Category: Uncategorized

jpn

BIMAntika.net Meninggalkan shalat lima waktu itu lebih besar dari dosa zina?

Kita semua pasti tahu bahwa shalat adalah perkara yang amat penting. Bahkan shalat termasuk salah satu rukun Islam yang utama yang bisa membuat bangunan Islam tegak.

Namun, realita yang ada di tengah umat ini sungguh sangat berbeda. Kalau kita melirik sekeliling kita, ada saja orang yang dalam KTP-nya mengaku Islam, namun biasa meninggalkan rukun Islam yang satu ini.

Mungkin di antara mereka, ada yang hanya melaksanakan shalat sekali sehari, itu pun kalau ingat.

Mungkin ada pula yang hanya melaksanakan shalat sekali dalam seminggu yaitu shalat Jum’at.

Yang lebih parah lagi, tidak sedikit yang hanya ingat dan melaksanakan shalat dalam setahun dua kali yaitu ketika Idul Fithri dan Idul Adha saja.

Memang sungguh prihatin dengan kondisi umat saat ini. Banyak yang mengaku Islam di KTP, namun kelakuannya semacam ini.

Semoga Allah memudahkannya dan memberi taufik kepada seluruh ummat Islam.

Para Ulama Sepakat Bahwa Meninggalkan Shalat Termasuk Dosa Besar yang Lebih Besar dari Dosa Besar Lainnya.

Pertanyaan selanjutnya Apakah Orang yang Meninggalkan Shalat Bisa Kafir alias Bukan Muslim?

Para Ulama Sepakat Bahwa Meninggalkan Shalat Termasuk Dosa Besar yang Lebih Besar dari Dosa Besar Lainnya

Ibnu Qayyim Al Jauziyah –rahimahullah- mengatakan, ”Kaum muslimin bersepakat bahwa meninggalkan shalat lima waktu dengan sengaja adalah dosa besar yang paling besar dan dosanya lebih besar dari dosa membunuh, merampas harta orang lain, berzina, mencuri, dan minum minuman keras. Orang yang meninggalkannya akan mendapat hukuman dan kemurkaan Allah serta mendapatkan kehinaan di dunia dan akhirat.” (Ash Sholah, hal. 7)

Dinukil oleh Adz Dzahabi dalam Al Kaba’ir, Ibnu Hazm –rahimahullah- berkata, “Tidak ada dosa setelah kejelekan yang paling besar daripada dosa meninggalkan shalat hingga keluar waktunya dan membunuh seorang mukmin tanpa alasan yang bisa dibenarkan.” (Al Kaba’ir, hal. 25)

Adz Dzahabi –rahimahullah- juga mengatakan, “Orang yang mengakhirkan shalat hingga keluar waktunya termasuk pelaku dosa besar.

Dan yang meninggalkan shalat secara keseluruhan -yaitu satu shalat saja- dianggap seperti orang yang berzina dan mencuri. Karena meninggalkan shalat atau luput darinya termasuk dosa besar.

Oleh karena itu, orang yang meninggalkannya sampai berkali-kali termasuk pelaku dosa besar sampai dia bertaubat.

Sesungguhnya orang yang meninggalkan shalat termasuk orang yang merugi, celaka dan termasuk orang mujrim (yang berbuat dosa).” (Al Kaba’ir, hal. 26-27)

Selanjutnya, apakah orang yang meninggalkan shalat masih muslim ataukah telah kafir?

Asy Syaukani -rahimahullah- mengatakan bahwa tidak ada beda pendapat di antara kaum muslimin tentang kafirnya orang yang meninggalkan shalat karena mengingkari kewajibannya.

Namun apabila meninggalkan shalat karena malas dan tetap meyakini shalat lima waktu itu wajib -sebagaimana kondisi sebagian besar kaum muslimin saat ini-, maka dalam hal ini ada perbedaan pendapat (Lihat Nailul Author, 1/369).

