Author: BimaNtika

jpn

Bimantika.net -Satu kebanggaan tersendiri bagi warga masyarakat Kabupaten Bima dengan hadirnya Perguruan Tinggi Negeri yang berlokasi di Kabupaten Bima.

“Harapan besar datang dari pemerintah Kabupaten Bima dan sejarah pendirian IAIN Bima telah melewati waktu cukup panjang bersamaan dengan adanya proposal dari pemerintah Kabupaten dan pemerintah kota Bima”. Ungkap Ketua Komite Pendirian IAIN Bima Prof. Dr. H.Muhammad M.pd.MS dalam Rapat yang dipimpin Asisten Pemerintahan dan Kesra Fatahullah, S.Pd tersebut.

Ketua Tim Ferivikasi Djohan Soefi, SE dalam rapat koordinasi di Ruang Rapat Forkopimda Kantor Bupati Bima yang digelar setelah melakukan peninjauan lapangan mengungkapkan bahwa kehadiran tim untuk melihat fakta di lapangan.

Selanjutnya hasil survei tersebut akan dipaparkan dan dilaporkan kepada Menteri.

Tim juga menyampaikan kepada pemerintah Kabupaten Bima dokumen yang perlu dilengkapi.

“Penerbitan Perpres pendirian IAIN akan ada setelah Menpan melakukan proses lebih lanjut dokumen-dokumen yang diperlukan”. Urainya.

Terima kasih kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Bima yang telah memenuhi syarat mayor dengan menyediakan 9,6 hektar lahan dari 5 hektar lahan persyaratan minimum.

“Kami atas nama Kementerian Agama menyampaikan apresiasi karena ini merupakan hal luar biasa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bima dan Aset tersebut perlu dilakukan pengamanan agar tidak dikuasai oleh pihak lain”. Imbuhnya.

Komite Pendirian Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bima yang dipimpin Prof. Dr. H.Ahmad Thib Raya, MA didampingi Prof. Dr. H. Muhammad, M. Pd., M.S., Prof. Dr. Bahtiar, M. Pd., Si., Prof. Dr. Ismail, M. Pd., Prof. Dr. Syarifudin, M. Pd., Prof. Dr. Gazali, SH, MH dan Dr. H. Yudin Citriadin, M. tersebut hadir bersama tujuh orang Tim Ferivikasi yang berasal dari Kementerian Agama RI, Kementerian Ristek dan Dikti serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Kamis (24/7) melakukan kunjungan untuk melakukan verifikasi faktual Lahan IAIN Bima di eks-Kampus Vokasi Desa Sondosia Bolo.

Komite dan tim verifikasi yang melakukan peninjauan lapangan tersebut didampingi Kepala Bidang Aset BPKAD, Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perkim, Irbansus Inspektorat, Dinas Dikbudpora, Bappeda, Bagian Umum dan Bagian Hukum Setda melihat kondisi aset berupa tanah, bangunan dan mencocokkan dengan dokumen kepemilikan.

Tim Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Jeffri Aprianto, Lina Maulida Arif Putri S.HI dan Fahdiar Rizki Atu. A.Md (Setditjen Pendis), Sishka (Biro Hukum dan KLN), Hasyim Khumaedi (Biro Organisasi dan Tata Laksana), Kisman Supriyatna dan Lulu’atun Nasihah (Biro Organisasi dan Tata Laksana), Wahyu Lestari (Subdit Kelembagaan dan Kerjasama). (///RRS/Ruma Rengge Sape/007)

jpn

Bimantika.net -Pasca kebakaran yang melanda Rumah kayu panggung yang berada di 2 desa di kecamatan woha yaitu 1 unit di desa keli pada Rabu (23/7) dan 1 unit di desa donggobolo, pada Sabtu (5/7) lalu , Bupati Bima Ady Mahyudi yang didampingi oleh Kepala Dinas Sosial Tajudin, SH., M.Si., Kepala BPBD Drs. H. Isryah, Sekcam Woha Drs. H. Muhammad Saleh, M.Si, Kades Donggobolo, Kades Keli, dan para pejabat terkait BPBD, Dinas Sosial Kabupaten Bima,  langsung bertolak mengunjungi lokasi terdampak bencana untuk melihat dari dekat kondisi yang dialami warga di desa Keli dan Donggobolo tersebut.

