Polsek Monta Intensifkan Patroli dan Razia Malam Hari, Antisipasi Aksi Premanisme

jpn

Bimantika.net -Mengantisipasi terjadinya Aksi Premanisme dan Guankamtibmas Lainnya yang meresahkan masyarakat Polres Bima dan Polsek jajaran terus melakukan berbagai upaya.

Seperti halnya yang dilaksanakan oleh Regu satu SPKT Polsek Monta yang dikendalikan oleh Kapolseknya Iptu Sudarto SH melaksanakan patroli yang dirancang dengan razia dan Sweeping di Jalan lintas Tente-Parado tepatnya di depan Mapolsek Monta.

Kegiatan yang berlangsung pada Sabtu malam 17 Mei 2025 sekira pukul 21.00.Wita itu sasarannya, peredaran gelap narkoba, senjata tajam hingga senjata api rakitan dan lainnya.

Dengan menerapkan pola memeriksa kelengkapan kendaraan baik roda dua maupun roda empat hingga pemeriksaan badan guna mencegah terjadinya berbagai Guankamtibmas.

Terpisah Kapolres Bima AKBP Eko Sutomo S.I.K.,M.I.K., melalui Kasi Humas AKP Adib Widayaka menjelaskan kegiatan tersebut merupakan upaya Preventif dan Preemtif Polres Bima dan Polsek Jajaran dalam mencegah aksi Premanisme dan aksi kriminalitas lainnya.

Kegiatan yang sekira pukul 23.00. Wita itu berjalan dengan lancar dan tidak ditemukan adanya sasaran yang dimaksud. (****)

Gerak Cepat Polisi Tangkap Pelaku Pembacokan di Jalan Ule-Kolo

jpn

Bimantika.net -Kepolisian Sektor (Polsek) Asakota, Polres Bima Kota, berhasil mengamankan satu orang pelaku penganiayaan berat yang terjadi di Jalan Lintas Ule-Kolo, tepatnya di depan Cafe Ule Beach, Kelurahan Ule, Kecamatan Asakota, Kota Bima.

Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro, S.I.K., M.Si., melalui Kasi Humas Polres Bima Kota IPDA Baiq Fitria Ningsih, membenarkan penangkapan tersebut.

“Benar, tim dari Polsek Asakota yang dipimpin langsung oleh Kapolsek IPTU Mirafuddin bersama Wakapolsek IPDA Supriyadin telah menangkap pelaku berinisial AD (24), warga Kelurahan Ule. Penangkapan dilakukan pada Sabtu, Pada Sabtu (17/5/2025) sekitar pukul 12.10 WITA di rumah pelaku,” jelas IPDA Baiq.

Peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada Kamis dini hari, 15 Mei 2025 sekitar pukul 02.30 WITA, Korban berisial AF mengalami luka bacok dan pukulan benda tumpul setelah sebelumnya terjadi salah paham antara korban dan pelaku.

“Awalnya korban duduk bersama pelaku dan beberapa rekannya di halaman Cafe Ule Beach. Saat korban keluar untuk buang air kecil, ia menyadari tas pinggangnya hilang dan menanyakan kepada salah satu teman duduknya. Rupanya hal itu membuat pelaku tersinggung,” terang IPDA Baiq.

Tak lama setelah itu, pelaku bersama dua temannya datang kembali ke lokasi dengan membawa senjata tajam jenis parang.

“Tanpa berkata apa pun, pelaku langsung membacok korban di bagian lengan kiri dan memukul punggungnya dengan kayu hingga korban terjatuh,” lanjutnya.

Akibat serangan tersebut, korban mengalami luka bacok di lengan kiri, luka memar di punggung, dan lecet di bagian dada. Barang bukti berupa satu bilah parang jenis Pattimura berhasil diamankan dari tangan pelaku.

“Saat ini pelaku telah diamankan di Mako Polsek Asakota. Sementara satu pelaku lainnya berinisial AD masih dalam pengejaran dan telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO),” tegas IPDA Baiq.

Ia juga menegaskan bahwa Polres Bima Kota tidak akan mentolerir segala bentuk kekerasan yang mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat.