Mengenai meninggalkan shalat karena malas-malasan dan tetap meyakini shalat itu wajib, ada tiga pendapat di antara para ulama mengenai hal ini.

Pendapat pertama mengatakan bahwa orang yang meninggalkan shalat harus dibunuh karena dianggap telah murtad (keluar dari Islam).

Pendapat ini adalah pendapat Imam Ahmad, Sa’id bin Jubair, ‘Amir Asy Sya’bi, Ibrohim An Nakho’i, Abu ‘Amr, Al Auza’i, Ayyub As Sakhtiyani, ‘Abdullah bin Al Mubarrok, Ishaq bin Rohuwyah, ‘Abdul Malik bin Habib (ulama Malikiyyah),

jpn

BIMAntika.net Realisasi progres pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bima Tipe C 3 lantai yang dilengkapi dengan fasilitas modern, seperti ruang operasi (OK), ICU, NICU, laboratorium lengkap, dan peralatan radiologi canggih ini sudah mencapai 63.93 persen.

Progres capaian pembangunan RS yang merupakan Program Quick Win atau program strategis Presiden Prabowo Subianto di bidang kesehatan tersebut disampaikan Kepala Dinas Kominfotik Kota Bima, Muhammad Hasyim usai berkoordinasi dengan PPK PHTC RSUD Kota Bima, pada Rabu (05/11) siang.

“Alhamdulillah progres pembangunan RSUD Kota Bima berdasarkan pada laporan mingguan ke 29 sejak dilakukan peletakkan batu pertama oleh Menteri Kesehatan pada Mei 2025 yang lalu sudah mencapai 63.93 persen,” ungkapnya.

Hasyim menyebut bahwa saat ini pihak pelaksana PT. Hutama Karya (Persero) terus berupaya menyelesaikan pekerjaan konstruksi hingga pada waktu yang telah ditentukan yakni sampai bulan Desember 2025 melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 130 miliar.

Sementara itu, sambungnya, untuk progres realisasi pembangunan ruang rawat inap RSUD Kota Bima dalam rangka peningkatan kelas Rumah Sakit dalam mendukung layanan prioritas yang mencakup Kanker, Jantung, Stroke, dan Uro-Nefrologi (KJSU), serta mencakup Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), hingga pada minggu kedua sehak 23 Oktober sampai dengan 5 November 2025 sudah mencapai 8.70 persen dengan target selesai pada bulan Juni tahun 2026.

“Bangunan untuk rawat inap sebanyak 3 lantai. Lantai 1 sebanyak 12 kamar untuk diisi 31 bed, lantai 2 sebanyak 12 kamar untuk 30 bed, dan lantai 3 sebanyak 10 kamar untuk 30 bed. Totalnya sebanyak 91 bed untuk bangunan rawat inap,” beber Hasyim.

Ia menambahkan, untuk alokasi anggaran pembangunan ruang rawat inap RSUD Kota Bima yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 35 miliar tersebut sebagai wujud komitmen Pemerintah Kota Bima dalam rangka mendukung layanan prioritas KJSU.

Pemerintah Kota Bima berharap do’a dan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat Kota Bima dan sekitarnya, agar pembangunan RSUD Kota Bima yang dilengkapi dengan fasilitas modern ini dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu.

“Walaupun ditengah keterbatasan fiskal saat ini, Wali Kota Bima dan Wakil Wali Kota Bima akan terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, khususnya di bidang kesehatan,” pungkasnya. (****Kominfo)

jpn

BIMAntika.net Bupati Bima Ady Mahyudi didampingi Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bima Suwandi, ST.MT, Plt. Kepala DPMPTSP Darmin, SE, Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang (ATR)/BPN Kabupaten Bima Lalu Makhyaril Huda, S.ST., MH dan Kabid Tata Ruang Dinas PUPR Amnah, ST menghadiri Rapat Koordinasi Lintas Sektor Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan perkotaan Lambu Senin (3/11) di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel.

