Category: Hukum dan Kriminal

Bimantika.net

Badan Pengurus Pusat Komisi Pemantau Sosial dan Perpolitikan Indonesia (KPSPI) yang berkantor di Jalan Gajah Mada Kota Bima resmi melaporkan mantan kepala SMP Negeri 3 Tambora Kabupaten Bima.
Menurut Direktur Humas KPSPI, M. Saleh AB bahwa proses pelaporan tersebut sudah dilakukan di Kejaksaan Negeri raba Bima pada hari Ini, Kamis (10/10/2019).
Lanjut Saleh, laporan resmi tersbebut terkait dengan dugaan proyek pembangunan yang mangkrak bertahun tahun.
“Kami lapor setelah kami lakukan investigasi secara langsung dilapangan sehingga kami menemukan bukti bukti kuat bahwa sesungguhnya pembangunan itu mangkrak sementara anggaran kami duga kuat sudah cair 100%” demikian ungkap Saleh.

Masih menurutnya bahwa Pembangunan gedung perpustakaan SMPN 3 KEC TAMBORA yg di kejakan oleh mantan kepsek, berinisial K, S. Pd tersebut dikerjakan pada tahun anggaran 2016 dengan sumber anggaran APBN. Saleh pun membeberrkan secara rinci anggaran tersebut.
“Jumlah anggaran Rp. 224.006.700 sampai sekarang belum selesai dan tereksan mangkrak” tegas Saleh.
Lanjutnya, bahwa begitu seringnya pemerintah baik pemerintah Kabupaten Bima Maupun Propinsi turun di Kecamatan Tambora, namun tidak pernah bisa melihat proyek pembangunan perpustakaan SMPN 3 itu, Lalu apa yg dilihat oleh pemerintah pada saat turunya ke Tambora atau pemkab sengaja tdk mau melihatnya? Demikian ujar Saleh dengan nada tanya. (//mam)

Bimantika.net

Ketua DPW LSM Kipang NTB, Budiman pada Bimantika.net sabtu 28/9/2019 meyampaikan bahwa saat ini telah terjadi proses penyelundupan sapi secara besar besaran yang dilakukan oleh beberapa orang oknum nakal. Sehingga dirinya mendesal Kapolres Bima untuk segera menangkap para pelaku penyelundupan tersebut. “Kami menduga bahwa penyelundupan ini kerap dilakukan sehingga oerlu ada tindakan tegas dari pihak kepolisian” ungkap Dalbo sapaan sehari hari Ketua LSM Kipang NTB ini.
Lanjutnya bahwa penyelundupan sapi terbongkar betawal dari operasi patrolu rutin yang digelar oleh tim polairud selama lebih kurang sebulan. “Menang ini pengintaian acap kali dilakukan karna kami juga selaku LSM terlibat juga dalam hal pendeteksian penyelundupan tersebut” ungkapnya.

Menurut Dalbo, bahwa sapi selundupan tersebut di datangkan dari manggarai barat NTT dengan tujuan bongkar di Palisondo Desa Sondosia Kecamatan Bolo kabupaten Bima.
“proses pemindahan BB hewan ternak sapi dari kapal pengangkut ke truk menggunakan derek milik kapal KM. Duta Samudra di pelabuhan Kota Bima., di saksikan oleh dinas peternakan, petugas karantina hewan da tumbuhan, syahbadar dan Pelindo” demikian ungkap Dalbo (//mam)

Bimantika.net

“tim Satuan Tugas Saber Pungli Kabupaten Bima mengutamakan upaya pencegahan melalui sosialisasi sebelum Operasi Penindakan”.
Demikian salah satu poin penting Rapat Evaluasi dan Pelaporan Tim Saber Pungli Kabupaten Bima kamis 15 Agustus 2019 yang dipimpin Ketua Saber Pungli Kabupaten Bima Kompol Abdi Mauluddin,S.Sos

