Author: BimaNtika

jpn

Bimantika.net Prof. DR H.Anwar Usman, SH, MH secara resmi terpilih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia periode 2023-2028.

Terpilihnya Anwar Usman Putra Asli Bima NTB tersebut melalui pemungutan suara putaran ketiga.

Proses pemilihan dilakukan secara terbuka di Gedung MK, Rabu (15/3).

Pemungutan suara harus diulang kembali lantaran Anwar Usman dan Arief Hidayat sama-sama memperoleh 4 suara dalam proses sebelumnya.

Anwar Usman kembali menjadi yang pertama memberikan suara dalam voting putaran ketiga ini. Kemudian disusul Arief Hidayat, Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, dan Enny Nurbaningsih.

Selanjutnya Manahan M. P. Sitompul, M. Guntur Hamzah, Saldi Isra, Suhartoyo, dan terakhir Wahiduddin Adams. Setelah itu dilanjutkan penghitungan suara.

Dalam putaran ketiga ini, Anwar Usman mendapat 5 suara, sementara Arief Hidayat memperoleh 4 suara.

Pada pemungutan suara pertama dan kedua, Anwar Usman dan Arief Hidayat sama-sama mendapat 4 suara. Sementara ada satu suara yang tak sah.

Sedangkan Saldi Isra telah resmi terpilih sebagai Wakil Ketua MK.

Pemilihan dilaksanakan untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 ayat (3) UU MK terkait masa jabatan ketua dan wakil ketua MK dan Putusan Nomor 96/PUU-XVIII/2020 tanggal 20 Juni 2022.

Melansir keterangan pers dari MK, tata cara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua dilaksanakan berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MK.

Menurut ketentuan tersebut, pemilihan Ketua MK dan Wakil Ketua MK dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi untuk masa jabatan selama lima tahun.

Pemilihan dilaksanakan dengan dihadiri paling kurang tujuh Hakim Konstitusi. Dalam hal Rapat Pleno Hakim dihadiri kurang dari tujuh Hakim Konstitusi, pemilihan ditunda paling lama dua jam.

Setelah terpilih, sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (3) UU MK, Ketua MK dan Wakil Ketua mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya di hadapan MK.

Berdasarkan PMK Nomor 1 Tahun 2020 tentang Persidangan MK, pengucapan sumpah dilaksanakan dalam sidang pleno khusus MK yang akan diselenggarakan pada Senin (20/3).

Anwar Usman memiliki harta kekayaan senilai Rp 31,5 miliar. Ini tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan Anwar pada 7 Maret 2022.

Menurut situs e-LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), harta kekayaan Anwar terdiri dari sejumlah unsur. Di antaranya, tanah dan bangunan dengan nilai total Rp 5,1 miliar.

Beberapa bidang tanah dan bangunan itu tersebar di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB); Bekasi, Jawa Barat; Tangerang Selatan, Banten; hingga Lumajang, Jawa Timur.

Anwar juga memiliki lima alat transportasi dengan nilai total Rp 301 juta. Rinciannya, mobil Toyota Minibus tahun 2002 senilai Rp 80 juta, lalu motor Honda tahun 2005 seharga Rp 3 juta.

Kemudian, mobil Toyota Minibus tahun 2008 senilai Rp 105 juta, mobil Toyota Kijang Minibus tahun 1997 seharga Rp 18 juta, dan mobil Toyota Corolla Altis Sedan tahun 2002 senilai Rp 95 juta.

Selain itu, Anwar mempunyai surat berhagra senilai Rp 123 juta, lalu kas dan setara kas Rp 25,9 miliar.

Dengan rincian tersebut, harta kekayaan yang dimiliki Anwar sebesar Rp 31.517.015.032 atau Rp 31,5 miliar.

Kekayaan Anwar itu tercatat naik sekitar Rp 5 miliar dibanding LHKPN yang dilaporkan akhir tahun 2020 yakni sebesar Rp 26,4 miliar.

Kekayaan Anwar pada tahun 2020 naik drastis sekitar Rp 25 miliar dibanding LHKPN yang dia laporkan akhir tahun 2019, yaitu sebesar Rp 5 miliar.

