HE Beri Apresiasi Pada Gubernur NTB atas Pelayan Publiknya

Bima Bimantika
Tokoh Muda Penuh Talenta, asal Desa Dena Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, yang kini sukses menjadi Direktur PT. Bukit Berlian Sambava (BBS Grup), Herman Effendy, S. Sos pada Bimantika.net sangat mengapresiasi pada pemerintah Propinsi NTB yang dikendalikan oleh Gubernur NTB, DR. Zoelkiflimansyah, M.Sc. pasalnya Gubernur mampu meraih sebuah pengharagaan di bidang pelayanan publik.
“Saya bangga dan menaruh rasa Hormat yang mendalam pada Pak Doktor Zul dalam melakukan pelayanan publik di NTB sehingga sangat wajarlah mendapatkan apresiasi dari pihal manapun” ujar Herman.
Lanjutnya bahwa sesungguhnya pelayanan publik itu adalah sebuah kata kunci dalam pemerintahan. “Apabila baik pelayanan publiknya maka kebaikan akan menetes hingga ke akar masyatakat arus bawah” ujarnya.
Dirinya memberi ucapan Selamat kepada Pemprov NTB yang telah meraih IAA (Indonesia’s Attractiveness Award) GOLD pada sektor Pelayanan Publik yang diterima langsung oleh Bang Zul Zulkieflimansyah (Gubernur NTB) hari ini Rabu (24/7/2019 di Jakarta.

Penghargaan ini diberikan kepada daerah dengan daya tarik di bidang investasi, infrastruktur, pariwisata dan pelayanan publik yang diberikan oleh Tempo Media Group dan bekerjasama dengan Frontier Consulting Group. (Yaumul Ma’ruf)

Geliat Mahasiswa KKN UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta

Dompu Bimantika,-
Mahasiswa adalah generasi Pembaharu yang siap melanjutkan estafet pembanguan di negeri ini. Sehingga peranan mahasiswa sangat strategi dalam menentukan arah masa depan bangsa yang lebih baik demikian ungkap tokoh pendidikan Kilo Dompu A. Muluk pada Bimantika.net disela-sela kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta. Kegiatannya dalam rangka rapat kerja Kepanitiaan 17 Agustus di kecamatan Kilo, Jadi mahasiswa dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sedang melakukan agenda KKN (Kuliah Kerja Nyata) sejak 15 Juli hingga 26 Agustus mendatang. Program kerja unggulan pada KKN ini adalah pengolahan jagung di Desa Malaju. (Yaumul Ma’ruf)

Opini : Pelaporan akun FB BM & Polemik Usulan Yandi Ketua DPRD

Oleh : A. Kadir, S. Sos, M. Si

Bima Bimantika,-
Sehari sebelum DPD Golkar memutuskan 3 nama melalui pleno untuk diusulkan ke DPP golkar, Bupati Bima yang juga ketua DPD golkar melaporkan akun media sosial Bima Mawardin ke Polda NTB. Pelaporan Bupati Bima Indah Damayanti Putri atas akun media sosial Bima Mawardin yang dinilai melakukan penghinaan pada Bupati & putranya yang juga putra mahkoda seketika tenggelam isunya diruang publik karena ada pergeseran isu polemik publik tentang pro & kontra potensi saudara Yandi sebagai ketua DPRD Kabupaten Bima.

Sebuah media oneline Visioner menyiarkan bahwa Yandi dipilih secara aklamasi dalam rapat pleno DPP Golkar di Hotel Mutmainnah dua hari lalu. Sontak pemberitaan itu memancing reaksi publik termasuk internal pengurus DPD golkar. Reaksi pengurus Golkar membantah siaran berita media oneline visioner yang dinilai kurang cermat dan hati-hati padahal mekanisme partai Golkar bahwa penentuan siapa Ketua DPRD diputuskan oleh DPP Golkar dan DPD Golkar hanya mengusulkan 3 nama melalui forum rapat pleno internal DPD Golkar.

