Author: BimaNtika

jpn

Bimantika.net -Kisruh penempatan ASN P3K di Pemerintahan Kota Bima kini menemukan titik tetang setelah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bima, Arif Roesman Effendy, ST, MT angkat bicara.

Menurutnya kebijakan tersebut bukanlah pemindahan unit kerja sebagaimana yang ramai dipersoalkan, melainkan pemberian penugasan atau pekerjaan tambahan kepada para tenaga PPPK yang telah diterima dan aktif bekerja di unit masing-masing OPD.

“Ini bukan pemindahan unit kerja, tapi penugasan pekerjaan tambahan sesuai kebutuhan dan hasil pertimbangan seleksi oleh para kepala unit kerja asal,” jelas Arif saat dikonfirmasi, Kamis (10/7/2025).

Ia menegaskan bahwa para PPPK yang ditugaskan tambahan tersebut dipilih berdasarkan kriteria kemampuan mereka dalam melaksanakan tugas tambahan yang dibutuhkan oleh OPD penerima.

Arief mengakui kebijakan ini diterbitkan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada para PPPK.

Menurutnya beralasan bahwa hal itu sesuai dengan komitmen awal para tenaga PPPK yang telah menyatakan siap ditempatkan dan ditugaskan di mana saja saat mereka dinyatakan lulus seleksi PPPK.

“Mereka sudah menyatakan siap, dan ini adalah bagian dari penugasan pekerjaan tambahan, bukan pemindahan unit kerja,” tegasnya.

Arif juga menyatakan, pihaknya telah berkonsultasi dengan BKN Regional Denpasar terkait kebijakan penugasan tambahan ini, dan dinyatakan tidak menyalahi ketentuan pemerintah maupun aturan manajemen PPPK sebagaimana diatur dalam undang-undang dan kebijakan KemenPAN-RB.

Sebelumnya, kebijakan penerbitan surat penugasan kolektif kepada puluhan PPPK di Kota Bima menuai polemik karena dinilai mendadak dan tidak mempertimbangkan kondisi pribadi maupun penugasan awal tenaga PPPK tersebut.

Polemik ini juga menjadi sorotan Komisi I DPRD Kota Bima yang sebelumnya berencana menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk meminta penjelasan kepada BKPSDM terkait dasar penerbitan surat penugasan kolektif.

Dengan penjelasan ini, BKPSDM Kota Bima berharap polemik yang terjadi dapat diluruskan agar pelayanan publik tetap berjalan dengan baik, dan para tenaga PPPK dapat melaksanakan penugasan tambahan dengan optimal sesuai kebutuhan daerah. (***)

jpn

Bimantika.net -Bhabinkamtibmas Polsubsektor Palibelo Polres Bima Polda NTB Bripka Idham melaksanakan pengamanan penyaluran Bantuan langsung Tunai/ BLT.

Kegiatan yang berlangsung pada Kamis (10 /7/25) sekira pukul 09.00. Wita bertempat di Aula Kantor Desa Nata Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima.

Pembagian BLT Tersebut pemdes setempat  mendistribusikan undangan kepada penerima bantuan sebanyak 8 KK, Masing-masing keluarga mendapat Rp 300 ribu.

Kali ini pemerintah desa Nata menyalurkan BLT DD tahap 4 5.dan 6.di Tahun anggaran 2025 dan total yang di terima per KK masing-masing Rp 900.000.

“Kegiatan monitoring BLT ini merupakan bentuk pengawasan dan pengawalan kita terhadap masyarakat supaya dapat tersalurkan kepada masyarakat yang berhak, Ungkap Kapolres Bima AKBP Eko Sutomo S.I.K.,M.I.K., melalui Kasi Humas AKP Adib Widayaka.

“Kami harus benar – benar monitor dan memastikan bahwa penyaluran BLT tepat sasaran”. Tutupnya. (***)

jpn

Bimantika.net -Kunjungan kerja Bupati Bima Adi Mahyudi dan Wakil Bupati dr.H. Irfan selain dilakukan di lokasi terdampak kebakaran di dua desa Senin (07/7) keduanya juga menghadiri pembukaan turnamen Sepakbola Bupati Bima Cup di Lapangan Semangka Kecamatan Sape.