Karier Anwar di bidang hukum dimulai pada tahun 1984 ketika ia telah menyandang gelar Sarjana Hukum Universitas Islam Jakarta (UNJ).

Pada tahun tersebut, Anwar mencoba peruntungan mengikuti tes calon hakim. Beruntung, dia lolos seleksi dan diangkat menjadi calon hakim Pengadilan negeri Bogor pada tahun 1985.

“Menjadi hakim sebenarnya bukanlah cita-cita saya. Namun, ketika Allah menginginkan, di mana pun saya dipercaya atau diamanahkan dalam suatu jabatan apa pun, bagi saya itu menjadi lahan untuk beribadah,” kata Anwar dilansir dari laman resmi MK.

Karier Anwar di bidang hukum terus menanjak hingga akhirnya dia berpindah ke Mahkamah Agung (MA).

Sepanjang berkiprah MA, beberapa jabatan pernah Anwar emban seperti Asisten Hakim Agung (1997-2003) dan Kepala Biro Kepegawaian MA (2003-2006).

Pada 2005, Anwar diangkat menjadi Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta dengan tetap dipekerjakan sebagai Kepala Biro Kepegawaian.

Dia juga pernah menjabat sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Latihan, Hukum dan Peradilan (Litbang Diklat Kumdil) MA periode 2006-2011.

Anwar resmi menjadi hakim konstitusi setelah mengucapkan sumpah di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Negara, Jakarta, 2011 lalu.

Pengangkatannya sebagai hakim konstitusi tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 18/P Tahun 2011 tertanggal 28 Maret 2011. Anwar menggantikan hakim H M Arsyad Sanusi.

Kala itu, dia menjadi hakim konstitusi ketujuh yang diusulkan oleh MA. Menurut urutan, Anwar adalah hakim konstitusi ke-18 di MK. (***//bbs)

jpn

Bimantika.net -Kepala Kepolisian Resor Bima Polda NTB AKBP Hariyanto SH, S.I.K memberikan pembinaan kepada sejumlah Pelajar Pasca Ujian.

Sebanyak 7 Pelajar SMKN 1 Woha Kecamatan Woha Kabupaten Bima itu diamankan oleh personel polres karena melakukan konvoi menggunakan sepeda motor dengan ugal-ugalan dan tidak menggunakan Helm serta dalam pengaruh Alkohol.

Dalam keterangan tertulisnya Kapolres Bima yang disampaikan kasi humas Iptu Adib Widayaka menuturkan, Para pelajar ini diamankan dan berikan pembinaan berawal informasi dari masyarakat pengguna jalan yang resah dengan ulah sejumlah pelajar yang melakukan konvoi dengan ugal-ugalan sehingga mengganggu kenyamanan para pengguna jalan lainnya.

“Mereka konvoi menggunakan sepeda motor dengan ugal-ugalan yang membahayakan keselamatan mereka sendiri maupun para pengguna jalan” Ujar Kapolres mengutip Adib.

AKBP Hariyanto SH, SIK. juga menghimbau kepada para pelajar agar tidak lagi melakukan konvoi apa lagi menenggak minuman keras itu tidak boleh Tegasnya.

Mirisnya lagi kata Kapolres kendaraan yang mereka gunakan tidak dilengkapi dengan Spion,Plat Nomor.

“Surat-surat kendaraan tidak menggunakan Helm dan menenggak minuman jenis Brem yang terbuat dari air Tape” Ucap Kapolres

Ketujuh pelajar serta sepeda motor yang digunakan sampai saat ini masih diamankan di Mapolres Bima.

Ia juga mengatakan agar pihak sekolah mengawasi siswanya supaya tidak melakukan tindakan yang merugikan diri mereka maupun orang lain.

“Mereka dan kendaraan nya masih kita amankan untuk dilakukan pemeriksaan dan pembinaan” Tukasnya. (***)

jpn

Bimantika.net -Serah terima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 (Unaudited/pra pemeriksaan) dari Bupati dan Walikota kepada BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat berlangsung Rabu (15/3) di Aula Lantai III Kantor BPK Perwakilan Provinsi NTB.

Serah terima laporan keuangan tersebut dihadiri Bupati Bima Hj.Indah Dhamayanti Putri, SE, (IDP) Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE dan Bupati Lombok Utara H.Djohan Sjamsu SH.