Abdi yang juga Wakapolres Kabupaten Bima didampingi Inspektur Kabupaten Bima H Abdul Wahab Usman, SH M.Si dalam arahannya pada Rapat yang berlangsung di Kantor Inspektorat setempat menegaskan bahwa upaya pencegahan melalaui kegiatan Sosialisasi Saber Pungli kepada para penyelenggara negara diberbagai lini termasuk kepala desa dan kepala sekolah agar terus dilakukan secara berkelanjutan.
“Upaya ini penting untuk meningkatkan pemahaman, akibat dan dampak dari tindakan Pungli dan sanksi hukum dan kepegawaian yang akan diterima. Hal ini sejalan dengan tugas Unit Satgas Saber Pungli Kabupaten Bima berdasarkan Keputusan Bupati Bima Nomor 188.45/039/001/2017 yaitu melakukan tindakan pengawasan, pemantauan dalam rangka mencegah terjadinya Pungutan Liar dan penyimpangan lainnya”. Terang Abdi.
Pada rapat yang secara khusus mengundang seluruh anggota Tim Inti Saber dari pejabat terkait Kejaksaan Negeri Bima, Kepolisian, Perangkat Daerah tersebut Inspektur Kabupaten Bima H. Abdul Wahab Usman, SH M.Si menyatakan perlunya upaya memaksimalkan tugas Tim dengan mengutamakan tindakan pencegahan dan memberikan sanksi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terjerat kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Dalam upaya melakukan inventarisasi dan identifikasi area dan aktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Aparatur Sipil Negara yang rentan terjadi praktek pungutan liar
Anggota Satgas, Kasi Datum Kajari Bima Raka BP.SH.MHLi mengungkapkan, “dalam penanganan kasus Saber Pungli seluruh unsur tim baik kepolisian, kejaksanaan maupun unsur pemerintah daerah harus sejalan dalam menentukan area dan aktivitas “pungli” dan “korupsi”.
“Kegiatan penindakan dan OTT dilakukan sebagai upaya terakhir setelah upaya-upaya pencegahan melalui sosialisasi telah dilakukan”. Urainya.
Untuk itu pada bulan September 2019 mendatang, Tim Saber pungli Kabupaten Bima akan melaksanakan Sosialisasi kepada 191 kepala desa dan 18 camat lingkup pemerintah Kabupaten Bima dan para Kepala Perangkat Daerah. Kegiatan yang sama akan ditujukan kepada para pejabat eselon III lingkup Pemkab Bima pada bulan Oktober 2019.
(//tkpd)

Bimantika.net
Kamis (8/8/2019) mapolres Bima Kota Di guncang Aksi Sejumlah Elemen Muda yang tergabung menyuarakan aspirasi mereka. Elemen muda ini menuntut Pihak Polres Bima Kota menuntaskan Persoalan dugaan penganiayaan aktivis oleh sejumlah orang denkat Bupati Bima beberapa waktu yang lalu yang terjadi saat aksi mahasiswa di Kecamatan Wera. Pantauan langsung Wartawan Bimantika.net Yaumul Ma’ruf bahwa mereka melakukan orasi silih berganti meuntut kapolres Bima kota Segera memproses kasus dugaan penganiayaan yamg dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. “Kami datang untuk memberikan pernyataan sikap bahwa teman kami yang diduga kuat dianiaya oleh sejumlah orang saat demo di wera segera di tangkap” ujar Pendemo.
Koordinator Aksi, Asmudyanto menyebutkan bahwa kehadirannya di Mapolres Bima kota semata mata untuk menindaklanjuti dugaan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh sejumlah orang di kecamatan wera. “Kami tuntut yang melakukan dugaan aniaya Aktivis dan mahasiswa di kecamatan wera segera di tangkap dan di adili” ujarnya.
Sementara pihak penyidik Polres Bima kota menyebut kasus tersebut akan terus mereka selidiki dan memanggil para saksi saksi. “Kami akan terus lakukan pemerikasaan terhadap sejumlah saksi saksi” demikian ungkap penyidik polresta Bima Kota. (Yaumul Ma’ruf)

Bimantika.net
Dengan berseliwerangnya informasi dugaan penganiayaan para pendemo di wera beberapa waktu lalu yang dalam desas desus ada keterlibatan beberapa oknum dekat Bupati Bima, kini salah seorang Politisi Muda Ibnu Hajar, SH membantah kalau dirinya terlibat dalam dugaan kasus tersebut. Dirinya mengharapkan kepada semua pihak agar senantiasa menahan diri masing-masing untuk tidak berspekulasi dengan informasi yang tidak jelas fakta dan kenyataannya.
“Saya tidak pernah terlibat dalam dugaan penganiayaan itu, justru keberadaan saya menelerai saja biar tidak terjadi hal hal yang tidak di inginkan” demikian ujar Ibnu saat menelpon redaksi Bimantika.net selasa (6/8/2019).
Dalam percapakan lewat seluler tersebut, Ibnu mengklarifikasi bahwa dirinya memang saat ke undangan akad nikah dari Desa Tawali menuju Wora semobil dengan Iping. Sepulang dari akad nikah tersebut ditengah jalan ada sejumlah mahasiswa yang lakukan aksi penolakan dan penghadangan bupati bima. Spontan saja saudara Iping turun ke mobil lalu mengambil megaphone para pendemo. “Disaat itulah saya turun menelerainya karena tidak ada satu orangpun yang menelerai aksi iping yang mengambil megaphone mahasiswa” demikian urainya.
Lanjut Ibnu, bahwa sesungguhnya pada saat itu tidak ada yang berlebihan yang dilakukan oleh iping cuman mengambil megaphone dengan kalimat kalimat saja, disitu pulalah saya mendekati pendemo dan mengajak pendemo untuk tidak berhadap hadapan. “Itu jelas saya lakukan peneleraian saja agar tidak timbul pertengkaran pada saat itu, bahkan mahasiswa yang demo itu saya ajak baik baik untuk tidak saling berhadapan” demikian ujarnya. (Tim)