Kasus hukum yang bakal menjerat Bima Mawardin dengan dugaan sangkaan pasal penghinaan sebagaimana yang tertera dalam norma UU IT yang dilaporkan Bupati Bima ke Polda NTB dan peristiwa politik perebutan kursi Ketua DPRD oleh kader-kader terbaik Golkar menarik untuk saya cermati dan analisis . Bima Mawardin hanyalah seorang warga masyarakat yang berprofesi sebagai wartawan media oneline yang punya kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat secara bebas dan merdeka diruang publik.

Penggunaan hak secara bebas dan merdeka oleh warga negara sebagaimana yang disampaikan oleh Bima Mawardin adalah konstitusional. Konstitusionalitas hak warga negara tidaklah juga menghapus hak warga negara yang lain untuk melakukan keberatan secara hukum sebagaimana kasus pelaporan yang dilakukan oleh Bupati.

Tindakan Bupati melaporkan Bupati Mawardin secara politik tidaklah menguntungkan Kepala Daerah dan sikap Bima Mawardin tidaklah mendatangkan manfaatkan bagi Bima Mawardin secara langsung. Implikasinya, menguntungkan aparat penegak hukum dalam arti luas dan menyita habis-habisan energi Kepala daerah berseteru dengan warganya sendiri.

Saat yang sama memberi angin segar bagi meluaskan sentimen masyarakat yang kontra dengan kebijakan Bupati sedari awal dengan memanipulasi pelaporan Bima Mawardin untuk mengesploitasi alam bawah sadar mayoritas masyarakat Bima yang masih terkurung dalam lilitan ketidaktercerahan mental maupun pikiran.

Hal itu potensial bersambut gayuh dengan sentimen anti Yanti oleh sebagian publik berkenaan dengan potensi penolakan publik atas niatan partai Golkar mengusung Yanti sebagai ketua DPRD Kabupaten Bima periode Tahun 2020-2025. Bila Kepala Daerah tidak cermat menyikapi pelaporan akun media sosial Bima Mawardin dan posisi Yandi yang diusung sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bima, maka bisa dinilai melahirkan preseden buruk bagi citra dan kewibawaan Bupati sebagai Kepala Daerah maupun Kepala Pemerintahan.

Dalam kasus pelaporan akun media sosial Bima Mawardin maupun potensi Yandi diputuskan sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bima memang sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme internal partai Golkar dan kedudukan Bupati Bima sebagai Kepala Daerah.

Betapapun saya menginisiasi permintaan agar kasus pelaporan akun media sosial Bima Mawardin dapat dicabut kembali seraya menyelesaikan secara kekeluargaan yang beradab dan bermartabat. Sekian.

Warga Parado Minta IDP Jangan Abaikan Parado

Bima Bimantika,-
Pembangunan disegala sektor sangat dibutuhkan oleh masyarakat kekinian, mulai dari sektor pertanian, kesehatan, pendidikan, budaya, sosial, keagamaan, sarana dan prasarana serta sektor lainnya.
Harapan masyarakat kabupaten bima tidak berbanding lurus dengan APBD Kabupaten Bima yang menembus angka 2 Triliunan, karena masyarakat belum merasakan arti sebuah pembangunan seutuhnya. Salah seorang Warga Desa Parado Rato Kecamatan Parado, Sri Rahmawati saat di konfirmasi Bimantika.net menyebutkan bahwa agar Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE (IDP, red) membangun Kecamatan Parado sehingga tidak tertinggal dan tidak kumuh seperti saat ini.
Dirinya menyebutkan bahwa sesungguhnya Bupati Bima sejak dilantik sampai dengan saat ini sama sekali tidak memperhatikan Kecamatan Parado dengan baik. Buktinya, jalan jalan desa di kecamatan parado 85 porsen rusak parah. “Jalan raya depan rumah saya saja kalau musim hujan tergenang air karna berlubang dan tidak teraspal, oleh karena itu sebagai warga masyatakat Parado kami butuh pembangunan itu, kami butuh sentuhan pemerintahan, kami butuh perhatian pemerintah” Demikian ujarnya sembari mengakhiri pembicaraan agar IDP tidak mengabaikan Parado. (//arif)