Pada penyerahan laporan kepada Kepala BPK NTB Ade Iwan Ruswana, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA ini, juga hadir Ketua DPRD Kabupaten Bima Muhammad Putera Ferryandi, S.IP, Inspektur, Kepala BPKAD ketiga daerah tersebut.

Bupati Bima mewakili kepala daerah lainnya yang didaulat menyampaikan sambutan pada pertemuan tersebut menyampaikan terima kasih kepada BPK.

Terima kasih atas pendampingan yang telah dilaksanakan dengan sangat baik oleh tim BPK perwakilan NTB, sehingga penyampaian laporan dan proses verifikasi dapat diselesaikan dengan baik.

“Meskipun terdapat sejumlah tantangan, belajar dari catatan dan evaluasi BPK pada tahun sebelumnya, pada tahun anggaran 2022, pemerintah kabupaten dan kota khususnya Kabupaten Bima terus memperbaiki tata kelola keuangan. Termasuk diantaranya kesiapan SDM di masing-masing daerah juga penting dalam penyelesaian laporan keuangan ini”. Imbuh Bupati.

Kepala BPK NTB Ade Iwan Ruswana dalam sambutannya mengungkapkan, tahun ini merupakan masa transisi dalam sistem aplikasi penyusunan perencanaan hingga pertanggungjawaban keuangan menggunakan SIPD. Meskipun masih ada yang menerapkan SIMDA.

Ade juga menghimbau agar unit kerja pemerintah daerah membantu seoptimal mungkin penyediaan data yang dibutuhkan tim
Jangan ada kesan memperlambat penyerahan data karena kecepatan sangat penting bagi tim BPK untuk mengoreksi laporan keuangan dan meyakinkan tim pemeriksa”. Tandasnya. (***)

jpn

Bimantika.net – Bulan Suci Ramadhan 1444 H tinggal hitungan hari. Maka, dalam rangka mengantisipasi serta meminimalisir gangguan kamtibmas menjelang Bulan Suci Ramadhan 1444H/2023M, sejumlah Polsek se Polres Dompu menggelar razia knalpot racing.

Misalnya saja di Polsek Kilo. Saat razia digelar, tak tanggung-tanggung, 10 unit kendaraan bermotor dengan Knalpot Mode Bising tersebut, dijaring dan langsung diamankan ke Mapolsek, Rabu (15/3/2023) sekira pukul 07.30 Wita.

Terkait hal ini, Kapolsek Kilo, Ipda Eka Farman, SH., menuturkan bahwa sebelum Bulan Suci Ramadhan tiba, motor-motor bermasalah dengan knalpot harus diamankan agar tidak mengganggu tempat-tempat ibadah nantinya.

“Warga khususnya para remaja, harus diperingatkan sejak awal,” tutur Kapolsek.

Dengan demikian, razia ini diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman khususnya bagi umat Muslim yang akan menjalankan ibadah puasa dan masyarakat di Kecamatan Kilo pada umumnya.

Kapolsek juga mengimbau kepada pengendara yang terjaring dalam operasi penertiban ranmor R2 yang menggunakan knalpot racing/brong agar segera mengganti knalpot kendaraan mereka dengan menggunakan knalpot yang standar.

“Knalpot yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan serta melengkapi surat atau dokumen kelengkapan dalam berkendara karena sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadhan,” tegasnya.

Lebih lanjut, dalam kegiatan penertiban tersebut anggota polsek Kilo berhasil mengamankan sebanyak 10 (Sepuluh) unit kendaraan roda dua yang menggunakan knalpot Racing, yakni Honda Supra 125, atas nama Feri Fajrian, Honda supra Fit X atas nama Cecep, Honda Supra X, atas nama Afrin, dan Yamaha Jupiter MX, atas nama Ipul.

Tak hanya itu, imbuhnya, ada juga Honda Supra 125, Pemilik Asriani, Honda Supra X, atas nama Ama Reo, Kawasaki KLX 150, atas nama Arif, Honda Sonik, milik Salam, Honda Supra, milik Fatimah, serta Honda Revo, milik Poral.