Bimantika.net
Ketua LMND Cabang Bima, Rianto pada hari selasa (6/8/2019) mendatangi kantor Redaksi Bimantika.net. kedatangan Ketua LMND ini menyampaiakan pernyataan sikap resmi LMND bahwasannya tidak menerima perlakuan oknum ASN yg bertugas di sat pol pp kabupaten bima yang diduga kuta melakukan aksi premanisme terhadap sejumlah aktivis di wera. Dalam press releasenya Dimas sapaan akrab Ketua LMND ini menyatakan bahwa sesungguhnya hak hak para aktivis menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak azasi atas nama warga di era refirmasi ini. “Undang undang sudah mengatur tetang menyampaikan pendapat di muka umum, lalu oknum ASN mencoba untuk membungkam semua itu dengan aksi liarnya di luar ketentuan” demikian ujar Dimas.

Masih menurutnya, atas dugaan tindakan pengancaman dan percobaan penganiayaan oleh sejumlah oknum tersebut maka LMND pada hari Kamis mendatang akan lakukan aksi solidaritas.
“Kami akan lakukan aksi solidaritas pada rekan kami sebagai korban keganasan oknum yang tidak bertanggung jawab” ungkapnya.
Dimas pun meminta kepada pihak Kapolresta Bima Kota agar senantiasa menyelesaikan proses hukum ini secara adil dan bermartabat sehingga tidak akan pernah terjadi lagi aksi serupa.
“Segera Kapolres seret beberapa oknum pelaku, agar keadilan bisa di wujudkan” ungkao Dimas.
Rencana aksi Solidaritas pada hari kamis merupakan aksi damai sehingga dirinya menjamin akan kondisifitas. “Kami lakukan aksi solidaritas itu dalam bentuk damai” ujarnya. (//tim)

Bimantika.net
Sejumlah aktivis dari berbagai elemen mahasiswa dan pemuda kini merapatkan barisan dalam rangka pengawalan kasus dugaan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam aksi premanismenya saat mahasiswa menyampaikan aspirasi di Kecamatan wera beberap hari lalu.
Pada hari selasa (6/8/2019) para aktivis melakukan koordinasi untuk melakukan pressure terhadap dugaan kasus yang melibatkan Sekretaris Pol PP Kabupatren Bima dan rekan-rekannta. “Kami tidak akan tinggal diam selama proses ini berlangsung, dan kami siap mengawalnya hingga tuntas” ujar salah satu aktivis Delian Lubis dan salah seorang aktivis lainnya yang diduga kuat sebagai korban kebringasan oknum ASN dan kawan kawan nya tersebut.
Lubis mengaku bahwa aksi prenanisme ala bar bar adalah bentuk kedzoliman nyata yang di rasakan oleh kaum muda pro demokrasi yang seharusnya sudah tidak perlu lagi terjadi di era saat ini.
“Era premanisme ala bar bar itu cara lama yang tidak produktif” ujarnya.
Masih menurut Lubis bahwa para aktor aktor dibelakang aksi premanisme harus menjadi atensi khusus pihak kepolisian sehingga tidak ada lagi tindakan liar secara brutal. Dirinya berharap agar Pihak Kepolisian dengan cermat melakukan proses hukum atas apa yang terjadi saat ini. Karena sesungguhnya aksi premanisme itu adalah kebiadsban nyata yang tidak boleh dibiarkan. “Tindakan premanisme apapun bentuknya adalah kebiadaban nyata yang kami lawan sampai kapanpun” Demikian Tegas Lubis.
Masih menurut Delian Lubis,
Bahwa sesungguhnya aktivis adalah tuganya untuk mengawal jalannya demokrasi pada bangsa dan negara ini.
“aktivis adalah mitra kritis pemerintah, tidak boleh kemudian orang-orang yg merasa diri dekat dengan kekuasaan bersikap anarkis yang merusak nilai nilai kesatuan dan persatuan” harapnya. (//tim)