Category: Pemerintahan

Bima Bimantika,-
Anggota Komisi ll DPRD Kabupaten Bima, Edy Muhlis S. Sos kembali sorot Pemerintahan Kabupaten Bima dibawah kendali Bupati Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE (IDP, red).Pada Bimantika.net, politisi Partai Nasdem ini Menyatakan bahwa IDP tidak mampu merapikan cara kerja SKPD SKPD nya sehingga banyak program pro rakyat yang salah sasaran. Sebut saja program traktor di dinas Pertanian itu terbengkalai dan bahkan Edy Muhlis menduga banyak konspirasi terselubung antara kelompok tani fiktf dengan pola menerima bantuan dari dinas pertanian namun kelompok taninya tidak ada. “Ini ketidak beresan sekaligus perlu dilakukan evaluasi oleh IDP agar kedepan tidak lagi terjadi persoalan yang merugikan masyarakat bawah” Demikian Ujarnya.
Edy Muhlis berharap agar IDP lebih fokus lagi dalam menata pemerintahannya sehingga rakyat bisa menikmati hasil pemerintahan secara nyata. “Kami berharap agar IDP lebih fokus memajaukan kesejahteraan rakyat jangan fokus memajukan kesejahteraan kelompok tertentu” Demikian saran Edy Muhlis.
Masih menurut Politisi Asal Kecamatan Langgudu ini bahwa menurutnnya akreditasi Rumah sakit dari type V ke type D adalah sebuah bentuk ketidakmanpuan IDP melakukan restirasi di bidang pelayanan kesehatan. “Harusnya IDP merasa malu karena pelayanan publiknya sangat tidak efektif dan segera rombak itu management RSUD Bima agar RSUD bima bisa kembali pada posisi pelayanan yang prima” Demikian Ujar Edy. (//arif)

Bimantika,- Selasa (23/7 2019)

Pemerintah Desa Dena Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima menyerahkan dan melakukan prosesi penyerahan anggaran 50 Juta Rupiah untuk modal usaha Bumdes Desa Dena pada Bumdes Karawi Sama.
Anggaran ini tentunya akann menjadi penunjang sekaligus motivasi bagi BUMdes dalam rangka mengembangkan usaha dan ikhtiar sehingga terwujud BUMDes yang mandiri dan bermartabat, Demikian disampaikan oleh Kepala Desa Dena Syamsuddin Har pada Media BimaNtika.net.

Dalam Rangka Penyerahan 50 Juta Dana Bumdes Desa Dena Tersebut di serahkan langsung oleh kepala Desa Dena Syamsuddin Har kepada Ketua Bumdes Desa Dena M. Saleh H. Ahmad S,Pd.

Kepala Desa Dena Syamsuddin Har Saat di wawancarai diruangan kerjannya menjelaskan bahwa anggaran 50 Juta Rupiah yang telah kami serahkan pada hari ini untuk modal usaha Bumdes Desa Dena (Bumdes “Karawi Sama”) anggaran kegiatan yang dikucurkan oleh pemerintah yang bersumber melalui anggaran kegiatan Dana Desa (DD) untuk penyelenggaraan modal usaha program Bumdes ditahun 2019,”Jelasnya.

Saat berlansungnya penyerahan 50 juta Rupiah Dana Bumdes tersebut Syamsuddin Har dirinya selaku kepala desa dena dan pemerintah desa berharap pada Badan Usaha Milik Desa Dena (Bumdes “Karawi Sama”) semoga untuk kedepannya Bumdes bisa lebih meningkat dan lebih meningkat ke arah yang lebih maju. “semoga BUMDes karawi sama kedepannya lebih maju lagi” demikian Harap Kades. (Yadin)