Komisi ll Sorot Bupati IDP Soal Buruknya Pelayanan Publik

Bima Bimantika,-
Anggota Komisi ll DPRD Kabupaten Bima, Edy Muhlis S. Sos kembali sorot Pemerintahan Kabupaten Bima dibawah kendali Bupati Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE (IDP, red).Pada Bimantika.net, politisi Partai Nasdem ini Menyatakan bahwa IDP tidak mampu merapikan cara kerja SKPD SKPD nya sehingga banyak program pro rakyat yang salah sasaran. Sebut saja program traktor di dinas Pertanian itu terbengkalai dan bahkan Edy Muhlis menduga banyak konspirasi terselubung antara kelompok tani fiktf dengan pola menerima bantuan dari dinas pertanian namun kelompok taninya tidak ada. “Ini ketidak beresan sekaligus perlu dilakukan evaluasi oleh IDP agar kedepan tidak lagi terjadi persoalan yang merugikan masyarakat bawah” Demikian Ujarnya.
Edy Muhlis berharap agar IDP lebih fokus lagi dalam menata pemerintahannya sehingga rakyat bisa menikmati hasil pemerintahan secara nyata. “Kami berharap agar IDP lebih fokus memajaukan kesejahteraan rakyat jangan fokus memajukan kesejahteraan kelompok tertentu” Demikian saran Edy Muhlis.
Masih menurut Politisi Asal Kecamatan Langgudu ini bahwa menurutnnya akreditasi Rumah sakit dari type V ke type D adalah sebuah bentuk ketidakmanpuan IDP melakukan restirasi di bidang pelayanan kesehatan. “Harusnya IDP merasa malu karena pelayanan publiknya sangat tidak efektif dan segera rombak itu management RSUD Bima agar RSUD bima bisa kembali pada posisi pelayanan yang prima” Demikian Ujar Edy. (//arif)

Dosen STISIP nilai IDP Tidak Punya Konsepsi Pembangunan

Bima Bimantika,-
Pemerintahan Kabupaten Bima dibawah kendali Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE (IDP, red) dinilai oleh beberapa Dosen muda di Bima tidak memiliki arah dan haluan serta konsespsi pembangunan yang jelas selama dilantik menjadi bupati bima hingga saat ini mau berakhir masa jabatannya.
Salah seorang dosen Muda STISIP Mbojo Bima, Tasrif, S. Sos, M. Ikom, pada Bimantika.net menyebutkan bahwa IDP sebenarnya tidak punya konsespsi pembangunan yang mengarah pada meningkatkan kesejahteraan rakyat terbukti masih banyaknya keluh kesah rakyat petani petani garam dan sejumlah masyarakat. “Di bidang pertanian saja terjadi kegaduhan yang berkepanjangan mulai dari urusan bibit bawang merah hingga urusan pengadaan bibit jagung dan lainnya yang tidak memenuhi standar” Demikian ungkap Tasrif.
Dosen Muda asal Kecamatan Langgudu ini pun menyampaikan contoh kongkrit lainyya menurunnya akreditasi Rumah sakit umum daerah dari type x ke type d semata-mata tidak efektif dan efisiensinya pelayanan publik sehingga dibidang kesehatan terjadi sebuah degradasi nilai salam hal pelayanan publik.
Dibidang Infrastruktur lainnya, tidak sedikit prosesi pembangunan yang tidak memenuhi sarat tehnis seperti pembangunan jembagan milyaran wilayah monta yang baru dibangun tidak bisa dimanfaatkan karna konstruksi bangunan yang rapuh. “Ini semua adalah perlu pembenahan supaya bima kedepan jauh lebih baik lagi” demikian ungkapnya.(//arif)

Kades Dena Serahkan Modal Usaha BUMDes

Bimantika,- Selasa (23/7 2019)

Pemerintah Desa Dena Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima menyerahkan dan melakukan prosesi penyerahan anggaran 50 Juta Rupiah untuk modal usaha Bumdes Desa Dena pada Bumdes Karawi Sama.
Anggaran ini tentunya akann menjadi penunjang sekaligus motivasi bagi BUMdes dalam rangka mengembangkan usaha dan ikhtiar sehingga terwujud BUMDes yang mandiri dan bermartabat, Demikian disampaikan oleh Kepala Desa Dena Syamsuddin Har pada Media BimaNtika.net.