“Kasus ini telah resmi dilaporkan dan sedang dalam proses penyidikan lebih lanjut” ujarnya. (****)

Wakil Gubernur IDP Kandidat Kuat Ketua Golkar NTB

jpn

Bimantika.net -Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE, M.IP atau biasa dengan nama Kerennya IDP menjadi bahan pembicaraan internal Partai Golkar menjelang Musda Golkar dalam waktu dekat.

Salah seorang kader Partai Golkar Kabupaten Bima yang dikonfirmasi Media Online Bimantika Sabtu (17/5/2025) menyampaikan dalam waktu dekat, DPD Partai Golkar NTB akan menggelar Musyawarah Daerah (Musda) di Mataram

Ia menyebutkan bahwa sudah ada penetapan jadwal oleh DPP Partai Golkar untuk Musda DPD l Partai Golkar Propinsi NTB.

“Informasinya jelas bang, DPP sudah menjadwalkan Musda Golkar NTB sekitar 24-27 Mei 2025” ujarnya.

Ditanya soal siapa calon kuat Ketua DPD l Golkar NTB ? Tanpa ragu ia menjawab “Ibu Wakil Gubernur Umi Dinda calon kuatnya”.

Kader lainnya yang memiliki potensi sebagai Ketua DPD Golkar NTB beredar juga nama seperti Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPD l Partai Golkar NTB.

IDP Sapaan kren Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE, M.IP saat di WhatsApp oleh Media Bimantika (17/5) menanggapi dengan santai soal adanya beredar namanya sebagai kandidat kuat Calon Ketua DPD l Golkar NTB.

“Yang penting saat ini kita semua sehat, soal maju sebagai kandidat Ketua DPD l Golkar NTB kami belum mengambil keputusan secara resmi” ujar IDP.

IDP yang juga mantan Bupati Bima dua periode serta saat ini sedang menjabat Ketua DPD ll Partai Golkar Kabupaten Bima pada prinsipnya menunggu arahan-arahan dari DPP

“Bukan berarti kami tidak siap, nanum kami masih menunggu arahan dan perintah DPP” ujar IDP. (****)

Ketua DPRD Kota Bima Syamsurih Pimpin Rapat Paripurna ke-12

jpn

Bimantika.net -Ketua DPRD Kota Bima, Syamsurih, SH memimpin Rapat Paripurna Ke-12 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima.

Rapat digelar berdasarkan Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima Nomor 07 Tahun 2025, Tanggal 5 Mei 2025.

Keputusan Banmus tersebut adalah Tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Penetapan Jadwal Kegiatan Rapat-Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima Masa Sidang II Tahun Dinas 2025,

Rapat Paripurna ke-12 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima ini di damping Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima M. Ryan Kusuma Permadi, S.H.

Turut hadir Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima, dan turut hadir Mewakili Wali Kota Bima Asisten Administrasi Umum ( Asisten III ) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bima, Drs. H. Muhammad Saleh Yasin.

Rapat yang juga dihadiri anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima, serta Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima Bpk. Siswadi, S.Si, M.Ak, CRMO., dan ditemani Kepala Bagian Hukum, Risalah dan Perundang-Undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima Muhammad Tajudin, S.H.

Rapat tersebut juga mengundang diantaranya, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Kepala Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kota Bima; Kepala Dinas dan Kepala Badan se-Kota Bima; Camat dan Lurah se-Kota Bima; Ketua dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bima, Ketua dan Sekretaris Panwaslu Kota Bima; Pimpinan Parpol, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Kepala Sekolah, Pimpinan Perguruan Tinggi, Pimpinan BUMD Kota Bima, Pimpinan BUMN, LSM, Ketua Kadin Bima, Ketua Dewan Pendidikan Kota Bima, Ketua MUI Kota Bima, Ketua PGRI Kota Bima, serta Organisasi Pemuda dan Wanita se-Kota Bima.

