Author: BimaNtika

Posted on

Final Liga 3 di Lapangan Dena, Ketua Persebi Bima Apresiasi pada Herman Effendy

Bimantika.net

Final Liga 3 Rayon NTB akan di Gelar di Lapangan Dena Madapangga Kabupaten Bima pada Tanggal 22 September 2019 dan sebelumnya dilakukan final leg l di Pulau Lombok pada tanggal 15 September 2019, Demikian Ungkap Wahyuddin, S. Ag
Selaku Plt. Ketua Askab PSSI Kabupaten Bima dan juga ketua Persebi. Saar diwawancarai khusus oleh Bimantika.net pada hari sabtu (8/9/2019). Ditanya soal kenapa Lapangan Dena menjadi Tempat Pilihan Persebi untuk menjamu lawan finalnya ? Wahyuddin menyebut bahwa Di Madapangga khusus desa Dena adalah sejarah lahirnya para pe sepak bola handal di tambah lagi ada sosok figur yang selama ini dharmabaktikan dirinya untuk urusan Bola yakni saudara Herman Effendy, S. Sos yang sudah mempermak lapangan bola desa dena secara pribadi sehingga lapangan terseburt layak dijadikan ajang pertandingan.


“Di desa Dena itu Adalah sejarah lahirnya banyak pemain persebi, Apalagi panggung yang paling paten di pasang oleh Saudara Kita Herman Effendy saat beliau adakan Herman Effendy Cup beberapa waktu lalu tentu kita sangat berterimakasih kontribusi riil dari sosok herman yang juga sebagai putra asli Desa Dena Kecamatan madapangga” Demikian ujar mantan Anggota DPRD Kabupaten Bima ini.
Masih menurut Wahyu bahwasannya yang lebih utama adalah kesiapan kawan kawan panitia khususnya desa dena tentu menjadikan pertimbangan utama dalam hal menyelenggarakan event bergengsi tersebut. “Kesiapan kawan kawan panitia juga menjadi faktor paling utama dalam penentuan tempat laga” ujar Wahyu.
Lanjutnya, Terkait tempat pertandingan di dena tentu itu Spirit juga bagi kecamatan lain utuk merawat dan menjaga lapangan sepak bola sehingga kedepan seluruh lapangan se kabupaten bima dalam kondisi layak untuk laga dalam setiap kompetisi.
Wahyupun mengharapkan doa dan dukungan pada seluruh lapisan masyarakat Bima agar senantiasa menjaga kondusifitas jelang laga.
“Bola adalah Pemersatu dunia, mari kita dukung dengan kondusifitas dalam rangka final liga 3 Persebi di Lapangan Dena 22 September nanti” demikian ajar Wahyu. (//arif)

Posted on

Komisi Informasi NTB Segera Lakukan MONEV PPID

Bimantika.net

Untuk menilai kinerja pelayanan informasi publik yang telah dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) perangkat daerah/ instansi vertikal di tingkat provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan BUMN Se- NTB, Kamis (5/9) Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelar Rapat Koordinasi dengan PPID untuk Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Provinsi NTB di Hotel Grand Legi Mataram.
Peserta yang merupakan perwakilan dari 94 Badan Publik yang akan dinilai mengikuti pemaparan yang disampaikan oleh Pelaksana Tugas Kadis Kominfotik Provinsi NTB I Gede Putu Aryadi S.Sos, MH dan Ketua Komisi Informasi NTB Hendriadi, SE, ME dan didampingi empat orang anggota komisioner.
Hendriadi memaparkan, monitoring dan evaluasi ditujukan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada badan-badan publik.
“Langkah ini juga ditujukan untuk mengidentifikasi dan melakukan inventarisasi masalah keterbukaan informasi publik serta memberikan umpan balik dan solusi atas masalah yang muncul dalam pelaksanaan KIP”. Ungkapnya.
Dijelaskan Hendriadi, indikator penilaian mencakup pengembangan website, pengumuman informasi publik, pelayanan informasi, penyediaan Informasi publik dan presentasi badan publik.
“Untuk tujuan tersebut, Komisi Informasi NTB akan melakukan sejumlah tahapan kegiatan yang diawali pengiriman kuesioner tanggal 6 September dan batas akhir pengiriman kembali kepada Komisi Informasi tanggal 26 September untuk kemudian dilakukan tahapan verifikasi data dan presentasi badan publik”. Imbuhnya.
Sebelumnya Pelaksana Tugas Kadis Kominfotik Provinsi NTB I Gede Putu Aryadi dalam sambutannya mengharapkan agar PPID badan publik lebih proaktif menyebarkan informasi kepada masyarakat.
“Karena kalau makin ditutupi, maka akan makin banyak laporan pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada aparat berwenang”. Ungkapnya.
Beberapa pengalaman menunjukkan, rata-rata masyarakat yang melakukan pengaduan tidak mengetahui kegiatan badan publik. “Oleh karena itu, selaku pelayan masyarakat harus membuka diri terhadap hal-hal yang perlu publik ketahui. Terang Irbansus Inspektorat NTB ini.
Tahun ini, sebanyak 94 badan publik yang terdiri dari 10 kabupaten/ kota, 46 perangkat daerah Provinsi NTB, 18 badan publik vertikal, 4 BUMN dan 16 parpol akan dilakukan monitoring pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.
“Monitoring dan evaluasi akan melihat presiden atau bukti-bukti kinerja pelayanan Informasi Publik dan perlu didukung data dan informasi perangkat daerah”. Tutupnya.
(//tkpd)

