Category: Pemerintahan

Bimantika.net

Gubernur NTB, DR. Zulkieflimansyah,SE, MSc tidak membantah menyebut Bupati pada Wakil Bupati Bima Drs H Dahlan M Nor pada sebuah kegiatan kemarin yang diselenggaran di Bima NTB. Begitu juga halnya dengan Herman Edison yang ikut pada kegiatan TDA itu adalah Sahabatnya sejak lama.
Namun yang menjadi unik adalah ketika Gubernur berkali kali menyebutkan Dahlan sebagai Bupati Bima.
“Sekelas Doktor Zul gak mungkinlah menyebutkan Bupati pada Wabup kalau itu bukan sebuah isyarat bahwa beliau Dukung penuh Wabup Bika menjadi Bupati Bima kedepan 2020-2025” demikian ujar Sumber Bimantika.net yang juga sebagai dosen Di salah satu kampus di wulayah Kabupaten Bima.
Lanjutnya bahwa isyarat itu sangat kuat karena Dahlan memang mau dijadikan kader partainya Gubernur yakni PKS.
Gubernur Zul mengungkaokan bahwa dirinya tidak membantah memanggil Wabup sebagai Bupati saat ditemui awak media di ruang VIP bandara Salahudin Bima sebelum bertemu Warga Desa Sanolo Kecamatan Bolo.

Doktor Zul sapaan akrab Gubernur NTB sebut bahwa semuanya itu benar bahwa dirinya memanggil wakil bupati pada momen acara sebagai Bupati Bima. Hal itu tidak ada maksud apa-apa karena menurut dirinya Pak Dahlan juga adalah sahabatnya
Di tanya soal dukungan PKS pada pilkada kabupaten Bima 2020 ? Dengan santai Doktor Zul menyebut bahwa itu adalah ranah partai yang memiliki mekaniame. Dan membernarkan ada beberapa nama yang sudah diinventariair oleh PKS untuk di endoors menjadi Calon Bupati dan atau Wakil Bupati Bima.
“itu memang benar, Mengingat ada beberapa orang yang telah mendaftar di partai PKS pada pilkada serentak di wilayah NTB,” tutur EA I NTB.

Doktor Zul memberikan bahasa penekanan bahwa dirinya akan mendukung salah satu calon untuk pilkada kabupaten bima tahun 2020 dimana partai PKS akan mengirim dutanya,entah Bupati atau Wakil pada beberapa daerah yang melaksanakan pilkada.

“Siapapun yang diutus partai kita tunggu saja. Semua kembali pada partai,” tuturnya.
Hasil liputan bimantika.net sebelumnya bahwa koalisi khusus dikabupaten Bima memungkinkan sekali PKS Gerindra dan PAN bergabung mengikuti jejak koalisi Nasional (Rif//)

Bima, BimaNtika.Net-

Pada hari senin tanggal 19 Agustus 2019 Aliansi Pemuda Peduli Desa bersama HIPMAH, FKMD- BM dan HIMA MPB gelar kegiatan aksi demonstrasi menyampaikan orasi tuntutan di depan Halaman Kantor Desa Dena Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima saat pantauan media BimaNtika.Net.

Dalam rangka kegiatan Aksi Demonstrasi yang di gelar tersebut mendapat pengawalan extra ketat dari aparat gabungan Kepolisian Polsek Madapangga dan Polsek Bolo Serta Jajaran Anggota TNI Koramil 1608/02 Bolo ini berlangsung sekitar pukul 08:35 wita. karena dalam hal kegiatan aksi demonstrasinya mereka tersebut meminta pihak pemerintah Desa dena untuk melakukan keterbukaan terkait pengerjaan pagrisasi rumah warga yang belum terselesaikan.

Sehingga dari pada itu pula pihak aksi demonstrasi juga menuntut terhadap akses jalan gang yang berada di Rt 21 yang kini mereka nilai tidak layak untuk digunakan, Padahal kata mereka ( Aksi red) dalam kesehariannya warga sangat membutuhkan akses gang tersebut untuk diperbaiki “daur ulang” , namun oleh pihak pemerintah desa terkait, justru tidak pernah berpikir dan sadar akan anggaran yang digunakannya.