Untuk memberikan efek jera, Kapolsek langsung memberikan perintah agar pengendara kendaraan R2 menggunakan knalpot racing tersebut, mencopot knalpot brong dan menggantinya dengan yang standar sedangkan barang bukti knalpot racing tersebut diamankan di Mako Polsek Kilo.

Sebelumnya, Kegiatan Razia Knalpot Racing juga digelar di sejumlah Polsek, seperti di Polsek Pekat, operasi penertiban kendaraan roda dua yang menggunakan knalpot racing, Personil Polsek Pekat berhasil mengamankan setidaknya 12 Unit Kendaraan.

Operasi Razia Kendaraan Knalpot Racing alias Knalpot Racing juga digelar di sejumlah Polsek seperti Manggelewa dan lainnya dengan harapan, memasuki Bulan Suci Ramadhan, maka gangguan seperti kebisingan saat beribadah dapat diminimalisir. (***)

jpn

Bimantika.net -Setidaknya 12 (Dua Belas) remaja yang sebagian besar masih di bawah umur diamankan Personil Polsek Dompu saat tengah asyik mengadakan pesta minuman keras (Miras) di sekitar Taman Kodim Dompu, Selasa (14/3/2023) malam sekira pukul 23.30 Wita.

Pasca diamankan, oleh Kapolsek Dompu IPDA Arif Syarifuddin, SH., langsung diberikan pembinaan sekaligus akan menindak tegas apabila mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari.

Dikatakannya, pembinaan tersebut, dilaksanakan di halaman Mako Polsek Dompu disaksikan langsung oleh orang tua serta kerabat keluarganya, pada Rabu pagi (15/3/2023) sekira pukul 09.00 wita.

Terkait hal ini, Kapolsek mengungkapkan bahwa remaja tersebut diamankan saat sedang berkumpul mengadakan pesta minuman keras di atas Jam Malam.

“Mereka melanggar Peraturan Daerah terkait larangan berkumpul dan berkeliaran di atas jam malam untuk remaja, pemuda hingga anak-anak di bawah umur,” ungkapnya.

Dikonfirmasi mengenai identitas, masing-masing dari remaja tersebut, inisial MA (18), AK (19), HA (17), FE (23), AI (24), AZ (17) dan RM (23) dari Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu.

“Di samping yang dari Dorotangga, ada juga JU (23), SI (18) dan HE (24) dari Desa Mbawi, Kecamatan Dompu,” beber Kapolsek.

Kapolsek menambahkan, dari 12 remaja tersebut ada juga yang dari Kelurahan Potu yakni AD (18) serta GU (20) asal Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu.

Lebih lanjut, Kapolsek menyampaikan, bahwa terhadap para remaja dan pemuda tersebut diamankan guna dilakukan pembinaan 1×24 jam dan memanggil orang tuanya serta dibuatkan surat pernyataan agar tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Kapolsek juga meminta pada seluruh anggota, untuk tetap rutin melakukan patroli di jam dan titik-titik rawan di Wilayah Hukum Polsek Dompu.

“Hal itu dilakukan guna memastikan situasi dan kondisi Kamtibmas tetap aman dan kondusif,” pungkas Kapolsek. (***)

jpn

Bimantika.net -Pemerintah Kota Bima di bawah kendali Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE (HML) terus menerus lakukan program yang menunjang maju dan setara nya Kota Bima.

Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Kota Bima, Drs. Adisan membuka Lomba Teknologi Tepat Guna yang diadakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Bima pada hari Rabu (15/3).

Lomba yang dipusatkan di Gedung Seni dan Budaya tersebut mengangkat tema “Riset dan Inovasi menuju Kota Bima Maju dan Mandiri” yang dihadiri sejumlah Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Bima, Wakil Ketua PPID dan peserta lomba.

Drs. Adisan menyampaikan, lomba Teknologi Tepat Guna ini menjadi kali pertama yang diadakan pada tahun 2023 oleh Pemerintah Kota Bima melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Bima.

“Lomba ini digelar untuk menghargai karya anak bangsa, dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat diberbagai sektor,” ujarnya.

Adisan mengungkapkan bahwa hasil dari lomba ini dapat diproduksi secara masal dan dikembangkan sehingga bisa bersaing baik di tingkat provinsi maupun nasional.

“Ini merupakan bentuk yang mengembangkan diri dan harus terus di pacu sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat,” harapnya.

Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Bima, Adhi Aqwam, ST, M.Eng, M.Sc dalam laporannya mengatakan, lomba ini memberikan edukasi serta kebiasaan untuk melaksanakan riset dan inovasi, baik di pemerintahan maupun ditengah masyarakat.

“Tujuannya yaitu agar bisa menghidupkan dan mengembangkan riset dan inovasi yang lebih maju lagi, kami hadir untuk meningkatkan riset dan teknologi di Kota Bima,” ujarnya.

Adhi menambahkan, ada 41 karya teknologi tepat guna yang dilombakan, kemudian dibagi menjadi empat kategori. Pertama, dosen, guru dan mahasiswa sebanyak 20 karya, SMA/SMK sebanyak 7 karya, SMP/MTS 6 karya dan umum sebanyak 8 karya. (***//Kominfo)

jpn

Bimantika.net -Demi menjamin keamanan dan kenyamanan menjelang bulan suci ramadhan 1444 H tahun 2023 M Polres Bima Polda NTB menggalakkan patroli di malam hari.

Selasa malam (14/3/23) Sekira Pukul 21.00. Wita Peleton 2 Dalmas Sat- Samapta Polres dipimpin Perwira Pengawas (PAWAS) Iptu A.Bakar melaksanakan patroli rutin.

Adapun rute yang diambil dalam patroli rutin tersebut mulai dari Mako Polres Bima menuju Taman Panda dan beberapa tempat yang dianggap rawan terjadinya berbagai tindak Kejahatan.

Tentunya sebelum pelaksanaan patroli Peleton 2 Dalmas melaksanakan apel kesiapan terlebih dahulu, guna mengecek kelengkapan dan kekuatan personel sekaligus memberikan arahan terkait pelaksanaan patroli malam tersebut.

Kapolres Bima AKBP Hariyanto SH, S.IK, lewat kasi humas Iptu Adib Widayaka mengatakan sudah menjadi tugas dan kewajiban kita untuk menjaga keamanan dilingkungan masyarakat, kita harus berupaya maksimal untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat, ditambah saat ini menjelang Bulan Suci Ramadhan.

Tak hanya itu, ia juga mengingatkan personelnya agar pada saat bertugas harus bertindak secara profesional dan humanis serta harus sesuai dengan prosedur yang ada.

“Ingat! Yang terpenting harus humanis, jika ada masalah sebisa mungkin untuk meredam amarah dan menenangkan warga agar tidak menimbulkan masalah lain,” imbuhnya.

Tujuannya kata AKBP Hariyanto SH,S.IK, menciptakan situasi yang aman dan nyaman bagi masyarakat saat menjelang maupun pada saat Bulan Suci Ramadhan.

Dirinya berharap Masyarakat berperan aktif dalam membantu Pihak kepolisian dalam mewujudkan situasi Kamtibmas yang kondusif di wilayah Kabupaten Bima.

“Apabila ada kerja sama dan kemitraan yang baik antara masyarakat dan kepolisian maka kondusifitas wilayah dapat terwujud,” tandas Kapolres. (***)

jpn

Bimantika.net -Media Online Bimantika dalam Edisi Khusus mengupas soal Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Nusa Tenggara Barat menelusuri data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Dalam basis data BPS bahwa IPM Provinsi NTB mengalami peningkatan dari 68,65 di tahun 2021 menjadi 69,46 pada tahun 2022. IPM Provinsi NTB masih berada pada kategori capaian sedang. Pertumbuhan IPM Provinsi NTB di tahun 2022 mencapai 1,18 persen.

Dari dimensi kesehatan yang digambarkan oleh indikator Umur Harapan Hidup, di tahun 2022 Provinsi NTB mencapai 67,07 tahun.

Indikator ini meningkat sebanyak 0,38 tahun dibandingkan tahun 2021.

Dimensi pendidikan digambarkan oleh indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS).

HLS Provinsi NTB di tahun 2022 Provinsi NTB mencapai 13,96 tahun, meningkat 0,06 tahun dibandingkan tahun 2021. Sedangkan RLS-nya sebesar 7,61 tahun dan nilai ini meningkat sebanyak 0,23 tahun dibanding tahun sebelumnya.