Posted on

Hari Kontrasepsi Sedunia, DP3AP2KB kabupaten Bima Gelar Pelayanan KB

Bimantika.net
Menyongsong peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia yang diperingati setiap 26 September di seluruh dunia, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Bima melakukan koordinasi dengan IBI dan mitra kerja melaksanakan pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di setiap kecamatan se Kabupaten Bima.
Kepala Bidang P2KBPK Siti Marsinah S.Kep selaku penanggungjawab kegiatan Kamis (5/9) menjelaskan, hari Kontrasepsi Sedunia harus dijadikan sebagai momentum untuk terus menggalakkan kembali program Keluarga Berencana. “Karena itu, pihaknya gencar menggalakan KB MKJP (Impan, IUD, MOP dan MOW) pada periode 1 Agustus sampai dengan 15 September 2019”.


Dijelaskan Marsinah, Bidang P2KBPK bertugas meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera.
“Untuk mewujudkan tujuan ini, pada tanggal 20 Agustus 2019 dilakukan pelayanan Vasektomi atau Medis Operasi Pria (MOP) bersama dokter sepesialis bedah bertempat di BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) Kabupaten Bima dengan total akseptor yang dilayani sebanyak 23 orang.
Demikian halnya pada tanggal 17 September 2019 mendatang, Bidang P2KBPK akan melakukan pelayanan Medis Operasi Wanita (MOW) kepada 85 calon 85 akseptor, yang akan dilayani oleh dr.Khoiron, SpOG dari Mataram. “Semua jenis pelayanan tersebut (implan, IUD, MOP dan MOW) tidak dipungut biaya”. Terangnya.
Terkait pelayanan kontrasepsi, pada periode 1 Agustus – 15 September 2019, hasilnya akan dilaporkan paling lambat 16 September 2019 ke BKKBN Provinsi NTB dan di dilaporkan secara resmi pada puncak peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia Tahun 2019 di Maumere Nusa Tenggara Timur. Tutup Marsinah.
(//yan//tkpd)

Posted on

Bappeda Gelar Sosialisasi Program Usaid Madani

Pemerintah Kabupaten Bima melalui Bappeda dan Litbang menjalin kerjasama dengan United States Agency for International Development (USAID) Kamis (5/9) menggelar sosialisasi Program USAID Madani dan pemetaaan program prioritas di Ruang Rapat Bupati Bima.
Sosialisasi menghadirkan narasumber dari USAID Madani, Restu Pratiwi, Muntajid Billa (Local Goverment Specialist Usaid Madani) dan Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya BAPPEDA Provunsi NTB, Lalu Hasbullah.
Restu Pratiwi yang menguraikan Program USAID Madani memaparkan, kegiatan akan difokuskan pada peningkatan dan penguatan kapasitas Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) mencakup isu akuntabilitas dan keberagaman sosial.
“USAID Madani akan memfasilitasi simpul belajar melalui kerjasama dengan pemerintah daerah dalam rangka mendukung mentoring dan sharing praktik baik antar daerah”. jelas Restu.
Kemitraan ini juga akan tertib dan taat pada undang undang organisasi kemasyarakatan, terutama dalam pemetaan (mapping) dan identifikasi mitra utama Usaid Madani.
Terkait fasilitator program, akan dipilih berdasarkan pemetaan melalui merit sistem terbuka berdasarkan kompetensi dan kapasitas sebagai fasilitator, harus memahami secara komprehensif arah kebijakan dan program prioritas, “tutup Restu.
Kabid Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Bappeda, Raani Wahyuni, ST, MT, M.Sc menjelaskan, Sosialisasi secara khusus menghadirkan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Bakesbang, Inspektorat, Dinas Dikbudpora, BPPKAD, Dinas Kominfostik dan Bagian OPA Setda untuk membahas pemetaan progam prioritas yang dapat dikerjasamakan antara Usaid Madani dengan Pemerintah Kabupaten Bima.
Menurut Raani, “Bappeda memfasilitasi pertemuan ini untuk mempertajam prioritas program dengan menyelaraskannya dengan visi dan misi serta prioritas yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bima. “Urai Yuni.
Sebelumnya Kabid Perencanaan Sosial Bappeda Provinsi NTB Lalu Hasbullah menguraikan, Program Usaid Madani mengambil tema besar program akuntabilitas dan keragaman sosial melalui peningkatan kapasitas dan berkelanjutan Organisasi Masyarakat Sipil di Tingkat Kabupaten/Kota 2019-2024.