Dalam Rangka Penyerahan 50 Juta Dana Bumdes Desa Dena Tersebut di serahkan langsung oleh kepala Desa Dena Syamsuddin Har kepada Ketua Bumdes Desa Dena M. Saleh H. Ahmad S,Pd.

Kepala Desa Dena Syamsuddin Har Saat di wawancarai diruangan kerjannya menjelaskan bahwa anggaran 50 Juta Rupiah yang telah kami serahkan pada hari ini untuk modal usaha Bumdes Desa Dena (Bumdes “Karawi Sama”) anggaran kegiatan yang dikucurkan oleh pemerintah yang bersumber melalui anggaran kegiatan Dana Desa (DD) untuk penyelenggaraan modal usaha program Bumdes ditahun 2019,”Jelasnya.

Saat berlansungnya penyerahan 50 juta Rupiah Dana Bumdes tersebut Syamsuddin Har dirinya selaku kepala desa dena dan pemerintah desa berharap pada Badan Usaha Milik Desa Dena (Bumdes “Karawi Sama”) semoga untuk kedepannya Bumdes bisa lebih meningkat dan lebih meningkat ke arah yang lebih maju. “semoga BUMDes karawi sama kedepannya lebih maju lagi” demikian Harap Kades. (Yadin)

IDP ! RAKYAT KORE SEDANG MEMBUTUHKANMU

Bimantika,-News
Mencetak generasi handal untuk masa depan bangsa dan negara adalah tanggung jawab semua elemen masyarakat, lebih lebih lagi adalah tanggung jawab pemerintahan secara utuh dan menyeluruh. Salah seorang Guru SDN 4 Kore, Nurlaili, S.PdI adalah salah seorang Guru yang mulia hatinya untuk mengabdikan dirinya dan mendedikasikan dirinya dalan rangka ikut mencerdaskan anak bangsa. Salah satu cara yang dilakukan oleh Nurlaili adalab mendirikan “Rumah Baca”.
Saat dikonfirmasi Bimantika.net Nurlaili sangat mngharapkan pada semua pihak agar bisa membantunya dalam hal pengadaan buku buku bacaan buat anak anak khusunya di Kore.
“Saya dengan tulus ikhlas mengharapkan bantuan semua pihak agar bisa membantu kami demi mencetak generasi handal di kemudian hari” ungkapnya.
Sepertinya Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE selaku Bupati bima perlu memperharikan hal ini karna berkaitan dengan urusan majunya dunia pendidikan di daerah Bima tercinta ini. Bupati Bima, IDP sedang disapa oleh warga untuk bagaimana melihat mendengar dan merasakan apa keinginan dari masyarakat yang dipimpinnya.
Menurut Laili, bahwa dirinya saat ini sudah bergabung dengan Pustaka Indonesia Bergerak (PIB) langkah ini semata mata adalah sebuah ikhtiar besar sang Guru SD. (TIM)

Ketua Lembaga Dakwah DPP IMM Bongkar sejumlah ‘Skandal’ Pemkab Bima

Bimantika,-News
Ketua Lembaga Dakwah Dewan Pimpinan Pusat IMM, Furqan Jurdi membeberkan sejumlah skandal keuangan dan beberapa Pekerjaan Infrastruktur yang Amburadul. Menurutnya ini Adalah Bagian Kecil dari Indikasi Korupsi di Kabupaten Bima dan Masih Banyak Lagi potensi korupsi yang merugikan keuangan negara. Dirinya sedang memilah satu per satu datanya.
“Kita tidak boleh lagi teriak-teriak tanpa arah, ini sudah masalah kita bersama”ungkapnya.
Lanjut Furqan,
Dalam catatan BPK atas hasil audit di Kabupaten Bima, dengan catatan temuan setebal 26 halaman. Diantaranya, kekurangan volume pekerjaan rehabilitasi Pasar Bolo senilai Rp 4.221.359,74. Pekerjaan dilaksanakan oleh CV. EP. Hasil pemeriksaan fisik menunjukkan terdapat kekurangan volume pekerjaan pemasangan rolling door, volume yang tertera dalam kontrak sebesar 196,080 m2 dengan harga satuan senilai Rp705.913,00/m2. Sedangkan berdasarkan pemeriksaan fisik oleh BPK, Inspektorat, PPK, Pelaksana dan Pengawas Pekerjaan yang dilaksanaan pada tanggal 4 Maret 2017, volume terpasang sebesar 190,10 m2. BPK merekomendasikan kepada Bupati Bima agar memerintahkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempertanggungjawabkan dengan menagih dan menyetorkan ke kas daerah senilai temuan.

