Jalan Panjang Menuju Pahlawan Nasional

Sejak bergulirnya Wacana Menjadikan Sultan Muhammad Salahudin Bima menjadi Pahlawan Nasional oleh Kepala Dinas Sosial kabupaten Bima beberapa waktu yang lalu, banyak pihak yang pro kontra. Mulai dari penikmat kopi pinggiran Kota, para aktivis dan akademisi hingga Para pemerhati pun ikut angkat Bicara. Nara sumber Resmi Tabloid Bimantika, Muslihun Yakub yang dimintai komentarnya terkait dengan hal tersebut menyebutkan usulan yang dilakukan oleh Kepala Dinsos Bima itu sifatnya biasa, dan bisa dilakukan oleh siapa saja sepanjang penuhi syarat-syarat awal. Syarat-syarat administrasi itu antara lain:

1. Rekomendasi dari Pemerintah Daerah (Gubernur) dan Surat Pengantar dari Dinas Sosial (secara berjenjang).
2. Riwayat hidup dan perjuangan calon pahlawan: a. Nama, b. Tempat dan tanggal lahir, c. Pendidikan, d. Tempat dan tanggal meninggal, e. Riwayat perjuangan secara kronologis.
3. Biografi calon pahlawan nasional: a. Pendahuluan, b. Latar belakang berdasarkan pokok-pokok aktivitas dan kondisi, c. Pokok-pokok perjuangannya berupa gagasan, ide, dan aksi, d. Dilampiri daftar pustaka, e. Ditulis dalam format karya akademik, f. Hasil penelitian.
4. Seminar usulan calon pahlawan nasional dan makalah-makalahnya, dengan komposisi narasumber: a. Perwakilan Kemensos RI, b. Pakar/sejarawan level nasional, c. Pakar/sejarawan level daerah/provinsi, d. Narasumber yg mengerti dan memahami pengusulan calon pahlawan yg diusulkan.
5. Dokumen-dokumen pendukung: a. Daftar dan bukti tanda kehormatan yg pernah diterima, b. Catatan pandangan/pendapat orang dan tokoh masyarakat tentang calon pahlawan, e. Foto-foto/gambar dokumentasi perjuangan calon pahlawan, f. Foto calon pahlawan berukuran 5R (tiga lembar), g. Telah diabadikan namanya melalui sarana monumental sehingga dikenal masyarakat disertai surat keterangan dan foto dari Pemda.

Jika semua syarat itu telah diterima oleh Kemensos, maka berkas itu akan diseleksi oleh Tim Kemensos Cq. Direktur Kepahlawanan. Jika berkas dianggap memenuhi syarat, maka akan lanjut dibahas di Tim Peneliti Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) yang dibentuk oleh Kemensos.

Selanjutnya lahirlah rekomendasi calon pahlawan yang akan diajukan ke Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Menko Polhukan/Tim)

Setelah digodok di Dewan Gelar, maka selanjutanya diteruskan kepada Presiden. Kalau nama-nama calon pahlawan sudah di tangan presiden, diwilayah ini nuansa politik dan syarat dengan lobi-lobi. Sebab wewenang Presidenlah yang memutuskan siapa yang akan diangkat menjadi Pahlawan Nasional. Begitu alurnya. Diakhir Komentarnya Muslihun Yakub menyatakan kita gak tahu sudah sampai tahap mana Bang Andi Sirajudin selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bima mengkuti tahapan itu. Jangan-jangan masih ditahap dasar sebagainama juga dilakukan oleh Tim beberapa tahun yang lalu. (//arif)

Kipang NTB Desak PT. Bunga Raya Angkat Kaki dari Soromandi

ketua LSM Kipnang NTB, Budiman saat di wawancarai Tabloid Bimantika sabtu (13/7) menyampaikan pernyataan yang begitu keras pada salah satu perusahaan dibidang tambang di Wilayah Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima. Dalbo sapaan akrab Budiman menyatakan sikap dengan tegas untuk menolak kehadiran PT. Bunga Raya di wilayah itu. “Kami akan melakukan upaya apapun untuk mengusir PT Bunga Raya” ujarnya.