Tiba di tempat kejadian, Bupati Bima menyampaikan turut empati atas bencana dan musibah atas bencana yang dialami warga dan berharap dengan kondisi yang ada warga tetap bersabar sembari pemerintah terus berupaya untuk mencari solusi terbaik bagi penanganan kebakaran tersebut.

“Rasa empati yang amat dalam kami ucapakan kepada para keluarga yang mengalami musibah ini. Semoga ini menjadi pelajaran agar kita semua lebih berhati-hati dan bijak, baik dalam masalah listrik maupun masalah yang berurusan dengan kompor yang ada dalam dirumah”. Harap Bupati.

Kepada BPBD dan Dinas Sosial, Bupati menginstruksikan agar segera menindaklanjuti langkah-langkah penanganan pasca bencana, memenuhi kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjangnya untuk para korban terdampak.

Dalam kunjungan tersebut Bupati Ady Mahyudi memberikan bantuan tanggap darurat berupa Makanan siap saji, tarpal, tikar, sembako dan kebutuhan sehari-hari lainnnya dari Dinas Sosial dan BPBD Kabupaten Bima, serta ada pula uang santuanan yang diberikan oleh Bupati Bima.

Sebagaimana laporan dari kedua kepala desa, kerugian material yang dialami oleh Indara (30 tahun/petani) warga desa Donggobolo perkiraan kerugian mencapai Rp 100 juta. Sedangkan warga desa Keli Masyudin (30 tahun/petani) dan Baharudin (35 tahun/petani) 2 kepala keluarga dalam satu rumah perkiraan kerugian mencapai Rp 15 juta. (“””//RumaRenggeSape//RRS//007)

jpn

Oleh: Usamah, S.Pd.

Bimantika.net -“Ketika pendidikan menjadi hak, bukan kemewahan, maka keadilan sosial mulai menemukan jalannya.”
Kita hidup di era di mana kata “merdeka belajar” mengisi ruang publik dengan optimisme.

Namun, ketika menjejakkan kaki di pelosok Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), kita dihadapkan pada kenyataan yang belum sepenuhnya merdeka. Kesenjangan pendidikan masih menjadi tembok besar yang membatasi mimpi anak-anak di wilayah ini.

Potret Kesenjangan di Timur Nusantara
Bima adalah salah satu kabupaten di NTB yang secara geografis luas dan topografinya menantang.

Anak-anak di Desa Nunggi, Ambalawi, dan pegunungan Wera, misalnya, harus menempuh jarak berkilo-kilometer untuk mencapai sekolah dasar. Fasilitas pendidikan sangat terbatas.

Beberapa sekolah masih berlantaikan tanah, kekurangan buku, bahkan kekurangan guru tetap.
Data BPS Kabupaten Bima (2023) menunjukkan bahwa angka partisipasi kasar (APK) untuk SMA masih berada di bawah rata-rata provinsi.

Bahkan, lebih dari 35% siswa usia sekolah menengah pertama di wilayah pedalaman tidak melanjutkan ke jenjang lebih tinggi karena faktor ekonomi dan geografis.

Mengapa Kesenjangan Ini Terjadi? Penyebabnya tidak tunggal. Pertama, masalah geografis membuat akses ke sekolah menjadi mahal, secara waktu dan biaya.

Kedua, ketimpangan distribusi guru masih terjadi. Banyak guru muda enggan ditempatkan di wilayah terpencil karena minimnya fasilitas dan tunjangan yang tidak sebanding.

Ketiga, budaya lokal juga memainkan peran penting. Di beberapa wilayah Bima, pernikahan dini masih dianggap lumrah. Anak perempuan sering kali tidak diberi kesempatan mengenyam pendidikan lebih tinggi, karena dianggap tidak relevan dengan peran domestik mereka.

