Author: BimaNtika

Bimantika.net

Ketegasan Ketua Komisi lll DPRD Kota Bima, Khalid Bin Walid tidak diragukan lagi. Dirinya tidak serta merta mengevalusi kinerja Pemkot hanya dengan Rapat Dengar Pendapat (RDP) saja baik dengan pihak eksekutif maupun masyarakat secara luas, melainkan langsung Riil Action di lapangan sehingga dirinya paham betul sejauh mana kualitas pekerjaan fisik yang dilakukan oleh para kontraktor.
Saat melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) di Oi Fo’o pada hari senin lalu, Walid langsung memberikan warning pada pihak pekerja untuk memperbaiki kualitas dan mutu pekerjaan. Bahkan sesekali Walid meminta agar bongkar dan pasang ulang proyek yang dianggap tidak bermutu.
“Alhamdulillah pihak pekerja juga tidak terlalu tetek bengek dengan kami saat monev tersebut” ungkap Walid.

Dewan Dua Periode sekaligus Ketua DPC Gerindra Kota Bima inipun saat monev di proyek pembangunan oi fo’o langsung eksekusi lapangan meminta pada pihak kontraktor untuk merubah bangunan dengan kualitas standar yang tentunya pihak kontraktor dengan sigap juga mengikuti arahan dari Ketua Komisi Pembangunan DPRD Kota Bima tersebut.
“Siapapun yang mengerjakan proyek pembangunan di Pemkot Bima pasti kita berikan warning kalau pekerjaan nya tidak bermutu dan kita pun apresiasi yang tinggi kalau bangunan memenuhi standar kualitas sesuai yang diharapkan” tegasnya.

Ditanya soal sikap tegasnya yang tanpa “ampun” memberikan warning pada sejumlah kontraktor tersebut, dirinya berkeyakinan bahwa atas nama negara yang memberikann nya tugas sebagai pengontrol jalannya roda pemerintahan maka dirinya sedang di jalur yang sesuai dengan konstitusi tanpa ada beban apapun. “Saya digaji oleh negara hanya untuk melakukan monitoring, evalusi serta mengontrol kinerja pemerintahan, oleh karena itu tidak ada salahnya juga saya meminta pada walikota bima untuk black list Perusahaan yang sudah diberi waktu memperbaiki dan menyelesaikan pekerjaannya tapi tidak juga mampu terselesaikan” tegasnya. (bnn-01)

Bimantika.net

Pembangunan Taman Kodo sejak peletakan batu pertama hingga kini menjadi perhatian Publik khusus pegiat LSM Kota Bima.
beragam masalah yang meliputi pembangunan tersebut mulai muncul setelah proyek miliyaran tersebut sampai dengan berakhirnya kontrak tidak mampu menyelesaikannya sesuai dengan kontrak kerja dengan Pemkot Bima.

Atas adanya masalah tersebut Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar Pemuda Peduli Rakyat (LP2R) yang beralamat di Jalan Gatot Subtoto Sadia Kota Bima melayangkan surat Audience dengan Pimpinan DPRD Kota Bima. Dan audience itu diajukan untuk Hari kamis 16/1/2020.

Salah satu isi dari surat LSM LP2R yang bernomor 002/LP2R-Bima/l/2020 tersebur meminta klarifikasi dengan Pimpinan DPRD Kota Bima terkait dengan paket proyek pembangunan Ruang Terbuka Publik (RTP) Kelurahan Kodo Kota Bima yang sampai dengan batas waktu Kontrak kerja tidak mampu menyelesaikannya.
“Kami akan kawal terus pembangunan taman kodo tersebut” ungkap Yan CS Ketua Umum LSM LP2R.

Sementara itu, Ketua Komisi lll DPRD Kota Bima, Khalid Bin Walid memiliki sikap yang tegas juga terkait dengan proses pembangunan taman kodo yang mengalami keterlambatan.
Walid Yang Juga Ketua DPC Partai Gerindra Kota Bima menguraikan bahwa Ada sebagaian proyek di beri waktu 50 hari untuk menyelesaikannya.
“Kalau batas waktu tersebut tidak mampu juga diselesaikan makan saya selaku ketua komisi 3 meminta ke pemkot untuk me black liss perusahan yg tidak mampu menyesaikan taman kodo tersebut” demikian tegas Walid. (BNN_02)

Bimantika.net

Ketua Komisi lll DPRD Kota Bima, Khalid Bin Walid Mengapresiasi seluruh kinerja Pemerintahan Kota Bima di bawah kendali H. Muhammad Lutfi, SE selaku Walikota Bima yang baru saja menjabat setahun lebih.
Menurut Walid, bahwa Tahun 2019_2020 ini nampak dalam APBD Kota Bima keberpihakan pemkot bima dalam hal menggenjot pembangunan se antero Kota Bima ini.
Ditanya soal adanya keterlambatan kerja dari pihak kontraktor untuk pekerjaan fisik tahun 2019 dengan tegas Walid menyatakan bahwa itu semua ada regulasi dan tata kerjanya. “Keterlambatan itu tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor dan kendala” ungkapnya.