Lanjut Dalbo bahwa keberadaa PT. Bunga raya khusus menambang pasir, batu dan kerikil di wilayah Soromandi tentunya akan berdampak buruk pada lingkungan setempat. Rasa khawatirnya sangat tinggi karna keberadaan PT Bunga Raya lama lama bisa dipastikan akan merusak lingkungan terutama lingkungan pertanian. “Sudah ada contoh beberapa tahun lalu Bunga raya punya basecamp di Kecamatan Madapangga, kita lihat sendiri dampaknya sekarang lingkungan sudah rusak parah, ini yang kami khawatirkan jangam sampai Soromandi rusak lingkungannya akibat ulah perusahan tambang” Demikian Ungkapnya.

Politisi Demokrat Pesimis Pada Pansus Tanah

Wakil Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bima, Masdin Idris, S.P saat di konfirmasi Tabloid Bimantika pada hari sabtu (13/7) menyatakan bahwa pansus tanah yang sedang bergulir di DPRD Kabupaten Bima akan berakhir dan berpotensi pada “kompromi politik” sehingga dirinyapun menilai pansus itu tidak akan berjalan secara optimal.

“Pansus itu saya sangat pesimis akan menghasilakan sesuatu yang signifikan untuk kemaslahatan ummat” ujarnya.
Lanjut Masdin yang juga pernah menjadi Anggota DPRD Kabupaten Bima Periode 2014-2019 ini bahwa Berpedoman pada tatib dewan dan UU MD3, Dewan dapat membentuk Pansus bila terkait persoalan yang di pandang penting.

Namun kembali kepada tugas dan kedudukan Dewan yg lebih kepada kedudukan politik sebagai lembaga Legislatif yang diberi tugas Legislasi, Budgetting dan monitoring, serta hak hak lain berupa menyatakan pendapat dan hak memanggil. “Muaranya hanya mampu melahirkan sebuah rekomandasi kepada eksekutif untuk ditindak lanjuti” ungkapnya. Sementara problem yang nampak tersebut terkait tentang penyimpangan Aset daerah, merupakan ke engganan yg lebih di biarkan oleh eksekuitif sendiri. Semestinya tanpa Pansus Dewan, eksekuitif bisa lebih merapikan dan menertibkannya. Namun kembali kepada semangat Good and clean governance justeru tidak nampak dari eksekutif. Maka bertolak dari dalil tersebut, dapat dibuat kita pertanyaan mampukah Pansus dewan mengurai PROBLEM YG MENGGURITA tersebut??
Jawaban Edy Muhlis sebagai pansus Tanah masih perlu pembuktian di endingnya.
Yg dibutuhankan adalah moral force semua pihak. “paling utama sikap Bupati dan jajarannya: tegas Masdin. Untuk merespons suara suara wakil rakyat sebagai sumber data dan informasi yg benar.

“Sekali lagi saya menyatakan Dewan bukanlah lembaga eksekutorial dari setiap kasus dan masalah” Demikian tegas mantan “Singa: Parlemen Kabupaten ini. (//rif)

PEKAN INI DEWAN PANGGIL PENJUAL ASSET DAERAH

Ketua Pansus tanah DPRD Kabupaten Bima, Edy Muchlis, S. Sos ketika ditanya sejauh mana urusan pansus tanah yang saat ini di ketuai oleb dirinya menjawab bahwa dala waktu dekat ini akan dilakukan pemanggilan sejumlah nama nama yang mengelola dan menjual asset pemerintah kabupaten bima yang ada di lokasi Kota Bima. “Insya Allah minggu ini agendanya adalah kita bisa pastikan akan memanggil pihak-pihak yang mengelola dan menjual asset daerah” Demikian ujarnya.