Keempat, kebijakan pembangunan pendidikan seringkali terpusat dan tidak partisipatif. Sekolah-sekolah di desa tidak dilibatkan dalam perumusan kebijakan, sehingga intervensi pemerintah tidak kontekstual.

Membangun Pendidikan yang Inklusif dan Berkeadilan

Menurut UNESCO (2021), pendidikan inklusif berarti semua anak, tanpa terkecuali, memiliki hak untuk mendapatkan layanan pendidikan bermutu, terlepas dari kondisi fisik, sosial, dan geografis mereka.

Di Bima, prinsip ini belum sepenuhnya terwujud.
Amartya Sen dalam Development as Freedom (1999) menjelaskan bahwa pembangunan seharusnya memampukan manusia untuk memiliki “kemampuan dasar” (basic capabilities), dan pendidikan adalah kunci dari kemampuan itu.
Bagaimana menjawab tantangan ini?

1. Penguatan BOS afirmatif berbasis wilayah 3T. Dana BOS harus dikaji ulang agar benar-benar proporsional dan tepat sasaran untuk wilayah-wilayah tertinggal.
2. Revitalisasi sekolah komunitas. Sekolah berbasis masyarakat atau community-based schools harus diperkuat, terutama di wilayah yang tidak dapat dijangkau oleh skema pendidikan formal konvensional.
3. Pengembangan taman literasi dan rumah belajar lokal. Di Desa Mandala dan Nanga Wera, misalnya, taman-taman baca bisa dijadikan simpul pembelajaran berbasis komunitas.
4. Peningkatan kapasitas guru secara berkelanjutan. Pelatihan daring berbasis kebutuhan lokal (contextual training) perlu dikembangkan untuk guru-guru yang berada di daerah 3T.
5. Mendorong partisipasi perempuan dan kelompok rentan dalam pendidikan. Ini penting untuk memastikan bahwa pendidikan benar-benar adil dan setara bagi semua anak.

Dari Timur, Harapan Itu Menyala

Pendidikan bukan sekadar bangku, buku, atau ruang kelas. Ia adalah fondasi keadaban suatu bangsa. Ketika anak-anak di desa terpencil Bima bisa bermimpi menjadi guru, dokter, atau pemimpin tanpa dibatasi oleh lokasi atau status sosial, maka saat itulah pendidikan telah menemukan maknanya yang hakiki.

Sebagai masyarakat Indonesia, kita tidak boleh membiarkan anak-anak di pelosok merasa menjadi warga negara kelas dua hanya karena mereka lahir jauh dari pusat pembangunan. Keadilan dalam pendidikan adalah bagian dari cita-cita kemerdekaan yang belum tuntas.

Penutup: Kolaborasi adalah Kunci

Solusi tidak bisa datang hanya dari pemerintah. Dunia akademik, NGO, tokoh adat, dan masyarakat sipil harus bergandengan tangan.

Pendidikan inklusif dan berkeadilan di Bima adalah tanggung jawab kita bersama. Dari Timur Indonesia, kita bisa menyalakan api harapan bagi generasi yang lebih adil dan tercerahkan. (****)

jpn

Bimantika.net -Tarian Wura Bongi Monca yang ditampilkan oleh murid SDN Baralau dan Sakuru serta Marawis yang didendangkan oleh kelompok warga desa Baralau dibawah asuhan Kades setempat mengawali rangkaian acara Ngopi Bareng Pemuda Inspiratif yang digelar Senin (21/7) di lapangan desa Baralau.

Wakil Bupati Bima dr. H. Irfan Zubaidy yang hadir bersama Ketua Umum GOW Kabupaten Bima Ny. Hj. Anita H. Irfan yang menyampaikan sambutan diawal sesi Ngopi Bareng mengungkapkan, Program Selasa Menyapa bukan hanya menerima aspirasi.

“Tetapi juga yang lebih penting adalah membawa aspirasi berupa beragam pelayanan publik kepada masyarakat di lokasi kegiatan”. Terangnya

Selama dua hari tersebut di samping melakukan diskusi, penyerahan bantuan, kegiatan penghijauan, salat berjamaah, pelayanan kesehatan gratis dan kegiatan gotong royong, keluarga juga dipastikan mendapat beragam kemudahan layanan publik gratis.