Pembukaan kompetisi yang akan berlangsung dari tanggal 8 Juli hingga 13 Agustus 2025 tersebut juga dihadiri anggota DPRD Kabupaten Bima Dapil Sape Lambu Fatimah Zulkarnain (Partai Demokrat), Muhammad Aris, SH (Nasdem), Jasmin, S.Pd (PPP), Asisten Pemerintah dan Kesra Fatahullah, S.Pd, Sekretaris Dikbudpora, Camat Sape, Danki Brimob Sape, Unsur Muspika Kecamatan Sape.

Dalam pidatonya Bupati Bima Ady Mahyudi menyatakan
“Pertandingan sepak bola ini menjadi satu kebanggaan bagi semua elemen masyarakat Kabupaten Bima, khususnya masyarakat Sape, karena ikut diramaikan oleh pemain eks liga 1 dan 2 nasional.

Bupati Ady menambahkan Kehadiran para pemain yang pernah berlaga di tingkat nasional ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi anak-anak dan pecinta sepak bola untuk meraih prestasi terbaik pada cabang olahraga sepak bola.

Bupati Ady Mahyudi juga berharap para penonton dan semua pihak bersama-sama turut menjaga keamanan dan ketertiban selama kompetisi berlangsung. Kalah – menang tetap senang, jangan pernah merasa lelah.

“Kalah-menang adalah hal biasa, jadikan cambuk bagi agar mampu meraih prestasi dan lebih maju ke depannya”. Tutup Bupati.

Sebelumnya, Ketua panitia menyampaikan, kompetisi ini diikuti oleh 37 klub yang berasal dari 3 kabupaten/kota se-pulau Sumbawa dan direncanakan berlangsung awal Juli hingga pertengahan Agustus 2025 dan memperebutkan hadiah sebesar total hadiah senilai Rp 120 juta.
(RRS/ Ruma Rengge Sape/ 007 )

Bimantika.net -Dalam inspeksi mendadak (sidak) nya Bupati Bima Ady Mahyudi Minta Jajaran Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Bima Tingkatkan Pelayanan

Di sela padatnya kegiatan kedinasan, Senin (7/7/2025) Bupati Bina Ady Mahyudi melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bima.

Tiba di instansi tersebut, Bupati langsung menuju ruangan sekretariat dan melakukan dialog intens dengan para pejabat Eselon III, Pejabat Fungsional dan staf pengelola kegiatan di unit kerja tersebut.

Pada pertemuan tersebut, Bupati .Ady Mahyudi mendapatkan sejumlah penjelasan dari para Kabid dan pejabat fungsional terkait pola dan jenis pelayanan yang dilakukan untuk memastikan cakupan pelayanan dasar kesehatan dapat dinikmati secara merata.

Setelah mendapatkan penjelasan dari para kepala bidang, terkait cakupan dan jangkauan pelayanan medis
Berdasarkan penjelasan Kabid dan Jafung, petugas pelayanan kesehatan telah melakukan pelayanan langsung ke masyarakat sebagai salah satu program prioritas.

Namun demikian, Jajaran Dinas Dinas Kesehatan kabupaten Bima diminta untuk dapat terus meningkatkan pelayanan dan memberikan akses yang lebih luas khususnya bagi warga yang berdomisili pada area terpencil dan wilayah yang sulit dijangkau dari pusat pelayanan”. Harapnya. (///RRS/ Ruma Rengge Sape / 007 )

jpn

Bimantika.net -Pasca kebakaran yang melanda 15 Unit Rumah yang dihuni oleh 15 kepala keluarga di Desa Sangia Kecamatan Sape, Kamis tanggal 3 Juli 2025, Bupati Bima Ady Mahyudi bersama Wakil Bupati dr. H.Irfan mengunjungi para korban Senin 07/07/2025.

Pantauan langsung dari koordinator liputan Bimantika (Ruma Rengge)
Pada kesempatan tersebut diserahkan bantuan berupa uang tunai dari Baznas Kabupaten Bima dan bantuan tanggap darurat dari Dinas Sosial dan BPBD Kabupaten Bima.

