Category: Politik

19 Juli 2019 Bimantika,-News

Anggota DPRD Kabupaten Bima, Edy Muhlis, S. Sos kembali memberikan warning atau peringatan kepada Bupati Bima agar senantiasa memecat Para ASN yang diduga kuat bermasalah dengan kasus Korupsi.
Menurut Anggota Komisi ll Ini bahwa apabila ada ASN yang diduga kuat melakukan korupsi tersebut hingga pada akhirnya divonis oleh hakim telah bersalah maka segera mungkin Bupati memecat ASN yang bersangkutan, karena itu melanggar keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) 87/PUU-XVI/2018, tertanggal 25 April 2019 agar segera diberhentikan secara tidak Terhormat (PTDH).
“Nah, dengan keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut segera Bupati lakukan tindakan riil untuk memberhentikan dengan tidak terhormat pada ASN yang disandung kasus Korupsi” Demikian ungkap Edy Muhlis.
Lanjut Mantan Ketua HMI Cabang Bima yang terpilih kembali menjadi Anggota DPRD Kabupaten Bima Periode 2019-2024 ini bahwasannya Selain putusan MK, surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri yakni Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Pendayagunaan Apratur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) katanya Bukanlah produk hukum baru, melaikan penegasan agar ASN menjalankan kewajiban sebagaimana yang di atur dalam UU Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 87 Ayat (4) huruf (b). (Tim/Ev/YM)

19 Juli 2019 Bimantika,-
Salah satu Srikandi Kader Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Bima yang juga sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bima, Murni Suciyanti menjadi bahan perbincangan internal DPD PAN Kabupaten Bima dan DPW PAN NTB untuk dimandatkan menjadi Calon Bupati/Wakil Bupati Bima.
Ketua Barisan Muda PAN Kabupaten Bima yang juga menjabat sebagai Bappilu Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Propinsi NTB, Hamdan, SH saat di wawancarai jum’at malam (19/7) menyatakan bahwa PAN memiliki lebih dari satu orang stock Kader yang siap di majukan oleh PAN menjadi calon Bupati dan atau Wakil Bupati Bima Periode 2020-2025, di antaranya Ketua OKK DPW PAN NTB yang juga Anggota DPRD Propinsi NTB terlipih Pileg 2019, Ady Mahyudi, Ketua DPRD Kabupaten Bima, Murni Suciyanti dan Ketua DPD PAN Kabupaten bima yang juga Anggota DPRD Kabupaten Bima 3 Periode, Muhammad Aminurlah, SE.
Menurut Dagon sapaan akrab Hamdan, SH bahwa ketiga sosok dan figur Kader PAN tersebut sama sama memiliki kans dan peluang untuk menjadikan PAN sebagai Kendaraan Politiknya di Pilkada 2020 yang dihelat tahun depan. “Ketiganya memiliki peluang yang sama untuk menjadikan PAN sebagai kendaraan politiknya” ujar Dagon sembari menyebutkan bahwa PAN tentu akan berkoaliasi dengan Parpol lain sesuai dengan UU dan tata aturan yang menghendaki 20% kursi di Parlemen.
Ditanya soal Peluang Murni Suciyanti, Dagon menyampaikan bahwa Sosok dan kepribadian Ketua DPRD Kabupaten Bima tersebut adalah sosok yang sangat familiar dengan siapapun. “Ibu ketua (ketua Dewan,Red) adalah sosok yang luwes dan wellcome sama siapapun, itu asyiknya Ibu ketua, tidak pandang lawan dan kawan, tidak pandang bulu semua bisa komunikasi aktif dengan beliau” demikian ujar Dagon. (//arif)

