ANALISIS K3: DARI TRAGEDI GELIS RAUH KE KMP PUTRI YASMINKeselamatan Pelayaran, Sistem Keselamatan Modern, dan Perspektif Islam

jpn

Oleh : Rita Kartika Syarif, S.KM., M.Kes
(Promotor Kesehatan dan Aktivis Muslimah Peduli Umat)

Pendahuluan
Kebakaran KMP Putri Yasmin pada 12 Agustus 2026 kembali mengingatkan bahwa keselamatan pelayaran bukan hanya persoalan memadamkan api ketika kebakaran sudah terjadi.

Keselamatan adalah sebuah sistem yang harus dibangun sejak sebelum kapal meninggalkan dermaga.

Berdasarkan informasi sementara yang beredar, KMP Putri Yasmin membawa 131 orang, terdiri dari 114 penumpang dan 17 awak kapal.

Satu orang dilaporkan meninggal dan informasi awal menyebut adanya persoalan pada pelampung yang digunakan korban.

Karena investigasi resmi masih berjalan, penyebab kematian maupun rangkaian kejadian secara keseluruhan tetap harus menunggu hasil pemeriksaan otoritas yang berwenang.

Dari perspektif K3, kasus ini penting dikaji karena keselamatan tidak berhenti pada pertanyaan, “Apakah alat keselamatan tersedia?” Pertanyaan berikutnya adalah, “Apakah alat tersebut benar-benar layak dan efektif digunakan ketika nyawa manusia bergantung kepadanya?”

Promosi Kesehatan dan Promosi K3
Sebagai bagian dari ilmu promosi kesehatan, promosi K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) juga memiliki peran penting.

Promosi K3 tidak hanya berorientasi pada pencegahan kecelakaan, tetapi juga membangun pengetahuan, sikap, perilaku, lingkungan kerja yang aman, komunikasi risiko, kepatuhan, serta budaya keselamatan.
Dalam konteks pelayaran, pendekatan promosi K3 dapat diterapkan kepada awak kapal, pengelola perusahaan, petugas pelabuhan, pengemudi kendaraan yang masuk kapal, hingga penumpang. Edukasi penggunaan life jacket, simulasi evakuasi, pengenalan jalur penyelamatan, larangan terhadap sumber bahaya,

komunikasi keadaan darurat, dan pembentukan perilaku aman merupakan bagian dari intervensi promosi K3.

Dengan demikian, promosi kesehatan tidak hanya berbicara tentang bagaimana manusia tetap sehat, tetapi juga bagaimana manusia terlindungi dari bahaya di lingkungan kerja dan lingkungan aktivitasnya. K3 merupakan bagian penting dari upaya preventif dan promotif untuk melindungi manusia.

Belajar dari KMP Gelis Rauh
KMP Gelis Rauh pada 17 Juli 2014 mengalami kebakaran dalam pelayaran rute Padangbai–Lembar. Api dilaporkan berasal dari salah satu kendaraan di geladak dan berkembang dengan cepat. Awak kapal melakukan upaya pemadaman dan evakuasi, sementara sejumlah kapal di sekitar turut membantu penyelamatan.

Kasus Gelis Rauh memberikan pelajaran mengenai cepatnya kebakaran pada geladak kendaraan, pentingnya pengendalian muatan, kesiapan pemadaman, komunikasi darurat, dan evakuasi.

Namun, kasus Gelis Rauh dan Putri Yasmin tidak boleh dinyatakan memiliki penyebab yang sama sebelum hasil investigasi resmi tersedia.

Yang dapat dibandingkan adalah pelajaran keselamatannya: kapal Ro-Ro membawa banyak manusia dan kendaraan dengan beragam potensi bahaya, sehingga pengendalian risiko harus dilakukan secara sistematis sejak sebelum keberangkatan.

Sistem Keselamatan Modern: Aturan Sudah Ada, tetapi Apakah Efektif?

Sistem keselamatan pelayaran modern bukan tanpa aturan. Terdapat persyaratan kelaiklautan kapal, pemeriksaan dan sertifikasi, peralatan keselamatan, sistem pemadam kebakaran, prosedur keadaan darurat, pelatihan awak, sistem manajemen keselamatan, serta pengawasan.

Indonesia juga menerapkan kerangka keselamatan pelayaran yang mengacu pada standar internasional. Namun, dari perspektif K3, keberadaan aturan tidak otomatis sama dengan efektivitas keselamatan.

Perbedaan pentingnya adalah antara safety compliance dan safety performance. Compliance berarti memenuhi persyaratan, sedangkan safety performance berarti sistem tersebut benar-benar mampu mencegah kecelakaan atau mengurangi konsekuensinya.

Contohnya, life jacket yang tercatat tersedia belum tentu menjadi safety barrier yang efektif. Kondisinya harus baik, sesuai, mudah diakses, diperiksa, dirawat, dan dapat digunakan dengan benar.

Demikian pula APAR, hydrant, sprinkler, fire pump, alarm, life raft, sekoci, jalur evakuasi, dan sistem komunikasi darurat.

