Author: BimaNtika

Bima Bimantika,-
Salah seorang Dosen Muda asal Desa Ngali Kecamatan Belo Kabupaten Bima, DR. Ikhwan HZ, SE, MM, M.Si angkat bicara soal Bima kekeinian.
Menurutnya Bicara daerah gagal membangun sebenarnya tidak ada yang ada daerah salah urus ( mis manajemen). Kenapa bisa terjadi?karena soal kemapuan managerial Bupati dalam mengelola potensi daerah supaya memiliki Nilai jual tinggi yang memberikan manfaat kepada masyarakat.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gunadarma ini pun berpendapat,
Seperti konsep umum dalam pembangunan Daerah bahwa pertumbuhan ekonomi daerah tergantung faktor akumulasi modal investasi fisik, Angkatan kerja, dan penggunaan Teknologi. Total Investasi yang masuk di Kabupaten Bima 2018 hanya 64,1 Milyar, Kabupaten Dompu 76,7 Milyar, Sumbawa 2 Triliun. kab Bima saja kalah dengan total investasi yang masuk di dompu baik PMA dan PMDN.
Masih menurutnya,
Demikian juga dalam hal penggunaan dan penerapan teknologi minimal apalagi masuk ke Smartcity untuk memberikan pelayanan yang efisien, terukur dan lebih baik dalam tata kelola pemerintahan masih belum jauh.

“Memang tugas pemerintah daerah bukan kebanyakan meunggu bola tapi harus menjemput bola, jadi marketing daerah menawarkan peluang investasi ke Investor, Studi banding, kunjungan ke luar negeri, mengembangkan ekosistem bisnis antar kawasan, melobi pemerintah pusat mendatangkan investasi dan bupati harus serius menyiapkan Roadmap pembangunan kawsan berbasis Komoditi unggulan” Demikian ujar Ikhwan yang juga Sebagai Wakil Rektor Universitas Attahariyah Jakarta ini.
Melalui Phone selulernya, Ikhwan menyatakan
Membangun Bima memang harus dengan Big Push Model melalui rencana dan program akasi dengan investasi skala besar. Hanya masalahnya masyarakat harus didekati dan diberi pemahaman supaya investasi yang masuk sejalan dengan keinginan masyarakat. Misalnya investasi pertambangan bagaimana supaya risiko nya lebih kecil dari benefitnya yang diterima masyarakat.

Kabupaten bima juga bukan kabupaten yang masuk 50 dari 541 kabupaten kota dan 34 Provinsi yang getol melakukan inovasi, yang mengherankan Kabupaten Dompu masuk kabupaten inovasi padahal Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah menjadi motivasi untuk meraihnya.

Memang kendala utama keterbatasan anggaran PEMDA namun, semuanya terpatahkan ketika dalam diri bupati tertanam jiwa Bisnisnya dalam membangun daerah dan mindset yang ditanamkan dalam jajarannya ” Dinas – Dinas harus kreatif memperkaya penerimaan daerah” Jika ini dilakukan maka semua pejabat diukur dari kinerjanya ( Key Performance Indicator).

“Big Push yamg lain adalah soal komitmen mengelola manajemen pemerintahan ” Good Governance” disinilah di uji kompetensi managerial dan integritas bupati. Jauhkan KONGSI dan rente proyek dengan konsep bagi- bagi hasil karena menciptakan defisit untuk kepentingan masyarakat dan disini hanya nilai transaksional yang ada buka nilai guna”tegasnya
lanjut Dosen Muda yg kharismatik ini,
Bangun dan ciptakan kebijakan dan sistem keamanan dan kenyamanan untuk investor dalam bentuk Perda yang memberikan perlindungan kepada mereka ( rama investasi) tapi tidak merugikan masyarakat.

Kami menilai kemampuan inovasi dan mau ambil risiko yang kurang dimiliki, sehingga tidak muncul tanggungjawab utuh untuk menjalankan program berdasarkan lokal Genius daerah dan kami pahami kehadiran Bupati IDP: D kurang bermanfaat buat masyarakat. (Tim)

Oleh : DR. Ikhwan HZ, SE, MM, M.Si

Bima Bimantika,-Beberapa tulisan saya membeda ketercapaian pembangunan di bima berdasarkan visi Bima Ramah tidak berhasil di jalankan dengan efektif hanya menjadi Jargon yang tidak mampu dibuktikan selama 4,5 tahun.

Arti Kepemimpinan visioner adalah kemampuan melihat kedepan bagaimana seharusnya potensi SDA dan SDM bima itu dikelola melampaui cara penglihatan orang lain, lalu dibuatkan program unggulan untuk menjalankan visi itu secara terukur. Kalau benar IDP: D leader yang visioner maka akan terjadi perubaha wajah bima yang lebih RAMAH. Misalanya apa yang dilakukan oleh Almarhum Noor Latif menata dan membangun kawasan lawata dan amahami dan mengembangkan sekllah unggulan, menata wajahkota supaya nyaman dan aman adalah salah satu contoh yang berhasil.

