Author: BimaNtika

Bimantika.net

Pemerintah Kabupaten Bima melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Bima terus mendorong sinergi para pemangku kepentingan khususnya di tingkat desa dan kecamatan untuk mengambil peran yang lebih besar dalam pencegahan dan penanganan balita kekurangan gizi kronis (stunting) yang menjadi fokus nasional di Kabupaten Bima.

    Kepala Seksi Gizi Bidang Kesga Dikes Kabupaten Bima Melaksanakan Musyawarah Masyarakat (rembug)  Desa untuk mencegah dan mengatasi anak gagal tumbuh (stunting) di Desa Waro Kecamatan Monta dan Desa Penapali Kecamatan Woha pada Bulan Juli 2019.       

   Musyawarah desa membahas  strategi kabupaten Bima dalam percepatan penurunan stunting di desa dan aksi konvergensi stunting tahun 2019-2020 yang dipaparkan Kasi Gizi Tita Masithah, M.Si dan  Persatuan Ahli Gizi (Persagi) Bima Adi Fahrudin SST Gz.

Tita Senin (19/8) melaksanakan Musyawarah Masyarakat Desa untuk mencegah dan mengatasi anak stunting di Desa Waro Kecamatan Monta dan Desa Penapali Kecanatan Woha pada Bulan Juli 2019.

    Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) yang berlangsung akhir Bulan Juli 2019 di Desa Waro kecamatan Monta  dan Penapali Kecamatan Woha lalu telah menyepakati sejumlah poin penting pemanfaatan dana desa untuk mencegah stunting pada balita  di Kabupaten Bima. Kegiatan yang sama juga akan berlangsung akhir Agustus mendatang di desa Kalampa dan Tente Kecamatan Woha. 

           “Pemilihan lokasi tesebut didasarkan pertimbangan bahwa pada ketiga desa Penapali, desa Kalampa dan Tente Kecamatan Woha  merupakan desa lokus penanganan stunting tahun 2020”. Ungkap Tita.  

MMD juga menyepakati penyediaan air bersih dan sanitasi, pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita gizi kurang. Disamping pelatihan serta pemantauan perkembangan kesehatan dan ibu menyusui.

  Rapat juga membahas alokasi bantuan Posyandu untuk mendukung kegiatan pemerintah dalam penanganan ibu hamil dan menyusui, pengembangan apotek hidup desa dan produk hortikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil dan ibu menyusui.

   Di samping poin-poin tersebut di atas, upaya pencegahan stunting ini menyepakati perlunya pengembangan ketahanan pangan desa, pembangunan Posyandu permanen minimal 1 Posyandu di masing-masing desa serta penyediaan insentif bulanan bagi kader.

Pemberian makanan tambahan dan penyuluhan di Posyandu, bantuan jamban keluarga, pemenuhan sarana dan prasarana Poskesdes, penyediaan ambulans desa dan penyediaan garam beryodium menjadi titik berat pertemuan tersebut”. Jelas Tita.
( //TkPD)

Bimantika.net

Almarhum H. M. Tahir Fattah ayah kandung dari Atfah, S. PdI adalah seorang tokoh pemerintahan Desa era 70-an yang menginjakkan kakinya di Istana Negara kala itu atas Undangan Resmi Presiden Republik Indonesia Soeharto. Jarang jarang aparat Kades ke Istana Negara kalau bukan karena sebuah prestasi gemilang yang diaraihnya kala itu.
ATFAH H. M. TAHIR S.Pdi, kini mengikuti jejak langkah sang ayahnya yang berprestasi itu. Kini Atfah
Mengabdi sebagai relawan sosial sebagai kaki tangan kementrian sosial Republik Indonesia yang disebut tenaga kesejahteraan sosial kecematan(TKSK)ditugaskan menginisiotor, menghubungkan, mendampingi berbagai macam program yang digelontorkan oleh pemerintah baik bersumber dari APBN, APBD propinsi, APBD kabupaten bima dibidang pembangunan kesejahteraan sosial masyarakat desa wilayah kerja dikecamatan madapangga kabupaten bima beragam macam program yg bisa menuntaskan kemiskinan diataranya. 26 aitem penyandang masalah kesejahteraan sosial(pmks) mulai bertugas sebagai pekerja sosial tahun 2011- sampai sekarang.. Mendampingi program kelompok usaha(kube), rumah tidak layak huni(rutilahu) beras kesejahteraan(rastra),memantau program pkh, perlindungan sosial baik bencana alam, gempa bumi, bencana kebakaran, konflik sosial, anak terlantar, jompo, lansia, cacat disbilitas, dan lain lain… Ini merupakan kepercayaan pemerintah memastikan penerima manfaat program berdasarkan nama, alamat dan foto fisik obyek sasaran program ini semua adalah kerjasama pemerintah lintas sektor baik lintas kementrian maupun lintas sektor dinas yg berkaitan. Dan sesuai kemapuan anggaran yg disediakan oleh pemerintah..