“Pemerintah Daerah dapat menentukan sub tema dalam rangka penguatan akuntabilitas pemerintah dan keberagaman sosial yakni Pelayanan Publik, pencegahan korupsi, tata kelola sumber daya alam, inklusi sosial, transparansi dana desa, keberagaman, serta kesehatan ibu dan anak baru lahir”. Tambahnya.
Usai kegiatan sosialisasi, rombongan AUSAID diterima Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri SE di Ruang Kerja Bupati.
(//yan/TKPD)

Posted on

“Merdeka sinyal” 2020, Kabupaten Bima Terima 20 Spot Wifi

Bimantika.net

Upaya pemerintah Kabupaten Bima do bawah Kendali Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika RI untuk menuntaskan akses jaringan telekomunikasi, khususnya bagi wilayah yang termasuk kategori daerah 3T yaitu tertinggal, terdepan dan terluar di Indonesia terus diperjuangkan.
Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Selasa (3/9) melakukan penandatanganan Berita acara dengan Pemerintah Kabupaten Bima terkait Design Review Meeting pelaksanaan program kerja Base Transceiver Station/menara telekomunikasi (BTS) Blankspot Tahun anggaran 2019.
Pada kesempatan tersebut Bupati Bima diwakili Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bima H.M.Antonius S.STP melakukan penandatanganan berita acara dengan Direktur BAKTI Kominfo Bambang Nugroho didampingi Direkrur Bidang Komumikasi Utama (BKU) dan Dirut PT Telkomsel di Hotel Aston Denpasar.
Kadis Kominfostik H.M.Antonius didampingi Kepala Bidang Pengembangan Teknologi Informatika dan Komunikasi (PTIK) Drs. Muhammad usai penandatanganan mengatakan,
“Pada sejumlah kunjungan kerja ke kecamatan dan desa, Bupati Hj. Indah Dhamayanti Putri banyak menerima aspirasi masyarakat yang mengharapkan agar jaringan internet dapat diakses dan dinikmati sehingga komunikasi dan kegiatan bisnis masyarakat berjalan lancar.
Upaya mewujudkan Kabupaten Bima Merdeka Signal tahun 2020 ini merupakan komitmen Bupati Bima dalam menjawab aspirasi masyarakat tersebut”. Terang Anton.
Dirinya menandaskan, menindak lanjuti arahan Bupati tersebut, dirinya melakukan komunikasi intensif dan lobi dengan Kementerian Kominfo selaku pihak penyedia infrastruktur telekomunikasi.
“Alhamdulillah, komunikasi tersebut membuahkan hasil dengan hadirnya bantuan program wifi/Vsat pada 20 titik”.
Bantuan perangkat komunikasi ini untuk memenuhi kebutuhan internet pada sekolah-sekolah dan fasilitas pelayanan publik lainnya. “Dengan demikian, maka sekolah, kantor pemerintah kecamatan dan desa bisa mengakses informasi secara cepat dan terkini secara online”. Jelasnya.
Anton berharap, bantuan tersebut dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kemaslahatan bersama dalam mewujudkan visi dan misi Bima RAMAH.
(//tkpd)