Dalam Rakor yang dipandu Pejabat fungsional Penata Ruang Utama Kementerian ATR/BPN Dr. Ir. Gabriella Triwibawa M.Eng.M.Sc. tersebut, Bupati Bima mengatakan, Rakor lintas sektor ini merupakan bagian penting dari proses penyusunan RDTR Lambu yang bertujuan untuk menyelaraskan substansi rencana dengan berbagai kepentingan lintas sektor, baik pusat, provinsi, maupun daerah.

“RDTR ini menjadi dokumen strategis dalam mewujudkan penataan ruang yang berkelanjutan, berkeadilan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah”. Terangnya.

Dalam Rakor yang juga dihadiri Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II, Chriesty Elisabeth Lengkong, S.Si. M.Si, MEEM, Kasubdit Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II.E, Dian Ayu Wulandari, S.Si., M.Sos., Perwakilan dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Provinsi tersebut, Bupati Ady Mahyudi juga menegaskan sikap Pemerintah daerah.

Pemkab Bima berkomitmen untuk menetapkan RDTR Lambu melalui Peraturan Bupati sebagai acuan dalam pemanfaatan ruang di wilayah ini.

Dokumen RDTR ini juga akan diintegrasikan dengan sistem Online Single Submission (OSS) untuk memperkuat pelayanan perizinan berusaha berbasis Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).
Dengan demikian, RDTR ini diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi, mempercepat perizinan, dan memberikan kepastian hukum, tanpa mengabaikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan kelestarian lingkungan hidup”. Jelas Bupati.

Sementara itu, pejabat fungsional Penata Ruang Utama Kementerian ATR/BPN Dr. Ir. Gabriella Triwibawa M.Eng.M.Sc dalam arahannya mengatakan, “RDTR merupakan instrumen pengendali bagaimana ruang, lahan dan lingkungan tidak tereksploitasi untuk saat ini saja, tetapi juga secara berkelanjutan untuk masa yang akan datang.

Kita juga harus mencermati ketentuan aturan zonasi yang merupakan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang. Juga harmonisasi aspek pengendalian sosial dan lingkungan”.
Kabupaten Bima diharapkan agar menjaga konsistensi dan kesesuaian antara RDTR yang telah terintegrasi dengan OSS dengan RTRW yang sedang dalam proses Revisi”. Tandasnya. (RRS//RumaRenggeSape//007)

‎

jpn

BIMAntika.net Wali Kota Bima H. Arahman H. Abidin, SE menyoroti kondisi hutan dikawasan kelurahan Lampe, Dodu perbatasan antara Kabupaten Bima dengan Kota Bima.

Aji Man Sapaan akrab Walikota Bima juga menyoroti hal yang sama di wilayah Asakota sudah sangat mengkhawatirkan.

“Kalau kita melihat dari siklus 10 tahunan, perlu kewaspadaan dan kesiapsiagaan” Ungkap Aji Man pada rapat koordinasi pembangunan Kota Bima di Aula Maja Labo Dahu kantor Wali Kota Bima, pada Senin (03/11) pagi.

“Saya sudah sampaikan dan koordinasi dengan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB untuk segera mengambil sikap tegas tentang persoalan ini,” tegas Wali Kota.

Aji Man menyebut saat ini Pemerintah Kota Bima sedang menata infrastruktur pengendalian banjir perkotaan melalui program NUFReP dan JICA, sungai-sungai sebagian dalam tahap pekerjaan.

Begitu juga pembangunan drainase primer sedang berjalan, tetapi ini semua butuh peran semua pihak untuk mengedukasi masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi.

“Siklus 10 tahunan di bulan Desember 2016 silam tentu kita semua tidak berharap itu terjadi lagi pada 2026 ini. Tapi kita butuh kesiapsiagaan dan kewaspadaan menghadapi musim penghujan tahun ini, apalagi kondisi di hulu sudah rusak,” ungkapnya.

