Author: BimaNtika

Bimantika.net

Kiprah Perangkat Daerah terkait dan para pemangku kepentingan dalam konvergensi pencegahan dan penanganan stunting berhasil menempatkan Kabupaten Bima pada peringkat III dari delapan daerah yang dinilai oleh Tim yang dibentuk Pemerintah Provinsi NTB.
Kepala Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya Bappeda dan Litbang Kabupaten Bima Raani Wahyuni ST, MT, M.Sc Rabu (21/8) mengatakan,
“Penilaian diikuti oleh delapan kabupaten Se-NTB dan melibatkan Kota Bima dan Kota Mataram sebagai peninjau”. Terang Raani.
Dijelaskannya, Tim menilai progres konvergensi stunting yang dilakukan oleh kabupaten terdiri dari poin aksi 1-4 dari 8 aksi konvergensi stunting yakni yang mencakup aspek Analisis data, Rencana kegiatan, Rembug stunting dan Peraturan Bupati tentang peran desa dan kecamatan dalam pencegahan dan penanganan stunting.
Aspek lainnya yang menjadi titik berat penilaian jelas jebolan S2 Belanda ini yaitu Pembinaan Kader pembangunan manusia (KPM), Manajemen data dan Review kinerja tahunan.
“Dari target 4 aksi yang dipersyaratlan, sampai dengan Bulan Juli 2019, Kabupaten Bima berhasil membuat lompatan progres capaian hingga aksi 5”.

Terkait capaian ini Raani mengungkapkan, “dukungan penuh Bupati dan Wakil Bupati Bima memegang peranan penting karena menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam penanganan stunting.
Dirinya juga menambahkan, dukungan perangkat daerah terkait, kecamatan dan desa juga berperan aktif melalui kebijakan penyaluran anggaran OPD dan APBDes.
“Hasil kinerja ini merupakan kolaborasi multipihak dengan Perangkat daerah pengampu yaitu Bappeda, Dikes, DPMD, DKP, Dinas Perkim, Dikbudpora dan Dinas Kominfostik. Disamping, peran media massa dalam pemberitaan dan sosialisasi konvergensi stunting diakui Tim Panelis sebagai salah satu yang dapat dipetik dari kabupaten Bima”. Imbuh Raani.
Tim Panelis menetapkan Kabupaten Sumbawa sebagai Juara I disusul Kabupaten Lombok Timur pada Juara II. Penghargaan diserahkan oleh Kepala Bappeda Provinsi NTB Ir. Wedha Magma Ardhi, M. TP pada pertemuan penilaian di Hotel Grand Legi Mataram. (TKPD)

Bimantika.net
Saat ini, beberapa permasalahan yang dihadapi saat ini berkaitan dengan pengelolaan garam antara lain kualitas garam yang masih belum sesuai dengan standar garam industri, tingginya biaya upah pikul garam dari tambak menuju jalan raya dan kurangnya sarana dan prasarana infrastruktur.
“Di sisi lain, kisaran harga garam saat ini masih berada pada Rp. 7.000 per karung. Namun, kalau diolah maka harganya bisa lebih tinggi. Hanya saja, para pengusaha atau industri membutuhkan keamanan dari daerah dimana akan dibangun industri.
Demikian beberapa masalah yang muncul dalam dialog Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah didampingi Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE, Wakil Bupati Bima, Drs. H. Dahlan M. Noer dan Kadis Kelautan Provinsi NTB L. Hamdi M.Si, Rabu (21/8) di Ruang VIP Bandara Sultan Salahuddin Bima.
Dihadapan 22 petani garam dari tiga kecamatan sentra garam tersebut, Gubernur yang akrab disapa Dr. Zul tersebut mengungkapkan hadirnya industri pengolahan merupakan solusi tepat untuk mengolah berbagai hasil pertanian dan kelautan di NTB.
“Termasuk potensi garam yang ada di Kabupaten Bima. Sehingga, masyarakat petani bisa merasakan kesejahteraan dari hasil usahanya selama ini. Apalagi pengolahan itu menyangkut hasil garam yang ada di Kabupaten Bima, yang jumlahnya cukup besar.
Pada dialog yang dipandu Kadis Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Ir. Hj. Nurma M.Si tetsebut, Gubernur memaparkan, “untuk mencarikan solusi terhadap harga garam di Kabupaten Bima, Gubernur akan mempertemukan para pengusaha garam di Indonesia dengan para petani, dengan langsung mengajak para pengusaha garam meninjau tambak garam minggu I September mendatang.
“Dalam waktu dua minggu, silahkan pilih satu orang setiap kecamatan untuk kita pertemukan dengan pengusaha garam Surabaya,” kata Gubernur.
Sesuai kesepakatan dengan para petani, Dr. Zul mengharapkan petani mampu memenuhi penyediaan kuota 40 ribu ton garam kualitas I dan II (K1/K2) untuk diserap dalam dalam industri.
Gubernur selanjutnya menugaskan Ir. L. Hamdi. M.Si Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB melakukan pengecekan ke sentra garam rakyat ketersediaan 40 ribu ton garam K1.
(//arif// TKPD)