Masih menurut Edy, bahwasannga pemanggilan sejumlah nama itu adalah dalam rangka memintai keterangannya sekaligus mendalami siapa otak mafia sesungguhnya yang telah berani melakukan transaksi jual beli asset daerah. “Kita mau selidiki hingga ditemukan siapa aktor dan pelaku utama dalam penjualan asset daerah ini” Demikian tegasnya.

Ditanya apabila para pihak yang dipanggil mangkir dari pemanggilan pansus, apa tindakan yang dilakukan oleh Pansus ? Dengan tegas Edy menyagakan bahwa apabila para pihak tersebut tidak datang apalagi sengaja tidak mau hadiri memberikan klarifikasi soal asset yang sedang di selidiki oleh pansus, maka pihaknya akan langsung koordinasi dengan pihak Kejaksaan dan Kepolisian.

“Semua proses Akan dijalan Kan sesuai prosedur Dan bila mana mereka tidak indahkan panggilan maka Pansus bisa langsung mengeluarkan tekomendasi untuk dibawa ke institusi hukum” Demikian tegas Edy. (Aby)

DEWAN BELUM BISA MENILAI KINERJA WALIKOTA BIMA

Sejak dilantiknya Walikota dan Wakil Walikota Bima Hasil Pilkada 2018 silam, sejumlah anggota DPRD Kota Bima belum bisa memberikan penilaian atas kinerja Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE. Beragam pandangam disampaikan oleh beberapa Anggota Dewan namun pada prinsipnya mereka belum berani terlalu jauh memberikan penilaian atas kinerja selama ini.

“Sebenarnya tidak ada yang terlalu signifikan yang dilakukan oleh Walikota Bima, mungkin karena umur kepemimpinannya yang masih muda” Demikian ujar salah Seorang anggota DPRD Kota Bima duta partai PKPI, Najamuddin saat di konfirmasi Crew Tabloid Bimantika. Namun pegiat LSM, M. Hadi justru menyatakan bahwa kinerjanya sangat bisa diukur bahwa pemerintah kota bima dibawah Kendali H. Muhammad Lutfi tidak memiliki visi dan misi kedepan yang bisa mewujudkan segala bentuk janji-janji politiknya selama masa kampanye Pilkada.

” kalau kita dari kalangan LSM pemantau Kebijakan Publik sangat bisa mengukurnya berawal dari diduga kuat melanggar PP 53 tentang Rotasi dan Mutasi hingga berujung pada adanya surat Teguran Komisi ASN, itu semua adalah alat ukur kinerja pemerintahan dibawah kendali Lutfi selama lebih kurang satu tahun ini” Demikian ungkap RW sapaan akrab M. Hadi. Dirinya berjanji pada Tabloid Bimantika akan kembali membuka persoalan lain atas hasil investigasinya terkait dengan kinerja apa saja yang dilakukan oleh Walikota yang diduga kuat oleh LSM yang digawanginya ada dugaan kuat melabrak regulasi dan ketentuan perundang-undangan. “Insya Allah nanti saya akan sampaikan hasil Investigasi lanjutannya” Demikian ungkapnya. (Tim)

Herman Effendy Cup Resmi Bubar, Next Agenda Gubernur NTB Cup 2019

12 Juli 2019 Bima Bimantika,- News
Seluruh Pantia Herman Effendy Cup yang sudah bekerja maksimal dalam menyelenggarakan event beberapa waktu yang lalu kini resmi di bubarkan. Acara pembubaran panitia dilakukan di Villa Herman Effendy di bilangan Tambora Bima Nusa Tenggara Barat.


Herman Effendy, S. Sos yang dikonfirmasi menyampaikan rasa syukur dan terimakasihnya pada Allah SWT dan seluruh Crew yang telah mendedikasikan dirinya dalam kepanitiaan beberapa waktu yang lalu.


