Oleh : DR. Ikhwan HZ, SE, MM, M.Si
Bima Bimantika,-Beberapa tulisan saya membeda ketercapaian pembangunan di bima berdasarkan visi Bima Ramah tidak berhasil di jalankan dengan efektif hanya menjadi Jargon yang tidak mampu dibuktikan selama 4,5 tahun.
Arti Kepemimpinan visioner adalah kemampuan melihat kedepan bagaimana seharusnya potensi SDA dan SDM bima itu dikelola melampaui cara penglihatan orang lain, lalu dibuatkan program unggulan untuk menjalankan visi itu secara terukur. Kalau benar IDP: D leader yang visioner maka akan terjadi perubaha wajah bima yang lebih RAMAH. Misalanya apa yang dilakukan oleh Almarhum Noor Latif menata dan membangun kawasan lawata dan amahami dan mengembangkan sekllah unggulan, menata wajahkota supaya nyaman dan aman adalah salah satu contoh yang berhasil.
Kegagalan kepemimpinan IDP: D karena bukan tipe kepemimpinanm
ideal yang dibutuhkan bima saat ini, hanya kebetulan pada saat itu masyarakat masih terobsesi dengan kharisma keturunan raja Bima yang direpresentasikan oleh Almarhum Fery Zulkarnain.
Untuk membangun Bima kedepan supaya bisa sejajar dengan Kabupaten lain di NTB diperlukan Visioner Leader ( Kepemimpinan yang memiliki visi perubahan). Apa kah IDP: D memenuhi kriteria ini saya akan ajukan alasan sebagai berikut:
1). IDP; D gagal mengidentifikasi apa problem utama yang dibutuhkan masyarakat bima saat ini? Program yang digagas melalui Bima Ramah gagal dieksekusi dengan baik karena kemampuan memahami apa problem pokok masyarakat dan solusi yang ditawarkan tidak sesuai.
1). IDP : D tidak memiliki fokus pada pengelolaan potensi Daerah yang menghasilkan benefit tinggi untuk pertumbuhan ekonomi daerah. Tidak ada produk unggulan yang dikelola dan kembangkan yang menopang peningkatan PAD. Saya belum melihat IDP : D memberikan arahan kepada desa agar memiliki produk unggulan ( one village on product) atau 1 Kecamatan 1 produk unggulan.
3). IDP: D bukan tipe kepemimpinan yang mau ambil risiko hanya senang bermain aman mengelola dana APBD dan Dana Transfer dari pusat, tidak ada keberanian inovasi menggali dan meperluas sumber penerimaan yang menopang penerimaan Daerah.
4). IDP: D tidak mampu mengarahkan dinas- dinas agar membuat terobosan baru dalam menciptakan program unggulan yang memberikan nilai tambah pada kinerja pemerintahan daerah secara keseluruhan. Dinas hanya mampu mengelola anggaran tapi tidak mampu mencari sumber penerimaan baru.
5). IDP : D gagal merubah mindset birokrat di bima untuk berubah cara mengelola pemerintahan dari pemerintahan birokratis statis kepada pemerintahan berorientasi wirausaha. Kita lihat hanya 1 atau 2 BUMD yang ada dan itupun tidak menghasilkan pemasukan yang signifikan untuk kas daerah karena SDM yang mengelola tidak paham bisnis. Padahal potensi Air saja bisa dijual oleh pemda dan buatkan BUMD nya, kenapa hanya dimonopoli swasta dan akibatnya merusak ekosistem dan sumberdaya air yang ada di mada pangga.
6). IDP: D gagal bekerja dengan keterbukaan. Gagal menterjemahkan bahwa pemerintahan yang baik harus terbuka atau transparan. Indikatornya e- goverment, e- proqiurement, e- tender, e- budget, e- service, harus dipahami saat ini disebut era open goverment. Semua sistem IT ini akan mendukung sistem pemerintahan yang efektif, efisien dan transparan
Kesimpulan saya berdasarkan studi perbandingan dengan beberapa kepala daerah yang berhasil di indonesia diperlukan seorang leader yang visioner untuk memipin daerah, kita lihat seperti Bupati Banyuwangi Azwar anas, bupati kulon progo Hasto wardoyo, bupati dompu Bambang M yasin, Irsyad Yusuf bupati Pasuruan mereka ini seorang leader visioner yang menciptakan terobosan baru untuk memajukan daerahnya.
Memang ada hubungan antara pengalaman, pendidikan dan skild bisnis untuk seorang kepala daerah sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan dan ketiga Indikator ini TIDAK Ada pada IDP ; D
*) Penulis Adalah Dosen Fakuktas Ekonomi dan Bisnis Univ. Gunadarma dan Wakil Ketua Rektor Univ. Attahariyah Jakarta.