Safety Equipment Bukan Sekadar Checklist
Dalam K3, alat keselamatan tidak boleh diperlakukan sebagai formalitas administratif. Pemeriksaan harus menjawab apakah peralatan benar-benar siap ketika dibutuhkan.

Jika informasi mengenai pelampung yang rusak dalam kasus Putri Yasmin nantinya terbukti melalui investigasi resmi, maka hal tersebut perlu ditelusuri sampai akar masalah: kapan inspeksi terakhir dilakukan, bagaimana sistem pemeliharaannya, apakah kerusakan dicatat, siapa yang bertanggung jawab, apakah alat rusak langsung diganti, dan apakah terdapat mekanisme verifikasi.

Pertanyaan K3 bukan berhenti pada “pelampung rusak”, tetapi harus sampai pada “mengapa pelampung yang tidak layak dapat berada dalam kondisi darurat dan digunakan untuk menyelamatkan nyawa?”

Lapisan Pertahanan Keselamatan

  • Pencegahan: pemeriksaan kendaraan, muatan, instalasi listrik, bahan mudah terbakar, serta pengawasan geladak kendaraan.
  • Deteksi: alarm kebakaran, detektor, CCTV, pengawasan awak, dan pelaporan kondisi tidak aman.
  • Pemadaman: APAR, hydrant, sprinkler, fire pump, serta prosedur pemadaman.
  • Pengendalian: komando nakhoda, komunikasi darurat, isolasi area, dan pengendalian kepanikan.
  • Evakuasi: muster station, life jacket, sekoci, life raft, jalur evakuasi, serta awak yang terlatih.
  • Search and rescue: koordinasi dengan Basarnas, syahbandar, unsur TNI/Polri, dan kapal-kapal di sekitar.
    Sistem yang matang tidak boleh bergantung pada satu alat atau satu orang. Jika satu lapisan gagal, lapisan berikutnya harus mampu mengurangi dampak dan menyelamatkan manusia.
    Apakah Kita Belajar dari Kecelakaan Sebelumnya?
    Sejarah Gelis Rauh penting bukan untuk menyimpulkan bahwa Putri Yasmin mengalami penyebab yang sama, melainkan untuk menilai apakah pembelajaran dari kecelakaan masa lalu benar-benar masuk ke dalam sistem.

Setiap kecelakaan seharusnya menghasilkan lesson learned, tindakan korektif, tindakan pencegahan, dan verifikasi efektivitas.

Jika rekomendasi hanya berhenti pada laporan atau rapat, organisasi belum menjadi learning organization.

Dalam K3 dikenal prinsip root cause analysis. Kita tidak cukup mencari siapa yang melakukan kesalahan.

Kita perlu mencari kondisi sistem apa yang memungkinkan kesalahan terjadi dan mengapa pengaman yang seharusnya mencegahnya tidak bekerja.

Perspektif Islam: Menjaga Jiwa dan Mencegah Mudarat
Jauh sebelum istilah K3, risk assessment, dan safety management system digunakan seperti sekarang, Islam telah memberikan prinsip moral yang kuat mengenai perlindungan manusia.

Al-Qur’an mengingatkan manusia agar tidak menjatuhkan dirinya sendiri ke dalam kebinasaan.

Prinsip la darar wa la dirar juga dikenal dalam khazanah hukum Islam: tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain.

Dalam maqasid al-syariah terdapat prinsip hifz al-nafs, yaitu menjaga dan melindungi jiwa.

Jika diterapkan dalam K3, keselamatan manusia harus ditempatkan di atas sekadar target operasional, kecepatan pelayanan, atau kepentingan ekonomi.

Dalam sejarah peradaban Islam juga dikenal konsep hisbah, yang mengandung semangat pengawasan terhadap aktivitas masyarakat agar tidak terjadi kecurangan dan kemudaratan. Secara prinsip, hal ini memiliki kesesuaian dengan pendekatan preventif: bahaya harus diawasi dan dikendalikan sebelum berubah menjadi kecelakaan.

Budaya Keselamatan: Dari Compliance Menuju Safety Culture
Masalah keselamatan tidak selalu diselesaikan dengan menambah aturan. Jika aturan yang sudah ada belum dilaksanakan secara konsisten, maka tantangannya berada pada implementasi, pengawasan, pemeliharaan, kompetensi, komunikasi, dan budaya keselamatan.

Safety culture berarti setiap orang merasa bertanggung jawab terhadap keselamatan. Awak kapal berani melaporkan kondisi tidak aman. Kerusakan alat segera diperbaiki. Near miss dianalisis.

Latihan tidak dilakukan hanya untuk memenuhi jadwal. Dan keselamatan tidak dikorbankan demi mengejar target operasional.

