukumnya. (“””)