Category: Opini

Bimantika.net
Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, Jasmin, S. Pd pada Bimantika.net selasa (6/7/2019) menyampaikan beberapa hal penting terkait dengan urusan Pilkades Serentak di Kabupaten Bima.
Dirinya menyatakan bahwa sesungguhnya pilkades serentak ini masih jauh dari kesempurnaan aturan dan regulasi sehingga dirinyapun meminta kepada Bupati Bima untuk segera menyempurnakannya melalui peraturan bupati.
“Sudah ada dua perbup sebelumnya, tinggal menunggu perbup penyempurnaan nya yang ke tiga ini, semoga Bupati Bima segera membenahi Perbup itu” harapnya.
Selaku ketua panitia, Jasmin tidak ingin ada gesekan aturan yang membuat kualitas pilkades menjadi bermasalah di kemudian hari sehingga dirinya pun sering melakukan rapat kordinasi dengan BPMDes dan Bagian Hukum Pemkab Bima.
Disi lainnya Jasmin mengucapkan Syukur Alhamdulillah, perjuangannya selama ini sebagai Ketua Panitia Pilkades Desa Sumi Kecamatan Lambu sukses memperjuangkan beberapa hal yakni
Kekurangan honor panitia Pilkades serentak bergelombang ke-2 di 82 Desa se-Kabupaten Bima Tahun 2019 dari alokasi honor panitia hanya 4 bulan menjadi 7 bulan sesuai beban kerja. Perbaikan honor dimaksud akan dialokasikan pada APBD Perubahan.

Dan kesuskseaan lainnya yang dirinya perjuangkan adalah Poin-poin penting terkait persyaratan teknis Calon Kades yang lebih dari 5 orang yang masih lemah pada regulasi ; Permendagri 64/ 2017, Perda no. 5/2018, dan Perbup no.24/ 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa yang dikritisi oleh panitia Pilkades Desa Sumi telah dilakukan perbaikan/penguatan regulasi melalui penjelasan Bab dan pasal-pasal pada Perbup terakhir.
“Pilkades bukan hanya soal kompetisi demokrasi para kandidat namun juga pertaruhan reputasi dan trust publik terhadap Panitia. Maka Pemerintah wajib memberi apresiasi yang patut” tegas Jasmin.
dari pointer pointer usulanya tersebut, Jasmin meminta pada Bupati Bima agar senantiasa meresponnya dengan seksama.
Sementara Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE yang di mintai tanggapannya pada Bimantika.net menyebutkan terimaksih pada semua pihak yang telah memberikan masukan positif untuk kelangsungan pilkades serentak.
Dan Bahkan Dae Dinda sapaan akrab Bupati Bima menghimbau kepada seluruh lapisan masayatakat kabupaten bima untuk tetap menjaga kerukunan dan keutuhan bersama. “Kami sudah lakukan rapat koordinasi lintas SKPD terkait masalah tersebut dan Insya Allah semua menjadi atensi pemerintah kabupaten bima dalam rangka penyempurnaan nya” demikian Tandas Dae Dinda (//arif)

Oleh : DR. Ikhwan HZ, SE, MM, M. Si *)

Bimantika.net
Perlu restorasi pemikiran baru di Kabupaten Bima untuk memilih pemimpin, kita jangan terjebak pada figur yang mewariskan sisa – sisa feodalime. Karena iklim negatife feodalisme akan berujung pada rusaknya cita- cita akan kesejahteraan masyarakat ( Bonum Commune)

Sirkulasi elit daerah harus memiliki effek meluas pada figur diluar lingkaran elit feodalisme. Merawat dan melanggengkan elit feodalisme dengan politik irasional dan emosional akan merusak nilai- nilai demokrasi dalam Pilkada. Sirkulasi elit pada figur alternatif yang memiliki kualitas, kapasitas, integritas dan Track record merupakan kebutuhan untuk sebuah perubahan yang lebih baik.