Temuan kedua, keterlambatan 16 pekerjaan belum dikenakan denda senilai Rp 570.124.450,20. Hasil pemeriksaan secara uji petik pada empat SKPD menunjukkan sebanyak 16 pekerjaan mengalami keterlambatan penyelesaian pekerjaan sehingga harus dikenakan denda senilai Rp 570.124.450,20.

Temuan lain, pekerjaan rehabilitasi Pasar Bolo pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dilaksanakan oleh CV. EP senilai Rp1.172.364.136,40. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari kalender. Berdasarkan laporan mingguan kemajuan pekerjaan sampai minggu ke 17 diketahui, realisasi kemajuan pekerjaan sampai dengan 19 Desember 2016 adalah senilai Rp1.058.035.515,59, sehingga pekerjaan yang belum selesai senilai Rp 114.328.620,81.

Temuan lain pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), berupa pekerjaan lanjutan pembangunan pagar kandang yang dikerjakan oleh CV. PLG. Berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan per tanggal 26 Desember 2016, diketahui realisasi kemajuan pekerjaan sampai dengan 26 Desember 2016 adalah senilai Rp 89.511.743,78 (tidak termasuk PPN) sehingga pekerjaan yang belum selesai senilai Rp 46.507.304,12. PPK belum mengenakan denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan selama 28 hari kalender senilai Rp 46.507.304,12.

Temuan di Dinas Kesehatan, pekerjaan peningkatan Puskesmas Woha pada Dinas Kesehatan dilaksanakan oleh CV. SR, senilai Rp2.363.000.000,00. Berdasarkan laporan kemajuan fisik pekerjaan per tanggal 20 Desember 2016. Atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan selama 5 hari kalender, CV SR belum dikenakan denda keterlambatan senilai Rp505.896,82. Dinas Pekerjaan Umum, berupa peningkatan jalan lingkar senilai Rp 30.194.152.000,00. Berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan diketahui realisasi sampai dengan 28 Desember 2016 senilai Rp 25.800.469.095,53, sehingga pekerjaan yang belum selesai senilai Rp1.352.203.074,04.

Temuan juga terjadi pada peningkatan jalan Suni- So Lato, senilai Rp13.010.558.000,00. Namun berdasarkan realisasi kemajuan pekerjaan diketahui per Desember 2016 senilai Rp11.236.391.131,23. Sehingga pekerjaan yang belum selesai senilai Rp 591.389.006,91. PT PAP belum dikenakan denda keterlambatan senilai Rp 32.526.395,38.

Kemudian temuan pada peningkatan Jalan Papa-Nggelu CS, dilaksanakan oleh PT. TM senilai Rp24.133.369.000,00. Realisasi kemajuan pekerjaan sampai dengan 28 Desember 2016 senilai Rp20.847.283.508,09, sehingga pekerjaan yang belum selesai senilai Rp1.092.144.738,09. Atas pekerjaan tersebut telah dilakukan pembayaran senilai Rp21.720.032.100,00. Berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan diketahui realisasi sampai dengan 28 Desember 2016 senilai Rp3.171.780.193,97 sehingga pekerjaan yang belum selesai senilai Rp166.935.799,68
Temuan juga pada proyek rehabilitasi daerah Irigasi Sambu Kecamatan Wawo. Dengan nilai Rp 472.303.000,00. Diketahui bahwa realisasi kemajuan pekerjaan senilai Rp387.718.617,95 sehingga pekerjaan yang belum selesai senilai Rp 41.648.622,30.

