Author: BimaNtika

jpn

BIMAntika.net Jalan kaki bagi yang menunaikan ibadah Sholat berjamaah ke masjid memiliki pahala yang besar disisi Allah SWT.

Disamping itu menghapus dosa dan mengangkat derajat untuk setiap langkah.

Seperti yang dijelaskan dalam hadis. Selain itu, berjalan kaki ke masjid juga termasuk amalan sedekah.
Pahala utama

Setiap langkah menghapus dosa dan mengangkat derajat: Sabda Rasulullah SAW menyebutkan bahwa setiap langkah yang diambil menuju masjid akan menghapus dosa dan mengangkat derajatnya di sisi Allah SWT.

Juga Menghapus kesalahan: Salah satu langkah kaki akan menghapuskan dosa, dan langkah lainnya akan meninggikan derajatnya.

Pahala tambahan
Amalan setara sedekah: Berangkat ke masjid setara dengan sedekah, terutama bagi mereka yang berniat melaksanakan salat wajib.
Pahala puasa dan shalat setahun:

Untuk salat Jumat, pahala ini lebih besar lagi. Setiap langkah seseorang yang tidak berkendaraan menuju masjid akan mendapatkan pahala setara dengan puasa dan salat sepanjang tahun.

Catatan penting
Lakukan wudu di rumah: Keutamaan ini akan lebih sempurna jika seseorang bersuci atau berwudhu di rumahnya sebelum berangkat.

Sesuaikan dengan kondisi: Jika jarak ke masjid sangat jauh dan menyulitkan, tidak ada masalah untuk menggunakan kendaraan.

Namun, jika bisa ditempuh dengan berjalan kaki, lebih baik berjalan kaki karena pahalanya lebih besar.

Setiap Langkah Kaki Ke Masjid Akan Dihitung Sedekah

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

وَكُلُّ خَطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلاَةِ صَدَقَةٌ

“Setiap langkah berjalan untuk menunaikan shalat adalah sedekah.” (HR. Muslim, no. 1009)

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarh Al-Arba’in An-Nawawiyah mengatakan, “Setiap langkah kaki menuju shalat adalah sedekah baik jarak yang jauh maupun dekat”.

Setiap Langkah Kaki Ke Tempat Shalat Dicatat Sebagai Kebaikan
Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

كُلُّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الصَّلاَةِ يُكْتَبُ لَهُ بِهَا حَسَنَةٌ وَيُمْحَى عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةٌ

“Setiap langkah menuju tempat shalat akan dicatat sebagai kebaikan dan akan menghapus kejelekan.” (HR. Ahmad, 2:283. Syaikh Syu’aib Al-Arnauth mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih.)

Berjalan ke Masjid akan Mendapat Dua Keutamaan
Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ تَطَهَّرَ فِى بَيْتِهِ ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ لِيَقْضِىَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ كَانَتْ خَطْوَتَاهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيئَةً وَالأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً

“Barangsiapa bersuci di rumahnya lalu dia berjalan menuju salah satu dari rumah Allah (yaitu masjid) untuk menunaikan kewajiban yang telah Allah wajibkan, maka salah satu langkah kakinya akan menghapuskan dosa dan langkah kaki lainnya akan meninggikan derajatnya.” (HR. Muslim, no. 666)

Orang yang melakukan semacam ini akan mendapatkan dua kebaikan yakni ditinggikan derajatnya dan akan dihapuskan dosa-dosa. (*//Bbs)

jpn

Bimantika.net Keutamaan salat Subuh berjamaah meliputi pahala setara salat semalam penuh, keselamatan dari neraka, tergolong orang beriman, disaksikan malaikat, dan jaminan masuk surga, terutama jika melaksanakan salat Ashar juga.

Salat Subuh berjamaah juga disebut sebagai kesempatan untuk mendapatkan rezeki, cahaya di hari kiamat, dan menjadi pembeda antara orang beriman dan munafik.

Keutamaan Khusus Salat Subuh Berjamaah
Pahala Setara Salat Semalam Penuh:

Pelaksanaan salat Subuh berjamaah dapat memberikan ganjaran seperti sholat sepanjang malam.

Dari sisi kesehatan, tidur setelah Subuh tidak dianjurkan karena dapat mengganggu ritme sirkadian (jam biologis tubuh).

Tidur di pagi hari setelah Subuh dapat membuat tubuh merasa lemas, kurang bersemangat, dan mengganggu produktivitas sepanjang hari.