“Alhamdulillah secara resmi kepanitiaan Herman Efendy Cup (HEC) di bubarkan, dengan berkumpul bersama di Kawinda Toi Tambora ” Demikian ujarnya. Herman Effendy pun tidak lupa mengucapkan terimakasih banyak atas kerja sama yang baik dan support semua panitia selama Turnamen dan di sertai ucapan mhn maap kepada seluruh panitia. “mungkin selama ini ada ungkapan yg tidak berkenan di hati serta banyak nya waktu menyita utk HEC sehingga keluarga nya di kesampingkan, makanya saya mohon maaf yang tiada terhingga” ungkapnya


Lanjut Herman, Kita bersua kembali dalam HEC berikut nya dan kita jemput Gubernur Cup 2019. (Zul)

Relawan PAN siap Bekerja di Arus Bawah

12 juli 2019 Bima Bimantika,- News
Salah seorang Relawan Militansi Partai Amanat Nasional Kabupaten Bima, Taufik saat di wawancarai oleh Crew Tabloid Bimantika menyebutkan bahwa dirinya selalu mengedepankan cara bekerja di arus bawah. Dirinya menyadari bahwa relawan adalah tugas mulia yang tidak memiliki kepentingan langsung pada sebuah institusi. ” saya satu-satunya relawan yang selalu mengawal suara PAN saat pileg kemarin di tingkat KPUD” ujar Taufik.
Ditanya soal Pilkada kabupaten Bima 2020, tentang siapa yang didukung, dengan tegas dirinya menyatakan bahwa sebagai relawan siap mengamankan segala keputusan petinggi petinggi PAN. “Apapun keputusan PAN di pilkada 2020 nanti kami relawan arus bawah selalu siap untuk mengamankan dan mensosialisasikanya sampai di akar rumput” demikian ujarnya.
Masih Menurut Taufik, yang juga sebagai Tim Ahli DPR RI H. Muhammad Syafruddin, ST, bahwa saat ini PAN sedang melakukan survey internal, karena menurutnya hasil survey itu akan menjadi tolak ukur ketokohan dan ke populeran figur yang akan diusung oleh PAN pada saat pilkada nanti.
“Insya Allah setelah ada hasil survey nanti dipastikan akan diumumkan lewat media juga” demikian ungkap Tim Ahli DPR RI PAN H. Muhammad Syafruddin, ST ini.

(//rif)

Dikes Kabupaten Bima Berprestasi Tingkat Pusat


11 Juli 2019 Bima Bimantika,-

Komitmen Pemerintah Kabupaten Bima dengan menerbitkan Perbup.No.15/2018 Ttg KTR (Kawasan Tanpa Rokok) mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat melalui kemenkes RI. Pemerintah Pusat memberikan apresiasi itu pada hari Kamis, 11 Juli 2019 bertempat di Auditorium Siwabessy, Gedung Prof. Sujudi Lantai 2 Kemenkes, Jl. HS.Rasuna Said Blok X-5 Kav 4-9 Jakarta.
Apresiasi tersebut adalah Atas keberhasilan menetapkan kebijakan KTR atau Kawasan Tanpa Asap Rokok yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bima. Dan atas regulasi itu pula, dinas Kesehatan Kabupaten Bima menerima penghargaan Paramesti yang diterima langsung oleh Wakil Bupati Bima, Drs.H.Dahlan H.M.Noer, M. Pd di dampingi langaung Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bima dr.H.Ganis Kristanto Prihadi.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bima dr. H. Ganis melalui staffnya berharap Semoga penghargaan ini semakin meningkatkan kesadaran kita semua untuk ber-PHBS menuju masyarakat Bima yang Sehat. “Semoga penghargaan yang diterima Pihak Dikes bisa bermanfaat di kemudian hari” demikian ujar staf Dinas Kesehatan yang enggan di korankan namanya.
Masih menurutnya bahwa kesuksesan ini tidak terlepas dari terobosan Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE dalam melakukan restorasi di bidang regulasi kesehatan. “Kami bangga pada Bupati Bima Umi Dinda” Demikian ujarnya (Zul)