Tuntutan para aksi tersebut akan menjadi problematika bilamana pihak pemerintah desa tidak responisasi tiga hal tuntutan mereka seperti terkait keterbukaan dan transparasi Dana Desa Tahun 2018- 2019, Keterbukaan Anggaran Pagarisasi Rumah Warga, serta Hentikan tumpang tindih terhadap Rt 21.

Qaidul Ilfani dirinya selaku koordinator Lapangan Masa Aksi ( Korlap), dalam penyampaian maupun melontarkan suara orasi kilatnya bahwa terkait apa yang menjadi sebuah tuntutannya tersebut merupakan bentuk kekecewaan terhadap sikap pemerintah desa dena yang dinilai pembohong publik.

” Dirinya dan bersama masa aksi demonstrasi berharap terhadap pihak pemerintah desa jangan terus melakukan pembodohan publik, kita butuh pemerintah yang jujur dan bukan pemerintah “Culas”. Terangnya.

Sementara pada saat berlangsungnya kegiatan aksi demonstrasi akhir depan Kantor Camat Madapangga guna menghadirkan Pemdes Dena yang digelar oleh Aliansi Pemuda Peduli Desa,HIPMAH,FKMD-BM dan HIMA MPB terkait tuntutan aksi demonstrasi tersebut mendapatkan tanggapan dari Pemdes Dena sehubungan dengan adanya tuntutan terkait serta audensi langsung besama Pemdes Dena dan Camat Madapangga dengan masa aksi demonstrasi tersebut di ruangan kantor camat madapangga hingga berita ini Media Online BimaNtika.Net khabarkan.

Lanjut Qaidul Ilfani ; Adapun bentuk dibuatkan surat pernyataan yang telah di tanggapi oleh pemerintah desa dena tersebut pada hari hari senin tanggal 19 agustus 2019 telah disepakati bahwa sebagaimana tuntutan dari aksi demonstrasi tersebut yang berkaitan dengan kegiatan Rabatnisasi Gang di RT 21 RW 01 Desa Dena, Pemerintah Desa Dena yang dalam hal ini Syamsuddin Har dirinya selaku Kepala Desa Dena menyatakan bahwa kegiatan sebagaimana yang menjadi tuntutan tersebut dikerjakan pada anggaran perubahan APBDes Desa Dena Tahun anggaran 2019, Apabila kami dari Pemdes Dena tidak melaksanakan kegiatan pada tahun anggaran 2019 ini maka kami siap menerima segala konsekuensi sesuai hukum yang berlaku,Demikian surat pernyataan yang dibuat oleh kami dapat pergunakan sebagaimana mestinya.

Bimantika.net
Menanggapi sejumlah aspirasi yang disampaikan elemen masyarakat berkaitan dengan anjloknya harga garam di kabupaten Bima, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Ir. Hj. Nurma, M.Si Senin (19/8) mengungkapkan, “Kabupaten Bima merupakan lokomotif pembangunan sektor perikanan sebagai penyangga industrialisasi garam di NTB yang menitik beratkan pembangunan kawasan dengan mengedepankan prinsip efisiensi dan optimalisasi penggunaan lahan (minapolitan).

Sebagai sebuah komoditas unggulan yang menjadi prioritas di NTB, sinergi antara Pemerintah Kabupaten Bima, Pemerintah Provinsi NTB dan Kementerian Kelauatan dan Perikanan RI dalam pengelolaan garam dalam dari hulu sampai hilir diharapkan mampu memberikan solusi terhadap masalah harga rendah dan tidak stabil komoditas garam yang disebabkan rendahnya kualitas garam rakyat sementara dominan konsumennya di Jawa.

Sejalan dengan kebijakan diatas, Gubernur NTB telah menetapkan Roadmap Tahun 2020 -2024 dimana Kabuaten Bima menjadi salah satu kawasan pengembangan industri garam di NTB. Hal ini diharapkan memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan petani garam, khususnya di kabupaten Bima.