“Peran KPH Maria Donggomasa ini lemah, karena kita yang akan mendapatkan efek dari kerusakan hutan ini. Maka saya minta Camat, Lurah agar berkoordinasi dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas pada musim hujan ini pantau aktivitas masyarakat yang membuka lahan baru,” tambahnya. (****//Kominfo)

jpn

BIMAntika.net Pemerintah Kota Bima menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Bima Tahun 2025 di Aula Maja Labo Dahu Kantor Wali Kota Bima, Senin 3 November 2025.

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Bima, Hj. Mariamah, SH dan dihadiri oleh Ketua TP-PKK Kota Bima Hj. Badrah Ekawati A. Rahman, Ketua Puspa NTB Mardiana, S.Pd, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bima, serta Sekretaris Badan BPKAD Kota Bima.

Dalam sambutannya, Hj. Mariamah menyampaikan bahwa pengarusutamaan gender merupakan strategi penting agar pembangunan benar-benar memberikan ruang yang adil bagi seluruh warga tanpa terkecuali. Semua lapisan masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan secara setara.

“Kota Bima sebagai daerah yang terus berbenah menuju kota yang maju dan bermartabat, menempatkan isu gender bukan sebagai tambahan, tetapi sebagai bagian integral dari kebijakan pembangunan,” ungkap Hj. Mariamah.

Minggu lalu lanjutnya, Wali Kota Bima H. A. Rahman H. Abidin, SE telah melantik pengurus Puspa Syar’i, yaitu sebuah organisasi yang fokus memastikan partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak berbasis nilai-nilai Islami. Puspa Syari hadir bukan untuk menggantikan peran Pokja Pengarusutamaan Gender, tetapi untuk memperkuatnya.

“Dengan berbagai langkah ini, saya ingin menyampaikan bahwa semangat keadilan gender dan pengarusutamaan gender di Kota Bima tidak hanya berhenti pada dokumen, tetapi terwujud dalam tindakan nyata,” tegasnya Pj Sekda.

Ia ingin melihat lebih banyak perempuan memimpin di ruang publik, anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang aman dan mendukung, dan keluarga menjadi pondasi kuat bagi lahirnya masyarakat yang berdaya dan berakhlak.

Oleh karena itu, dalam Rapat Koordinasi tersebut Hj. Mariamah berharap semua pihak mampu engevaluasi capaian pelaksanaan pengarusutamaan gender secara terbuka, merumuskan strategi lintas sektor untuk memperkuat peran gender dalam pembangunan. Serta menyelaraskan kerja Pokja dengan stakeholders agar kebijakan dan gerakan sosial berjalan seiring.

“Saya mengajak seluruh peserta menjadikan rapat ini sebagai momentum memperkuat komitmen bersama demi mewujudkan Kota Bima yang memberi kesempatan setara bagi semua warganya untuk maju dan berkontribusi,” tutupnya.

Rapat Koordinasi tersebut kemudian dilanjutkan dengan diskusi bersama untuk membahas capaian, tantangan, serta langkah strategis dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kota Bima. (***//Kominfo)

jpn

BIMAntika.net Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Daerah Pemkab Bima Suryadin, SS, M. Si menyampaikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2026 merupakan dokumen perencanaan anggaran yang orientasinya mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan ekonomi nasional.

Dengan berpedoman pada prinsip penyusunan anggaran yang efisien, efektif dengan memperioritaskan program yang memberi solusi penyelesaian masalah-masalah strategis daerah.

Pada prinsipnya, mengingat urgensinya, Pemerintah daerah menghargai pandangan dan masukan dari pihak legislatif yang mendorong agar eksekutif segera melakukan pembahasan dokumen KUA PPAS tersebut.