Sisa- sisa feodalisme raja masa lalu masih menyelimuti sebagian masyarakat kita di Bima, karena kurangnya pendidikan politik rasional dalam pemilihan.Tradisi yang menyesatkan ini harus dihentikan, kita harus menjaring pemimpin ke depan lewat Pilkada secara selektif dan berkualitas. Kuncinya Partai politik dalam menjaring Calon harus lebih banyak mengedapankan politik Rasional bukan semata- mata tranksaksional sehingga tidak ada pertimbangan utama untuk kepentingan masyarakat dan kemajuan daerah. Partai politik seharusnya mampu mengevaluasi mana figur yang mampu menyelesaikan permasalahan ekonomi, sosial daerah saat ini.

Figur yang muncul merupakan hasil dari kompetisi kapabilitas, bukan lahir dari akar feodalisme. Hegemoni partai politik oleh Patahana salah satu bentuk praktek feodalisme yang melanggenkan kekuasaan. Karena Kekuasaan yang dibangun dengan dinasti feodal rentan terhadap pengebirian hak- hak kesetaraan untuk berkompetisi. Kompetisi Feodalisme bukan kompetisi gagasan, peogram, karakter dan track record tapi kompetisi pencitraan yang membius masyarakat dengan bungkus kosong tampa Isi. Adakalanya bukan berisi kompetensi tapi pretensi. Kutuk Mchiavelli bahwa politik menghalalkan segala cara harus ditinggalkan.

Pilkada Bima sangat beradab kalau kita tinggalkan politik feodalisme itu, kontestasi melahirkan kompetisi disinilah kita menghadirkan pembaharuan dalam memilih pemimpin dengan titik sentralnya kedaulatan Rakyat.

Para akademisi dan aktivis dan tokoh- tokoh tetap menggaungkan politik rasional figur yang menjual gagasan- gagasan cerdas yang memberikan solusi permasalahan daerah bukan sebaliknya hanya menjual pencintraan veodalisme yang kosong. Kita harus berani melangka perubahan dari titik Nol dari titik pemahaman awal dimana memilih kepala daerah Adalah menginvestasikan harapan nyata untuk diberikan Figur yang mampu dan disinilah letak Modal moral itu ( Moral Capital).

Saya mengajak saudara- saudara untuk membangun komitmen yang baik untuk memberikan pemahaman kepaa masyarakat untung – ruginya memilih pemimpin hanya dengan modal pencintraan tapi pemimpin yang bertanggungjawab kepada kemaslahatan Rakyat

Kita butuh kepala daerah pembuat perubahan yang melahirkan inovasi dan kreativitas karena hampir semua pemimpin daerah yang berhasil pasti mengusung gagasan perubahan sebagai entry point pemerintahannya dan itulah langkah strategis seorang pemimpin visioner.
*) Penulis adalah Dosen Universitas Gunadarma Jakarta

Bimantika.net-
“Lama saya merenung untuk mengemukakan secara terbuka apa keberhasilan bupati Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE (IDP, red) dalam membangun Bima sehingga Layak untuk melanjutkan 2 periode” Demikian kalimat awal yang dilontarkan oleh DR. Ikhwan, SE, MM, M.Si saat memulai pembicaraan dengan Wartawan Bimantika.net pada hari rabu (31/7/2019) melalui saluran telepon selulernya.
Dosen muda kelahiran Desa Ngali Kecamatan Belo Kabupaten Bima ini mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk
Melihat secara jernih dengan akal sehat kalau memang kita semua memilki Nasionalime kedaerahan yang kuat.
“Berpikirlah dengan idealisme bukan sebaliknya hanya menjual omongan untuk sekedar mendapatkan uang recehan sehingga menjadi penjilat kiri kanan untuk menyuarahkan kepalsuan, Berfikir dan merenunglah supaya terbuka hati nurani anda untuk tidak mengatasnamakaan Rakyat masih menginginkan IDP kembali memimpin Bima” ajaknya.
Lanjut Dosen Yg juga Wakil Rektor Universitas Attahiriyah Jakarta ini bahwa kita
Harus objektif dan apa adanya kita memberikan penilaian apa benefit ( kemanfaatan) yang di dapatkan masyarakat selama kepemimpinan IDP selama 3,5 Tahun ini,
“saya akan mengemukakan satu persatu ukuran dari keberhasilan Bupati sehingga dengan alasan inilah KITA Ambil Sikap Menolak kepemimpinan IDP pada periode berikutnya” demikian ungkap Doktor Ikhwan sembari mengungkapkan puluhan pointer kegagalan Bupati IDP dalam membangun Kabupaten Bima. Dan diantara pointer itu adalah :
1). Tanyakan secara jujur dimanakah keberpihakan Bupati dalam membantu mencarikan solusi Turunya Harga Bawang?
2). Apa tanggung jawab Bupati dalam membantu masyarakat yang tidak mampu Berobat atau tidak punya biaya membayar Rumah sakit? apakah Rakyat dibiarkan mati tidak mampu membayar obat mahal