Dikatakan Hj. Nurma, dalam lima tahun kedepan, Pemerintah telah merancang skema industrialisasi garam dan pada tahun 2020 dititik beratkan pada upaya memperkuat IKM/UKM pengolah garam untuk menyediakan garam kemasan berstandar untuk konsumsi masyarakat NTB. “bahkan dengan inovasi kita dilakukan pengembangan untuk menghasilkan aneka produk garam sehingga pasar tidak hanya tergantung konsumen luar daerah”. Terangnya.

“Mengingat tingginya volume garam rakyat yang mencapai 296.000 ton pada tahun 2018, pemerintah juga berkomitmen membangun sarana pengolahan garam industri untuk menyediakan kebutuhan berbagai pabrik dan industri besar diluar daerah. Disamping pada saat yang sama tetap memberikan edukasi terkait penerapan teknologi produksi garam di sisi hulu (tambak) sehingga produksi garam rakyat berkualitas sebagai syarat dapat dibeli oleh pabrik.

Untuk mendukung kebijakan Gubernur, di tingkat kabupaten Bima, Bupati Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE telah menanda tangani kuota penyerapan garam Rakyat sebanyak 40 ribu ton garam kualitas K1 dan K2 dengan PT. Garam Nasional. Selanjutnya juga dilakukan perjanjian dengan petani garam untuk menjamin ketersediaan kualitas garam sesuai kebutuhan perusahaan dan komitmen perusahaan yang akan membeli garam sesuai harga yang disepakati bersama. Jelas Nurma

Disamping itu, untuk mendorong pengembangan kawasan industri garam minggu lalu Bupati Bima juga telah menanda tangani jaminan kesiapan lokasi seluas 5 Ha. Bagi pemerintah kabupaten Bima penigkatan kualitas garam secara berkelanjutan menjadi titik berat pengembangan industri garam rakyat dengan menganggarkan pembelian geoisolaror melalui APBD tahun anggaran 2019. Tahun ini, pemerintah daerah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima juga telah memperjuangkan dana Rp 3,4 milyar di Kementerian KKP untuk pembelian geoisolator. Tutup Nurma.
( dkp//arif//tkpd)

Bimantika.net

Pemerintah Kabupaten Bima melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Bima terus mendorong sinergi para pemangku kepentingan khususnya di tingkat desa dan kecamatan untuk mengambil peran yang lebih besar dalam pencegahan dan penanganan balita kekurangan gizi kronis (stunting) yang menjadi fokus nasional di Kabupaten Bima.

    Kepala Seksi Gizi Bidang Kesga Dikes Kabupaten Bima Melaksanakan Musyawarah Masyarakat (rembug)  Desa untuk mencegah dan mengatasi anak gagal tumbuh (stunting) di Desa Waro Kecamatan Monta dan Desa Penapali Kecamatan Woha pada Bulan Juli 2019.       

   Musyawarah desa membahas  strategi kabupaten Bima dalam percepatan penurunan stunting di desa dan aksi konvergensi stunting tahun 2019-2020 yang dipaparkan Kasi Gizi Tita Masithah, M.Si dan  Persatuan Ahli Gizi (Persagi) Bima Adi Fahrudin SST Gz.

Tita Senin (19/8) melaksanakan Musyawarah Masyarakat Desa untuk mencegah dan mengatasi anak stunting di Desa Waro Kecamatan Monta dan Desa Penapali Kecanatan Woha pada Bulan Juli 2019.

    Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) yang berlangsung akhir Bulan Juli 2019 di Desa Waro kecamatan Monta  dan Penapali Kecamatan Woha lalu telah menyepakati sejumlah poin penting pemanfaatan dana desa untuk mencegah stunting pada balita  di Kabupaten Bima. Kegiatan yang sama juga akan berlangsung akhir Agustus mendatang di desa Kalampa dan Tente Kecamatan Woha. 

           “Pemilihan lokasi tesebut didasarkan pertimbangan bahwa pada ketiga desa Penapali, desa Kalampa dan Tente Kecamatan Woha  merupakan desa lokus penanganan stunting tahun 2020”. Ungkap Tita.  