Maka dari pada itu di mohon kepada seluruh Elemen masyarakat Desa Rade yang mengharapkan perubahan, mengharapkan pembangunan desa, dimohon untuk memberikan do’a serta dukungan penuh buat sosok figur pemimpin yg berkemampuan membawa desa kedepannya lebih maju dqn lebih baik, memilih pemimpin yg memiliki jiwa kepemimpinan yang berkemampuan dalam hal sosial dan pembangunan, pemimpin yang memiliki kriteria kepemipinan yg Inovatif dan progresif dalam hal ini adalah transparansi dlm melaksanakan Pembangunan Desa dengan melibatkan partisipasi tokoh toKoh dan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan kerja proyek.
Dari Rakyat, Oleh rakyat, Untuk Rakyat.(tim)

Bimantika.net

Wakil Bupati Bima Drs. H. Dahlan M. Nur, M.Pd di Pilkada 2015 tidak terlalu dikenal luas oleh Masyarakat, beliau adalah sosok yang bertugas sebagai
Aparatur Sipil Negara (ASN,red).
Babe Sapaan akrabnya di tahun 2015 silan Balik kampung dan ikut Pilkada berpasangan dengan Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE (IDP,red). Dewi Fortuna pun berpihak pada dirinya bersama IDP Dahlan meraih Suara Terbanyak di Pilkada kala itu. Ya itulah rezeki anak desa yang tidak diperkirakan sebelumnya.
Mengarungi hidup dgn sang isteri yang sabar layaknya perempuan Desa yang terjaga. Isteri mengabdi sebagai guru.
Menjabat sebagai Wakil Bupati 2015-2020 menjadikan sosok Babe tetap seperti sosok semula yang selalu luwes sama siapapun. Kesederhanaan dalam tutur kata pun menjadikan Babe terkesan di mata masyarakat kabupaten bima.

Kini di penghujung 2019, ada banyak desakan untuk dirinya agar maju sebagai Calon Bupati Bima 2020-2025. Sebagai Wakil Bupati yang taat azas, dirinya pada Bimantika.net selalu katakan bahwa dirinya akan menyelesaika tugas tugasnya sebagai Wakil Bupati sebagaimana yang diatur oleh Undang-undang. Sama sekali tidak ada isyarat untuk pisah sama IDP. Ditanya soal Apakah Babe Ingin Maju Sebagai Calon Bupati ? Dengan senyuman khasnya Babe katakan bahwa kita jalani dulu apa yang menjadi kewajiban kita menyelesaikan tugas tugas kenegaraan sebagai Wakil Bupati. Lagi lagi Babe tidak respon atas keinginan sebagian masyarakat Kabupaten Bima.
Saat ditemui dikediaman Dinasnya, Babe pun tidak terlalu memberikan gambaran maupu gestur untuk maju merebut EA 1, namun bahasa tubuh Babe sepertinya “masih mesra” sama IDP.
BABE akhir akhir ini lebih eksplore dirinya ditengah tengah masyarakat, namun jarang juga terekspose lewat pemberitaan khususnya di bagian Humas Pemkab Bima. Bahkan media Cetak dan online pun jarang memberitakan kemesraan Babe dengan rakyat.
(//tim/ym)