3). Coba kita bandingkan Bentuk ruma sakit dompu dengan Bima termasuk kelengkapan dan kelayakan sarana dan prasarana RS? Kalau kita datang berobat ke RS Bima bukan kita sehat tapi malahan sakit jauh sekali standar kelayakan RS umum untuk ukuran perawatan pasien?

4) Rendahnya kualitas pendidikan dan akses pemerataan kesempatan pendidikan SD, SMP dan SMA di bima? Apakah bupati berpihak kepada masyarakat miskin untuk mendapatkan pendidikan gratis masyarakat miskin? Adakah beasiswa yang diterima untuk Pendidkan Tinggi?

5). Saya perhatikan dipelosok desa masih banyak masyarakat Miskin, Apakah program pemerintah untuk mengatasi kemiskinan ini? Lalu angka yang disajikan BPS Kab Bima menurun itu apa ukurannya?

6). Apa tanggungjawab bupati untuk mengurangi angka kriminalitas di pedesaan itu? Dimanakah bentul kerjasama Aparat dengan Bupati?

7). Tanyalah masyarakat apakah mereka merasan aman dan nyaman hidup dimasyarakat? Pencuri selalu mengintai setiap saat?

8)Apakah petani gembira dengan kenaikan ongkos produksi ( obat- obatan, pupuk dll) dengan harga menyedihkan dan pembeli selalu memonopoli pasar?
Petani tetap menggarap pertanian dengan cara tradisional karena tidak ada teknologi dan penyuluhan yang memadai akhirnya banyak petani yang sakit seminggu masuk RS meninggal karena mereka menggunakan bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan? saya sedih usia petani saat ini sangat jarang melebihi 80 tahun karena kondisi kesehatan yang tidak terjaga ?

10). Bupati itu bukan hanya duduk dimeja tapi selaku pejabat daerah harus sering turun ke pelosok- pelosok dan dusun- dusun melihat dan berdialog dengan Rakyat?

12). Apakah program bupati untuk mensejahterakan Penambang garam? Adakah proses prodiksi bernilai tambah?

13). Apakah Bupati lihat perilaku kepala desa yang menyalahgunakan dana Desa dan yang jauh lebih buruk Aparat desa memungut biaya tambahan untuk sertifikasi tanah mereka, padahal ini Program nasional secara gratis?

14). Apakah bentuk perlindungan Bupati kepada desa – desa yang rentan kebakaran?

16). Apa program Bupati untuk mengatasi banjir dindesa karena dangkal dan sempitnya sungai- sungai? Banjir sering melanda desa akan merusak infrastruktur jembatan dan jalan dan gagal panen?

15). Apakah Bupati Memiliki Road map dan program dalam menata kawasan pesisir untuk kesejahteraan nelayan?

16). Apakah ada inovasi bupati untuk menaikan potensi Penerimaan Daeran ( PAD) setiap tahun hang nilainya sama dengan Pendapat 1 kelurahan di DKI jakarta?

19). Apakah upaya dan program bupati dalam menarik investasi di BIma?