MMD juga menyepakati penyediaan air bersih dan sanitasi, pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita gizi kurang. Disamping pelatihan serta pemantauan perkembangan kesehatan dan ibu menyusui.

  Rapat juga membahas alokasi bantuan Posyandu untuk mendukung kegiatan pemerintah dalam penanganan ibu hamil dan menyusui, pengembangan apotek hidup desa dan produk hortikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil dan ibu menyusui.

   Di samping poin-poin tersebut di atas, upaya pencegahan stunting ini menyepakati perlunya pengembangan ketahanan pangan desa, pembangunan Posyandu permanen minimal 1 Posyandu di masing-masing desa serta penyediaan insentif bulanan bagi kader.

Pemberian makanan tambahan dan penyuluhan di Posyandu, bantuan jamban keluarga, pemenuhan sarana dan prasarana Poskesdes, penyediaan ambulans desa dan penyediaan garam beryodium menjadi titik berat pertemuan tersebut”. Jelas Tita.
( //TkPD)

Bimantika.net

Almarhum H. M. Tahir Fattah ayah kandung dari Atfah, S. PdI adalah seorang tokoh pemerintahan Desa era 70-an yang menginjakkan kakinya di Istana Negara kala itu atas Undangan Resmi Presiden Republik Indonesia Soeharto. Jarang jarang aparat Kades ke Istana Negara kalau bukan karena sebuah prestasi gemilang yang diaraihnya kala itu.
ATFAH H. M. TAHIR S.Pdi, kini mengikuti jejak langkah sang ayahnya yang berprestasi itu. Kini Atfah
Mengabdi sebagai relawan sosial sebagai kaki tangan kementrian sosial Republik Indonesia yang disebut tenaga kesejahteraan sosial kecematan(TKSK)ditugaskan menginisiotor, menghubungkan, mendampingi berbagai macam program yang digelontorkan oleh pemerintah baik bersumber dari APBN, APBD propinsi, APBD kabupaten bima dibidang pembangunan kesejahteraan sosial masyarakat desa wilayah kerja dikecamatan madapangga kabupaten bima beragam macam program yg bisa menuntaskan kemiskinan diataranya. 26 aitem penyandang masalah kesejahteraan sosial(pmks) mulai bertugas sebagai pekerja sosial tahun 2011- sampai sekarang.. Mendampingi program kelompok usaha(kube), rumah tidak layak huni(rutilahu) beras kesejahteraan(rastra),memantau program pkh, perlindungan sosial baik bencana alam, gempa bumi, bencana kebakaran, konflik sosial, anak terlantar, jompo, lansia, cacat disbilitas, dan lain lain… Ini merupakan kepercayaan pemerintah memastikan penerima manfaat program berdasarkan nama, alamat dan foto fisik obyek sasaran program ini semua adalah kerjasama pemerintah lintas sektor baik lintas kementrian maupun lintas sektor dinas yg berkaitan. Dan sesuai kemapuan anggaran yg disediakan oleh pemerintah..

Maka dari pada itu di mohon kepada seluruh Elemen masyarakat Desa Rade yang mengharapkan perubahan, mengharapkan pembangunan desa, dimohon untuk memberikan do’a serta dukungan penuh buat sosok figur pemimpin yg berkemampuan membawa desa kedepannya lebih maju dqn lebih baik, memilih pemimpin yg memiliki jiwa kepemimpinan yang berkemampuan dalam hal sosial dan pembangunan, pemimpin yang memiliki kriteria kepemipinan yg Inovatif dan progresif dalam hal ini adalah transparansi dlm melaksanakan Pembangunan Desa dengan melibatkan partisipasi tokoh toKoh dan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan kerja proyek.
Dari Rakyat, Oleh rakyat, Untuk Rakyat.(tim)