Walau mengapresiasi kinerja Pemkot Bima, Walid yang Juga Ketua DPC Partai Gerindra Kota Bima ini pun tidak menafikkan adanya keterlambatan pekerjaan sekaligus adanya oknum nakal yang mengerjakan paket proyek di Pemkot Bima sehingga dirinya meminta pada Walikota Bima agar memblacklist perusahaan yang lalai dalam menyelesaikan proses pekerjaannya.
“Saya selaku Ketua komisi 3 minta kepada wali kota untuk mem blck liss perusahan yang tidak bisa menyelasaikan batas waktu yg diberikan oleh pemkot” demikian Tegas Walid melalui saluran WA nya pada hari selasa (14/1/2020). (BNN_01)

Bimantika.net

Ketua Komisi lll DPRD Kota Bima, Khalid Bin Walid meninjau pembangunan rumah relokasi di Oi Fo’o dan pembangunan RTP Kodo, pada hari senin (13/012020), dan pada hari ini Selasa (14/01/2020) melanjutkan peninjauan pembangunan masjid “Nur A Latif” kantor Walikota Bima. 

Kegiatan Peninjauan langsung Dewan ini dipimpin ketua komisi 3 Khalid Bin Walid, juga hadir Wakil ketua DPRD Kota Bima, Syamsurih. Rombongan DPRD diterima oleh Kabag AP Ichwanul Muslimin, PPK dan pelaksana proyek.

Menurut Pejabat Pembuat Komitmen Proyek tersebut, bahwa progres fisik pembangunan masjid sudah mencapai 99 persen.

“Hampir rampung. Ditargetkan sebelum tanggal Januari ini pekerjaan sudah final,” ungkap PPK.

PPK pun menjabarkan, penambahan waktu atau adendum proyek ini hingga 31 Desember. Pekerjaan di bulan Januari ini pelaksana dikenakan denda karena tidak mampu menyelesaikan tepat waktu hingga akhir Desember 2019. 

“Pelaksana dikenakan denda 1 per 1000 yang dihitung dari sisa pekerjaan,” demikian urai PPK.

Agus mengaku, sisa 1 persen pekerjaan yang belum dilaksanakan yaitu sebagian kecil finishing dinding bagian dalam masjid dan bagian tangga. 

“Keterlambatan penyelesaian pembangunan ini karena material. Material yang digunakan tidak tersedia stoknya. Tetapi harus dipesan lalu dibuat oleh perusahan di Mataram dan Surabaya,” tuturnya.

Sementara itu Ketua Komisi lll DPRD Kota Bima Khalid Bin Walid merasa puas dengan pembangunan masjid tersebut dan memenuhi standar kualitas yang sangat baik.
“bangunan masjid ini sangat memenuhi kualitas dan mutu Pekerjaan dan tentunya memuaskan,” ungkap ketua DPC Partai Gerindra Kota Bima ini.(BNN-02)

Bimantika.net

Anggota DPRD Kabupaten Bima, Firdaus, SH pada Bimantika.net hari Senin (13/1/2020) menyatakan bahwa selama menjadi Bupati Bima Periode 2015-2020 Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE belum memberikan karya fundamental dalam membangun Kabupaten Bima secara utuh. “Lalu tiba tiba saat ini ingin melanjutkan dua periode” katanya.
Wakil Ketua Komisi lll DPRD Kabupaten Bima inipun menilai ada sebuah kepanikan yang melanda IDP sehingga ada kecenderungan untuk curi start di Pilkada Kabupaten Bima yang di gelar tahun 2020 ini.
Politisi PDI Perjuangan ini pun menyampaikan bahwasannya
Terlihat kepanikan politik IDP dengan mencuri start
Mestinya menurut Daus Sapaan akrab Ketua Fraksi Gabungan PDIP PKB ini seharusnya cukup dengan tunjukan prestasi dengan kerja kerja konkrit untuk rakyat, terutama menyelesaikan urusan-urusan yang berhubungan langsung dengan kebutuhan rill rakyat seperti masalah pupuk dan yang lebih penting bagaimana mengurangi angka kemiskinan yg masih 14,7% yang belum terselesaikan dan itulah kampenya yang lebih rasional.
“Keliatan sekali bahwa secara politik anggaran sangat tidak berpihak pada takyat kecil atau wong cilik dengan lebih mengutamakan kepentingan para pemilik modal” ungkapnya.

Dirinya kepengen sekali melihat prestasi yang signifikan di era kepemimpinan IDP sekarang, ataukah memang dengan mengkampanyekan salam literasi atau salm dua periode itu adalah bentuk pengejawantahan ttg prestasi itu sendiri? Ungkap Daus penuh tanda tanya.

Sementara itu Calon Bupati Petahana Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE yang dikonfirmasi Bimantika.net menyebut bahwa tahun politik memang selalu ada gesekan gesekan secara politik sehingga sudah tidak mampu lagi memilah kinerja selama empat tahun terakhir ini. “Biarkan Rakyat menilai semua apa yang pernah kami torehkan untuk pembangunan yang ada di Kabupaten Bima” Demikian ungkap IDP. (BNN-01)