Keselamatan yang matang bukan sekadar “sudah sesuai aturan”, tetapi “sistem benar-benar bekerja ketika keadaan paling buruk terjadi”.
Rekomendasi dari Perspektif K3 dan Promosi Kesehatan

  • Melakukan audit menyeluruh terhadap kondisi dan pemeliharaan seluruh alat keselamatan.
  • Memastikan inspeksi tidak hanya administratif, tetapi melalui pemeriksaan fisik dan uji fungsi.
  • Memperkuat edukasi dan promosi K3 kepada awak kapal, penumpang, petugas pelabuhan, dan pengemudi kendaraan.
  • Melakukan drill keadaan darurat secara berkala dengan skenario realistis, termasuk kebakaran, blackout, dan evakuasi.
  • Membangun sistem pelaporan near miss dan kondisi tidak aman tanpa budaya menyalahkan pelapor.
  • Menindaklanjuti hasil investigasi kecelakaan dengan tindakan korektif dan pencegahan yang dapat diverifikasi.
  • Memastikan manifest kendaraan dan muatan akurat agar potensi bahaya dapat diidentifikasi sejak awal.
  • Menempatkan keselamatan manusia sebagai indikator utama keberhasilan operasional.
    Kesimpulan
    Tragedi KMP Putri Yasmin harus menjadi momentum untuk menguji efektivitas sistem keselamatan pelayaran, bukan hanya keberadaan dokumen dan sertifikat. Sistem keselamatan yang baik harus mampu mencegah bahaya, mendeteksi kejadian, melakukan pemadaman, mengendalikan keadaan, mengevakuasi manusia, dan memobilisasi pertolongan.

Dari perspektif promosi kesehatan, promosi K3 menjadi bagian penting karena keselamatan dibangun melalui pengetahuan, keterampilan, perilaku, lingkungan yang mendukung, dan budaya keselamatan. Dari perspektif Islam, seluruh upaya tersebut sejalan dengan prinsip mencegah mudarat dan menjaga jiwa.

Karena itu, tujuan akhir K3 bukan mencari kambing hitam. Tujuan K3 adalah memastikan manusia pulang dengan selamat.
Semoga investigasi resmi KMP Putri Yasmin nantinya mampu menjelaskan fakta secara objektif dan menghasilkan perbaikan nyata. Satu korban jiwa sudah merupakan kehilangan yang sangat besar. Keselamatan harus menjadi amanah yang diwujudkan dalam tindakan, bukan sekadar tulisan dalam prosedur.

Penulis :Rita Kartika Syarif, S.KM., M.Kes. Promotor Kesehatan dan Aktivis Muslimah Peduli Umat (****)

Hadiri Penutupan MTQ Ke-20 Tingkat Kecamatan Soromandi, Bupati Bima Ady Mahyudi Serahkan Hadiah

jpn

Bimantika.net -Kepedulian terhadap pembangunan keagamaan kembali ditunjukkan Bupati Bima Ady Mahyudi. Di tengah berbagai agenda pemerintahan dan pembangunan daerah, Bupati tetap memberikan perhatian serius terhadap kegiatan keagamaan sebagai fondasi penting dalam membentuk karakter generasi muda Kabupaten Bima.

Hal itu terlihat saat Bupati Bima Ady Mahyudi menghadiri sekaligus menutup secara resmi Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Ke-20 Tingkat Kecamatan Soromandi, Rabu (12/8/2026), yang berlangsung di Lapangan Desa Lewintana.

MTQ tersebut diikuti 45 qari dan qariah dari tujuh desa dengan tiga mata lomba, yakni Tartil, Tahfiz dan Tilawah. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Ady Mahyudi menyerahkan secara simbolis hadiah kepada juara umum.

Acara penutupan juga diwarnai lantunan suara merdu Malhatun Toyyibah dari Desa Sai, juara umum MTQ XX Tingkat Kecamatan Soromandi golongan Qariah Remaja.
Di hadapan para kafilah, tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat Soromandi, Bupati Ady Mahyudi menegaskan pentingnya mendekatkan generasi muda dengan Al-Qur’an.

“Jangan biarkan generasi kita jauh dari Al-Qur’an. Mari kita hidupkan kembali rumah-rumah Al-Qur’an, majelis ilmu dan kegiatan keagamaan di tengah masyarakat.

Dengan demikian, kita tidak hanya melahirkan generasi yang cerdas secara intelektual, tetapi juga generasi yang memiliki akhlak, integritas dan kepedulian terhadap sesama,” ujar Bupati.

Bupati menambahkan, Pemerintah Kabupaten Bima terus berkomitmen memperkuat pembangunan di bidang keagamaan. Menurutnya, MTQ tidak boleh hanya dipandang sebagai ajang perlombaan, tetapi harus menjadi gerakan bersama untuk membangun generasi Bima yang beriman, berkarakter, berilmu dan berakhlak mulia.

“Saya mengajak para orang tua, guru, tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk terus memberikan perhatian terhadap pendidikan Al-Qur’an bagi anak-anak,” Tegasnya.

Komitmen tersebut menunjukkan bahwa bagi Ady Mahyudi, pembangunan daerah bukan hanya tentang membangun jalan, infrastruktur dan fasilitas publik, tetapi juga membangun manusia. Sebab, kemajuan sebuah daerah akan kehilangan makna apabila tidak dibarengi dengan pembentukan generasi yang memiliki iman, ilmu dan akhlak. Karena itu, perhatian Bupati terhadap MTQ dan berbagai kegiatan keagamaan menjadi bagian dari ikhtiar membangun Bima dari sisi lahir sekaligus batin.