Bimantika.net

Wakil Bupati Bima Drs. H. Dahlan M. Nur, M.Pd di Pilkada 2015 tidak terlalu dikenal luas oleh Masyarakat, beliau adalah sosok yang bertugas sebagai
Aparatur Sipil Negara (ASN,red).
Babe Sapaan akrabnya di tahun 2015 silan Balik kampung dan ikut Pilkada berpasangan dengan Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE (IDP,red). Dewi Fortuna pun berpihak pada dirinya bersama IDP Dahlan meraih Suara Terbanyak di Pilkada kala itu. Ya itulah rezeki anak desa yang tidak diperkirakan sebelumnya.
Mengarungi hidup dgn sang isteri yang sabar layaknya perempuan Desa yang terjaga. Isteri mengabdi sebagai guru.
Menjabat sebagai Wakil Bupati 2015-2020 menjadikan sosok Babe tetap seperti sosok semula yang selalu luwes sama siapapun. Kesederhanaan dalam tutur kata pun menjadikan Babe terkesan di mata masyarakat kabupaten bima.

Kini di penghujung 2019, ada banyak desakan untuk dirinya agar maju sebagai Calon Bupati Bima 2020-2025. Sebagai Wakil Bupati yang taat azas, dirinya pada Bimantika.net selalu katakan bahwa dirinya akan menyelesaika tugas tugasnya sebagai Wakil Bupati sebagaimana yang diatur oleh Undang-undang. Sama sekali tidak ada isyarat untuk pisah sama IDP. Ditanya soal Apakah Babe Ingin Maju Sebagai Calon Bupati ? Dengan senyuman khasnya Babe katakan bahwa kita jalani dulu apa yang menjadi kewajiban kita menyelesaikan tugas tugas kenegaraan sebagai Wakil Bupati. Lagi lagi Babe tidak respon atas keinginan sebagian masyarakat Kabupaten Bima.
Saat ditemui dikediaman Dinasnya, Babe pun tidak terlalu memberikan gambaran maupu gestur untuk maju merebut EA 1, namun bahasa tubuh Babe sepertinya “masih mesra” sama IDP.
BABE akhir akhir ini lebih eksplore dirinya ditengah tengah masyarakat, namun jarang juga terekspose lewat pemberitaan khususnya di bagian Humas Pemkab Bima. Bahkan media Cetak dan online pun jarang memberitakan kemesraan Babe dengan rakyat.
(//tim/ym)

Bimantika.net
Angota Komisi ll DPRD Kabupaten Bima, Edy Muhlis, S. Sos pada hari minggu (18/8/2019) pada wartawan Bimantika.net membeberkan bahwa
pajak penerangan jalan (ppj) sepuluh Porsen yang ditarik Pemda Secara on line dari pelanggan atas kerja sama dengan Persero PT. PLN Cabang Bima di duga kuat sebagai lumbung korupsi. Kuat dugaan itu karena sampai detik ini Pemkab Bima enggan memberikan ke komisi ll nota kesepahaman atau memorandum of Understanding (MoU,red) yang sudah dua kali ditandatangani oleh Pemkab Bima dan PT. PLN Cabang Bima.
“Kerja sama tersebut Diperkuat dengan MoU Kedua Antara PLN cabang Bima Dan pemkab namun Hingga hari ini saya atas Nama pimpinan komisi dua mendesak Pemda agar menyerahkan dokumen MOU Nya tidak juga di serahkan” Demikian Ungkap Politisi Nasdem ini.

Lanjutnya bahwa,
Dasar permintaan tersebut Karena Aliran Dana PPJ Harus Terus ditelusuri Karena sumbangan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) pertahun dinilai Belum sebanding dengan jumlah pelanggan yang Ada di seluruh desa di Kabupaten Bima, Karena setiap bulan pemasangan meteran Terus bertambah Belum lagi kekuatan daya Dan KWH Oleh masyarakat Dan pengusaha Terus dinaikan.