20). Apa bentuk inovasi bupati dalam memperbaiki pelayanan kepada wisatawan yang berkunjung ke Bima? Datangalah ke Bandara salahuddin betapa buruk nya kualitas pelayanan kepada para turis mancanegara ?

21). Dimanakah letak kemampuan managerial bupati mengkosolodasi kinerja dinas – dinas? adakah bentuk Punishment dan Reward?

22). Apakah bentuk tanggungjawab bupati menciptakan lapangan kerja baru bagi Anak muda yang mengganggur di desa itu?

23). Apakah program bupati dalam memberikan insentif kinerja kepada guru- guru Honorer yang gajinya antara 300- 500 ribu perbulan?

“Dari puluhan pointer itu Lalu Apa Benefitnya atau manfaatnya untuk Rakyat sebagai bentuk tanggungjawab bupati sebagai kepala Daerah” Demikian Ujar Doktor Ikhwan menutup pembicaraannya. (Tim/bn)

Bima, BimaNtika,-

Memperingati Keputusan Bupati Bima Nomor 188.45/536/06.16.Tahun 2019 tentang penetapan pengisian keanggotaan BPD serentak di tahun 2019 kini panitia pengisian keanggotaan BPD desa mpuri kecamatan madapangga kabupaten bima sudah melaksanakan sebagian tahapan petunjuk teknis tata cara pengisian keanggotaan BPD sesuai dengan ketetapan peraturan yang berlaku tersebut, Demikian yang disampaikan oleh Ketua panitia Pengisian Keanggotaan BPD Desa Mpuri Syaiful.S,Pd pada media Online BimaNtika. Net ini di ruang aula kantor desa mpuri pada hari selasa 30 juli 2019.

Ketua Panitia Syaiful. S,Pd dikatakannya pada media ini bahwa panitia pengisian keanggotaan BPD Desa Mpuri telah melaksanakan tugas kepanitian hingga saat ini sebagian tahapan petunjuk teknis tata cara pengisian keanggotaan BPD keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan berdasarkan hasil rapat masyawarah dan mufakat oleh Tim pengisian Bakal calon anggota BPD yang dicalonkan oleh keterwakilan wilayah Dusun setempat,”Ujarnya.

Adapun pelaksanaan kegiatan proses tahapan petunjuk teknis yang telah panitia pengisian anggota BPD desa mpuri tersebut mulai dari kegiatan:

1. Menetapkan perarturan panitia
2. Melakukan pembagian Tim pengisian wilayah perdusun berdasarkan tahapan yang ditentukan
3. Melakukan kegiatan sosialisasi tentang tata cara peraturan bakal calon keterwakilan wilayah dusun dan keterwakilan perempuan.

Lanjutan Syaiful. S,Pd : Setelah Tim pengisi wilayah Dusun tersebut telah melakukan musyawarah untuk pengusulan bakal calon keterwakilan wilayah dan dibuatkan berita acara bagi bakal calon dari hasil musyawarah wilayah oleh dusun setempat, dan setelah Tim pengisi tersebut memberikan berita acara pengusulan bakal calon.

Kemudian panitia pengisian keanggotaan BPD Desa Mpuri mengeluarkan berita acara terkait penetapan bakal calon sebagai BPD yang akan ikut menjadi calon BPD keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan hingga panitia tersebut akan membuka pendaftaran bagi peserta calon yang ditetapkan oleh panitia.

Ketua Panitia pengisian keanggotaan BPD Desa Mpuri Syaiful.S,Pd mengharapkan kepada peserta calon yang telah diusulkan oleh Dusun setempat agar kiranya melengkapi semua bahan persyaratan yang tentukan oleh panitia berdasarkan mekanisme untuk kelengkapan bahan administrasi bahan persyaratan, Dan ketika peserta bakal calon tidak melengkapi bahan persyaratan yang telah ditentukan panitia tentang tahapan petunjuk teknis tata cara pengisian keanggotaan BPD maka panitia akan melakukan verifikasi dokumen bahan persyaratan yang diajukan oleh peserta bakal calon atau yang telah dicalonkan oleh keterwakilan wilayah setempat untuk menverifikasi bahan persyaratan tersebut bila ada salah satu bahan persyaratan yang diajukan tidak memenuhi sesuai yang ditentukan,maka panitia akan memberikan surat tidak lolos bahan persyaratan atau batal,”Harapnya.