Posted on

Johan : Diduga Kuat Kasat Pol PP Kota Bima gelapkan Sejumlah Anggaran

Bimantika.net

Beberapa kali Media Bimantika.net membuat berita tentang kisruh yang sedang berkelanjutan di internal satuan Polisi Pamong Praja Pemerintahan Kota Bima. Untuk publik ketahui bahwa
Kegiatan Penyuluhan pencegahan berkembangnya Prostitusi oleh Salah satu seksi di Satpol PP Kota Bima pada Bulan April 2019 lalu membawa petaka bagi para pelaksana kegiatan tersebut, karena plt. Kasat Pol PP enggan membayar lunas kegiatan tersebut padahal kegiatan sudah di realisasikan dan dilaksanakan dengan data data yang riil. Ini tentunya membuktikan bahwa management internal satuan Polisi Pamong praja Kota Bima sangat Amburadul. “Mungkin ini juga mantan Kasat Pol PP, pak Kaharuddin mengundurkan diri karna kisruh internal” ujar salah satu nara sumber Bimantika.net M. Hadi yang juga sebagai tokoh LSM kota Bima saat diwawancarai crew Bimantika.net beberpaa waktu yang lalu.

foto kegiatan Penyuluhan yang sampai sekarang Kasat Pol PP Kota Bima Enggan membayar kegiatan tersebut


Kini Sumber Bimantika.net Johan Jauhari sebut bahwa arogansi Plt. Kasat Pol PP Kota Bima yang enggan membayar kegiatan kantornya adalah bentuk pembangkangan para pejabat yang sudah tidak punya lagi rasa malu pada tugas dan tanggung jawabnya sebagai pejabat. “Saya menduga kuat ini ada penggelapan uang kegiatan di Sat Pol PP Kota Bima” ujar Johan. Mestinya Kasat Pol PP yang memiliki tanggung jawab penuh pada organisasinya tidak bersikap arogan dan harusnya menyelesaikan masalah internal secara santun dan bermartabat. “Mestinya Kasat Pol PP tidak serta merta memperkihatkan sikap arogansinya untuk tidak membayar sejumlah kegiatan anak buahnya, nanti akan panjang masalahnya” demikian ujar johan.
Bahkan dirinya menduga dengan kuat keuangan Sat pol PP kota bima dikelola secara tidak wajar yang berakibat pada salah satu seksinya tidak berdaya.
Dirinya mengusulkan pada walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE segera membenahi total skpd Sat pol PP sehingga bisa mengakhiri kisruh yang berkepanjangan tersebut.
Baik kasat Pol PP dan Walikota Bima sama sama tidak memberikan tanggapan apapun. (/arif)

Posted on

Plt. Kasat Pol PP Kota Bima Arogan, Enggan di Wawancarai

  • nama nama peserta saat kegiatan penyuluhan beserta nominal transportasinya. Sampai Sekarang Kasat Pol PP enggan membayar kegiatan tersebut
  • nama nama peserta saat kegiatan penyuluhan beserta nominal transportasinya. Sampai Sekarang Kasat Pol PP enggan membayar kegiatan tersebut
  • nama nama peserta saat kegiatan penyuluhan beserta nominal transportasinya. Sampai Sekarang Kasat Pol PP enggan membayar kegiatan tersebut

Bimantika.net

Kegiatan Penyuluhan pencegahan berkembangnya Prostitusi oleh Salah satu seksi di Satpol PP Kota Bima pada Bulan April 2019 lalu membawa petaka bagi para pelaksana kegiatan tersebut, karena plt. Kasat Pol PP Kota Bima, Drs. M. Nur Majid enggan membayar lunas kegiatan tersebut padahal kegiatan sudah di realisasikan dan dilaksanakan dengan data data yang riil. Ini tentunya membuktikan bahwa management internal satuan Polisi Pamong praja Kota Bima sangat Amburadul. “Mungkin ini juga mantan Kasat Pol PP, pak Kaharuddin mengundurkan diri karna kisruh internal” ujar salah satu nara sumber Bimantika.net M. Hadi yang juga sebagai tokoh LSM kota Bima. Saat ini management sat Pol PP Kota bima diguncang berbagai persoalan terutama persoalan internal yang kisruhnya tiada berujung. “Saatnya pak Nor selaku plt Sat Pol PP menyelesaikan masalah sehingga iklim kerja pun tercipta iklim yang kondusif dalam tubuh sat pol PP” ujarnya.
Kegiatan Penyuluhan yang dilakukan oleh salah satu Seksi Damkar Satpol PP Kota Bima menjadi masalah karena kepala Seksi meminjam uang diluar kantornya untuk melakukan sebuah kegiatan tersebut, namun masalahnya adalah tidak mau dibayarnya oleh plt Kasat Pol PP yang saat ini dijabat oleh Pak Nor. “Sebenarnya ini adalah soal sederhana saja, namun karena pak Nor tidak ingin memperlihatkan niat baiknya membangun iklim kondusif, makanya berlarut larut” ujar Hadi. Ini juga akan menjadi sebuah sikap arogannya kasat Pol PP yang sama sekali enggan di wawancara oleh wartawan. “Sebaiknya pak Nor lakukan wawancara dengan wartawan yang sedang memintanya untuk klarifikasi soal ini biar publik tau apa sesungguhnya yang terjadi dan kenapa tidak dibayar kegiatan para kepala seksi tersebut” ujar Hadi.
Plt. Kasar Pol PP Drs. M. Nur Majid yang dimintai ranggapannya via WhatsApp tidak memberi komentar apapun terkait beberapa pertanyaan yang diajukan oleh Bimantika.net (//arif)