Dihadapan warga terdampak kebakaran Bupati Bima Ady Mahyudi menyampaikan turut empati atas bencana dan musibah yang dialami warga.

Dirinya berharap dengan kondisi yang ada warga dapat bersabar. “Semoga ini menjadi pelajaran agar kita semua lebih berhati-hati dan bijak dalam masalah listrik dirumah”. Harap Bupati.

Dalam kunjungan tersebut, Bupati dan Wabup juga didampingi Anggota DPRD Kabupaten Bima Dapil Sape Lambu Muhammad Aris, SH, Asisten Pemerintahan dan Kesra Fatahullah, S.Pd, Camat Sape Muhamad Akbar.,SP, M.Si, Ketua Baznas Kabupaten Bima Drs. H.Zainudin, Kades Sangia para pejabat terkait BPBD dan Dinas Sosial Kabupaten Bima.

Di hari yang sama juga, Bupati Bima dan Wakil Bupati Bima datang memberikan bantuan bencana alam kebakaran di Dusun Kalo desa Naru Barat. (///RRS/Ruma Rengge Sape/ 007 )

jpn

Bimantika.net -Kisruh penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) P3K rupanya benar-benar menjadi atensi Komisi l DPRD Kota Bima.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bima, Arief Roesman Effendy, ST, MT masih enggan memberikan keterangan terkait polemik penerbitan surat tugas pemindahtugasan puluhan tenaga PPPK lulusan 2025 yang ramai menjadi sorotan publik yang sudah menjadi atensi anggota Parlemen Kota Bima.

Saat ditemui sejumlah awak media usai mengikuti kegiatan di Gedung DPRD Kota Bima pada Selasa (8/7), Arif hanya menjawab singkat bahwa dirinya belum akan memberikan tanggapan.

“Saya akan menjawab nanti saat diundang dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi I DPRD,” ucapnya singkat.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kota Bima, Yogi Prima Ramadhan, SE saat ditemui di tempat yang sama membenarkan bahwa pihaknya telah mengagendakan RDP (Rapat Dengar Pendapat) bersama BKPSDM terkait polemik pemindahtugasan puluhan tenaga PPPK tersebut.

“insya Allah Besok tanggal 9 Juli 2025, kami sudah jadwalkan RDP dengan BKPSDM untuk mendengar penjelasan resmi terkait polemik ini,” ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, puluhan tenaga PPPK Kota Bima lulusan tahun 2025 menerima surat tugas pemindahtugasan diduga secara sepihak oleh BKPSDM tanpa pemberitahuan dan persetujuan mereka, sehingga memicu protes dan kegelisahan di kalangan tenaga PPPK. Banyak pihak mendesak agar kebijakan ini dikaji ulang dan dibatalkan karena dinilai tidak sesuai prosedur.

RDP yang akan digelar besok diharapkan menjadi momentum untuk mengungkap kejelasan motif dan prosedur penerbitan surat tugas tersebut, sekaligus menjadi ruang klarifikasi dari pihak BKPSDM di hadapan Komisi I DPRD Kota Bima. (****//Poros)

jpn

Bimantika.net -Anggota Ton 2 Dalmas Satuan Samapta Polres Bima Polda NTB secara intensif melaksanakan Patroli Kegiatan Rutin yang di Tingkatkan (KRYD) di Malam hari.

Patroli yang berlangsung pada Minggu malam (06/07/25) guna mengantisipasi terjadinya Aksi 3C, balapan liar, berandal jalanan, aksi Premanisme dan lainnya yang meresahkan masyarakat di wilayah hukum Polres Bima.

Kegiatan yang dikendalikan oleh Kasatnya AKP Muhtar itu difokuskan di tempat keramaian, tempat tongkrongan serta titik yang di anggap rawan terjadinya aksi Kriminalitas.

Kapolres Bima AKBP Eko Sutomo S.I K.,M.I.K., melalui Kasi Humas AKP Adib Widayaka menjelaskan pihaknya akan terus memberikan pelayanan terbaik sehingga masyarakat merasa nyaman dan terayomi.