Kehadiran program Selasa Menyapa tentu saja menguntungkan warga masyarakat arus bawah dan sebagai program terbaik Bupati dan Wakil Bupati Bima Ady Mahyudi dan dr. H. Irfan (Ady-Irfan).

“Oleh karena itu silakan memanfaatkan semaksimal mungkin pelayanan yang diberikan”. Terang Wakil Bupati di hadapan Plt. Camat Monta Imam Firdaus, Muspika, para kepala desa dan jajaran tenaga pendidik dan kependidikan serta para tokoh masyarakat dan alim ulama di kecamatan tersebut.

Sementara itu Bupati Bima Ady Mahyudi yang juga berkesempatan menyampaikan pengantarnya di hadapan warga kedua desa tersebut memberikan apresiasi atas dukungan dan mengantarkan Ady-Irfan pemimpin Kabupaten Bima.

Bupati yang didampingi Ketua TP.PKK Kabupaten Bima Ny. Murni Suciyanti selanjutnya mengajak semua pihak untuk bersama-sama membangun daerah.

Melalui pemaparan Pemuda inspiratif, ada ide dan inspirasi berkaitan dengan upaya agar potensi-potensi wisata yang ada dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup dan ekonomi keluarga.

“Inilah antara lain harapan dibalik kehadiran program Selasa Menyapa’. Jelas Bupati. (///RRS/Ruma Rengge Sape/007 )

jpn

Bimantika.net -Di antara hiruk pikuk kendaraan bermotor, dan terik matahari anggota Polsek Donggo Polres Bima Polda NTB berdiri tegap dengan senyum ramah, menjadi pelindung bagi para siswa yang hendak pulang sekolah.

Terlihat sejumlah personel Polsek Donggo menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab memastikan setiap anak kecil yang hendak menyeberang jalan dapat melakukannya dengan aman.

Dengan gerakan tangan yang tegas dan senyum yang hangat, memberi aba-aba kepada pengendara untuk berhenti sehingga para pelajar bisa menyeberang.

Kegiatan yang juga lazim disebut dengan istilah Rawan Siang ini berlangsung pada Selasa (22/07/25) sekira pukul 12.00. Wita di depan SDN O,o Kecamatan Donggo Kabupaten Bima.

Terpisah Kapolres Bima AKBP Eko Sutomo S.I.K.,M.I.K., melalui Kasi Humas AKP Adib Widayaka menjelaskan kegiatan tersebut merupakan wujud kehadiran Polri memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dan pelajar.

“Kegiatan yang dikendalikan oleh Kapolseknya AKP Nazaruddin itu berjalan dengan lancar dan tertib” Tutupnya. (****)

jpn

Bimantika.net -Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima menerima Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Aliansi Guru R2 dan R3 Tahap I.

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima menerima Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Aliansi Guru R2 dan R3 Tahap I Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kota Bima 2024.

RDP tersebut diterima langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Kota Bima Yogi Prima Ramadhan, SE, dan Wakil Ketua Komisi I Aswin Imansyah., beserta Sekretaris Komisi I Edi.

Hadir juga Anggota Komisi I lainnya Abdul Haris. Muhammad Amin, S.IP., Amiruddin. SH, Haerun Yasin, SH. M.Ec. Dev., Abdul Rabbi dan Muslim.

ikut hadir mendampingi Staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kota Bima.

RDP tersebut mengundang juga diantaranya Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Arif Roesman Effendy, ST, M.Sc,MT Beserta Sekretaris, dan Staf
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora). Dr. H. Supratman, M.Ap., Beserta Sekretaris dan Staf.

Rapat kali ini bersama Aliansi Guru R2 (Honorer Kategori 2) dan R3 (Honorer Pemerintah Daerah yang terdata dalam data Base BKN 2022 Tahap I Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kota Bima 2024.