7 Keutamaan Shalat Subuh

1. Berada dalam Jaminan Allah SWT: Orang yang shalat subuh berada dalam lindungan dan jaminan Allah SWT hingga waktu zuhur.
2. Ganjaran Shalat Malam Penuh: Shalat subuh berjemaah pahalanya setara dengan shalat malam sepenuhnya, tidak seperti shalat isya berjemaah yang setara dengan setengah malam.
3. Penghalang Masuk Neraka: Shalat subuh dan ashar adalah dua waktu shalat yang jika dikerjakan secara rutin, akan menjadi penghalang untuk masuk neraka.
4. Disaksikan Malaikat: Shalat subuh disaksikan oleh dua kelompok malaikat, yaitu malaikat penjaga malam yang akan naik ke langit dan malaikat penjaga siang yang akan turun ke bumi.
5. Lebih Baik dari Dunia dan Seisinya: Dua rakaat shalat sunnah sebelum shalat subuh bernilai lebih baik dari dunia dan seluruh isinya.
6. Menghilangkan Sifat Munafik: Melaksanakan shalat subuh berjemaah dapat menjauhkan seseorang dari sifat munafik, karena para munafik sulit untuk mendirikannya.
7. Mendapat Berkah dan Cahaya: Shalat subuh mendatangkan berkah, serta menjadi sumber cahaya yang terang di hari kiamat.

Keutamaan shalat Subuh berjamaah antara lain adalah seperti shalat semalam suntuk, mendapat cahaya di hari kiamat, terhindar dari sifat munafik, dan mendapatkan pahala haji dan umrah jika berzikir hingga matahari terbit setelah shalat Subuh.

Hadis yang menjelaskan hal ini adalah sabda Rasulullah SAW dari Utsman bin Affan RA, “Barangsiapa yang shalat Subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah shalat seluruh malamnya” (HR. Muslim). (**//Bbs)

jpn

Bimantika.net Wali Kota Bima, H. Arahman H. Abidin, SE mendampingi Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE., M.IP dalam rangka kunjungan kerja di Kota dan Kabupaten Bima di Aula Maja Labo Dahu Kantor Wali Kota Bima. Jum’at, 10 Oktober 2025.

Kunjungan kerja Wagub NTB yang juga selaku Ketua Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Nusa Tenggara Barat ini dalam rangka Konsolidasi organisasi di Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten dan Kota Bima.

Turut hadir Ketua TP-PKK Kota Bima, Bd. Hj. Badrah Ekawati, SE., STR.Keb, Ketua GOW Kabupaten Bima, Hj. Anita H. Irfan Zubaidy, Anggota DPRD Provinsi NTB Dapil 6, Kepala DP3A Kota Bima, pengurus BKOW Provinsi NTB, serta pengurus GOW Kota dan Kabupaten Bima.

Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri dalam arahannya menyampaikan bahwa kehadiran pihaknya melakukan kunjungan kerja di Kota dan Kabupaten Bima dalam rangka mengajak semua pihak menyatukan komitmen dalam rangka menekan kasus kekerasan perempuan dan anak yang terus terjadi ditengah kehidupan masyarakat.

Umi Dinda sapaan akrab Wagub NTB menekankan pemerintah daerah telah memberikan dukungan penuh melalui kebijakan anggaran melalui dana hibah untuk organisasi wanita.

Wagub yang juga selaku Ketua BKOW NTB ini menegaskan sudah saatnya BKOW NTB dan organisasi wanita yang ada dapat menjadi ujung tombak untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung segala program dan kebijakan dari pemerintah daerah.

Sementara itu, Wali Kota Bima H. A. Rahman mengapresiasi seluruh organisasi wanita atas peran dan kontribusinya selama ini bersama pemerintah daerah dalam rangka mendukung segala program yang telah dicanangkan demi kemaslahatan masyarakat Kota Bima.

Wali Kota Bima juga pada kesempatan tersebut berharap dukungan dari Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat untuk mendukung ikhtiar pemerintah Kota Bima yang saat ini tengah fokus menata wajah kota agar terlihat bersih, indah, sehat dan asri.

“Terima kasih Wakil Gubernur NTB, Selamat datang kembali di Kota Bima. Semoga kolaborasi dan sinergi seperti ini terus terjalin, demi kemaslahatan dan kemajuan Dana Mbojo (Tanah Bima) tercinta,” pungkas Wali Kota. (****//Kominfo)

jpn

BIMAntika.net Dengan beredarnya nomor telepon dan akun WhatsApp yang mengatasnamakan Wali Kota Bima H. Arahman H. Abidin, SE dengan modus menghubungi masyarakat maupun pejabat menggunakan nama dan foto Wali Kota Bima, dengan ini Pemerintah Kota Bima melalui Kepala Dinas Komintostik Kota Bima menegaskan bahwa itu adalah Hoax dan Penipuan yang mencari keuntungan pribadi maupun kelompok.