Namun perlu dijelaskan pula bahwa sebagai sebuah pedoman dan arah bagi perencanaan, dokumen KUA PPAS perlu dilakukan pembahasan secara seksama dan mempertimbangkan secara cermat sejumlah faktor yang mempengaruhinya antara lain kondisi ekonomi makro dan implikasi pengurangan Transfer Ke Daerah (TKD) yang pada tahun anggaran 2025 -2026 menjadi tantangan fiskal bagi semua daerah,

dimana program/kegiatan yang sebelumnya sudah direncanakan tidak bisa laksanakan sebagaimana mestinya.

Ini berarti bahwa pengurangan dana transfer tersebut berdampak pada berkurangnya pembangunan infrastruktur pada daerah.

Itulah sebabnya pemerintah daerah melalui Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) melakukan telaah dan review secara cermat agar dengan anggaran yang terbatas tersebut program prioritas pembangunan daerah tepat sasaran, dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan dalam jangka panjang serta sesuai ketentuan yang berlaku.

Saat ini, mengacu pada hasil evaluasi Dirjen Keuangan daerah, terdapat 104 Kabupaten dan 33 Kota yang belum memenuhi belanja minimum pada dokumen RKPD (belanja 10 Urusan Wajib dan Belanja Mengikat). Pemerintah pusat merekomendasikan kepada 104 kabupaten dan 33 kota yang RKPD belum memenuhi Kebutuhan belanja minimum diminta untuk menyesuaikan/memenuhi kebutuhan belanja wajib;

Hasil evaluasi Dirjen Bina Bangda juga mencatat, terdapat 76 Kabupaten dan Kota yang sudah terpenuhi belanja minimum

tapi tidak mampu membiayai belanja mendesak, termasuk Kabupaten Bima. Bagi 76 Kabupaten/Kota yang sudah terpenuhi belanja wajib tapi tidak memiliki kemampuan untuk membiayai belanja mendesak diberi kesempatan mengusulkan 10 program prioritas daerah.

Di tingkat Kabupaten Bima, 10 usulan program perioritas dan mendesak Kabupaten Bima tersebut

Mencakup: Jembatan Ujung Kalate, Jembatan Jala Nggembe, Jalan Karampi, SDN Doro O’o, Kantor Inspektorat, Kantor Bappeda, RSUD Sondosia, Puskesmas Ngali, Tambahan Iuran BPJS dan Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Kecamatan Bolo dengan total usulan senilai Rp. 194,1 milyar.

Terkait penyusunan dokumen tersebut, Bupati Bima secara khusus telah menginstruksikan kepada Bappeda dan Tim Penyusun RKPD Tahun Anggaran 2026 untuk melakukan percepatan penyusunan agar dapat dilakukan pembahasan lebih lanjut sesuai jadwal yang telah ditetapkan. (****)

jpn

BIMAntika.net “Untuk melayani masyarakat Kecamatan Sanggar, khususnya desa Boro dan Desa Kore, Ady-Irfan membawa banyak program”. Kata Wabup dr.Irfan Zubaidy dalam pengantarnya pada Acara Ngopi Bareng dan Bazar UMKM Selasa Menyapa Kecamatan Sanggar Rabu (29/10) di Gedung Serba Guna La Hami Kore.

Pada acara yang dipandu oleh Raani Wahyuni, S.T., M.T., M.Sc. dan Dr. Karyadin ini Wakil Bupati menandaskan, dalam kerangka Selasa Menyapa, pemerintah daerah memberikan pengobatan layanan pengobatan gratis.

Program pro rakyat lainnya adalah sunatan massal, penghijauan di Desa Kore dan Desa Boro dengan total penanaman 1.000 pohon, pelayanan administrasi kependudukan seperti pembuatan KTP, akta kelahiran, dan akta kematian secara langsung di lokasi kegiatan.

Bupati Bima Ady Mahyudi menyampaikan, kegiatan Selasa Menyapa merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah daerah di tengah masyarakat.