Perihal Permohonan Audiensi, terkait Pengangkatan dan Penggajian Guru dan/ Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu sebagai mana termuat dalam Surat KEMENPAN – RB NO 16 Thn 2025 Tentang PPPK Paruh Waktu, dan edaran Mentri Dalam Negeri RI No.900.1.1/227/SJ Tentang Penganggaran Gaji PPPK Paruh Waktu.

Dalam menyampaikannya kepada Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima garis besarnya yang dimana

Aliansi Guru R2 (Honorer Kategori 2) dan R3 (Honorer Pemerintah Daerah yang terdata dalam data Base BKN 2022 Tahap I Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kota Bima 2024 meminta klarifikasi status dan agar segera mungkin menetapkan, sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Status Paruh Waktu (paruh waktu) dan memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP).

Adapun penjelasan dan keterangan yang disampaikan oleh pihak Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) bahwasanya, hingga saat ini Pemerintah Kota Bima belum menerima petunjuk teknis terkait dengan PPPK Paruh Waktu.

Dan pengaturan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sepenuhnya berada dalam kewenangan pemerintah pusat, melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pemerintah daerah akan selalu mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Ketua Komisi I DPRD Kota Bima Yogi Prima Ramadhan, SE, dalam penjelasanya menyampaikan sejumlah hal.

Menurutnya tidak menutup kemungkinan, pemerintah pusat juga sedang mempersiapkan kebijakan terkait nasib tenaga honorer Guru, Nakes dan Teknis kategori R2 (Honorer Kategori 2) dan R3 (Honorer Pemerintah Daerah yang terdata dalam data Base BKN 2022) Tahap I Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kota Bima 2024.

“Ssesuai dengan Permenpan RB Nomor 16 Tahun 2025 tentang PPPK Paruh Waktu, termaksud sistem penggajiannya” ungkapnya.

Rapat yang adakan hari Senin, 21 Juli 2025 ini mengambil tempat di Ruang Komisi I gedung DPRD Kota Bima. (****)

jpn

Bimantika.net -Partai Solidaritas Indonesia (PSI) resmi mengganti logonya dari mawar putih dengan latar belakang merah menjadi gajah terungkap dalam Kongres PSI pada Sabtu (19/7/2025).

Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) pun hadir memberikan pidato politik di momentum Kongres tersebut.

Jokowi menjelaskan makna perubahan logo PSI yang memiliki makna filosofis terhadap logo gajah yang kini menjadi identitas PSI.

Menurutnya, gajah adalah hewan yang melambangkan ilmu pengetahuan dan menandakan bahwa kader-kader PSI merupakan orang-orang pintar.

“Logo gajah. Gajah ini adalah lambang ilmu pengetahuan. Artinya, PSI adalah partai cerdas. Anggotanya, kadernya kader-kader yang cerdas, anggota-anggota yang cerdas,” ujar Jokowi dalam pidatonya di Kongres PSI, Sabtu (19/7/2025).

Lebih dari itu, gajah dinilai Jokowi sebagai lambang kebijaksanaan dan kekuatan. Karakteristik itulah yang menurutnya seharusnya melekat dalam tubuh partai dan para kader PSI.

“Gajah juga melambangkan, setahu saya, selain ilmu pengetahuan, juga melambangkan kebijakan. Tapi, yang paling penting, gajah itu kuat dan besar,” ujar Jokowi.

Dengan semangat itu, Jokowi menyatakan dukungan penuhnya terhadap PSI di bawah kepemimpinan baru Kaesang Pangarep yang merupakan putra bungsunya.

Menurutnya, PSI mampu tampil sebagai partai yang tak hanya cerdas dan bijak, tetapi juga kuat dalam memperjuangkan aspirasi rakyat.

“Oleh sebab itu, saya akan full mendukung PSI,” tegas Jokowi.

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaesang Pangarep menjelaskan makna logo PSI gajah berkepala merah kepada Presiden Prabowo Subianto.
Logo PSI, yang sebelumnya berlambang bunga mawar, kini bertransformasi menjadi gajah berkepala merah dan badan hitam.