Bimantika,-News
Mencetak generasi handal untuk masa depan bangsa dan negara adalah tanggung jawab semua elemen masyarakat, lebih lebih lagi adalah tanggung jawab pemerintahan secara utuh dan menyeluruh. Salah seorang Guru SDN 4 Kore, Nurlaili, S.PdI adalah salah seorang Guru yang mulia hatinya untuk mengabdikan dirinya dan mendedikasikan dirinya dalan rangka ikut mencerdaskan anak bangsa. Salah satu cara yang dilakukan oleh Nurlaili adalab mendirikan “Rumah Baca”.
Saat dikonfirmasi Bimantika.net Nurlaili sangat mngharapkan pada semua pihak agar bisa membantunya dalam hal pengadaan buku buku bacaan buat anak anak khusunya di Kore.
“Saya dengan tulus ikhlas mengharapkan bantuan semua pihak agar bisa membantu kami demi mencetak generasi handal di kemudian hari” ungkapnya.
Sepertinya Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE selaku Bupati bima perlu memperharikan hal ini karna berkaitan dengan urusan majunya dunia pendidikan di daerah Bima tercinta ini. Bupati Bima, IDP sedang disapa oleh warga untuk bagaimana melihat mendengar dan merasakan apa keinginan dari masyarakat yang dipimpinnya.
Menurut Laili, bahwa dirinya saat ini sudah bergabung dengan Pustaka Indonesia Bergerak (PIB) langkah ini semata mata adalah sebuah ikhtiar besar sang Guru SD. (TIM)

Bimantika,-News

pemerintah Kabupaten Bima dibawah kendali Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE banyak menuai kritikan karena belum maksimal dalam berbagai hal, terutama dibidang pelayanan publik. Salah seorang mahasiswa Magister Kebijakan Publik, Herman Effendy, S. Sos menyampaikan bahwa UU No.25/2009 memberikan Penegasan bahwa Pemerintah Berkewajiban memberikan pelayanan dengan se baik baik nya kepada Masyarakat sebagai penerima pelayanan,sesuai dengan kebutuhan Masyarakat.
“Hal itulah yang masih belum maksimal nya berjalan di rezim Idp dahlan” ungkap Herman.
Lanjut Herman,
Aparatur negara masih di pandang bukan sebagai Profesi.
“Persepsi aparatur negara adalah bukan sebuah Pekerjaan, tapi pengabdian.mindset seperti ini ber DAMPAK pada kinerja aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi nya sebagai pelayan publik” tegasnya.
Masih Menurut Herman Effendy. dalam hal ini masih banyak Pejabat yang “ingin di layani”dan bukan sebalik nya. kesemua nya itu tergantung bagaimana seorang kepala pemerintahan dalam mengambil kebijakan dalam era New Public Managemen(NPM).apabila kepala pemerintahan tidak ada NIAT yang datang dari pribadi,sangat sulit untuk mengaplikasikan Peningkatan Pelayanan Publik tersebut.
“Pelayanan Publik merupakan salah satu faktor yang terpenting dalam meningkatkan kebutuhan hidup Masyarakat” Demikian Ujarnya.
Oleh Karena itu Herman Effendy Mengajak Bupati Bima untuk merubah gaya kepemimpinan yang lebih pada urusan melayani. “budaya birokratik yang berorientasi pada birokrasi pada birokrasi atau aparatur pelayanan yang meminta di layani merupakan penyakit yang sudah lama meracuni dalam penyelenggaraaan pelayanan.
Budaya tersebut SUDAH tidak relewan lagi dengan peradaban sekarang dan harus kita kikis dengan mengubah melayani” Demikian ajak Herman. (Arif)

Bimantika,-News
Direktur PD. Wawo, Sudirman, SH pada Bimantika.net mendesak Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE agar sesegera mugkin mencopot Kepala Bappeda, Drs. H. Muzakkir, M.Sc.
Topan Sapaan Akrab Direktur PD Wawo ini sengaja mendesak Bupati Bima agar masyarakat luas tau bahwa di Bappeda sana tempat awalnya sebuah rencana pembangunan kabupaten Bima, namun hanya namanya saja Bappeda tapi selebihnya kerjanya habiskan sppd perjalan keluar kota dan keluar daerah. “Bupati harus jeli melihat semua ini karena selama kepemimpinan IDP Dahlan saya belum lihat terobosan spektakuker dari Bappeda” demikian desak Tofan.
Lanjutnya, sekiranya Bupati Bima tidak segera mengambil sikap dan langkah pencopotan maka dirinya pun akan segera “mimbar bebas” di depan kantor Bappeda. “Bahkan kita Kemah dikantor Bappeda jikalau Bupati tidak segere mengambil langkah copot Kepala Bappeda” Demikian ungkap Tofan.
Kepala Bappeda Kabupaten Bima, Drs. H. Muzakkir, M. Sc dimintai komentarnya via wasshapp terkait masalah ini enggan memberikan jawaban. (//arif)