Oleh : DR. Ikhwan HZ, SE, MM, M.Si *)

Konstruksi model terbaik dalam Pilkada apabila dilandasi oleh nilai- nilai Akhlaq dalam berpolitik karena bagian dari Esensi politik yang mulai tereduksi saat ini. Politik harus berdiri kokoh pada pondasi nilai aklaq dan moral, bukan sebaliknya : Menipu, curang, berbohong dan segala macam untuk meraih ambisi kekuasaan secara tidak baik. Politik itu bukan hanya sarana mencapai kekuasaan belaka akan tetapi Politik sarana berkhidmat kepada Rakyat dalam menegakan keadilan, kesejahteraan Rakyat, kepentingan umat.

Politik jangan dijadikan satu- satunya tujuan dan motif kehidupan, dan hanya menjadikan politik alat untuk mendapatkan kekuasaan semata- mata.

Kekuasaan yang baik apabila diperoleh dengan proses yang baik pula buka dengan cara yang mereduksi nilai keluhuran politik.

Politik harus dijadikan sarana untuk : 1).Untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, bukan untuk mencari keuntungan pribadi atau motif ekonomi kelompok. 2). Memperjuangkan dan menegakan keadilan. Keadilan yang berpihak kepada Rakyat, bukan keadilan yang mengutamakan kepentingan kelompok. 3). Politik harus memperjuangkan kebaikan ( Amar Ma,ruf) dan mencegah kemungkaran ( nahir Mungkar)

Politik yang luhur harus didasarkan Komitmen yang kuat untuk mewujudkan amanat yang dimandatkan oleh Rakyat lewat Pemilu. Maka Islam mengajarkan Seorang pemimpin politik Memiliki kriteria : Kualitas, Moral dan Intelektual: Adil, Amanah dan Jujur:

Pandangan islam tentang persyatan pemimpin politik mendeskripsikan kualifikasi yang sempurna dan diatas, segala- galanya Keniscayaan Ahlaq.

Seorang politisi juga harus mempunyai kesadaran Spiritual yang yang tinggi bahwa diri nya adalah berfungsi sebagai Khalifa Allah dimuka Bumi ini, Tentu semua tanggungjawab dan tugasnya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT.

” Semua kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabanya, Seorang politisi adalah pemimpin dan ia akan mempertanggungjawabkan Kepemimpinannya”

Berpartai politik merupakan bagian dari amal shaleh dan ibadah, sarana berdakwah, Karena intinya menyeruh kepada kebaikan dan jangan jadikan Partai politik hanya Memiliki Satu Nafsu ” Ladang Mencari Keuntungan semata”

Sesungguhnya Allah Swt mewajibkan untuk berbuat sebaik baiknya ( Ihsan) dalam segala sesuatu ( HR Muslim)

Jangan sampai kita terjebak dengan politik pragmatis yang mereduksi nilai keluhuran politik, Berpolitik lah dengan Akhlaq sehingga dapat memberikan kebaikan dan kemaslahatan kepada banyak orang,, ——-

Integritas kata kunci keberhasilan pemimpin, karena berkaitan dengan kepercayaan publik atas amanat yang diberikan. Integritas adalah karakter pribadi terpuji, memiliki kejujuran, memiliki prinsip menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah salah, Meletakan kepentingan masyarakat diatas kepentingan kelompok dan golongan, Ia hanya tunduk dan patuh pada kehendak mayoritas.