Posted on

Kisruh Pol PP Kota Bima, Kasat Enggan Bayar Uang Kegiatan para Kasi

Bimantika.net
Kisruh Satuan Polisi Pamong Praja hingga kini belum juga tuntas. Ada apa sebenarnya Satpol PP Kota Bima ? Pasca Mundurnya Plt Kepala Satpol PP kota Bima Kaharuddin, kini Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE mengangkat Nor Majid jadi Plt Kasat Pol PP Kota Bima, justru kehadiran Nor Majid dinilai membawa bencana baru bagi anggota Sat Pol PP Kota Bima. “Bencana barunya adalah Pak Nor selaku Kasat tidak mau membayar sejumlah uang kegiatan di satpol PP sehingga kami pun mengalami kesulitan” ungkap salah satu Kasi yang sudah selesai kegiatannya namun tidak dibayar oleh Kasat Pol PP.
Ada cara kerja yang tidak nyambung dari sejumlah kasat pol PP yang di PLT kan selama ini sehingga kisruh itu terus menerus akan terjadi, demikian ungkap Tokoh LSM Kota Bima, M. Hadi. Menurutnya saat ini pembenahan management dalam internal Satpol PP sangatlah diperlukan. Ada arogansi kekuasaan Kasat di Pol PP yang memungkinkan konflik tersebur tidak akan pernah selesai. “Biasanya kalau ada arogansi kekuasaan maka untuk mengakhiri konflik internal sebuah lembaga agag sulit diselesaikan dan perlu peranan Walikota” ungkap Hadi.
Sementara Walikota Bima, H. M. Lutfi, SE yang dikonfirmasi melalui WhatssApp nya tidak memberikan jawaban apa apa.(//arif)

Posted on

Ahmad Dahlan Di Lantik, Ety Istrinya Segera Laporkan Ke Badan Kehormatan Dewan

Bimantika.net

Agenda pelantikan DPRD Propinsi NTB dilakukan pada hari senin (2/9/2019). Ditengah kegembiraan para anggota Dewan dan keluarganya tersebut, menyisahkan masalah rumah tangga yang rumit bagi anggota DPRD Propinsi NTB dari Partai Hanura, Ahmad Dahlan, S sos. Pasalnya, Istri Sah Ahmad Dahlan, S. Sos, Ety Kurnianingsih pada Bimantika.net hari senin (2/9/2019) menyebutkan bahwa dirinya sama suaminya Yang kini dilantik menjadi Anggota DPRD Propinsi NTB periode 2019-2024 memiliki banyak masalah sehingga dirinyapun menyampaikan bahwa akan melakukan upaya lapor secara resmi Sikap dan perilaku Ahmad Dahlan di Badan Kehormatan (BK) DPRD Propinsi NTB. “Dalam waktu yang tidak terlalu lama saya akan layangkan surat yang ditujukan pada Badan Kehormatan Dewan DPRD Propinsi NTB agar segera memberhentikan Ahmad Dahlan sebagai anggota Dewan atas berbagai perbuatannya selama ini yang melanggar etika” ujar Ety.
Lanjut Ety bahwa dirinya bila perlu setelah bersurat di DPRD Propinsi NTB dirinya akan menghadap langsung nanti Ketua BK (Badan Kehormatan) Dewan setelah perangkat DPRD Propinsi terbentuk. “Saya menunggu setelah terbentuknya BK, sehingga nanti pas sudah ada alat kelengkapan Dewan tersebut saya langsung datang ke mataram untuk memberi laporan resmi” ujarnya. Menurut Ety, Istri Sirri yang mendampingi Ahmad Dahlan saat pelantikan sebenarnya waktu dia jadi DPRD Kabupaten Bima sudah di ceraikannya dengan bukti surat resmi, namun karena bejatnya perbuatan Ahmad Dahlan masih saja digandengnya saat acara pelantikan Anggota DPRD Propinsi NTB. “Ada surat pernyataannya dulu saat Ahmad Dahlan di dewan kabupaten Bima bahwa mereka cerai, ternyata sekarang mendampinginya saat pelantikan di dewan Propinsi” demikian ujar Ety sembari memperlihatkan surat pernyataan Ahmad Dahlan dengan mantan istri Sirri nya.
“Ini membuktikan bahwa Suami saya tidak memili moral yang baik sehingga perlu saya laporkan ke lembaga dewan di Propinsi” demikian tegas Ety.