Di tengah masyarakat, kehadiran pemimpin dalam kegiatan keagamaan juga memiliki makna yang kuat. Bupati tidak sekadar datang untuk menutup sebuah kegiatan, tetapi membawa pesan bahwa Al-Qur’an, pendidikan agama dan pembentukan akhlak generasi muda merupakan bagian penting dari masa depan Kabupaten Bima.

Inilah wajah kepemimpinan yang ingin mendekatkan pemerintah dengan masyarakat melalui nilai-nilai agama, persaudaraan dan kebersamaan.

Menutup sambutannya, Bupati Ady Mahyudi mengajak seluruh elemen masyarakat Kecamatan Soromandi menjadikan nilai-nilai Al-Qur’an sebagai perekat dalam membangun daerah.

“Mari terus bangun Kabupaten Bima dengan semangat kebersamaan, berlandaskan iman dan takwa serta menjadikan Al-Qur’an sebagai pedoman dalam mewujudkan masyarakat yang maju dan bermartabat,” ujarnya.

Kegiatan penutupan MTQ tersebut turut dihadiri Anggota DPRD Kabupaten Bima Dapil I Supardin, SH, Camat Soromandi Julkifli, SH., M.Hum., unsur Muspika, para kepala desa, tokoh agama, alim ulama serta tokoh masyarakat setempat.

Bagi masyarakat Bima, perhatian terhadap kehidupan keagamaan merupakan investasi jangka panjang. Karena dari rumah-rumah Al-Qur’an, masjid, majelis ilmu dan kegiatan MTQ, akan lahir generasi yang bukan hanya mampu membaca Al-Qur’an, tetapi mampu menjadikan nilai-nilainya sebagai pedoman dalam kehidupan.
(RRS//RumaRenggeSape//007)

Kapolres Bima AKBP Muhammad Anton Bhayangkara Gaisar S.I.K.M.H. Pimpin Upacara Sertijab Wakapolres Bima

jpg

BIMAntika.net -Kepolisian Resor Bima Kabupaten Polda NTB menggelar Upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Wakil Kepala Kepolisian Resor (Wakapolres) Rabu 12 Agustus 2026 pagi

Upacara dipimpin langsung Kapolres Bima AKBP Muhammad Anton Bhayangkara Gaisar S.I.K.,MH., dan turut dihadiri para pejabat utama Polres serta serta personel dan Bhayangkari bertempat di laporkan apel Mapolres Bima Kabupaten.

Dalam sertijab ini, jabatan Wakapolres yang sebelumnya diisi oleh Kompol Saogi Sujana Angsar yang mendapatkan promosi jabatan sebagai Wakapolres Lombok Barat.

Sementara Kompol Sofyan Hadi, S.H., sebelumnya menjabat Kasifasmatsbst Subdit Regident Ditlantas Polda NTB dipercaya menjabat sebagai Wakapolres Bima Kabupaten.

Rotasi mutasi PJU ini tertuang dalam surat Keputusan Kapolda NTB Nomor: KEP/541/VII/2026 tanggal 31 Juli 2026 Tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam jabatan baru di lingkungan Polda NTB.

Upacara tersebut diawali dengan pembacaan dan pengambilan supmpah jabatan,Penandatanganan serah terima jabatan, fakta Integritas dan berita acara sumpah jabatan serta Penanggalan dan penyematan tanda jabatan .

Dalam amanatnya, Kapolres Bima AKBP Muhammad Anton Bhayangkara Gaisar S.I.K.M.H.,menyampaikan penghargaan dan rasa terimakasih kepada pejabat lama atas segala dedikasi dan pengabdian yang telah di berikan selama bertugas di Polres Bima Kabupaten.

“Saya mengharapkan kepada pejabat baru agar segera dapat menyesuaikan diri dan kenali lingkungan internal dan eksternal dengan cepat dan cermat beserta potensi yang ada” Ujarny.

Kapolres juga berharap menekankan Kel pejabat yang baru untuk meningkatkan dan meneruskan keberhasilan yang telah dicapai oleh pejabat sebelumnya.

“pelajari segala aspek guna menunjang pelaksanaan tugas di tempat yang baru untuk mewujudkan polri sebagai aparat pelindung, pengayom, pelayanan kepada masyarakat serta penegak hukum yang profesional, bermoral cerdas dan modern”. Tegasnya.

“Ada pertemuan, pasti akan ada perpisahan, mari kita jadikan momen mutasi tugas dan jabatan sebagai sarana untuk peningkatan kinerja bagi segenap personel Polri”. Katanya lagi.

Dan kepada pejabat baru selamat bergabung, diharapkan mampu segera beradaptasi dengan suasana tempat tugas yang baru.

Usai upacara, dilaksanakan acara kenal pamit pejabat lama dan pejabat baru serta pemberian cindera mata oleh Kapolres beserta Ketua Bhayangkari Cabang Bima serta para pejabat utama, Kapolsek jajaran, personel perwira dan bintara di lingkungan Polres Bima Kabupaten. (****)

Walikota Bima Aji Man Serahkan Bantuan Saprodi Kepada Poktan, Dorong Peningkatan Produktivitas Para Petani

jpn

BIMAntika.net -Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, S.E., menyerahkan bantuan Sarana Produksi Pertanian (Saprodi) kepada sejumlah kelompok tani (Poktan) Tahun Anggaran 2026.