PAN Siap Lawan Petahana di Pilkada 2020

Pemilihan Langsung Kep ala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bima akan di helat 2020, walau masih setahun lebih tentu persiapan pemanasan politik dari kalangan politisi sudah mulai menempati garis star. Untuk melawan Petahana IDP-Dahlan tentu para petarung Politik sedang merancang strayegy masing-masing dalam rangka berkontestasi. Sebut saja Ketua DPD PAN Kabupaten Bima Muhammad Aminurlah, SE yang dikonfirmasi secara ekslusive di kediamannya menyebutkan bahwa sesungguhnya PAN memiliki Kader stok terbaik untuk bertarung di Pilkada 2020. Maman, sapaan akrab Anggota DPRD Kabupaten Bima tiga periode ini pun menyampaikan bahwa dirinya dengan modal kendaraan politik PAN yang meraih 6 Kursi di Pileg 2019 kemarin siap maju menjadi Calon Bupati Bima.

Masih menurut Maman bahwa PAN memiliki mekanisme tersendiri dalam mengusung Kader terbaiknya.
“Insya Allah PAN punya mekanisme tersendiri dalam proses penjaringan sehingga nanti dipastikan akan dilakukan survey internal yang ketat” ujar Maman.
ini menunjukkan sudah ada mulai ada perlawanan petahana yang selama ini oleh sebagian masyarakat menganggap masih tangguh untuk dikalahkan. “PAN siap dengan Kader Terbaiknya untuk diusung pada Pilkada 2020 nanti” Demikian ujarnya.

Masih menurut Maman, bahwa Incumbent IDP Dahlan akan terkalahkan oleh datangnya figur muda yang visioner sehingga PAN akan mempersiapkan paketan dengan Koalisi Partai lain yang memiliki sarat yang tentunya Muda dan Visioner. “Kami akan lakukan strategi terbaik untuk berkontestasi di Pilkada 2020 nanti”. demikian Ujar Maman.(Tim)

PAN Siap Lawan Petahana di Pilkada 2020


11 Juli 2019 Bima Bimantika,-
Pemilihan Langsung Kep ala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bima akan di helat 2020, walau masih setahun lebih tentu persiapan pemanasan politik dari kalangan politisi sudah mulai menempati garis star. Untuk melawan Petahana IDP-Dahlan tentu para petarung Politik sedang merancang strayegy masing-masing dalam rangka berkontestasi. Sebut saja Ketua DPD PAN Kabupaten Bima Muhammad Aminurlah, SE yang dikonfirmasi secara ekslusive di kediamannya menyebutkan bahwa sesungguhnya PAN memiliki Kader stok terbaik untuk bertarung di Pilkada 2020. Maman, sapaan akrab Anggota DPRD Kabupaten Bima tiga periode ini pun menyampaikan bahwa dirinya dengan modal kendaraan politik PAN yang meraih 6 Kursi di Pileg 2019 kemarin siap maju menjadi Calon Bupati Bima.
Masih menurut Maman bahwa PAN memiliki mekanisme tersendiri dalam mengusung Kader terbaiknya.
“Insya Allah PAN punya mekanisme tersendiri dalam proses penjaringan sehingga nanti dipastikan akan dilakukan survey internal yang ketat” ujar Maman.
ini menunjukkan sudah ada mulai ada perlawanan petahana yang selama ini oleh sebagian masyarakat menganggap masih tangguh untuk dikalahkan. “PAN siap dengan Kader Terbaiknya untuk diusung pada Pilkada 2020 nanti” Demikian ujarnya.
Masih menurut Maman, bahwa Incumbent IDP Dahlan akan terkalahkan oleh datangnya figur muda yang visioner sehingga PAN akan mempersiapkan paketan dengan Koalisi Partai lain yang memiliki sarat yang tentunya Muda dan Visioner. “Kami akan lakukan strategi terbaik untuk berkontestasi di Pilkada 2020 nanti”. demikian Ujar Maman.(Tim)