“Logo partai PSI kini resmi berubah menjadi gajah. Gajah adalah simbol kekuatan, kecerdasan, keteguhan dan solidaritas,” kata Kaesang di hadapan Prabowo dan kader PSI saat penutupan Kongres PSI di Solo, Minggu (20/7).

“Sifat-sifat yang kami ingin tanamkan dalam diri setiap kader PSI, berpikir jernih, bergerak bersama, tidak mudah goyah, menghadapi tantangan zaman,” lanjutnya.

Kaesang juga menjelaskan pemaknaan gajah dari sudut padang budaya Jawa dipandang sebagai lambang kekuatan yang besar, yang tenang, dan berwibawa.

“Dia tidak mudah terpancing, tidak gegabah, tetapi ketika bergerak, langkahnya membawa dampak yang besar,” ujarnya.

Ketua DPD PSI Kota Bima, Iwan Kurniawan, S. Sos pada media online Bimantika Senin 21 Juli 2025 menyebut PSI mengganti logo dengan Gajah bermakna Kuat, bijak dan setia.

Iwan sapaan akrabnya menambahkan dengan dilaksanakan pemilihan Raya melalui E VOTING mengadakan keterbukaan dan hak bagi seluruh kader untuk menentukan Ketua Umum.

Dijelaskannya PSI menggunakan jargon PARTAI SUPER TBK atau (Terbuka ) artinya bahwa PSI pemilik sahamnya adalah seluruh kader.selamat buat Mas Broo KAESANG PANGAREP terpilih sebagai Ketum periode 2025-2030.

“Dan terima kasih atas dukungan penuh dari bapak Jokowi pada PSI” ujarnya.

Ia juga berterimakasih pada Walikota Bima H. Arahman H. Abidin, SE yang telah menyampaikan ucapan selamat pada Kongres PSI.

“Dan atas nama PSI saya menyampaikan ucapan terimakasih pada bapak walikota Bima yang telah menyampaikan ucapan selamat dan sukses pada acara kongres PSI di Solo” demikian ujarnya. (***)

jpn

Bimantika.net -Puluhan botol miras jenis arak Bali dan Bir Bintang berhasil disita dan diamankan oleh personel Polsek Bolo Polres Bima Polda NTB.

Miras jenis arak Bali dan Bir Bintang itu disita dari warga Desa Rasabou dan Desa Rato yang siap diedarkan di wilayah Kecamatan Bolo pada Sabtu malam (19/7/25) sekira pukul 20.45. Wita.

Penggerebekan tersebut berawal adanya informasi masyarakat yang resah dengan ulah pelaku yang acap kali menjual miras dan meresahkan masyarakat sekitar.

Kapolsek Bolo AKP Nurdin yang mendapat informasi itu memerlukan sejumlah Personelnya untuk melakukan penyelidikan dan segera mengamankan barang bukti miras.

Personel Polsek Bolo langsung bergerak menuju TKP, sesampainya di TKP personel langsung melakukan tindakan hukum dengan menggerebek dan menyita 17 botol miras jenis arak Bali dan 4 botol miras jenis bir bintang.

Hal itu dibenarkan oleh Kapolres Bima AKBP Eko Sutomo S.I.K.,M.I.K., dalam keterangan tertulisnya melalui Kapolsek Bolo AKP Nurdin.

Dikatakannya, agar masyarakat tidak menjual dan atau mengkonsumsi minuman keras dalam bentuk apapun.

“Pasalnya miras ini merupakan biang kerok terjadinya berbagai tindakan kejahatan.” Ujarnya.

Untuk itu Kepolisian Resor Bima dan Polsek jajaran akan memberantas peredaran miras dan lainnya di wilayah Kabupaten Bima pada umunya.

“Puluhan botol miras jenis arak Bali dan Bir Bintang tersebut diamankan di Mapolsek Bolo untuk dimusnahkan” ujarnya. (***)

jpn

Bimantika.net -Sejak digelarnya operasi Patuh Rinjani 2025 pada Senin (14/07/25) hinga hari kelima Jum,at (18/07/25) Polres Bima Polda NTB Jaring sejumlah pelanggar.