Bimantika.net
Upaya untuk mengantisipasi dampak kerusakan hutan dan lahan terus diupayakan instansi terkait, antara lain dengan melakukan rapat koordinasi.

Kepala Bidang Penataan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bima Zainal Arifin. ST, M.Si Sesaat setelah Rakor yang di helat di Mapolres Kabupaten Bima Rabu (21/8) mengatakan, rapat koordinasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) merupakan kegiatan penting untuk mengantisipasi kekeringan dengan potensi muculnya titik api serta kebakaran hutan dan lahan.

    Hal ini menjadi atensi khusus sesuai instruksi Presiden RI kepada seluruh kepala daerah, Polri dan TNI Se-Indonesia. 
        Dikatakan Zainal, Rakor yang diikuti 30 peserta dari unsur Kapolsek, BMKG, Camat, DLH, BPBD, Satpol PP,  KPH, SAR, dan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bima. 
         Rapat menyepakati pembentukan Satgas yang akan dikoordinasikan dengan seluruh kecamatan terutama beberapa kecamatan rawan terdampak bencama kebakaran hutan seperti Tambora,  Sanggar,  Parado, Monta, Lambitu, Wera, Ambalawi dan kecamatan lainnya.
          "Tugas utama Satgas  adalah membangun komunikasi dan koordinasi dan sinergitas antar komponen, serta bergerak bersama dalam melakukan pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan". Termasuk pelibatan pihak kecamatan dan pemerintah desa". Terang Zainal.

(//dlhk//arif tkpk)

Bimantika.net

Gubernur NTB, DR. Zulkieflimansyah,SE, MSc tidak membantah menyebut Bupati pada Wakil Bupati Bima Drs H Dahlan M Nor pada sebuah kegiatan kemarin yang diselenggaran di Bima NTB. Begitu juga halnya dengan Herman Edison yang ikut pada kegiatan TDA itu adalah Sahabatnya sejak lama.
Namun yang menjadi unik adalah ketika Gubernur berkali kali menyebutkan Dahlan sebagai Bupati Bima.
“Sekelas Doktor Zul gak mungkinlah menyebutkan Bupati pada Wabup kalau itu bukan sebuah isyarat bahwa beliau Dukung penuh Wabup Bika menjadi Bupati Bima kedepan 2020-2025” demikian ujar Sumber Bimantika.net yang juga sebagai dosen Di salah satu kampus di wulayah Kabupaten Bima.
Lanjutnya bahwa isyarat itu sangat kuat karena Dahlan memang mau dijadikan kader partainya Gubernur yakni PKS.
Gubernur Zul mengungkaokan bahwa dirinya tidak membantah memanggil Wabup sebagai Bupati saat ditemui awak media di ruang VIP bandara Salahudin Bima sebelum bertemu Warga Desa Sanolo Kecamatan Bolo.

Doktor Zul sapaan akrab Gubernur NTB sebut bahwa semuanya itu benar bahwa dirinya memanggil wakil bupati pada momen acara sebagai Bupati Bima. Hal itu tidak ada maksud apa-apa karena menurut dirinya Pak Dahlan juga adalah sahabatnya
Di tanya soal dukungan PKS pada pilkada kabupaten Bima 2020 ? Dengan santai Doktor Zul menyebut bahwa itu adalah ranah partai yang memiliki mekaniame. Dan membernarkan ada beberapa nama yang sudah diinventariair oleh PKS untuk di endoors menjadi Calon Bupati dan atau Wakil Bupati Bima.
“itu memang benar, Mengingat ada beberapa orang yang telah mendaftar di partai PKS pada pilkada serentak di wilayah NTB,” tutur EA I NTB.