18 Juli 2019 Bimantika,-News
Komisi ll Anggota DPRD Kabupaten Bima, Edy Muhlis, S. Sos menyarankan pada Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE agar senantiasa mentaati Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo. Menurut Edy Muhlis bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terjerat kasus hukum khususnya kasus Korupsi segera di Pecat dan dihentikan proses pembayaran gajinya. “Itu adalah Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, yang sampai saat sekarang Bupati Bima sama sekali belum mengindahkannya alias mengabaikannya” Demikian ujar Edy Muhlis di Kantor Redaksi Tabloid Bimantika Net kamis (18/7).
Masih menurut Edy Muhlis, bahwa surat Edaran Menteri Dalam negeri tersebut adalah semata mata dalam rangka menciptakan pemerintahan yang good governanve. “Gimana mau menciptkan pemerintahan good governance sementara political will dari Bupati Bima memecat ASN tersandung Kasus Korupsi di abaikan” ujarnya.
Edy Muhlis pun mencontohkan bahwa kepala Dinas Sosial Drs. As saat ini belum ada tindakan riil dari Bupati Bima menjalankan amanat dari Surat Edaran Mendagri tersebut. “Mestinya sejak ada surat edaran Mendagri Bupati Bima tanpa ragu ragu lagi langsung pecat AS agar terwujud cita-cita pemerintahan yang Bersih dari tindakan ASN yang koruptif” Demikian Tegas politisi Nasdem ini. (//arif)

Bima Bimantika,-
PDI Perjuangan Kabupaten Bima siap menentukan Calon Bupati Bima Periode 2020-2025. Hal itu diungkapkan oleh kader Militansi PDIP yang kini lolos menjadi Anggota DPRD Kabupaten Bima Periode 2019-2024, Firdaus, SH saat di wawancarai khusus Tabloid Bimantika beberapa waktu yang lalu.

Daus sapaan Kader Militansi PDIP ini mengungkapkan bahwa dengan hanya bermodalkan dua kursi Parlemen tentu PDIP akan siap mencari dan menemukan koalisi nya yang seirimg dan seirama. “koalisi Pilpres kemarin adalah Koalisi yang patut kita contohi di tingkat Kabupaten Bima, maka dengan sendirinya PDIP siap mengantarkan Calon Bupati Bima” Demkian Ujar Daus.

Masih menurut Daus, bahwa anggota Dewan terpilih dari PDIP Kabupaten Bima adalah mantan aktivis mahasiswa yang memahami dinamika perubahan di Kabupaten Bima, sehingga dirinya sangat yakin Partai Politik lain akan menuju arah perhatiannya di PDIP. “Sebagai mantan aktivis mahasiswa dan LSM pergerakan tentu kami tidak tinggal diam menentukan arah koalisi dukungan pada Calon Bupati Bima yang dihelat pada Tahun 2020 nanti” Demikian Tegas Daus.

Pendiri LSM LSIP bidang pergerakan massa inipun menyampaikan bahwa dirinya setelah dilantik nanti akan lebih melakukan loby-loby politik pada semua Parpol Koalisi Nasional untuk menciptakan harmonisasi sampai arus bawah. “Insya Allah tentu kita akan lakukan loby politik dalam menyusun strategi koalisi”. Demikian ujar Daus. (//ATB)

Bima Bimantika,-
Perkembangan Partai Nasdem sungguh sangat signifikan. Dulu di Pemilu Legislatif 2014, DPC Partai Nasdem Kabupaten Bima hanya mampu antarkan kadernya di parlemen dua orang saja. Sementara di Pemilu Legislatif 2019 meningkat menjadi 4 orang kadernya masuk ke Parlemen.
Edy Muhlis, S. Sos yang dimintai komentarnya menyebutkan bahwa dirinya terpilib kembali dalam periode ini tidak terlepas dari upaya bersama DPC Nasdem Kabupaten Bima dalam membangun sinergitas antar kader partai sehingga terwujud kerja sama yang naik diseluruh tingkatan Kepengurusan Partai Nasdem.