Dari dimensi hidup layak yang digambarkan oleh indikator Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan, capaian Provinsi NTB di tahun 2022 sebesar 10,68 juta rupiah per orang per tahun. Indikator ini meningkat sebanyak 304 ribu rupiah dibandingkan tahun 2021.

Dari data base tersebut hasil penelusuran media Bimantika nampak IPM tertinggi di Provinsi NTB adalah Kota Mataram dan urutan 2 di tempati oleh Kota Bima.

Berikut Data IPM tiga tahun terakhir dari seluruh Kota dan Kabupaten se NTB hasil penelusuran media Bimantika sejak Tahun 2000-2022.

Kota Mataram 78,91 tahun 2000, 79,14 tahun 2021 dan 79,59 tahun 2022.

Kota Bima 75,81 tahun 2000, 76,11 tahun 2021 dan 76,84 tahun 2022.

Kabupaten Sumbawa Barat 71,63 tahun 2000, 71,85 tahun 2021 dan 72,65 tahun 2022.

Kabupaten Lombok Barat 68,20 di tahun 2000, 68,61 tahun 2021 dan 69,41 tahun 2022.

Kabupaten Dompu 67,84 tahun 2000, 68,45 tahun 2021 dan 69,15 tahun 2022.

Kabupaten Sumbawa 67,61 tahun 2000, 68,01 tahun 2021 dan 68,89 tahun 2022.

Kabupaten Lombok Timur 66,30 tahun 2000, 66,66 tahun 2021 dan 67,59 tahun 2022.

Kabupaten Lombok Tengah 66,43 di tahun 2000, 66,72 tahun 2021 dan 67,57 di tahun 2022.

Kabupaten Bima 66,30 tahun 2000, 66,66 tahun 2021 dan 67,57 tahun 2022.

Kabupaten Lombok Utara 64,42 tahun 2000, 64,77 tahun 2021 dan 65,70 tahun 2022.

propinsi Nusa Tenggara Barat 68,25 tahun 2000, 68,65 tahun 2021 dan 69,46 tahun 2022.

IPM adalah indikator penting untuk mengetahui keberhasilan dalam upaya mem- bangun kualitas hidup manusia/ masyarakat/penduduk yang dipublikasikan secara berkala oleh BPS, dan IPM merupakan indikator dampak dari program 5-10 pemerintah itu sendiri.

Dari data BPS itu nampak jelas peningkatan IPM Kota Bima di masa pemerintahan H. Muhammad Lutfi, SE (HML).

Di Tahun 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 IPM Kota Bima dalam Data BPS stagnan di angka 70,11.

Mengutip isi Human Development Report (HDR) pertama tahun 1990, pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Diantara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup,

IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak

Komponen Indeks Pembangunan Manusia

Angka Harapan Hidup ;
Angka Harapan Hidup (AHH) pada waktu lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup.

Angka Melek Huruf :
Angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya.

Rata-Rata Lama Sekolah :
Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal.

Pengeluaran Riil per Kapita yang disesuaikan UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) riil yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan formula Atkinson. (***)

jpn

Bimantika.net -Untuk memperkuat pemahaman implementasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas, sebanyak 13 dari 14 Puskesmas BLUD dan 3 Puskesmas Non BLUD Se- Kabupaten Bima melakukan Kaji Banding di dua Puskesmas Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Ketua Tim Kaji Banding BLUD yang juga Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bima Afifuddin, SE, MM, yang didampingi Kabag Hukum Setda kabupaten Bima Amar Makhruf, SH dan Pendamping BLUD Puskesmas Dr. Firman, MPH menjelaskan, dua Puskesmas Kabupaten Sleman yang menjadi lokasi kaji banding adalah Puskesmas Mlati 2 dan Puskesmas Seyegan.
Jelasnya Senin (13/3) sesaat setelah rombongan diterima oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman drg. Isa Darmawidjaja, M.Kes.

“Melalui Kaji Banding, Puskesmas BLUD Kabupaten Bima sangat ingin memahami praktek pengelolaan BLUD ini, terutama terkait tata kelola dan penatausahaan keuangan”. Ungkap Afifuddin.