Hal itu diungkapkan Kapolres Bima AKBP Eko Sutomo S.IK., M.IK., melalui kasi humas AKP Adib Widayaka di ruang kerjanya Jum,at (18/7/25) pagi kemarin.

Lanjutnya dihari kelima pelaksanaan operasi Patuh Rinjani di gelar di jalan lintas Muhammad Salahuddin Bima tepatnya di Pertigaan Pos Lantas Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima.

Dalam pelaksanaannya terlihat personel yang terlibat dalam operasi tersebut memberikan teguran dan himbauan kepada para pengguna jalan.

Di hari kelima ini pelanggar yang kenakan sangsi teguran di dominasi oleh mobil back terbuka yang mengangkut muatan melebihi kapasitas dan mobi bus penumpang.

Sementara untuk roda dua masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam melengkapi diri, seperti tidak menggunakan helm SNI, Knalpot yang tidak sesuai spesifikasi dan tidak memasang plat nomor.

Sebagai informasi Satlantas Polres Bima hingga hari ke lima digelarnya operasi Patuh Rinjani 2025 menjaring sebanyak 98 pelanggar dengan sanksi tilang 27 pelanggar tidak membawa SIM,yang tidak melengkapi STNK 71

“Selain penindakan/ tilang petugas juga memberikan saksi teguran sebanyak 79 pengendara”. Jelasnya.

Untuk itu masyarakat pengguna jalan dihimbau agar melengkapi surat kendaraan, kelayakan kendaraan, menggunakan SIM, Helem SNI sebelum berkendara.

Operasi Keselamatan Rinjani ini di gelar secara serentak di wilayah hukum Polda NTB terhitung mulai 14 hingga 27/07/25 atau 14 hari kedepan. (***)

jpn

Bimantika.net -Di tengah tuntutan reformasi birokrasi diera keterbukaan saat ini dan semakin tingginya ekspektasi publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, peran auditor internal pemerintah menjadi sangat urgen.

Auditor tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra dalam memastikan bahwa program dan kegiatan pemerintah berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.IP saat mengukuhkan Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (DPW AAIPI) Provinsi NTB periode 2025–2028 di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur NTB, Jumat (18/7).

Menurut Umi Dinda sapaan akrab Wakil Gubernur NTB bahwa AAIPI harus menjadi lokomotif perubahan, bukan hanya sebagai wadah komunikasi antar auditor.

“Akan tetapi juga sebagai lembaga yang mampu mendorong terjadinya transformasi dalam sistem pengawasan intern pemerintah di tingkat daerah,” ungkap Umi Dinda.

Di momentum itu Umi Dinda menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pengurus yang baru dikukuhkan sekaligus menyampaikan ucapan selamat

Lanjut Umi Dinda bahwa dengan pengalaman, komitmen, serta integritas yang tinggi, pengurus DPW AAIPI NTB mampu menjalankan amanah ini dengan baik.

“Keberadaan asosiasi ini menjadi wujud nyata dari komitmen kolektif para auditor untuk terus meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan integritas dalam menjalankan tugas pengawasan yang strategis,” tuturnya.

Sebagai informasi, saat ini penilaian kapabilitas seluruh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Provinsi NTB berada pada Level 3, yang juga dikenal sebagai level “Integrated”.

Ini artinya APIP telah mencapai kematangan dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Wagub Umi Dinda pun mengapresiasi BPKP Perwakilan NTB, yang telah mengambil inisiatif dan terus menunjukkan konsistensinya, dalam membina serta memperkuat peran auditor intern di daerah. I

“Semoga pengurus AAIPI yang baru dapat segera menyusun langkah kerja strategis, membangun kolaborasi lintas sektor, dan menjadikan organisasi ini sebagai center of excellence dalam pengembangan profesi auditor internal di NTB” harap Umi Dinda.

Umi Dinda menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi NTB akan selalu mendukung setiap inisiatif yang bertujuan untuk memperkuat pengawasan intern, memperbaiki tata kelola pemerintahan dan mendorong profesionalisme ASN.

“Mari secara bersama-sama mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan transparan,” ajak Ibu Wagub. (****)