Kepala Dinas Kominfostik Kota Bima Muhammad Hasyim mengatakan nomor yang beredar tersebut bukan milik Wali Kota Bima.

Pihaknya menegaskan tidak ada perintah atau komunikasi pribadi dari Kepala Daerah melalui nomor itu.

“Kami imbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk tidak menanggapi segala bentuk komunikasi melalui nomor tersebut,” tegas Hasyim pada Kamis sore (9/10/2025).

Ia berharap apabila masyarakat masih menemukan komunikasi serupa melalui nomor tersebut, harap menghubungi Kepala Dinas Kominfostik dan pihak berwajib.

“Mari kita sama-sama waspada terhadap upaya penipuan pencatutan nama pejabat daerah,” pungkas Hasyim. (****//Kominfo)

jpn

BIMAntika.net 10/10/25
Ajang bergengsi dan tertinggi bagi seluruh pelajar indonesia adalah Pekan Olahraga Pelajar Nasional yang disingkat POPNAS.

Perhelatan Popnas XVII tahun 2025 akan dilaksanakan di Ibukota Negara Jakarta pada tanggal 1 sampai dengan 10 November 2025.

Provinsi Nusa Tenggara Barat mengambil bagian pada 13 Cabang olahraga, sebut saja Atletik, Panahan, Menembak, Karate, Pencak Silat, Tenis Meja, Senam, Wushu, Taekwondo, Judo, Volly Pasir, Renang dan Panjat Tebing.

Pada Popnas kali ini Nusa Tenggara Barat akan mengirimkan 102 atlet/siswa dari berbagai kabupaten dan kota, dan dari berbagai tingkat Sekolah (SD, SMP/MTS, SMA/SMK/MA.

Selaku CDM/Penanggungjawab kontingen Provinsi Nusa Tenggara Barat, Agus Sukmawati menyampaikan bahwa siswa/siswi yang dikirim sudah melalui Pra Popnas pada level cabang olahraga dan atas surat keputusan masing-masing pengurus cabang Provinsi.

Agus sapaan akrab yang juga merupakan Kepala Bidang Olahraga pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kota Bima sendiri, khususnya cabang Olahraga Panjat Tebing berdasarkan hasil beberapa kompetisi diwakili oleh Empat siswa/i dari delapan quota Nusa Tenggara Barat.

Mereka adalah Ferdiansyah siswa SMAN 1 Kota Bima, Trias Juliani Putri siswi SMAN 2 Kota Bima, Mustafa dan Asam Safi’i siswa SMKN 1 Kota Bima. (****)

jpn

Bimantika.net Dalam rangka menjaga stabilitas harga pangan dan menekan laju inflasi di daerah, Pemerintah Kota Bima kembali menggelar Operasi Pasar Murah (Gerakan Pangan Murah) di Kelurahan Sambinae, Kecamatan Mpunda, pada Kamis (9/10/2025).

Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Kota Bima, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Bima, serta Perum Bulog Cabang Bima. Operasi pasar murah tersebut berlangsung sejak pukul 08.30 Wita dan mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat setempat.

Dalam kegiatan itu, pemerintah menyediakan berbagai komoditas kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, antara lain:

1. Beras SPHP sebanyak 2000 kg dengan harga Rp57.000 per 5 kg.
2. Beras Puno Kawan Premium dengan harga 75.000/5 Kg.
3. Gula pasir sebanyak 71 kg dengan harga Rp17.500 per kg.
4. Minyak goreng merek Kita sebanyak 77 liter dengan harga Rp17.000 per liter.

Melalui Gerakan Pangan Murah ini, Pemerintah Kota Bima berharap dapat membantu meringankan beban masyarakat sekaligus menjaga daya beli di tengah dinamika harga pangan yang terjadi di pasaran.

Langkah ini juga menjadi wujud nyata komitmen TPID Kota Bima dalam menjalankan program pengendalian inflasi daerah serta menjaga ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga bahan pangan menjelang akhir tahun 2025. (****//Kominfo)

jpn

Bimantika.net Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima akhir-akhir ini menjadi sorotan berbagai kalangan.

Menyusul pemberitaan berjudul “Anggota DPRD Kota Bima Diduga Kerjakan Proyek Pokir Sendiri” yang beredar di sejumlah media lokal Kota Bima mendapat reaksi dari sejumlah Anggota DPRD Kota Bima.