Patroli yang dilakukan secara mobile dan dimulai sekira pukul 20.00.Wita hingga dini hari itu berjalan dengan lancar dan aman. (****)

jpn

Bimantika.net -Minggu 6 Juli 2025 Satpolairud Polres Bima Polda NTB melaksanakan Pengamanan Obyek Wisata/rekreasi di Wilayah Perairan Polres Bima.

Salah satu tempat wisata yang menjadi fokus pengamanan yakni pantai Kalaki yang berlokasi di Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima.

Tidak saja melakukan pengamanan tim patroli juga menghimbau kepada pengunjung agar berhati-hati dan selalu mendampingi anak anak agar tidak mandi laut sendiri.

“Jaga Anak-anak serta barang bawaan dan laporkan kepada kami bila mengetahui adanya tindakan kriminal dalam bentuk apapun”. petugas menghimbau.

Kegiatan yang dikendalikan oleh Kasatnya Iptu Haripurnomo itu tim patroli juga menghimbau kepada para nelayan yang beraktivitas di laut agar berhati-hati dan mengutamakan keselamatan.

Kapolres Bima AKBP Eko Sutomo S.I.K.,M.I.K., melalui Kasi Humas AKP Adib Widayaka menjelaskan kegiatan tersebut merupakan wujud kehadiran polri ditengah masyarakat sehingga masyarakat merasa nyaman dan terayomi.

Hingga berakhirnya kegiatan berjalan dengan lancar, aman dan tidak ditemukan adanya sasaran yang dimaksud. (****)

jpn

Bimantika.net -Untuk mencegah dan meminimalisir aksi kejahatan pada malam hari, Polsek Bolo Polres Bima Polda NTB rutin menggelar  Patroli Blue Light di wilayah hukumnya.

Kegiatan  Blue light patrol  ini bertujuan untuk mengamankan situasi kamtibmas di daerah hukum Polsek Bolo dan meminimalisir kejahatan C3 ( curat, curas dan curanmor ) dan gangguan kamtibmas lainnya pada malam hari.

Patroli pada Sabtu  malam  (05/07 2025 ) Mulai pukul 20.00 Wita sampai selesai dilakukan personil piket Polsek Bolo dan dikendalikan oleh Kapolseknya AKP Nurdin.

Patroli Blue Light sendiri merupakan patroli rutin yang dilakukan dimalam hari di lakukan di tempat dan jam-jam rawan tindak kejahatan dan gangguan Kamtibmas dengan menggunakan mobil patroli dinas dan menyalakan lampu khas Kepolisian berwarna biru.

“Dengan adanya Patroli Blue Light guna memastikan keamanan dan kejahatan C3 mampu memberikan dampak yang baik bagi situasi kamtibmas, diantaranya dapat mengurungkan niat pelaku kejahatan serta mencegah terjadinya gangguan kamtibmas sehingga masyarakat dapat beraktifitas dan beristirahat dengan tenang karena merasa aman dan nyaman telah terlayani dan terayomi oleh Polri”. Ungkap Kapolres Bima AKBP Eko Sutomo S.I.K.M.I.K.,, melalui kasi humas AKP Adib Widayaka.

Dikatakannya bahwa dengan di lakukan Patroli Blue Light merupakan wujud nyata upaya Polri khususnya Polres Bima dalam memelihara kamtibmas guna menciptakan dan memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat Serta memastikan keamanan wilayah.

Dalam kesempatan itu juga tim patroli menghimbau dan mengajak seluruh elemen masyarakat agar berperan aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban. (****)

jpn

Bimantika.net -Dinas Kesehatan Kota Bima menjadi sorotan diakhir pekan ini.

Terbongkar borok Dinas tersebut saat DPRD Kota Bima menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) masalah ratusan tenaga honorer Tenaga Kesehatan (Nakes) sudah belasan tahun mengabdi tapi tak masuk database Badan Kepegawaian Negara (BKN).