Kegiatan berlangsung di halaman Kantor Dinas Pertanian Kota Bima, Jalan Gindi, Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima, Selasa (11/8/2026).

Wali Kota didampingi Asisten II Setda Kota Bima, Kepala Dinas Pertanian Abdul Najir, sejumlah kepala OPD, camat dan lurah yang mendapat undangan.

Kepala Dinas Pertanian Kota Bima, Abdul Najir, mengatakan bantuan Saprodi merupakan bentuk perhatian pemerintah dalam mendukung peningkatan produktivitas sekaligus kesejahteraan petani.

Menurutnya, sektor pertanian memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat, baik melalui tanaman pangan, hortikultura, perkebunan maupun peternakan. Pemerintah terus mendorong peningkatan produksi komoditas seperti padi, jagung, kedelai, tembakau dan jambu mete.

Sementara itu, Wali Kota Bima menyampaikan apresiasi kepada Dinas Pertanian dan seluruh petani yang selama ini bekerja keras menjaga produksi pangan di Kota Bima.

“Petani bukan sekadar penerima bantuan, tetapi merupakan pelaku utama pembangunan pertanian dan bagian penting dalam menjaga ketahanan pangan daerah,” ujar Aji Man sapaan Wali Kota.

Ia menjelaskan, sektor pertanian masih memiliki posisi strategis. Berdasarkan data Potensi Desa BPS 2024, dari 41 kelurahan di Kota Bima terdapat 13 kelurahan yang mayoritas masyarakatnya bekerja di bidang pertanian, kehutanan dan perikanan.

“Ini menunjukkan bahwa pertanian memiliki basis masyarakat yang kuat. Kita juga memiliki dukungan infrastruktur, seperti 29 kelurahan yang memiliki saluran irigasi. Potensi ini harus kita kelola dan optimalkan,” katanya.

Wali Kota meminta kelompok tani agar memanfaatkan bantuan yang diberikan secara maksimal dan bertanggung jawab. Bantuan tersebut diharapkan tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan produksi saat ini, tetapi mampu meningkatkan hasil panen dan pendapatan petani.

“Jangan melihat bantuan ini hanya sebagai pemberian pemerintah. Jadikan bantuan ini sebagai modal untuk meningkatkan produksi dan kesejahteraan kelompok tani,” tegasnya.

Wali Kota juga mendorong Dinas Pertanian untuk terus memberikan pendampingan kepada kelompok tani, termasuk dalam penggunaan teknologi, peningkatan kualitas produksi dan pemasaran hasil pertanian.

“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kita membutuhkan sinergi antara pemerintah, penyuluh dan kelompok tani agar pembangunan pertanian bisa berjalan dengan baik,” tambahnya.

Di akhir sambutannya, Wali Kota berharap bantuan Saprodi Tahun Anggaran 2026 dapat memberikan manfaat nyata bagi para penerima, meningkatkan produktivitas pertanian serta mendorong terwujudnya petani Kota Bima yang semakin mandiri dan sejahtera. (****//Kominfo)

Lobi ke Pemerintah Pusat Berbuah 277 Miliar, Ikhtiar Bupati Bima Ady Mahyudi untuk Bima Mulai Terlihat

jpn

Bimantika.net -Upaya Pemerintah Kabupaten Bima memperkuat kapasitas fiskal daerah kembali mendapat sorotan. Dalam pemberitaan baik di media sosial FB maupun di media cetak dan online Agustus 2026, Bupati Bima Ady Mahyudi disebut berhasil mengupayakan tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp202 miliar Plus DBH ( dukungan Pemenuhan Kebutuhan Penggajian ASN faerah dan Peningkatan fiskal daerah dari kurang bayar 75 miliar sehingga total nya 277 miliar dari APBN.

Tambahan anggaran tersebut tentu bukan sekadar angka di atas kertas. Di tengah kebutuhan pembangunan yang terus meningkat, kemampuan pemerintah daerah mencari ruang fiskal menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan program pembangunan tetap berjalan.

Pemerintah Kabupaten Bima sendiri memiliki dokumen APBD 2026 yang telah ditetapkan melalui Perda Nomor 4 Tahun 2025.

Jika tambahan dana tersebut terealisasi sesuai peruntukannya, ruang gerak pemerintah daerah menjadi lebih besar untuk memperkuat sejumlah sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, mulai dari infrastruktur jalan dan jembatan, pendidikan, kesehatan, penguatan ekonomi kerakyatan hingga program prioritas kesejahteraan masyarakat.

Di sinilah kepemimpinan seorang kepala daerah diuji. Bupati bukan hanya dituntut mengelola anggaran yang tersedia, tetapi juga harus mampu membangun komunikasi dan memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat pemerintah pusat.

Bima membutuhkan pemimpin yang tidak hanya duduk di balik meja, tetapi berani membuka pintu-pintu komunikasi untuk mencari dukungan pembangunan.

Capaian tersebut juga perlu ditempatkan dalam konteks tata kelola pemerintahan.