The supreme quality for leadership is Unquestionably Integrity” ( Dwight D Einsenhower)

Survei Tentang kepemimpinan di As (1982) ” The Chicago Tribune melaporkan 49 Sejarawan dan ahli ilmu politik melakukan rating kepada presiden amerika tentang pentingnya Integritas menempati keberhasilan tertinggi Presiden di AS dan terbukti membawa AS Negara Super power

Integritas dibutuhkan oleh siapa saja karena terkait dengan etika, komitmen, moralitas yg dibutuhkan untuk membangun kepercayaan orang yang dipimpin.

Integritas juga paralel dengan keedibilitas yang menyangkut kemampuan berpikir, mengambil keputusan, ketrampilan dan kompetensi. Jadi esensinya Integritas menyangkut Hati ” Heart” sedangkan Kredibilitas otak” Head”

Tetapi hal utama adalah integritas karena menyangkut nilai- nilai, konsistensi dan komitmen. Ia konsisten antara ucapan nya dengan tindakannya, Konsisten antara janji dengan komitmen melaksanakannya, Kita butuh pemimpin berintegritas dan sekaligus kredibilitas

Bisnis pun perlu memastikan praktik tatakelolanya dijalankan dengan Integritas. Salah satu contoh yang menghebohkan dunia bisnis skandal Enron Corporation 2001 yang menyebabkan perusahaan ini bankrut, perusahaan Energi terbesar dunia jatuh selama- lamanya karena soal Integritas CEO nya.

Kasus Bank Century, Kasus BLBI kerugian Negara Triliun karena soal integritas CEO dalam mengelola Bank atau perusahaan, melanggar pringsip kepatuhan dan perilaku curang atau Fraud.

Maka Segelintir pemimpin Hebat harus menjadi Referensi utama untuk dijadikan keteladanan dan pelajaran pemimpin Integritas : Erdogan, Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Soekarno, Hatta, Sahrir,Abraham Lincoln, Mahmud Ahmadinejad, Muhamad Yunus, Mahathir Muhammad, Lea Kuan Yew, dan banyak pemimpin hebat lainya yang berpengaruh didunia. Mereka semua disebut ” Great Man Leader”

Tentu saja tidak mudah mencari sosok ideal untuk sebua daerah kaya potensi seperti Bima, Tapi kita yakin banyak orang potensial yang tidak muncul,karena kita melihat saat ini Partai politik gagal Memproduk pemimpin yang ideal, sementara orang – orang hebat tidak punya partai politik, kebanyakan mereka memiliki pengaruh tapi bukan otoritas , Karena yang punya otoritas hanya dimiliki ketua Partai politik.

Adakah kehendak Pemimpin Partai politik untuk Membangun Bima ini lebih baik, Jika Ia seharusnya mereka terbuka menerima Tokoh- tokoh alternatif diluar partai dengan persyatan utama Ia memiliki Integritas dan Kredibilitas yang teruji oleh publik.

Demokrasi kita terlalu mahal ” Semuanya perlu Cost / Ongkos politik, Politik kita dikuasai Pemilik Modal, Media, dikuasai keluarga atau dinasti sangat tidak sehat untuk membawa daerah ini kedepan dan telah merusak hak warga negara yang lain untuk memperoleh kesempatan, justru berpotensi mendorong demoralisasi.

Jika kekuatan uang yang menjadi faktor utama menentukan seseorang memegang kekuasaan, maka integritas dan keluhuran demokrasi tergadaikan, kedaulatan Rakyat digantikan oleh kepentingan politik kotor yang mencederai demokrasi.

Relasi yang kuat antara politik dengan uang inilah yang sangat berbahaya, kalau ini terus terjadi maka hanya mimpi mendapatkan pemimpin yang integritas dan kredibel karena keterpilikan pemimpin jabatan publik diperoleh dengan cara yang tdk benar maka yang terjadi abuse of power ( penyalahgunaan kekuasaan).

Berbahaya lagi muncul rentenir politik: Transaksi politik dengan uang : Siapa yang banyak uang itu yang didukung baik oleh partai atau pendukung akhirnya setelah mendapatkan kekuasaan pasti Mengambalikan cost politik dan tentu harus lebih banyak dan berlipat dari biaya yang ia keluarkan, disini berlaku Rentenir Politik.