Kegiatan Rapat Paripurna yang berlangsung di ruang rapat utama gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima di gelar pada hari Jum’at, tanggal 16 Mei 2025, pukul 14.00 Wita ini berjalan dengan, Aman, Tertib serta Kondusif. (***)

Wakil Gubernur NTB IDP : Hormati Aspirasi Rakyat dan Siap Membersamai Perjuangan Pembentukan PPS

jpn

Bimantika.net -Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merespon positif aspirasi masyarakat Pulau Sumbawa dalam cita-cita luhur nya membentuk Provinsi Pulau Sumbawa (PPS).

Aspirasi rakyat pulau sumbawa ini bukan tiba masa tiba akal, melainkan aspirasi puluhan tahun yang silam.

Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE, M.IP pada media online Bimantika Sabtu (17/5/2025) menyampaikan bahwa aspirasi pembentukan PPS adalah perjuangan panjang rakyat Pulau Sumbawa puluhan tahun lamanya.

“Aspirasi ini sudah lama sehingga puncaknya di tahun 2025 ini gerakannya semakin nampak” ujar IDP sapaan akrab Wakil Gubernur.

IDP pun selaku Wakil Gubernur NTB saat ini siap membersamai apa yang sedang diperjuangkan oleh rakyat Pulau Sumbawa.

“insya Allah kami selalu membersamai gerakan rakyat pulau Sumbawa membentuk PPS” ujat IDP.

Masih menurut IDP selaku Wakil Gubernur NTB hasil pilihan rakyat NTB bahwa dirinya mengapresiasi setiap aspirasi dari rakyat dan sangat menghormati setiap perjuangan rakyat.

“Termasuk perjuangan rakyat Pulau Sumbawa dalam rangka pembentukan PPS kami sangat hormati” ujar IDP.

IDP dalam wawancara ekslusifnya dengan Media Bimantika menyampaikan juga bahwa Pemerintah Provinsi NTB tidak pernah membatasi perjuangan masyarakat Pulau Sumbawa untuk sebuah pemekaran wilayah.

“Walau saat ini ada desakan rakyat untuk pembentukan PPS, namun pelayanan publik di wilayah NTB tetap kami prioritaskan” ujarnya.

Wagub IDP menegaskan bahwa dirinya bersama Gubernur NTB DR. Lalu Muhamad Iqbal tidak pernah membatasi apalagi melarang perjuangan rakyat berbagai elemen untuk pembentukan PPS.

IDP menyadari bahwa regulasi dan kebijakan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat.

“Kami menyadari bahwa kebijakan itu adalah dari pusat namun Pemprov NTB akan membangun komunikasi intensif dengan anggota DPR RI Dapil NTB 1 dan NTB 2 serta pemerintah pusat untuk mendorong proses percepatan pembentukan Propinsi Pulau Sumbawa” tegasnya.

Ditanya soal tanggapannya terkait aksi demonstrasi masyarakat di Pelabuhan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat, pada Kamis 15 Mei 2025, dengan tegas IDP katakan bahwa itu adalah bentuk bentuk penyampaian aspirasi kalangan warga masyarakat Pulau Sumbawa agar pemerintah pusat bisa mendengarkannya.

“Itu aspirasi warga Pulau sumbawa yang disampaikan secara terbuka dengan harapan dapat diperhatikan oleh Pemerintah Pusat” jelasnya.

IDP pun memastikan bahwa tujuan aksi demonstrasi di Poto Tano bukan Aksi menutup akses pelabuhan secara total.

“kami berkeyakinan bahwa niat para pengunjuk rasa atau demonstran tidak untuk menutup akses pelabuhan dan jalan negara, akan tetapi mereka ingin didengar oleh pemerintah pusat apa yang menjadi aspirasi warga Pulau Sumbawa” pungkas IDP. (****)

Inspektur Kabupaten Bima Serahkan LHP Dugaan Korupsi KUR di Bank Syariah Indonesia Kepada Kejaksaan Negeri Bima

Bimantika.net -Inspektur Kabupaten Bima Drs. Agus Salim, M.Si didampingi Irbansus M. Syirajudin SH., MH Kamis (15/5) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) setelah melakukan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) terkait dugaan tindak pidana korupsi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dengan pola angsuran Bayar Panen (Yarnen) Tahun 2021 dan 2022 pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. KC Bima Soetta 2.