Bimantika.net
Angota Komisi ll DPRD Kabupaten Bima, Edy Muhlis, S. Sos pada hari minggu (18/8/2019) pada wartawan Bimantika.net membeberkan bahwa
pajak penerangan jalan (ppj) sepuluh Porsen yang ditarik Pemda Secara on line dari pelanggan atas kerja sama dengan Persero PT. PLN Cabang Bima di duga kuat sebagai lumbung korupsi. Kuat dugaan itu karena sampai detik ini Pemkab Bima enggan memberikan ke komisi ll nota kesepahaman atau memorandum of Understanding (MoU,red) yang sudah dua kali ditandatangani oleh Pemkab Bima dan PT. PLN Cabang Bima.
“Kerja sama tersebut Diperkuat dengan MoU Kedua Antara PLN cabang Bima Dan pemkab namun Hingga hari ini saya atas Nama pimpinan komisi dua mendesak Pemda agar menyerahkan dokumen MOU Nya tidak juga di serahkan” Demikian Ungkap Politisi Nasdem ini.

Lanjutnya bahwa,
Dasar permintaan tersebut Karena Aliran Dana PPJ Harus Terus ditelusuri Karena sumbangan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) pertahun dinilai Belum sebanding dengan jumlah pelanggan yang Ada di seluruh desa di Kabupaten Bima, Karena setiap bulan pemasangan meteran Terus bertambah Belum lagi kekuatan daya Dan KWH Oleh masyarakat Dan pengusaha Terus dinaikan.

“artinya Kalau kerja sama ini mengacu pada MoU sejak adanya kerja sama ini maka Dugaan sy besar kemungkinan ada pungutan liar Dari pelanggan di luar MoU yg ada” Demikian ungkap Edy Muhlis.
Masih menurut Edy Muhlis bahwa
dalam sumbangan untuk PAD setiap tahun Sangat tidak seimbang antara pemasukan dengan besaran penyetoran di kas daerah, “untuk diketahui bahwa pada tahun 2016 Pemda Hanya bisa setor PAD khusus ppj ini hanya berkisar 2 Milyar saja, setelah komisi ll memberikan penekanan kepada Bagian Umum Dan BPKAD tahun Berikutnya sebesar 4 milyar, dan sampai tahun 2019 besarnya sangat signifikan, namun ini masih perlu keterbukaan pemkab bima dalam hal pengelolaannya di kemanakan” ujar Edy Muhlis mengakhiri komentarnya.
(//tim//ym//arif)

Bima, BimaNtika.Net -Berdasarkan Informasi akan adanya aksi demonstrasi terhadap Pemerintah Desa Dena Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima pada hari senin tanggal 19 agustus 2019 tersebut di peroleh dari Koordinator lapangan massa aksi (Korlap), Demikian yang disampaikan oleh Qaidul Ilfani Saat dikonfirmasi Media Online BimaNtika.Net pada hari minggu 18 Agustus ditempat kediamannya sekitar pukul jam 01:15 Siang.

Qaidul Ilfani menjelaskan saat dikonfirmasi Media ini dengan melalui Aliansi Pemuda Peduli Desa,Hipmah, Fkmd-bm dan Hima mpb, hendak melakukan aksi demonstrasi untuk menuntut permasalahan tersebut dalam rangka melakukan kegiatan aksi demonstrasi besok”,jelasnya.

Kata Dirinya ,aksi akan digelar di depan kantor desa dena dan aksi terakhir didepan kantor camat madapangga seperti surat pemberitahuan kepada Polsek Madapangga dan Surat pemberitahuan adanya kegiatan aksi demonstrasi disampaikan kepada Kapolres Bima cq. Kasat Intelkam Polres Bima Panda Serta dibuatkan pernyataan tentang kegiatan aksi yang akan digelar tersebut,”Terang.

“Sehubungan dengan adanya tuntutan yang akan diajukan kepada pemerintah desa dena tersebut yakni menuntut Transparansi Dana tahun 2018 -2019, Menuntut keterbukaan Anggaran Pagrisasi Rumah Warga, Serta Menuntut Kepada Pemerintah Desa Dena Hentikan Tumpang Tindi terhadap RT. 21 Desa Dena.,”tuntutannya.