Ditanya sikap Partai Nasdem dalam Pilkada 2020 ?, Edy Muchlis menhungkapkan, bahwa Partai Nasdem Di Pilkada 2020 akan mengambil tema sentral Menyonsong Perubahan Untuk masyarakat Bima yang lebih baik lagi.
“Artinya kalau temanya menyongsong perubahan maka besar kemungkinan besar tidak akan pernah mendukung Incumbent Indah Dhamayanti Putri yang saat ini sedang menjadi Bupati Bima” Demikian Ujar Edy Muchlis. (//rif)

Bima Bimantika,-

Pemilu Legislatif 2019 beberapa Bulan lalu PDIP Kabupaten Bima hanya mampu meraih dua kursi dari 6 Dapil sementara PKB juga mendapatkan 2 kursi dari 6 Dapil. PDIP Mendapatkan Kursi hanya di Dapil 1 dan Dapil 4 sementara PKB hanya di Dapil 1 dan Dapil 5.

Firdaus, SH salah seoranh kader PDIP Yang lolos di parlemen dari Dapil 1, menyampaikan bahwa PDIP Insha Allah akan menggabungkan Fraksinya dengan PKB dengan alasan karna hampir sama platform perjuangannya. “Insya Allah PKB adalah mitra kita yang akan dijadikan se Fraksi di DPRD Kabupaten Bima nanti” Demikian Ujar Daus sapaan akrab pendiri LSM Lsip ini.

Lanjutnya, Walau demikian, PDIP dan PKB Insya Allah akan menjadi penentu Koalisi di Pilkada 2020 kelak karna dengan 4 kursi tersebut Fraksi PDIP-PKB akan melakukan sebuah upaya sebagai Kingmaker dalam Pilkada Kabupaten Bima.
“Kami Yakin PDIP akan menjadi Penentu arah Koalisi kedepannya” ungkap Daus. (Tim)

Wakil Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bima, Masdin Idris, S.P saat di konfirmasi Tabloid Bimantika pada hari sabtu (13/7) menyatakan bahwa pansus tanah yang sedang bergulir di DPRD Kabupaten Bima akan berakhir dan berpotensi pada “kompromi politik” sehingga dirinyapun menilai pansus itu tidak akan berjalan secara optimal.

“Pansus itu saya sangat pesimis akan menghasilakan sesuatu yang signifikan untuk kemaslahatan ummat” ujarnya.
Lanjut Masdin yang juga pernah menjadi Anggota DPRD Kabupaten Bima Periode 2014-2019 ini bahwa Berpedoman pada tatib dewan dan UU MD3, Dewan dapat membentuk Pansus bila terkait persoalan yang di pandang penting.

Namun kembali kepada tugas dan kedudukan Dewan yg lebih kepada kedudukan politik sebagai lembaga Legislatif yang diberi tugas Legislasi, Budgetting dan monitoring, serta hak hak lain berupa menyatakan pendapat dan hak memanggil. “Muaranya hanya mampu melahirkan sebuah rekomandasi kepada eksekutif untuk ditindak lanjuti” ungkapnya. Sementara problem yang nampak tersebut terkait tentang penyimpangan Aset daerah, merupakan ke engganan yg lebih di biarkan oleh eksekuitif sendiri. Semestinya tanpa Pansus Dewan, eksekuitif bisa lebih merapikan dan menertibkannya. Namun kembali kepada semangat Good and clean governance justeru tidak nampak dari eksekutif. Maka bertolak dari dalil tersebut, dapat dibuat kita pertanyaan mampukah Pansus dewan mengurai PROBLEM YG MENGGURITA tersebut??
Jawaban Edy Muhlis sebagai pansus Tanah masih perlu pembuktian di endingnya.
Yg dibutuhankan adalah moral force semua pihak. “paling utama sikap Bupati dan jajarannya: tegas Masdin. Untuk merespons suara suara wakil rakyat sebagai sumber data dan informasi yg benar.

“Sekali lagi saya menyatakan Dewan bukanlah lembaga eksekutorial dari setiap kasus dan masalah” Demikian tegas mantan “Singa: Parlemen Kabupaten ini. (//rif)