Tahapan audit tersebut menindaklanjuti surat Kepala Kejaksaan Negeri Bima Nomor : B-674/N.2.14/Fd.2/04/2024, tanggal 15 Maret 2024, perihal Permohonan Tindakan Permintaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.

Sebelum dilakukan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, penyidik Kejaksaan Negeri Bima telah melakukan ekspose awal pada tanggal 2 Juli 2024 dan ekspose kedua pada tanggal 11 Oktober 2024.

Dan ekspose final yang dihadiri oleh sejumlah penyidik Kejaksaan yang dipimpin oleh Kasi Pidsus yang dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2025.

“Pelaksanaan ekspose tersebut dipimpin langsung oleh Inspektur Kabupaten Bima bertempat di Aula Inspektorat”. Jelas Agus Salim.

Tim audit Inspektorat Kabupaten Bima melaksanakan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) terkait dugaan tindak pidana korupsi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dengan pola angsuran Bayar Panen (Yarnen) Tahun 2021 dan 2022 pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. KC Bima Soetta 2.

Audit tersebut berdasarkan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Bima yang dimulai pada tanggal 14 Oktober 2024 dan berakhir pada tanggal 15 Mei 2025 dengan diterbitkan nya Laporan hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) terkait dugaan tindak pidana korupsi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dengan pola angsuran Bayar Panen (Yarnen) Tahun 2021 dan 2022 pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. KC Bima Soetta 2 Nomor : LHA-PKKN/28/05/2025 tanggal 15 Mei 2025.

Untuk yang berkepentingan terhadap informasi yang terkait dengan angka kerugian kami tidak akan berkomentar, silahkan tanyakan langsung pada penyidik Kejaksaan.

LHP diserahkan oleh Inspektur Kabupaten Bima Drs. Agus Salim., M.Si kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bima yang diwakili oleh Kasi Pidana Khusus Kejari Bima Catur Hidayat dan disaksikan juga oleh Kasi Intel Deby Fauzi, SH. (***)

Bentrok Massa Aksi KP4S dengan Aparat, Mentri Hukum Siap Pasang Badan Untuk Propinsi Pulau Sumbawa

jpn

Bimantika.net -Aksi unjuk rasa yang digelar oleh Komite Percepatan Pembentukan Propinsi Pulau Sumbawa (KP4S) sempat bentrok dengan petugas keamanan, Kamis (15/5).

Bentrok tak terhindarkan ketika massa aksi dan petugas saling dorong di tengah upaya menjaga kondusifitas.

Salah satu momen paling mencolok terjadi ketika orator lapangan, Abu Bakar yang akrab disapa Beko, secara dramatis meloncat dan “terbang” ke tengah kerumunan massa saat situasi mulai tak terkendali.

Ratusan warga menyuarakan tuntutan pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa yang mereka perjuangkan sejak lama.

Bentrok tak terhindarkan ketika massa mulai mendekat ke barikade pengamanan yang dijaga super ketat oleh aparat kepolisian.

Momentum itu terjadi dialog antara koordinator lapangan (korlap) aksi dan pihak kepolisian, dan sepakat aksi berlangsung damai dan tidak ada tindakan anarkis dari demonstran.

Namun suasana memanas berawal dari ketika massa aksi mulai mendorong barikade kepolisian.

Beberapa petugas terlihat terdorong ke dalam kerumunan, bahkan ada yang terjatuh saat mencoba menghalau desakan massa yang begitu kuat.

Aksi saling dorong berhasil diredam setelah korlap aksi dan komandan kepolisian turun langsung menenangkan masing-masing kelompok.

Pasca kondisi normal, aksi dilanjutkan dengan tertib, teratur dan terukur dengan menyampaikan orasi bergiliran.

Mentri Hukum Republik Indonesia, DR. Supratman Andi Agtas Pada media Bimantika Kamis (15/5/2025) menyatakan siap hibahkan dirinya dan berdiri paling depan mengawal terbebtuknya Propinsi Pulau Sumbawa

“Hati dan pikiran saya terpaut dengan pulau sumbawa walaupun saat caleg saya tidak terpilih di dapil Pulau Sumbawa” demikian ujar Mentri Hukum yang juga politisi Partai Gerindra.