“Ini adalah wujud nyata hadirnya pemerintah untuk rakyat” Terangnya dhadapan anggota DPRD Kabupaten Bima Dapil III, Camat Sanggar Ahmad, S.H., unsur Muspika, Ketua TP PKK Kecamatan Sanggar, Korwil Pendidikan, para Kepala Sekolah, Kepala desa se Kecamatan Sanggar, tokoh agama, tokoh masyarakat, alim ulama serta warga Desa Kore dan Desa Boro yang turut menghadiri kegiatan tersebut.

Ady Mahyudi berharap Melalui Selasa Menyapa, ingin bertemu dan berdialog langsung dengan masyarakat, terus mengunjungi desa-desa untuk memperkuat pelayanan publik dan membangun komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan rakyat.

Bupati hadir bersama Ketua TP.PKK Kabupaten Bima Ny. Murni Suciyanti dan Ketua Umum Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Bima Ny.Anita H. Irfan.

Selain beragam tampilan kesenian, Selasa Menyapa di Kecamatan Sanggar juga menampilkan pameran dan promosi produk UMKM lokal, di mana para pelaku usaha mikro diberi kesempatan memperkenalkan produk unggulan mereka, seperti aneka makanan olahan, kerajinan tangan, dan produk herbal khas Sanggar. (RRS/RumaRenggeSape//007)

jpn

BIMAntika.net Wali Kota Bima menerima kunjungan silaturahmi dari pengurus Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Bima Raya, yang berlangsung di ruang rapat Wali Kota Bima. Jum’at, 31 Oktober 2025.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Ketua PKS yang juga anggota DPRD Kota Bima, Kepala Badan Kesbangpol Kota Bima, serta Ketua dan pengurus KAMMI Bima Raya.

Perwakilan KAMMI Bima Raya dalam pertemuan tersebut menyampaikan terima kasih atas kesempatan untuk bersilaturahmi dengan Wali Kota Bima. Ia menjelaskan bahwa KAMMI merupakan organisasi yang berdiri sejak tahun 1998 dan terus berkembang, termasuk di wilayah Bima sejak tahun 2014–2015.

KAMMI berfokus pada pembinaan kepribadian Islam mahasiswa dan mengawal kebijakan pemerintah”

“Melalui silaturahmi ini, kami berharap dapat berkolaborasi dengan pemerintah dalam menyukseskan berbagai program,” ujarnya.

Selain itu, pihak KAMMI juga memaparkan sejumlah kegiatan sosial yang telah dilakukan, seperti aksi Jumat Berbagi dan kegiatan bersih-bersih pantai di Amahami sebagai bentuk dukungan terhadap program Kota Bima yang bersih.

“Kedepannya kami ingin berkolaborasi dengan pemerintah dalam upaya penanggulangan kenakalan remaja, sekaligus mendorong pengembangan BUMD yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti air bersih,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Bima H. Arahman H. Abidin, SE menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas kehadiran pengurus KAMMI.

Wali Kota juga menekankan pentingnya berdiskusi secara terbuka antara mahasiswa dan pemerintah.

“Tidak perlu demo kalau bisa berdiskusi. Kalian lahir dari semangat reformasi dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan dan kepemimpinan yang amanah. Pemerintah memang terbatas, tetapi jika bisa berkolaborasi, insyaallah banyak hal yang bisa diwujudkan,” ungkapnya.

Terkait aspirasi pengembangan BUMD, Wali Kota menjelaskan bahwa Kota Bima telah memiliki BUMD, namun saat ini pemerintah tengah memikirkan model usaha yang bisa memberikan profit dan manfaat nyata bagi masyarakat.

Aji Man Sapaan akrab Walikota Bima mengajak seluruh elemen, termasuk perguruan tinggi dan organisasi kemahasiswaan, untuk terus berdiskusi dan bersinergi dalam mendukung program pembangunan daerah.