Kegagalan kepemimpinan IDP: D karena bukan tipe kepemimpinanm
ideal yang dibutuhkan bima saat ini, hanya kebetulan pada saat itu masyarakat masih terobsesi dengan kharisma keturunan raja Bima yang direpresentasikan oleh Almarhum Fery Zulkarnain.

Untuk membangun Bima kedepan supaya bisa sejajar dengan Kabupaten lain di NTB diperlukan Visioner Leader ( Kepemimpinan yang memiliki visi perubahan). Apa kah IDP: D memenuhi kriteria ini saya akan ajukan alasan sebagai berikut:

1). IDP; D gagal mengidentifikasi apa problem utama yang dibutuhkan masyarakat bima saat ini? Program yang digagas melalui Bima Ramah gagal dieksekusi dengan baik karena kemampuan memahami apa problem pokok masyarakat dan solusi yang ditawarkan tidak sesuai.

1). IDP : D tidak memiliki fokus pada pengelolaan potensi Daerah yang menghasilkan benefit tinggi untuk pertumbuhan ekonomi daerah. Tidak ada produk unggulan yang dikelola dan kembangkan yang menopang peningkatan PAD. Saya belum melihat IDP : D memberikan arahan kepada desa agar memiliki produk unggulan ( one village on product) atau 1 Kecamatan 1 produk unggulan.

3). IDP: D bukan tipe kepemimpinan yang mau ambil risiko hanya senang bermain aman mengelola dana APBD dan Dana Transfer dari pusat, tidak ada keberanian inovasi menggali dan meperluas sumber penerimaan yang menopang penerimaan Daerah.

4). IDP: D tidak mampu mengarahkan dinas- dinas agar membuat terobosan baru dalam menciptakan program unggulan yang memberikan nilai tambah pada kinerja pemerintahan daerah secara keseluruhan. Dinas hanya mampu mengelola anggaran tapi tidak mampu mencari sumber penerimaan baru.

5). IDP : D gagal merubah mindset birokrat di bima untuk berubah cara mengelola pemerintahan dari pemerintahan birokratis statis kepada pemerintahan berorientasi wirausaha. Kita lihat hanya 1 atau 2 BUMD yang ada dan itupun tidak menghasilkan pemasukan yang signifikan untuk kas daerah karena SDM yang mengelola tidak paham bisnis. Padahal potensi Air saja bisa dijual oleh pemda dan buatkan BUMD nya, kenapa hanya dimonopoli swasta dan akibatnya merusak ekosistem dan sumberdaya air yang ada di mada pangga.

6). IDP: D gagal bekerja dengan keterbukaan. Gagal menterjemahkan bahwa pemerintahan yang baik harus terbuka atau transparan. Indikatornya e- goverment, e- proqiurement, e- tender, e- budget, e- service, harus dipahami saat ini disebut era open goverment. Semua sistem IT ini akan mendukung sistem pemerintahan yang efektif, efisien dan transparan

Kesimpulan saya berdasarkan studi perbandingan dengan beberapa kepala daerah yang berhasil di indonesia diperlukan seorang leader yang visioner untuk memipin daerah, kita lihat seperti Bupati Banyuwangi Azwar anas, bupati kulon progo Hasto wardoyo, bupati dompu Bambang M yasin, Irsyad Yusuf bupati Pasuruan mereka ini seorang leader visioner yang menciptakan terobosan baru untuk memajukan daerahnya.

Memang ada hubungan antara pengalaman, pendidikan dan skild bisnis untuk seorang kepala daerah sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan dan ketiga Indikator ini TIDAK Ada pada IDP ; D
*) Penulis Adalah Dosen Fakuktas Ekonomi dan Bisnis Univ. Gunadarma dan Wakil Ketua Rektor Univ. Attahariyah Jakarta.

Oleh : DR. Ikhwan HS, SE, MM, M. Si *)

Bima Bimantika,-Popularitas figur saja tidak cukup untuk melakukan perubahan besar yang bermanfaat buat masyarakat, Kita memerlukan Figur pemimpin cerdas dengan visi besar dan gerakan besar ( Big Push) Ia memiliki gagasan, perencanaan dan eksekusi yang tepat untuk menghasilkan manfaat dalam skala luas. Politisi Populis tampa ketrampilan memimpin seperti mobil mogok ditengah jalan

Rational Choice salah satu cara melihat untuk / rugi memilih figur yang memimpin Daerah. Pendapat ini ingin melihat figur alternatif terbaik melalui keputusan rasional yang mana figur yang memberikan manfaat buat kemajuan daerah.