Pemerintah Kabupaten Bima pada Mei 2026 kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut atas pengelolaan keuangan daerah.

Karena itu, tambahan fiskal harus diikuti dengan pengelolaan yang transparan, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

Besarnya anggaran bukan tujuan akhir. Yang paling penting adalah seberapa besar manfaatnya dirasakan masyarakat.

Bagi masyarakat Bima, kabar tentang tambahan Rp277 miliar ini semestinya menjadi momentum untuk melihat pembangunan secara lebih objektif. Kritik tetap diperlukan sebagai kontrol publik, tetapi setiap ikhtiar yang benar-benar menghadirkan tambahan sumber daya bagi daerah juga layak diapresiasi.

Ady Mahyudi tentu masih memiliki pekerjaan besar. Jalan yang belum baik harus terus dibenahi, pelayanan publik harus semakin dekat dengan masyarakat, pendidikan dan kesehatan harus diperkuat, serta ekonomi masyarakat harus terus digerakkan.

Sebab pada akhirnya, ukuran keberhasilan seorang Bupati bukanlah seberapa sering namanya dipuji, melainkan seberapa banyak masyarakat merasakan perubahan dalam kehidupan mereka.

Bima membutuhkan pembangunan, bukan sekadar perdebatan. Bima membutuhkan kerja nyata, bukan hanya kata-kata. Dan setiap rupiah yang berhasil diperjuangkan untuk daerah harus kembali menjadi manfaat bagi rakyat.
(RRS//RumaRenggeSape//007)

Perang Melawan Peredaran Gelap Narkoba, Polsek Soromandi Ringkus Pengedar dan 16 Pocket BB Disita

jpn

Bimantika.net -Perang melawan dan memberantas peredaran gelap narkoba di bawah pimpinan Kapolres Bima Kabupaten Polda NTB AKBP Muhammad Anton Bhayangkara Gaisar S.I.K.M.H.terus di buktikan.

Terkini jajaran Polsek Soromandi berhasil meringkus terduga pelaku pengedar narkoba jenis Sabu yang sangat meresahkan masyarakat diwilayah hukum Polsek Soromandi.

Operasi senyap yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Soromandi Ipda Mujahidin itu berlangsung pada Sabtu 08 Agustus 2026 pukul 01.00. Wita dini hari.

Hasilnya terduga pelaku berinisial JD (L)
warga Desa Kananta bersama BB narkotika jenis sabu 16 pocket siap edar berhasil diamankan.

Tidak hanya itu petugas juga berhasil mengamankan 2 unit telepon genggam, uang tunai sebesar Rp.400.000.alat hisap dan sejumlah barang bukti lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika sesuai dengan UU No 35.tahun 2009 tentang narkotika.

Penggeledahan badan maupun area sekitar tempat kejadian perkara (TKP) ikut disaksikan oleh pemerintah desa dan warga sekitar

Penangkapan JD ini berawal dari informasi masyarakat yang menyebut adanya transaksi narkoba jenis sabu di Desa tersebut.menyikapi informasi itu Ipda Mujahidin langsung memimpin personelnya dan langsung bergerak cepat menuju TKP.

Hal itu dikemukakan oleh Kapolres Bima AKBP Muhammad Anton Bhayangkara Gaisar S.I.K.M.H., melalui Kapolsek Soromandi Ipda Mujahidin.

“Benar kami telah mengamankan terduga pelaku pengedar narkoba jenis sabu dan sejumlah BB yang meresahkan masyarakat di wilayah Kecamatan Soromandi”. Ujarnya.

Kapolsek Soromandi Ipda Mujahidin meneruskan, setelah melakukan penangkapan terduga pelaku langsung diserahkan ke Satreskoba Polres Bima Kabupaten untuk menjalani pemeriksaan dan diproses hukum lebih lanjut.

“Pasca operasi tersebut Situasi Kamtibmas diwilayah hukum Polsek Soromandi dilaporkan dalam keadaan kondusif”. Tutupnya. (****)

Ketua TP Posyandu Murni Suciyanti Pimpin Rakor, Dorong Transformasi Layanan Dasar yang Menyentuh Seluruh Masyarakat

jpn

Bimantika.net -Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Bima, Ny. Murni Suciyanti Ady Mahyudi, memimpin Rapat Koordinasi Tim Pembina Posyandu Tingkat Kabupaten Bima Tahun 2026 yang mengusung tema “Transformasi Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM), Mendekatkan Layanan, Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat”.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bima, Kamis (6/8), menjadi momentum memperkuat sinergi lintas sektor dalam meningkatkan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri Kepala DPMD Kabupaten Bima Drs. H. Masykur, MM, Kepala Dinas Kesehatan Hj. Nurul Wahyuti, SE., MM, Sekretaris Bappeda Dadang Erawan, ST., ME, Camat Lambu Muaidin, S.Pd, para kepala bidang di lingkungan DPMD, serta perwakilan enam perangkat daerah yang memiliki keterkaitan langsung dengan penyelenggaraan layanan dasar melalui Posyandu.