Lebih lanjut saat dikonfirmasi oleh Media ini Kapolsek Madapangga IPDA Rusdin Melalui BRIPKA Heri Yanto Bhabinkamtibmas Desa Dena membenarkan surat pemberitahuan aksi dari Aliansi Pemuda Peduli Desa, Hipmah, Fkmd-bm dan Hima mpb perihal menggelar aksi Demo di depan kantor desa dena dan aksi terakhir di kantor camat madapangga”terangnya.

Qaidul Ilfani

Bimantika.net

Upacara HUT RI di Halaman Kantor Bupati Bima, terlihat pesertanya kocar kacir. ini adalah sikap yang tidak baik sedang diperlihatkan oleh sejumlah oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkab Bima.
Salah seorang Aktivis Senior, Delian Lubis pada Bimantika.net menyebutkan bahwa ASN lingkup Pemkab Bima sama sekali tidak menghargai perjuangan para leluhur bangsa yang dengan susah payah memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. “Mental aparat ASN Lingkup Pemkab Bima sangat sembrono, sehingga terlihat kocar kacir saat upacara HUT 17 Agustus” katanya.
Mestinya sebagai aparatur Negara memperlihatkan sikap loyalnya sama Bangsa dan Negara denga mengikuti Upacara HUT RI dengan Khidmat, bukan sebaliknya memperlihatkan sikap sikap yang tidak pantas serta tidak layak di pertontonkan pada publik.
Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri semestinya melakukan tindakan penertiban pada aparatur negara yang berbuat tidak senonoh. “Tindakan ASN tersebut adalah tindakan ceroboh yang menggambarkan betapa Mental Aparatur Negara tidak mencintai Negeri ini” ungkap Lubis.
Kedepan Lubis mengharapkan aparatur lingkup Pemkab bima evaluasi diri atas kejadian yang tidak layak tersebut karena mereka adalah para punggawa yang menjalankan regulasi di republik ini. (Tim)

Bimantika.net
Usai lakukan kegiatan kenegaraan yakni Upacara HUT 17 Agustus, Wakil Bupati Bima, Drs. H. Dahlan M. Noer, M.Pd pada hari sabtu (17/8/2019) langsung menjenguk keluarga besar Desa Talabiu Kecamatan Woha Kabupaten Bima yang sedang berbaring kesakitan ditempat tidurnya. Babe sapaan Akrab Wakil Bupati Bima melakukannya dengan hati tulus yang paling dalam tanpa dibarengi dengan pencitraan. Aksi spontan Babe ini tentu menjadikan bahagia tersendiri bagi keluarga penderita yang tidak menyangka kalau pemimpin mereka hadir dalam kondisi seperti itu. “Ini adalah kegembiraan yang sangat mendalam yang kami rasakan disaat kami seperti ini pemerintah hadir ditengah tengah kami” ujar salah satu keluarga yang dijenguk oleh Babe.
Babe memiliki kepekaan sosial tinggi sehingga rakyat menganggap bahwa babe adalah sosok yang sangat melekat erat dengan rakyat.
Kepedulian seperti inilah yang dikehendaki oleh masyarakat karna pemerintah ada dalam kondisi masyarakat yang sedang membutuhkan para pemimpinnya.

“Babe itu adalah sosok yang memiliki kepribadian yang sungguh sangat luar biasa sehingga dalam aktifitasnya selalu ingin bersama rakyanya” penggalan kalimat itu tentunya tertuju ke babe sebagai sosok pemimpin yang memahami sepenuhnya akan penderitaan rakyat arus bawah.
Momentum 17 Agustus dijadikan oleh Babe sebagai bentuk pengabdiannya pada rakyat sehingga dirinyapun meluangkan waktunya untuk bersama warga masyarakat.
Mestinya ini patut menjadi sebuah contoh bahwa pemimpin adalah pelayan rakyat bukan sebaliknya.
Delian Lubis menyebut bahwa ada diskriminasi Humas Pemkab Bima dalam menjalankan tugas pemerintahan Kabupaten Bima, menurutnya Humas hanya bekerja untuk Bupati saja.
“Andaikan Bupati yang jalan mejenguk rakyat pasti crew Humas dengan perangkatnya langsung memvidiokan sekaligus membuat release, tapi pak wakil turun jenguk rakyat tidak ada satupun crew humas yang melakukan peliputan secara resmi” demikian ungkap Lubis.( //arif)