Supratman meminta pada teman-teman yang sedang melakukan aksi unjuk rasa agar tidak mengganggu aktivitas perekonomian di Pulau Sumbawa.

“Mari kita jaga bersama Pulau sumbawa jangan pernah mengganggu perekonomian rakyat, apabila moratorium dicabut saya siap kawal di garda paling depan” ungkap Supratman.

Supratman menyampaikan pesan moral kepada seluruh masyarakat pulau sumbawa jaga kondusifitas.

“Bantu aparat keamanan jaga kondusifitas walaupun saya tidak terpilih di Pulau sumbawa namun hati dan jiwa saya bersama rakyat pulau sumbawa untuk mewujudkan Propinsi Pulau Sumbawa” demikian tegas Bang Maman Sapaan akrabnya. (****)

Walikota Bima Ajak Bersihkan dan Hijaukan Kembali Kota Bima Saat Diskusi Bersama KOHATI HMI Cabang Bima

jpn

Bimantika.net -Wali Kota Bima H. Arahman H. Abidin, SE didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bima menerima silaturahmi dan audiensi bersama Korps HMI-WATI (KOHATI) cabang Bima, bertempat di Ruang kerja Wali Kota Bima. Rabu, 14 Mei 2025.

Dalam pertemuan yang membahas tentang isu perempuan dan perlindungan anak langsung di sampaikan oleh Ketua KOHATI cabang Bima.

Wali Kota Bima mengapresiasi dan mendukung program kerja dari KOHATI Cabang Bima.

“Saya harap KOHATI bisa koordinasi dan kolaborasi dengan DP3A, PKK, dan GOW untuk memberikan dukungan dan edukasi kepada masyarakat dalam mengurangi angka perceraian dan perlindungan perempuan di Kota Bima.” Harap Wali Kota.

Wali Kota Bima juga menyampaikan kepada KOHATI agar terus mendukung Pemerintah Kota Bima terutama dalam menyukseskan program BISA yang telah diluncurkan oleh Pemkot Bima pada saat HUT Kota Bima.

“Mari kita menjadi garda terdepan dalam rancangan Kota Bima BISA untuk membersihkan dan menghijaukan kembali Kota Bima kita tercinta” Ajak Wali Kota. (****//Kominfo)

Ketua DPRD Kota Bima Pimpin RDP Lanjutan Pembentukan Propinsi Pulau Sumbawa Sekaligus Deklarasi

jpn

Bimantika.net -Pekan lalu 7 Mei 2025 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP4S) Kota Bima.

Saat itu Ketua DPRD Kota Bima, Syamsurih, SH menyampaikan bahwa ini adalah sebuah momentum sejarah dalam sebuah percepatan pembangunan di Pulau Sumbawa

“Perjuangan ini butuh kerja bersama seluruh elemen, saya mewakili Fraksi Partai Amanah DPRD Kota Bima siap mendukung terbentuknya Propinsi Pulau Sumbawa” ujar Syamsurih.

Hadir dalam RDP itu Ketua-Ketua Fraksi diantaranya Fraksi PAN, Golkar, Demokrat, Nasdem, PKS, Gerindra (Merah Putih).

“Seluruh Fraksi DPRD Kota Bima sepakat memberikan dukungan terbentuknya Propinsi Pulau Sumbawa, Fraksi Merah Putih Dengan Ucapan Bismillahirrahmanirrahim Kami Fraksi Merah Putih siap berjuang bersama terbentuknya Propinsi Pulau Sumbawa” ujar Abdul Rabbi dari Fraksi Merah Putih.

Ketua DPRD Kota Bima Syamsurih menegaskan bahwa tanggal 14 Mei 2025 akan ditindaklanjuti dengan RDP tahap kedua dengan menghadirkan seluruh Lurah, Camat, OPD, Sekda, dan Banggar Eksekutif serta seluruh Anggota KP4S.