Dalam arahannya, Ny. Murni menegaskan bahwa keberhasilan Posyandu tidak diukur dari banyaknya jumlah Posyandu yang berdiri, melainkan sejauh mana Posyandu benar-benar berfungsi dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Menurutnya, setiap Posyandu harus memiliki data yang akurat mengenai warga yang membutuhkan pelayanan, kemudian menerjemahkan data tersebut menjadi layanan yang mudah diakses serta memiliki mekanisme tindak lanjut yang jelas melalui pemerintah desa, kecamatan hingga perangkat daerah sesuai kewenangannya.

Ia juga mengapresiasi dedikasi para kader dan pengurus Posyandu yang selama ini tetap menjalankan pengabdian di tengah berbagai tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga maupun pencari nafkah. Dengan semangat gotong royong dan keikhlasan, para pembina Posyandu diharapkan menjadi sumber inspirasi sekaligus penggerak perubahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Posyandu adalah pintu terdekat pemerintah untuk mengetahui kebutuhan dan persoalan masyarakat. Dari Posyandu, kita dapat mendata kebutuhan warga, menerima aspirasi, kemudian menghubungkannya dengan pelayanan pemerintah melalui perangkat daerah yang berwenang,” ujar Ny. Murni.

Sementara itu, Kepala DPMD Kabupaten Bima Drs. H. Masykur, MM mengatakan transformasi Posyandu enam Standar Pelayanan Minimal merupakan amanat perubahan regulasi yang memperluas peran Posyandu sebagai pusat pelayanan dasar masyarakat. Karena itu, DPMD terus mendorong percepatan pembentukan dan penguatan Posyandu 6 SPM di seluruh desa dan kecamatan di Kabupaten Bima.

Menurutnya, aspirasi pengurus Posyandu harus mendapat ruang dalam proses perencanaan pembangunan desa melalui forum Musyawarah Desa (Musdes).

Koordinasi yang intensif dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Bappeda, DP3AP2KB serta perangkat daerah lainnya menjadi kunci agar pelayanan dasar kepada masyarakat dapat berjalan secara terpadu, efektif, dan berkelanjutan.

Transformasi Posyandu yang tengah digalakkan Pemerintah Kabupaten Bima juga diharapkan mampu memperkuat kehadiran negara hingga ke tingkat desa.

Melalui kolaborasi lintas sektor, Posyandu tidak hanya menjadi tempat pelayanan kesehatan ibu dan anak, tetapi berkembang sebagai pusat pelayanan dasar masyarakat yang mencakup bidang kesehatan, pendidikan, sosial, perumahan, ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat sesuai konsep Posyandu enam SPM.

Dengan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan, Rakor ini menjadi langkah strategis untuk memastikan setiap Posyandu di Kabupaten Bima benar-benar hadir sebagai garda terdepan pelayanan publik.

Harapannya, kualitas hidup masyarakat terus meningkat melalui pelayanan yang semakin dekat, cepat, tepat sasaran, serta mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat hingga ke pelosok desa.
(RRS//RumaRenggeSape//007)

Meriahkan HUT RI Ke 81, Warga BTN Sadia Gelar Berbagai Lomba, Pembukaan Berlangsung Meriah

jpn

Bimantika.net -Warga BTN Sadia Kelurahan Sadia Kecamatan Mpunda Kota Bima hari ini Kamis (6/8) menggelar acara pembukaan secara resmi berbagai perlombaan menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) RI ke 81.

Acara pembukaan dipandu oleh Ketua RT 11 Antasari, ST dan pemimpin Doa Ketua RT 13 Ahmad, S. Ag serta di buka secara Resmi oleh Lurah Sadia Sudirman, S. Sos.

Ketua Panitia H. Agussalim, SE menyebut kegiatan lomba menyambut HUT RI Ke 81 akan dimulai 6 Agustus dan berakhir 16 Agustus 2026.

H. Agus membeberkan bahwa panitia menyelenggarakan kegiatan dengan banyak mata lomba yang akan diikuti oleh Bapak-bapak, Ibu-ibu dan anak-anak.

“Sejumlah mata lomba adalah Lomba makan kerupuk, bawa kelereng, lomba kebersihan lingkungan, volley ball, tennis meja, gerak jalan, lomba lari karung” ujar H. Agus.

Usai pembukaan berlangsung langsung dimeriahkan oleh lomba makan kerupuk ibu-ibu.

Kegiatan lomba dipandu oleh Ketua Majelis Taklim BTN Sadia, Hj. Nurhayati, S. Pd. (****)

Wali Kota Bima Aji Man : Pembangunan Gedung Rawat Inap RSUD Dikebut, Targetkan Segera Layani Pasien

jpn

Bimantika.net -Wali Kota Bima H. A. Rahman H. Abidin, SE meminta pembangunan gedung ruang rawat inap baru RSUD Kota Bima dipercepat tanpa mengabaikan kualitas konstruksi.

Permintaan itu disampaikan saat meninjau langsung progres proyek bersama Wakil Wali Kota Feri Sofiyan, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah Kota Bima, Dinas Kesehatan, dan manajemen RSUD Kota Bima.

Peninjauan dilakukan untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai spesifikasi teknis dan target penyelesaian. Wali Kota memeriksa sejumlah bagian bangunan, mulai dari struktur konstruksi hingga kesiapan fasilitas penunjang yang nantinya akan digunakan untuk pelayanan pasien.