Kita ingin pematangan demokrasi melalui proses yang berkualitas sehingga ouput demokrasi dapat menghasilkan pemimpin hebat memiliki Integritas dan kredibilitas yang membawa Daerah ini lebih baik kedepan.
*) Penilis adalah Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gunadarma dan Wakil Rektor Universitas Attahiriyah Jakarta.

Bima Bimantika,-
Adanya kritikan sejumlah pihak Akademisi yang di alamatkan pada Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE saat ini yang sedang gencar bergelinding di media online membuat Juru Bicara Pribadi Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE (IDP, red) angkat Bicara.
Juru Bicara (Jubir) pribadi IDP, Abd. Heris, SH pada hari selasa (30/7/2019) menelpon redaksi Bimantika.net. diawal pembicaraan, Heris menyapa pada Pimpred bimantika.net dengan sapaan “gimana kabar abang, kok gak jenguk adek yg sedang di rumah sakit beberapa waktu yang lalu” kemudian dilanjutkan dengan sebuah statemen bahwa dirinya mengharapkan pada pihak akademisi senantiasa memberikan kritikan yang memmbangun pada pemerintah. “Saya selaku Jubir Pribadi sangat mengharapkan pada Para akademisi tetap memberikan kritikan, namun sifatnya solutif” ujarnya.
Dirinya menyesalkan sikap beberapa akademi selama ini mengkrtitik IDP tanpa ada solusi yang baik. Oleh karena itu Heris meminta pada pihak Akademisi senantiasa fokus pada urusan civitas akademika. “Fokuslah pada urusan civitas akademika sehingga tujuan pendidikan tinggi itu bisa terwujudka n melalui tridharma perguruan tinggi” demikian pesan moral Heris pada sejumlah akademisi. (//yaumul ma’ruf)

Bima Bimantika,-
Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Politik (STISIP) Mbojo Bima, Tasrif, S. Sos, M. Si pada Bimantika.net saat dikonfirmasi pada hari selasa (30/7/2019) menyebutkan bahwa secara psikologi masyarakat kabupaten bima saat ini membuat tagline sendiri yakni “perubahan”. “Kalau rakyat sudah nyatakan tagline politik seperti itu maka sejarah Pilkada Kota Bima akan terulang di Pilkada Kabupaten yakni tumbangnya incumbent dengan kekuatan nama besar dibaliknya”. Demikian ungkap Tasrif.
Dirinya menambahkan bahwa rakyat kabupaten bima sebahagian besarnya tidak merasakan dampak langsung dari pemerintahan kabupaten bima dibawah kendali Bupati Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE Sehingga tidak heran kalau rakyat membutuhkan yang namanya Perubahan.
“Ada substabsi masalah yg sampai saat ini rakyat tidak menemukan satu alasan sehingga rakyat bisa menikmati pembangunan secara langsung” ungkap Tasrif.
Masih Menurut Dosen Muda Asal Kecamatan Langgudu ini bahwa sesungguhnya Bupati Bima Indah Dhamayanti Putri segera melakukan evaluasi total model kepemimpinannya sehingga dala. Tempo satu tahun yang utuh ini bisa memberikan manfaat langsung pada masyarakat kabupaten Bima. (//arif)

Oleh : DR. Ikhwan HZ, SE,MM,M.Si *)

Bima Bimantika,-
Dinasti politik merupakan sistem reproduksi kekuasaan yang primitif karena mengandalkan trah, keturunan raja dan kelompok tertentu dan sangat berbahaya dengan akal sehat demokrasi yang menghendaki kompetisi politik yang sehat. Walupun hanya sebagian kecil Politik dinasti memiliki korelasi positif dengan manfaat yang diperoleh masyarakat dalam pembangunan.

Kebanyakan yang terjadi dalam kasus Pilkada di Indonesia, kebanyakan negatifnya dan mengandung bahaya substansial praktik politik dinasti ini dilestarikan, terlebih lagi trah ( Istri, anak) tidak berkompeten memimpin daerah.