Lebih lanjut Aji Man menyoroti pentingnya peran KAMMI dalam mendukung program pemerintah, termasuk dalam memberantas peredaran minuman keras di Kota Bima.“

Saya ingin KAMMI ikut membantu memberikan dukungan moral kepada pemerintah dalam memberantas miras. Suara kalian sangat berarti,” tegasnya.

Wali Kota juga mengingatkan pentingnya kesadaran bersama dalam menjaga kebersihan lingkungan dan mendukung program Kota Bima Bisa.

“Setiap kali ada kegiatan gotong royong, mari kita dukung dengan aksi nyata, seperti membuang sampah pada tempatnya.

Tanpa dukungan semua pihak, program ini akan berjalan lambat,” ujarnya.

Menutup pertemuan tersebut, Wali Kota menyinggung soal penanganan kenakalan remaja yang menjadi perhatian bersama. Pemerintah Kota Bima.

Aji Man berkomitmen untuk memberikan ruang untuk remaja untuk ikut berpartisipasi dalam UMKM dan melakukan edukasi secara berkelanjutan, termasuk melalui himbauan ke masjid-masjid dan kegiatan sosial keagamaan.

“Mudah-mudahan tumbuh kesadaran pada anak-anak kita agar memiliki perilaku yang lebih baik,” pungkasnya. (****//Kominfo)

jpn

BIMAntika.net Momentum “Selasa Menyapa” program andalan era Bupati dan Wakil Bupati Bima Ady Mahyudi dan dr H. Irfan (Ady-Irfan) benar-benar fokus untuk kemaslahatan warga masyarakat Kabupaten Bima secara luas dan menyeluruh.

Selasa Menyapa di Kecamatan Sanggar Ady-Irfan secara resmi Launching Kampung Anti Demam Berdarah (Kanda) di Desa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima.

Program ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mencegah penyebaran penyakit demam berdarah dengue (DBD) di wilayah Sanggar.

Bupati Bima Ady Mahyudi menyampaikan, dengan diLaunching Kanda tersebut pemda maupun masyarakat dapat mencegah secara dini DBD.

“Melalui program ini jajaran Pemerintah dan masyarakat dapat melakukan beberapa langkah antisipasi meminimalisir adanya DBD” ujar Ady Mahyudi.

Menurut Ady Mahyudi bahwa pola pencegahan DBD ada beberapa langkah yang diambil seperti Penggunaan Kelambu dan Jaring.

Salah satunya menggunakan kelambu dan jaring untuk mencegah gigitan nyamuk.

Antisipasi lainnya menurut Bupati Ady Mahyudi adalah Penggunaan insektisida untuk menghalangi dan membunuh nyamuk dan jentik-jentiknya.

“Serta yang tidak kalah pentingnya adalah memberi penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat tentang cara mencegah DBD dan pentingnya partisipasi aktif warga secara bersama dalam pencegahan penyakit DBD” ujar Ady Mahyudi.

Tim Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Bima yang ikut dalam Program Selasa Menyapa menyampaikan, dalam upaya pencegahan Deman berdarah dengue, pihak akan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap Masyarakat melalui PKM dan Pustu yang ada ditiap kecamatan dan Desa.

“Momentum Selasa Menyapa ini Kami akan Melakukan pemeriksaan kesehatan secara gratis pada warga masyarakat” ujar Suhartati, AMHK Ketua tim kerja penyakit menular dan tidak menular bidang P2P Dikes kabupaten Bima.

Ia pun menerangkan bahwa Dikes Kabupaten Bima akan secara rutin mendeteksi gejala DBD sejak dini.