RDP tersebut berlangsung di Kantor DPRD Kota Bima pada Hari Jum’at 4 Juli 2025.

Terungkap dalam RDP itu adalah Dinas Kesehatan (Dikes) menertibkan SK bagi tenaga honorer baru antara Tahun 2024 dan 2025.

RDP dipimpin oleh ketua DPRD, Syamsurih, SH didampingi oleh Ketua komisi I, Yogi Prima Ramadhan dan sekretaris Komisi I, M Aswin serta anggota DPRD, Edi, Amiruddin, A Haris, Abdul Rabbi dan Hairul Yasin.

Hadir saat RDP, Kepala Dikes Kota Bima Ahmad, S. Sos dan jajaran serta seluruh Kepala Puskesmas SE Kota Bima dan perwakilan RSUD Bima, sementara dari BKPSDM diwakili Sekretaris.

Sejumlah Tenaga Kesehatan (nakes) yang hadir dalam ruang RDP menyampaikan aspirasi mereka dan mereka menduga kuat adanya Diskriminasi.

Nakes mengungkapkan terjadinya dugaan kuat diskriminasi bagi 243 honorer nakes mengabdi belasan tahun dibanding baru masuk satu tahun.

Dimana Dikes dan BKPSDM hanya menerbitkan SK honorer pada tenaga honorer masuk sementara yang belasan tahun tak pernah dimasukkan database. Itu berlaku di seluruh Puskemas, RSUD Kota Bima dan Dikes.

Akibat tak mendapat SK serta tak dimasukin dalam database BKN, saat seleksi tenaga PPPK tahap I tahun 2024 tak bisa ikut dalam seleksi, malah masuk dalam kategori R4, bukan lagi R2 atau R3.

Ratusan tenaga honorer Nakes hanya berharap diperhatikan serius oleh pemerintah daerah, terutama Dikes agar nasib mereka tak ditelantarkan. Apalagi waktu pengabdian sudah sangat lama.

Ketua DPRD Kota Bima Syamsurih, SH mempertanyakan sikap BKSDM dan jajaran Dikes, pasalnya ada ratusan honorer susah mengabdi belasan tahun bahkan ada 13 tahun tapi tak pernah terdata dan masuk dalam database.

Sementara ada honor baru masuk kemarin sudah langsung mendapatkan SK resmi sebagai tenaga honorer.

Ketua DPRD juga mempertanyakan sikap jajaran Dikes dan BKPSDM yang jelas jelas pasti tahu, sudah ada larangan memasukan honorer baru, namun tetap terjadi.

Pada kesempatan itu ketua DPRD menyampaikan sejumlah regulasi larangan pengangkatan tenaga honorer termasuk perintah pemerintah pusat untuk menyelesaikan sisa tenaga honorer yang ada.

“Pak umur kota bima 23 tahun, alangkah Dzolimnya, ada baru honor satu dua tahun langsung dapat SK honor,” sesalnya.

Begitupun disampaikan Ketua Komisi I, Yogi Prima Ramadhan, dirinya pastikan masalah ini jadi atensi serius, apalagi ada dugaan terdapat honorer tak sesuai aturan.

Yogi juga pertanyakan jajaran BKPSDM ” kok bisa honorer R4 tak bisa terdata di database, kami ingin pastikan ke BKN, bahwa teman teman ini harusnya terdata,” pungkasnya.

Abdul Rabbi Syahrir Anggota DPRD Kota Bima Utusan Partai Gerindra meminta pimpinan DPRD untuk dibentuk pansus guna menelusuri ketidakadilan dan diskriminasi yang dialami oleh ratusan nakes.

Selain itu anggota DPRD juga mengusulkan pada pimpinan rapat agar sekaligus menelusuri banyak ya tenaga honorer baru masuk, terlebih di tahun 2025 ini, padahal sudah ada regulasi melarang pemerintah menerima tenaga honorer baru.

Kepala Dikes Kota Bima, Ahmad, S. Sos di momentum RDP itu mengaku bahwa kebutuhan masuknya pegawai honorer murni dari usulan puskesmas, tidak ada kepentingan Dinas. (***)