Dirinyapum menyatakan bahwa Ahmad Dahlan dulu mampu memberikan uang kompensasi atas perceraiannya dengan Istri sirri nya namun tidak mampu menafkahi dirinya dan anak anaknya. “Dulu suami saya saat nyatakan cerai sama istri sirrinya menyanggupi uang kompensasi pada istri sirri yang diceraikan sementara saya dan anak anaknya selama itu tidak pernah di nafkahi dengan baik” demikian Ujar Ety. Sementara itu Ahmad Dahlqn, S. Sos yang dikonfirmasi melalui saluran WhattsAp nya tidak memberi jawaban apapun (//arif)

Posted on

Diterpa Issu Fitnah, Herman Effendy Tetap Berkarya di dunia Sepakbola

Bimantika.net

Herman Effendy, S. Sos adalah putra Asli Kelahiran Desa Dena Kecamatan Madapangga. Yang kini hidup dan besarkan perusahaannya di Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat. Bendera Perusahaan PT. Bukit Berlian Sambava (BBS) membuatnya harus berdomisili di KSB. Namun tidak lupa pada tempat dimana dirinya lahir dan dibesarkan. Sangkin jiwanya pada urusan Bola hingga putra Asli Madapangga Bima inipun menjadi Manager Club Bola Kabupaten Sumbawa Barat yakni Club PSKT KSB.
Kepribadiannya yang santun dan bersahabat sama siapapun menjadikan dirinya pribadi yang luwes dengan siapapun, sehingga prinsipnya memiliki ribuan teman masih sedikit dan punya musuh satu orang terlalu banyak benar benar menjadikan dirinya luwes dalam segala bentuk pergaulan hidupnya.

Lapangan Bola Desa Dena yang dipermak oleh Herman Effendy dengan Dana Pribadinya


Walau terlalu banyak issue miring yang dirinya terima atas apa yang di lakukan dalam dunia olah raga sepak bola, namun dirinya tetap menjadi sosok yang menikmati jiwa bolanya. Dirinya memberkan bahwa ada penilaian miring Mulai dari turnamen herman effendy cup, final liga 3 sampai Gubernub Cup yg akan semua nya di laksanakan di lapangan desa dena.
“Issue yang cenderung ke fitnah buat aku, Bahwa aku memanfaatkan demi keuntungan pribadi. Aku menangis dan sedih” ujarnya pada Bimantika.net bahkan dirinya bersumpah DEMI ALLAH, JANGANKAN KEUNTUNGAN, SEPERAKPUN saya TIDAK mendapatkan APAPUN ATAS KEGIATAN TERSEBUT.
“Kecintaan ku pada Desa Dena dan sepakbola lah yang membuat aku rela meluangkan segala nya. Karna peduli ku pada desa dena,mungkin dengan kegiatan yang aku gagas ini membawa multiplayer efek buat kehidupan ekonomi masyarakat desa dena tempat diriku lahir dan dibesarkan” ungkapnya.
Namun dirinya Haqqul Yakin bahwa Tuhan Yang Maha Esa tidak pernahbuta dan tuli atas keikhlasannya tersebut.
“Tuhan Tidak Buta dan Tidak Tuli, semua ini biarkanlah Fitnah jalan terus, saya berkarya terus demi Jiwaku” ungkapnya. (//arif)

Hacklink Hacklink Satış бэклинки casibom marsbahis casibom hacklink market marsbahis giriş vdcasino casibom casibom