Selanjutnya, rehabilitasi daerah Irigasi Woro Desa Woro Kecamatan Madapangga. Pekerjaan Rehabilitasi Daerah Irigasi Woro Desa Woro Kecamatan Madapangga dilaksanakan oleh CV SK senilai Rp 567.738.000,00. Atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan selama 28 hari kalender, CV SK belum dikenakan denda keterlambatan senilai Rp 5.023.347,64.
Pekerjaan peningkatan daerah irigasi Sori Ncanga Desa Parado Kecamatan Parado dilaksanakan oleh CV DT, senilai Rp 584.128.458,16. Pekerjaan yang belum selesai senilai Rp 204.444.960,36.

Masalah terjadi juga pada pengadaan air bersih IKK Ambalawi. Perjanjian kontrak senilai Rp 9.906.530.000,00. Diketahui realisasi kemajuan pekerjaan senilai Rp 8.569.149.033,18, sehingga pekerjaan yang belum selesai senilai Rp 436.787.943,36.
Pengadaan air bersih IKK Wera, oleh PT DPK senilai Rp 4.908.073.000,00. Berdasarkan laporan kemajuan mingguan IV diketahui realisasi kemajuan pekerjaan senilai Rp 3.267.662.075,48 sehingga pekerjaan yang belum selesai senilai Rp 1.194.223.737,97. Atas pekerjaan tersebut telah dilakukan pembayaran senilai Rp 3.288.408.910,00.

Ada juga pengadaan air bersih IKK Woha, dilaksanakan oleh PT. SID, senilai Rp 4.635.021.000,00 . Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 hari kalender . PT. SID belum dikenakan denda keterlambatan minimal senilai Rp 115.637.877,21. (Tim)

“RUMA RENGGE : SAYA AKUI ANAKNYA SEBAGAI SULTAN MUDA DAN ABAIKAN IBUNYA”

Bimantika,-News

salah seorang Tokoh Pemuda Sape Na’E Kabupaten Bima, Amirullah Mengapresiasi atas Kesuksesan Sultan Muda Bima Muhammad Putera Ferryandi, S. Ip selaku Jenateke sekaligus Pemimpin masa depan Bima. “Dae Yandi adalah Sosok sekaligus Asset dou labo dana Mbojo, oleh karena itu saya mengakui bahwa dalam sekujur tubuhnya mengalir darah kepemimpinan Para Sultan Sultan terdahulu, kalau Ibunya IDP (Indah Dhamayanti putri,red) yang saat ini sebagai Bupati Bima saya tidak mengakui kemampuannya untuk memimpin apalagi melanjutkan dua periode” Demikian Ungkap Ruma Rengge sapaan akrab Amirullah.
Lanjutnya bahwa Dae Yandi itu pribadi yang santun dan bersahaja dan alumni Universitas ternama di pulau jawa. “Latar belakan Sultan Muda Bima jelas status intelektualnya mulai SD hingga pendidikan tinggi strata satu di Universitas ternama di Jawa, sehingga tingkat intelektualitasnya sangat teruji, apalagi saat ini dae Yandi melanjutkan study Magister atau S2” Demikian ujarnya.
Bahkan dirinya membuat postingan di akun Facebook pribadinya yang berbunyi
“Sukses buat jenateke ..Dana mbojo perlu sentuhan tangan dingin mu
Kau adalah generasi milenial yang mampu merangkul semua kalangan walaupun usia mu masih belia,
Kau adalah titisan sangaji mbojo yg bisa meraba dan merasa panas nya matahari dingin nya salju seperti yang di rasakan oleh rakyat mbojo kami sangat berharap kembalikan Marwah dan martabat dou labo dana mbojo dengan motto Zangaji “EDERA NDAI SURA DOU MA LABO DANA” insya Allah Rakyat Sejahtera mbojo Aman …
Kalembo ADE IDP SANAWA WA,U RA BAIDA MAKI LALO MU BA LOSA RERO MU RE mari kita dukung dan mbei support wa,u Jenateke …

stopmelanjutkanidp2020# Demikian Ungkap Ruma Rengge Dalam Akun Facebook Pribadinya. (//arif)