Menurut Aji Man sapaan Walikota Bima, pembangunan gedung rawat inap bukan sekadar proyek fisik, melainkan upaya memperkuat kapasitas layanan kesehatan di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas rumah sakit yang layak.

“Kami ingin memastikan pembangunan berjalan sesuai standar mutu dan selesai tepat waktu. Fasilitas ini harus benar-benar siap memberikan pelayanan yang aman, nyaman, dan berkualitas kepada masyarakat” ujarnya.

Ia mengingatkan kontraktor, konsultan pengawas, dan seluruh pihak yang terlibat agar tidak mengejar percepatan dengan mengorbankan kualitas pekerjaan.

Pengawasan teknis, kata dia, harus dilakukan secara ketat agar hasil pembangunan memiliki daya tahan dan memenuhi standar pelayanan rumah sakit.

Wali Kota menilai keberadaan gedung rawat inap baru menjadi salah satu infrastruktur penting untuk meningkatkan mutu layanan RSUD Kota Bima.

Penambahan kapasitas tempat tidur diharapkan mampu mengurangi kepadatan pelayanan sekaligus memberikan ruang perawatan yang lebih representatif bagi pasien.

Wakil Wali Kota Bima Feri Sofiyan mengatakan pemerintah daerah akan terus memantau perkembangan proyek hingga selesai. Menurut dia, penyelesaian pembangunan tepat waktu akan menentukan kesiapan RSUD dalam meningkatkan akses pelayanan kesehatan masyarakat.

Di akhir peninjauan, pemerintah daerah menggelar evaluasi lapangan bersama pihak terkait untuk mengidentifikasi pekerjaan yang masih memerlukan percepatan.

Evaluasi tersebut menjadi bagian dari pengawasan agar proyek dapat diselesaikan sesuai jadwal dan segera difungsikan sebagai fasilitas pelayanan kesehatan bagi warga Kota Bima. (****//Kominfo)

DPRD Kota Bima Apresiasi Ground Breaking Kolam Retensi, Dorong Penanganan Banjir dari Hulu Hingga Hilir

jpn

Bimantika.net -Anggota DPRD Kota Bima, Amir Syarifuddin, S.Hi., menghadiri kegiatan peletakan batu pertama (ground breaking) Kolam Retensi Amahami yang dilanjutkan dengan peninjauan Kolam Retensi Dae Lakosa, Rabu (5/8/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima, Sekda, Kepala Bappeda, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Perkim, Kepala DLH, Camat Rasanae Barat, Lurah Dara dan Lurah Monggonao, serta unsur Forkopimda Kota Bima.

Amir Syarifuddin menyampaikan bahwa pembangunan kolam retensi merupakan langkah strategis dalam upaya mengatasi persoalan banjir yang selama ini menjadi salah satu tantangan Kota Bima. Ia berharap keberadaan kolam retensi tidak hanya berfungsi sebagai bagian dari sistem pengendalian banjir, tetapi juga dapat dikembangkan menjadi ruang terbuka hijau dan ruang publik yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk beraktivitas dan berekreasi.

“Kita berharap kolam retensi ini nantinya bukan hanya menjadi infrastruktur pengendalian banjir, tetapi juga menjadi ruang terbuka hijau dan ruang publik yang nyaman bagi masyarakat. Karena itu, ekosistem di sekitar kolam retensi juga harus dijaga dan ditata dengan baik,” ujar Amir.

Menurutnya, pembangunan kolam retensi harus ditempatkan sebagai bagian dari penanganan banjir secara menyeluruh, bukan berdiri sendiri. Penanganan di kawasan hilir perlu dibarengi dengan intervensi di wilayah hulu agar debit dan aliran air dapat dikendalikan sejak awal.

“Penanganan banjir tidak cukup hanya memperbaiki persoalan di hilir. Kita juga harus melihat keseluruhan sistemnya, mulai dari hulu sampai hilir. Karena itu, penanganan kawasan hulu menjadi harapan tersendiri. Konservasi, pengendalian aliran air, penghijauan dan penataan kawasan hulu harus menjadi bagian dari strategi besar penanganan banjir Kota Bima,” jelasnya.

Ia menambahkan, keberhasilan program pengendalian banjir membutuhkan sinergi lintas sektor dan kesinambungan program. Infrastruktur di hilir seperti kolam retensi, drainase dan normalisasi sungai harus berjalan seiring dengan upaya memperbaiki kondisi daerah tangkapan air di bagian hulu.

DPRD Kota Bima, lanjut Amir, akan terus mendukung program pemerintah daerah yang berorientasi pada penyelesaian persoalan banjir sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan dan ruang publik bagi masyarakat.

“Kita ingin pembangunan ini memberikan manfaat ganda. Banjir bisa dikendalikan, lingkungan menjadi lebih baik, dan masyarakat memiliki ruang publik yang sehat dan nyaman. Tetapi semua itu harus dijaga bersama, termasuk memastikan ekosistem di sekitar kolam retensi tetap terpelihara,” pungkasnya. (***//Sekwan)