“Ini yang akan kami lakukan dengan partisipasi aktif semua lapisan masyarakat dan digerakkan oleh Dikes serta OPD terkait kami berharap kampanye ini dapat efektif dalam mengurangi kasus DBD di Kabupaten Bima khususnya di Kecamatan Sanggar” demikian ujarnya. (RumaRenggeSape//RRS007//)

jpn

BIMAntika.net Kegiatan Selasa Menyapa di kecamatan Sanggar yang menyasar desa Kore dan desa Boro Rabu – Kamis (29-30) Oktober 2025 diawali penyambutan Rombongan Bupati Bima Adi Mahyudi dan Ketua TP. PKK Ny. Murni Suciyanti, Wakil Bupati dr.H. Irfan Zubaidy dan Ny. Anita H.Irfan yang hadir bersama para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kepala Bagian dan jumlah pejabat terkait di lingkup pemerintahan Kabupaten Bima.

Bupati dan rombongan dipandu oleh Marching Band SMA Negeri I Sanggar berjalan bersama warga dari depan Puskesmas setempat menuju Masjid Besar Al-Munawarah-Kore.

Kemudian disambut lantunan Hadrah dan mendapatkan sambutan hangat dan dari Camat, Muspika, Kepala UPT, Korwil Pendidikan, Guru-guru dan warga yang sudah menunggu di depan masjid.

Camat Sanggar Ahmad, SH dan kepala desa Kore M. Tayeb mengalungkan selendang saat Bupati dan Wakil Bupati tiba di depan masjid. Setelah prosesi penerimaan Bupati, Wabup beserta rombongan menunaikan shalat Magrib berjamaah di Masjid Al-Munawarah.

Selanjutnya menunggu waktu acara ngopi bareng dan Bazar UMKM yang digelar di Gedung Serbaguna (GSG) La Hami Kore.

“Terima kasih atas sambutan yang begitu meriah dari Camat, Muspika beserta seluruh elemen masyarakat kecamatan Sanggar. Mudah-mudahan pada kegiatan yang akan berlangsung di dua desa (Kore dan Boro) keesokan harinya kita kembali dapatKesenian Hadrah Sambut Bupati dan Rombongan di Selasa Menyapa Sanggar
Bima, Bimantika.net

Kegiatan Selasa Menyapa di kecamatan Sanggar yang menyasar desa Kore dan desa Boro Rabu – Kamis (29-30) Oktober 2025 diawali penyambutan Rombongan Bupati Bima Adi Mahyudi dan Ketua TP. PKK Ny. Murni Suciyanti, Wakil Bupati dr.H. Irfan Zubaidy dan Ny. Anita H.Irfan yang hadir bersama para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kepala Bagian dan jumlah pejabat terkait di lingkup pemerintahan Kabupaten Bima.

Bupati dan rombongan dipandu oleh Marching Band SMA Negeri I Sanggar berjalan bersama warga dari depan Puskesmas setempat menuju Masjid Besar Al-Munawarah-Kore, kemudian disambut lantunan Hadrah dan mendapatkan sambutan hangat dan dari Camat, Muspika, Kepala UPT, Korwil Pendidikan, Guru-guru dan warga yang sudah menunggu di depan masjid.

Camat Sanggar Ahmad, SH dan kepala desa Kore M. Tayeb mengalungkan selendang saat Bupati dan Wakil Bupati tiba di depan masjid. Setelah prosesi penerimaan Bupati, Wabup beserta rombongan menunaikan shalat Magrib berjamaah di Masjid Al-Munawarah untuk selanjutnya menunggu waktu acara ngopi bareng dan Bazar UMKM yang digelar di Gedung Serbaguna (GSG) La Hami Kore.

“Terima kasih atas sambutan yang begitu meriah dari Camat, Muspika beserta seluruh elemen masyarakat kecamatan Sanggar. Mudah-mudahan pada kegiatan yang akan berlangsung di dua desa (Kore dan Boro) keesokan harinya kita kembali dapat berkumpul untuk bersama-sama menuntaskan beragam kegiatan pelayanan, penataan lingkungan dan penghijauan”. Ungkap Bupati. (RRS/RumaRenggeSape/007)