Doktor Zul memberikan bahasa penekanan bahwa dirinya akan mendukung salah satu calon untuk pilkada kabupaten bima tahun 2020 dimana partai PKS akan mengirim dutanya,entah Bupati atau Wakil pada beberapa daerah yang melaksanakan pilkada.

“Siapapun yang diutus partai kita tunggu saja. Semua kembali pada partai,” tuturnya.
Hasil liputan bimantika.net sebelumnya bahwa koalisi khusus dikabupaten Bima memungkinkan sekali PKS Gerindra dan PAN bergabung mengikuti jejak koalisi Nasional (Rif//)

Bima, BimaNtika.Net-

Pada hari senin tanggal 19 Agustus 2019 Aliansi Pemuda Peduli Desa bersama HIPMAH, FKMD- BM dan HIMA MPB gelar kegiatan aksi demonstrasi menyampaikan orasi tuntutan di depan Halaman Kantor Desa Dena Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima saat pantauan media BimaNtika.Net.

Dalam rangka kegiatan Aksi Demonstrasi yang di gelar tersebut mendapat pengawalan extra ketat dari aparat gabungan Kepolisian Polsek Madapangga dan Polsek Bolo Serta Jajaran Anggota TNI Koramil 1608/02 Bolo ini berlangsung sekitar pukul 08:35 wita. karena dalam hal kegiatan aksi demonstrasinya mereka tersebut meminta pihak pemerintah Desa dena untuk melakukan keterbukaan terkait pengerjaan pagrisasi rumah warga yang belum terselesaikan.

Sehingga dari pada itu pula pihak aksi demonstrasi juga menuntut terhadap akses jalan gang yang berada di Rt 21 yang kini mereka nilai tidak layak untuk digunakan, Padahal kata mereka ( Aksi red) dalam kesehariannya warga sangat membutuhkan akses gang tersebut untuk diperbaiki “daur ulang” , namun oleh pihak pemerintah desa terkait, justru tidak pernah berpikir dan sadar akan anggaran yang digunakannya.

Tuntutan para aksi tersebut akan menjadi problematika bilamana pihak pemerintah desa tidak responisasi tiga hal tuntutan mereka seperti terkait keterbukaan dan transparasi Dana Desa Tahun 2018- 2019, Keterbukaan Anggaran Pagarisasi Rumah Warga, serta Hentikan tumpang tindih terhadap Rt 21.

Qaidul Ilfani dirinya selaku koordinator Lapangan Masa Aksi ( Korlap), dalam penyampaian maupun melontarkan suara orasi kilatnya bahwa terkait apa yang menjadi sebuah tuntutannya tersebut merupakan bentuk kekecewaan terhadap sikap pemerintah desa dena yang dinilai pembohong publik.

” Dirinya dan bersama masa aksi demonstrasi berharap terhadap pihak pemerintah desa jangan terus melakukan pembodohan publik, kita butuh pemerintah yang jujur dan bukan pemerintah “Culas”. Terangnya.

Sementara pada saat berlangsungnya kegiatan aksi demonstrasi akhir depan Kantor Camat Madapangga guna menghadirkan Pemdes Dena yang digelar oleh Aliansi Pemuda Peduli Desa,HIPMAH,FKMD-BM dan HIMA MPB terkait tuntutan aksi demonstrasi tersebut mendapatkan tanggapan dari Pemdes Dena sehubungan dengan adanya tuntutan terkait serta audensi langsung besama Pemdes Dena dan Camat Madapangga dengan masa aksi demonstrasi tersebut di ruangan kantor camat madapangga hingga berita ini Media Online BimaNtika.Net khabarkan.