Politik dinasti di Bima terjadi berdasarkan politik pengaruh dari trah raja mulai dari Almarhum Fery Zulkarnain menurun kepada istrinya IDP dan besar kemungkinan berlanjut kepada Putranya. Inilah sistem Patrimonial yang vertikal mengutamakan politik berdasarkan ikatan genealogis dan sengeja dipelihara intuk mempertahankan kekuasaan.

Ibnul Khaldun (1332-1406) politik dinasti dinamakan Ashabiyah dalam bukunya ” The Muqaddimah an Introduction to Hostory (1998) menyebutkan gejala alamiah dalam mempertahankan kekuasaan. Memang hak asasi politik siapapun mencalonkan diri dalam kompetisi Pilkada, hanya saja kekuasaan tampa kemampuan yang memadai secara turun temurun yang diwariskan dalam keluarga akan mendistorsi jalannya proses demokrasi sehingga dalam jangka panjang merugikan masyarakat sebagai stakholders.

Memang dalam konteks sebagian masyarakat Bima tidak terlalu penting membahas dan mempermasalahkan politik Dinasti ini, mereka sangat toleran dan menghargai leluhur sehingga merubah cara pandang masyarakat kepada politik ideal yang fear dan clean butuh waktu panjang, implikasinya Calon yang berkompeten tidak bisa muncul secara tiba kecuali memiliki pengaruh sumberdaya politik yang kuat dan Cost politik melebihi calon- calon yang ada.

Jika saja masyarakat merubah cara pandangnya bahwa memilih kepala Daerah diutamakan Figur berdasarkan kompetensi dan kapabilitas maka Pilkada akan melahirkan tokoh yang memiliki visi perubahan untuk memajukan daerah, padahal jika masyarakat sadar inilah hakekat substansial dari makna PILkada.

Bahaya lain dari politik dinasti akan melemahkan checks and balances yang dibutuhkan dalam Pemerintahan dan akibatnya menyuburkan praktik kolusi, nepotisme dan korupsi. Sebagia daerah yang politik dinastinya kental terjerumus KKN seperti dinasti Atut di Banten,Dinasti Kutai Kerta negara,Dinasti Atty suharti Cimahi Jawa barat, Dinasti Fuad di Bangkalan dll. Mereka semua berakhir di KPK.

Bahkan, bahaya otoritarianisme dapat saja terjadi ketika seperti saat ini IDP sebagai ketua partai dan merangkul kekuatan partai politik lain untuk merawat pengaruh dan kekuasaanya bahkan anak nya dipersiapkan untuk meneruskan dinasti politik yang telah dibangun oleh ibunya.

Memang oligarki yang dibangun IDP sah – sah saja sepanjang ia memiliki kapabilitas dan kepemimpinan yang visioner. IDP memang ada kelebihannya berkomunikasi dan membawa diri dalam gender Feminims ( lembut, ramah,) yang cocok dengan karakter masyarakat Bima Maaf agak keras. IDP merawat kelebihanya untuk mencari simpati dan empati masyarakat yang sebetul hanya sebagian kecil dari Kriteria Pemimpin yang dibutuhkan Bima saat ini.

Kata kuncinya adalah pendidikan politik dan kesadaran politik masyarakat semakin tinggi untuk mencari figul kepala daerah yang hebat, jika kondisi ini terjadi di Pilkada Bima maka IDP tersisih dalam kompetisi. Politik kompetisi adu kepala dengan Program yang unggul itulah Keputusan dan kehendak dari proses demokrasi…Jika ini terjadi maka masyarakat bima sangat cemerlang memaknai PILkada.

Terakhir pilar penting untuk mencerdaskan masyarakat ini adalah peran civil society ( Pendidik, elit politik, tokoh agama, mahasiswa, aktivis) menyuarahkan gerakan moral untuk memilih pemimpin Visioner
*) Penulis adalah Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gunadarma dan Wkl Rektor Universitas Attahiriyah Jakarta.