“Perjuangan ini adalah perjuangan bersama insya Allah DPRD Kota secara resmi akan bersurat hingga ke Pak Presiden Prabowo” ujar Syamsurih.

Hari ini Rabu 14 Mei 2025, DPRD Kota Bima menunjukan keseriusannya dalam mendukung pembentukan Propinsi Pulau Sumbawa.

Bentuk dukungan Riilnya dengan menyelenggarakan Deklarasi bersama usai RDP Lanjutan.

Deklarasi bersama ini dihadiri oleh Wali kota Bima diwakili Staf Ahli, H Sukarno Lurah dan camat se Kota Bima serta dihadiri pula oleh seluruh pejabat OPD Lingkup Kota Bima

Syamsurih memberikan support dan dukungan penuh pada sejumlah Anggota KP4S Kota Bima yang diketuai oleh Mochammad Casman, SH.

Casman menyampaikan bahwa KP4S Kota Birna mewakili seluruh lapisan masyarakat sepakat berjuang mendorong terbentuknya Provinsi Pulau Sumbawa.

“ini adalah keinginan dan impian warga Pulau Sumbawa dan aspirasi ini puluhan tahun lalu sudah digaungkan” ujar Casman.

Lanjutnya apabila Propinsi Pulau Sumbawa tersebut terbentuk maka pelayanan publik akanlebih mudah, pembangunan infrastruktur secara merata di 5 Kabupaten Kota yang ada di Pulau Sumbawa.

Ketua DPRD Kota Bima, Syamsurih, SH dalam RDP Lanjutan menyampaikan sikap tegas mendukung pembentukan provinsi Pulau Sumbawa,

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga menyampaikan bentuk dukungan riilnya dengan dikeluarkannya Rekomendasi secara resmi DPRD Kota Bima hari ini.

“Dan rekomendasi tersebut kami akan serahkan ke DPRD Provinsi NTB, Gubernur NTB, Mendagri, DPR RI dan Presiden Prabowo Subianto” ujar Syamsurih yang juga Sekretaris DPD PAN Kota Bima ini

Sementara itu, Anggota DPRD Kota Bima Utusan Partai Gerindra Abdul Rabbi Syahrir, S. Si menyampaikan bahwa isi rekomendasi DPRD Kota Bima antara lain ;

Mendukung penuh percepatan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) sebagai wujud komitmen terhadap otonomi daerah, pemerataan pembangunan, memperpendek rentang kendali, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah Pulau Sumbawa.

“Dan Mendorong pihak eksekutif di Pulau Sumbawa untuk melakukan konsolidasi terkait dokumen administratif dan persyaratan teknis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku” ujar Roby Sapaan akrabnya. (***)

Touring Artis, Krisis Panutan, dan Harapan Pada Putra Bima

jpn

Oleh: Rita Kartika Syarif, S.KM., M.Kes.
(Aktivis Muslimah Peduli Umat Kota Bima)

Bimantika.net -Kota Bima baru-baru ini menjadi sorotan ketika rombongan selebritas ibu kota yang tergabung dalam komunitas The Duda’s menggelar touring motor gede selama dua hari.

Rangkaian kegiatan tersebut meliputi konvoi mewah, kunjungan singkat ke sejumlah titik, serta pertemuan sosial yang diwarnai dengan kemeriahan dan sambutan hangat masyarakat.

Para artis ini datang bukan hanya dengan motor gede seharga ratusan juta hingga miliaran rupiah, tetapi juga dengan jet pribadi, yang dilaporkan parkir di Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima.

Berdasarkan informasi dari petugas bandara, biaya parkir jet pribadi selama 24 jam bisa mencapai lebih dari Rp 3 juta, belum termasuk layanan VIP lainnya.

Tak heran jika acara ini memantik perhatian luas, baik karena sisi hiburannya, maupun karena kontrasnya dengan kondisi sosial masyarakat sekitar.

Yang paling ramai disorot bukan hanya kendaraan mewah atau penyambutan, tapi juga reaksi berlebihan sebagian warga, terutama kaum ibu yang terlihat begitu antusias, bahkan histeris saat menyambut para selebritas.