Lanjut Qaidul Ilfani ; Adapun bentuk dibuatkan surat pernyataan yang telah di tanggapi oleh pemerintah desa dena tersebut pada hari hari senin tanggal 19 agustus 2019 telah disepakati bahwa sebagaimana tuntutan dari aksi demonstrasi tersebut yang berkaitan dengan kegiatan Rabatnisasi Gang di RT 21 RW 01 Desa Dena, Pemerintah Desa Dena yang dalam hal ini Syamsuddin Har dirinya selaku Kepala Desa Dena menyatakan bahwa kegiatan sebagaimana yang menjadi tuntutan tersebut dikerjakan pada anggaran perubahan APBDes Desa Dena Tahun anggaran 2019, Apabila kami dari Pemdes Dena tidak melaksanakan kegiatan pada tahun anggaran 2019 ini maka kami siap menerima segala konsekuensi sesuai hukum yang berlaku,Demikian surat pernyataan yang dibuat oleh kami dapat pergunakan sebagaimana mestinya.

Bimantika.net
Menanggapi sejumlah aspirasi yang disampaikan elemen masyarakat berkaitan dengan anjloknya harga garam di kabupaten Bima, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Ir. Hj. Nurma, M.Si Senin (19/8) mengungkapkan, “Kabupaten Bima merupakan lokomotif pembangunan sektor perikanan sebagai penyangga industrialisasi garam di NTB yang menitik beratkan pembangunan kawasan dengan mengedepankan prinsip efisiensi dan optimalisasi penggunaan lahan (minapolitan).

Sebagai sebuah komoditas unggulan yang menjadi prioritas di NTB, sinergi antara Pemerintah Kabupaten Bima, Pemerintah Provinsi NTB dan Kementerian Kelauatan dan Perikanan RI dalam pengelolaan garam dalam dari hulu sampai hilir diharapkan mampu memberikan solusi terhadap masalah harga rendah dan tidak stabil komoditas garam yang disebabkan rendahnya kualitas garam rakyat sementara dominan konsumennya di Jawa.

Sejalan dengan kebijakan diatas, Gubernur NTB telah menetapkan Roadmap Tahun 2020 -2024 dimana Kabuaten Bima menjadi salah satu kawasan pengembangan industri garam di NTB. Hal ini diharapkan memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan petani garam, khususnya di kabupaten Bima.

Dikatakan Hj. Nurma, dalam lima tahun kedepan, Pemerintah telah merancang skema industrialisasi garam dan pada tahun 2020 dititik beratkan pada upaya memperkuat IKM/UKM pengolah garam untuk menyediakan garam kemasan berstandar untuk konsumsi masyarakat NTB. “bahkan dengan inovasi kita dilakukan pengembangan untuk menghasilkan aneka produk garam sehingga pasar tidak hanya tergantung konsumen luar daerah”. Terangnya.

“Mengingat tingginya volume garam rakyat yang mencapai 296.000 ton pada tahun 2018, pemerintah juga berkomitmen membangun sarana pengolahan garam industri untuk menyediakan kebutuhan berbagai pabrik dan industri besar diluar daerah. Disamping pada saat yang sama tetap memberikan edukasi terkait penerapan teknologi produksi garam di sisi hulu (tambak) sehingga produksi garam rakyat berkualitas sebagai syarat dapat dibeli oleh pabrik.

Untuk mendukung kebijakan Gubernur, di tingkat kabupaten Bima, Bupati Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE telah menanda tangani kuota penyerapan garam Rakyat sebanyak 40 ribu ton garam kualitas K1 dan K2 dengan PT. Garam Nasional. Selanjutnya juga dilakukan perjanjian dengan petani garam untuk menjamin ketersediaan kualitas garam sesuai kebutuhan perusahaan dan komitmen perusahaan yang akan membeli garam sesuai harga yang disepakati bersama. Jelas Nurma

Disamping itu, untuk mendorong pengembangan kawasan industri garam minggu lalu Bupati Bima juga telah menanda tangani jaminan kesiapan lokasi seluas 5 Ha. Bagi pemerintah kabupaten Bima penigkatan kualitas garam secara berkelanjutan menjadi titik berat pengembangan industri garam rakyat dengan menganggarkan pembelian geoisolaror melalui APBD tahun anggaran 2019. Tahun ini, pemerintah daerah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima juga telah memperjuangkan dana Rp 3,4 milyar di Kementerian KKP untuk pembelian geoisolator. Tutup Nurma.
( dkp//arif//tkpd)