Kepala Puskesmas Mlati 2 yang menjadi tujuan kaji banding, drg. Evita, MPH memaparkan, BLUD memberi peluang Puskesmas untuk berinovasi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. “Kami mengembangkan beragam inovasi yang mengantarkan Puskesmas kami mendapat banyak apresiasi baik lokal maupun nasional”. Ungkap dr. Evita dihadapan 68 orang peserta.

Pada tatapmuka tersebut, dr. Evita juga memaparkan materi tentang implementasi BLUD, baik proses maupun dampaknya bagi Dinas Kesehatan dan Puskesmas di Kabupaten Sleman.

Peserta selanjutnya melakukan peninjauan dan berdiskusi secara langsung dengan pengelola BLUD Puskesmas Seyegan yang dipimpin drg. Ratih Susila, MPH. Kegiatan yang sama juga berlanjut di Puskesmas Mlati 2.
Di Puskesmas Mlati 2, peserta tampak serius membahas pengembangan Puskesmas pasca BLUD dan penggunaan teknologi informasi (IT) untuk mempercepat proses pelayanan menjadi inspirasi bagi Puskesmas Kabupaten Bima. Termasuk penggunaan e-kinerja bagi pegawai Puskesmas.

Pada hari kedua (14/3) rombongan melakukan workshop tentang laporan keuangan dan penyusunan Rencana Busines Anggaran (RBA) dan mendengarkan pemaparan tiga orang Narasumber yaitu Yos Hendra, SE, MM., Akt., CA., M.Ec.Dev., MAPPI Konsultan keuangan dan BLUD dari PKMK FK UGM dan kedua Kepala Puskesmas yaitu Mlati 2 dan Seyegan.

Salah seorang peserta, Kepala Puskesmas Langgudu Najmah, S.ST turut mengapresiasi kegiatan ini. “Sangat memuaskan ilmu yg di peroleh hari ini dengan nara sumber yang sangat hebat dengan kemampuannya. Semoga bisa di terapkan di PKM masing masing”. Ujarnya. (***)

jpn

Bimantika.net -Pemerintah Kota Bima melalui Asisten III Setda Kota Bima Drs. Adisan membuka secara resmi kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bersama Badan Pusat Statistik Kota Bima, dalam rangka Pembinaan Statistik Sektoral menuju satu data Kota Bima. Selasa, 14 Maret 2023.

Kegiatan Focus Group Discussion bersama BPS Kota Bima yang digelar di Hotel Marina Inn Kota Bima ini dihadiri oleh sejumlah perangkat daerah terkait lingkup Pemerintah Kota Bima, Kepala BPS Kota Bima dan KPPN Bima.

Drs. Adisan menyampaikan, FGD ini ialah sebagai suatu instrumen penguatan sistem statistik nasional, melalui kebijakan dan komitmen pemerintah untuk memberikan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan akuntabel.

“Saat ini Pemerintah Kota Bima, maupun pemerintah pusat hingga kabupaten/kota di Indonesia, sesuai dengan instruksi Kemendagri, sedang mengikuti kegiatan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral, yang bertujuan untuk mengukur capaian untuk kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral,” ungkapnya.

Ia berharap agar semua pihak dapat mengikuti dan berpartisipasi aktif, sehingga nantinya dapat memberikan masukan yang bermanfaat dalam menyusun dan perbaikan Kota Bima pada tahun mendatang.

Sementara itu, Kepala Subbagian Umum BPS Kota Bima, Zainul Irpan, SE yang juga selaku pelaksana kegiatan memaparkan, tujuan FGD dalam angka 2023 dan pembinaan sektoral ini yaitu pertama, penguatan kolaborasi, kedua, review data kota bima dalam angka 3 tahun terakhir, ketiga, internalisasi indikator capaian ekonomi.

Keempat, membangun kesepahaman peran dan tanggungjawab dalam rangka membangun Kota Bima dengan data yang akurat, kelima, mengumpulkan masukan dan gagasan untuk menyusun langkah kongkrit dalam mewujudkan peningkatan kualitas data, keenam, publisitas sensus pertanian tahun 2023.

“FGD ini diikuti oleh 33 peserta yang berasal dari BPS Kota Bima, perwakilan instansi dan OPD lingkup Pemerintah Kota Bima,” ungkapnya. (***)