Kompeksitas masalah ekonomi di bima tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan figur populis saja karena tidak ada kreativitas yang mendorong kemajuan perekonomian daerah . Figur populis hanya menciptakan keterbelakangan pembangunan daerah seperti : Investasi rendah, produktivitas kerja rendah, Pendapatan daerah rendah, tidak memiliki kemampuan managerial Pengelolaan birokrasi akhirnya menjadi daerah miskin. Kekayaan daerah tidak bisa dikelola menjadi produk unggulan yang bernilai bisnis buat masyarakat dan akhirnya menciptakan suatu Virtuous Circle ( Lingkaran setan).

Beberapa kasus kepala daerah dengan Jebakan populis figur hanya menciptakan biaya ekonomi tinggi ( KKN) dan banyak kegagalan dalam membangun daerah.

Efek dari populisme mengikis tujuan esensial Pilkada yang ingin mencari Figur pemimpin visioner yang mampu membawa perubahan ke arah kemajuan daerah. Akhirnya seperti Analogi Karstev ( 2008) ” Memang ada sepatu berbentuk populis namun tak ada satupun Kaki yang cocok mengenakannya”

Pemimpin hanya mengandalkan populisme dimisalkan seperti bunglon yang bisa berubah – ubah warna kulit menyesuaikan dengan kondisi lingkungannya dan mereka pandai membuat retorika politik untuk meyakinkan masyarakat yang dipoles oleh antek- anteknya.

Model kepemimpinan figur populis tidak menjalankan birokrasi yang dynamis tetapi dengan birokrasi statis bahkan anti konsep perubahan dengan ide- ide kemajuan karena ia simbol kharismatik saja. Seperti sejarah Presiden Peron menunjuk istrinya jadi wakil presiden karena sangat populer kecantikannya sehingga Ia menyatakan ” I’ etat cest moi = Akulah Negara”

Suatu masyarakat memilih pemimpin populis sama dengan gejala sakit kepala ! Jadi kepala tidak berfungsi untuk berfikir secara rasional karena sakit.

Pada konteks inilah perlunya keasadaran untuk memilih mana yang memberikan keuntungan bagi masyarakat. Kecerdasan kita untuk bernalar logis dengan akal sehat ( Rasional Choice).
*) penulis :
Dr. Ikhwan HS SE MM, M.Si ( Dosen Fak Ekonomi dan Bisnis Univ Gunadarma & Wakil Rektor Univ Islam Attahiriyah Jakarta)

Oleh Muslihun Yakub

Bima Bimantika,-

Langkah politik ketua DPD PAN Kabupaten Bima menemui Gubernur NTB yang juga merupakan kader PKS bisa dinilai sebagai upaya Ketua DPD PAN membuat skenario tandingan melawan perluasan laju politik petahana dalam pilkada kabupaten Bima Tahun 2020.

Manuver awal Ketua DPD PAN Kabupaten Bima tersebut berhasil memancing obsesi politik Gubernur NTB yang punya harapan akan pentingnya perubahan yang lebih baik untuk Kabupaten Bima ke depan. Hal dapat dimaknai bahwa Gubernur NTB yang juga kader PKS tidak lagi menginginkan petahana untuk tampil pada periode kedua memimpin Kabupaten Bima sebagaimana dilansir dalam berita oneline Garda Asakota.

Pernyataan diplomatis Gubernur NTB merespon harapan Ketua PAN menggandeng PKS dalam rencana pembentukan skema koalisi tanding melawan petahana memerlukan uji kualifikasi, popularitas dan akseptabilitas melalui survei. Demikian yang tersirat dalam siaran media oneline Garda Asakota terbitan pagi ini, 25 Juli 2019.

Pada aspek lain yang lebih politis dapat dinilai bahwa manuver Ketua DPD PAN menemui Gubernur NTB dalam hubungan dengan Pilkada Kabupaten Bima Tahun 2020 sejatinya menguntungkan PKS. Gubernur NTB adalah simbol politik yang menciutkan nyali dan manuver petahana dibelakang hari manakala Gubernur NTB melalui kerja jejaring politik tingkat lokal berhasil membangun konsolidasi politik tingkat partai yang mengusung keharusan adanya perubahan.

Sekilas, respon Gubernur NTB sebagai sikap politik menghargai lawatan Ketua DPD PAN dapat dinilai positif dan memberikan angin baru bagi publik sudah tidak menginginkan lagi petahana berkuasa dengan berbagai motif dan alasan yang melatarbelakanginya. Namun juga harus diwaspadai oleh aktor-aktor politik maupun para pemerhati politik bahwa pola jebakan yang sedang dirancang oleh lingkaran petahana membahayakan bagi penantang petahana.(tim)