“artinya Kalau kerja sama ini mengacu pada MoU sejak adanya kerja sama ini maka Dugaan sy besar kemungkinan ada pungutan liar Dari pelanggan di luar MoU yg ada” Demikian ungkap Edy Muhlis.
Masih menurut Edy Muhlis bahwa
dalam sumbangan untuk PAD setiap tahun Sangat tidak seimbang antara pemasukan dengan besaran penyetoran di kas daerah, “untuk diketahui bahwa pada tahun 2016 Pemda Hanya bisa setor PAD khusus ppj ini hanya berkisar 2 Milyar saja, setelah komisi ll memberikan penekanan kepada Bagian Umum Dan BPKAD tahun Berikutnya sebesar 4 milyar, dan sampai tahun 2019 besarnya sangat signifikan, namun ini masih perlu keterbukaan pemkab bima dalam hal pengelolaannya di kemanakan” ujar Edy Muhlis mengakhiri komentarnya.
(//tim//ym//arif)

Bima, BimaNtika.Net -Berdasarkan Informasi akan adanya aksi demonstrasi terhadap Pemerintah Desa Dena Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima pada hari senin tanggal 19 agustus 2019 tersebut di peroleh dari Koordinator lapangan massa aksi (Korlap), Demikian yang disampaikan oleh Qaidul Ilfani Saat dikonfirmasi Media Online BimaNtika.Net pada hari minggu 18 Agustus ditempat kediamannya sekitar pukul jam 01:15 Siang.

Qaidul Ilfani menjelaskan saat dikonfirmasi Media ini dengan melalui Aliansi Pemuda Peduli Desa,Hipmah, Fkmd-bm dan Hima mpb, hendak melakukan aksi demonstrasi untuk menuntut permasalahan tersebut dalam rangka melakukan kegiatan aksi demonstrasi besok”,jelasnya.

Kata Dirinya ,aksi akan digelar di depan kantor desa dena dan aksi terakhir didepan kantor camat madapangga seperti surat pemberitahuan kepada Polsek Madapangga dan Surat pemberitahuan adanya kegiatan aksi demonstrasi disampaikan kepada Kapolres Bima cq. Kasat Intelkam Polres Bima Panda Serta dibuatkan pernyataan tentang kegiatan aksi yang akan digelar tersebut,”Terang.

“Sehubungan dengan adanya tuntutan yang akan diajukan kepada pemerintah desa dena tersebut yakni menuntut Transparansi Dana tahun 2018 -2019, Menuntut keterbukaan Anggaran Pagrisasi Rumah Warga, Serta Menuntut Kepada Pemerintah Desa Dena Hentikan Tumpang Tindi terhadap RT. 21 Desa Dena.,”tuntutannya.

Lebih lanjut saat dikonfirmasi oleh Media ini Kapolsek Madapangga IPDA Rusdin Melalui BRIPKA Heri Yanto Bhabinkamtibmas Desa Dena membenarkan surat pemberitahuan aksi dari Aliansi Pemuda Peduli Desa, Hipmah, Fkmd-bm dan Hima mpb perihal menggelar aksi Demo di depan kantor desa dena dan aksi terakhir di kantor camat madapangga”terangnya.

Qaidul Ilfani

Bimantika.net

Upacara HUT RI di Halaman Kantor Bupati Bima, terlihat pesertanya kocar kacir. ini adalah sikap yang tidak baik sedang diperlihatkan oleh sejumlah oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkab Bima.
Salah seorang Aktivis Senior, Delian Lubis pada Bimantika.net menyebutkan bahwa ASN lingkup Pemkab Bima sama sekali tidak menghargai perjuangan para leluhur bangsa yang dengan susah payah memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. “Mental aparat ASN Lingkup Pemkab Bima sangat sembrono, sehingga terlihat kocar kacir saat upacara HUT 17 Agustus” katanya.
Mestinya sebagai aparatur Negara memperlihatkan sikap loyalnya sama Bangsa dan Negara denga mengikuti Upacara HUT RI dengan Khidmat, bukan sebaliknya memperlihatkan sikap sikap yang tidak pantas serta tidak layak di pertontonkan pada publik.
Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri semestinya melakukan tindakan penertiban pada aparatur negara yang berbuat tidak senonoh. “Tindakan ASN tersebut adalah tindakan ceroboh yang menggambarkan betapa Mental Aparatur Negara tidak mencintai Negeri ini” ungkap Lubis.
Kedepan Lubis mengharapkan aparatur lingkup Pemkab bima evaluasi diri atas kejadian yang tidak layak tersebut karena mereka adalah para punggawa yang menjalankan regulasi di republik ini. (Tim)