Ada yang menangis, teriak kegirangan, hingga berkata, “hidupku sudah lengkap bisa lihat mereka langsung.

Fenomena ini menyiratkan satu hal penting: kita sedang mengalami krisis panutan.

Ketika idola masyarakat lebih diarahkan kepada artis, komedian, atau tokoh hiburan — bukan kepada ulama, guru, atau pejuang rakyat — maka arah kesadaran kolektif kita patut dipertanyakan.

Apalagi, sebagian dari selebritas ini juga memegang jabatan penting di pemerintahan, seperti Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni (jabatan ini bersifat non striktural).

Namun sampai hari ini, belum tampak kontribusi langsung yang jelas dan terukur dari jabatan tersebut terhadap penyelesaian persoalan bangsa, termasuk daerah asal mereka.

Di tengah euforia ini, hadir pula salah satu tokoh yang cukup menyita perhatian: Rigen Rakelna, komedian nasional yang merupakan putra asli Bima.

Kehadirannya membawa kebanggaan tersendiri bagi masyarakat. Banyak yang berharap, sebagai “anak daerah yang sukses”, Rigen bisa menjadi representasi Bima di level nasional — bahkan mungkin membawa perubahan positif bagi daerah.

Namun, harapan tersebut tentu harus diimbangi dengan kesiapan peran dan agenda nyata.

Rigen memang populer, memiliki akses luas, dan pengaruh besar di media. Tapi pertanyaannya: apakah ia siap turun langsung ke akar persoalan, memperjuangkan isu-isu strategis seperti pendidikan, kesehatan, atau ketahanan ekonomi di tanah kelahirannya?

Popularitas bisa menjadi jembatan, tapi perubahan butuh komitmen, keberanian, dan kerja nyata.

Jika Rigen mampu melampaui peran sebagai entertainer dan bertransformasi menjadi agen perubahan sosial, maka sambutan meriah terhadapnya akan berbuah hasil.

Tapi jika tidak, maka kekaguman itu akan menguap begitu saja — menjadi momen selebrasi yang cepat dilupakan.

Dalam konteks ini, refleksi dari ulama besar Mesir, Syaikh Mutawalli asy-Sya’rawi, sangat relevan untuk direnungkan:

“Jika engkau melihat ada orang miskin di negeri kaum muslimin, maka di sana pasti ada orang kaya yang mencuri hartanya.”

Pernyataan ini bukan untuk menuduh personal, tapi untuk mengajak kita jujur membaca realitas.

Ketimpangan sosial yang lebar bukan semata karena “nasib buruk” kaum miskin, tapi karena ada struktur kekayaan yang tak adil, di mana sebagian yang punya kelebihan harta enggan menunaikan hak-hak sosial umat.

Kita bisa belajar dari sejarah Islam:
Abdurrahman bin Auf menyumbangkan ratusan unta sarat muatan untuk kebutuhan umat. Utsman bin Affan membeli sumur dan mendanai perang demi kemaslahatan rakyat. Umar bin Abdul Aziz memerintah dengan adil hingga zakat tak tersalurkan karena tidak ada lagi rakyat yang membutuhkan.

Mereka tidak tampil di depan kamera. Tidak mengendarai motor mewah. Tidak meminta dielu-elukan. Tapi merekalah yang dicatat sejarah sebagai tokoh besar peradaban.

Kini, Bima — sebagai tanah para ulama, pejuang, dan tokoh sejarah — menghadapi ujian kesadaran baru: apakah kita akan terus memberikan panggung kepada mereka yang hanya menghibur, atau mulai mendukung mereka yang benar-benar memperjuangkan?

Dan kepada para tokoh publik, termasuk putra daerah seperti Rigen, mari kita ajukan harapan dengan rendah hati namun tegas:
bawalah manfaat, bukan sekadar kebanggaan.

Karena perubahan sejati tidak datang dari euforia… tetapi dari keberpihakan, keteladanan, dan kesungguhan untuk bekerja demi umat. Wallahu’alam bisshowab. (*)

Hacklink Hacklink Satış бэклинки casibom marsbahis casibom hacklink market marsbahis giriş vdcasino casibom casibom