Sekretaris Fraksi Merah Putih sekaligus Anggota Komisi I DPRD Kota Bima, Abdul Robbi Syahrir, S. Si menyampaikan bantahan tegas dan klarifikasi secara resmi.

Abdul Robbi Syahrir yang juga mantan Bendahara Umum PB HMI ini dengan tegas menyampaikan bahwa pernyataan sekretaris gapensi tersebut mengandung kesalahan mendasar dalam memahami mekanisme dan nomenklatur Pokok-Pokok Pikiran DPRD atau Pokir.

Robby sapaan akrab kader Partai Gerindra ini menjelaskan bahwa Dalam nomenklatur resmi, tidak ada istilah dana aspirasi atau dana pokir.

“Pokir adalah program hasil penyerapan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan melalui kegiatan reses, dan hal itu sah secara hukum,” ujarnya Rabu (8/10/2025).

Lanjutnya bahwa sistem pengajuan Pokir saat ini telah berbasis digital dan transparan sehingga dirinya pun berkeyakinan tidak ada problem ataupun masalah.

Masih menurut Robby bahwasannya Semua usulan Pokir sudah diinput melalui sistem SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) dan bisa diakses oleh masyarakat luas.

“Dengan demikian tidak ada ruang bagi manipulasi atau praktik-praktik tidak sehat sebagaimana yang dituduhkan,” tegasnya.

Menanggapi tudingan bahwa ada anggota DPRD yang mengerjakan proyek Pokirnya sendiri, Robby menantang balik pihak yang menuduh dan menuding untuk dapat membuktikan secara faktual yang disertai data akurat.

“Kalau ada anggota Dewan yang mengerjakan proyek Pokirnya sendiri, sebutkan namanya dan bendera siapa yang dipinjam dan kalau ada yang meminjam bendera itu, siapa orangnya? Jangan melempar isu tanpa bukti,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menyebut pernyataan yang disampaikan oleh salah satu pihak dari Gapensi (Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia) sebagai bentuk fitnah dan upaya sistematis untuk merusak citra lembaga legislatif.

“Pernyataan sekretaris Gapensi itu fitnah kejam, tendensius, provokatif, dan dapat dikategorikan sebagai upaya sistematis untuk mengkriminalisasi DPRD Kota Bima,” tegasnya.

Robby menyampaikan bahwa dirinya selaku wakil rakyat selalu membuka ruang diskusi terbuka bagi masyarakat untuk melapor apabila benar ada pelanggaran.

“Kalau memang ditemukan ada anggota Dewan yang mengerjakan proyeknya sendiri, silakan lapor ke aparat penegak hukum (APH). Kalau tidak tahu cara melaporkannya, datang saja ke DPR. Saya sangat terbuka untuk menjelaskan caranya,” katanya menegaskan.

Sementara itu, Muhammad Dzulfikar, Tim Pakar DPRD Kota Bima yang juga Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) Kadin Kota Bima, turut memberikan keterangan melalui sambungan telepon di hari yang sama.

“Siapa pun bisa ikut dalam proses pengadaan, tidak hanya asosiasi kontraktor yang tergabung di Gapensi. Masih banyak kontraktor yang tidak terhimpun di Gapensi, tetapi tetap memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi,” ujar Dzulfikar.

Ia juga menegaskan bahwa pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa, baik melalui tender maupun penunjukan langsung, merupakan kewenangan eksekutif.

“Proses pengadaan dilakukan oleh pihak eksekutif, bukan DPR. Jadi tidak ada intervensi ataupun campur tangan dari DPR dalam penentuan pelaksana proyek,” jelas Dzulfikar.

Menurutnya DPRD Kota Bima menilai pemberitaan yang beredar tersebut tidak berimbang dan berpotensi menyesatkan publik.(****)

jpn

Oleh : Hasbiati, S. ST (Praktisi Kesehatan)

Bimantika.net Guru memiliki peran besar di dunia pendidikan dalam mendidik dan mencetak generasi.

Namun, besarnya peran guru tidak sesuai dengan besaran upah yang diterima. Beberapa waktu lalu, perwakilan guru dari Ikatan Pendidik Nusantara (IPN) menyuarakan nasib guru dengan status PPPK.

Mereka meminta pemerintah untuk memperhatikan kesejahteraan guru. Perwakilan guru menyampaikan bahwa PPPK tidak memiliki jenjang karir, gaji yang minim dan tidak memiliki uang pensiun.

Kabupaten Bima mengakomodir 14.077 tenaga honorer menjadi PPPK paruh waktu.

Kebijakan terkait besaran gaji yang akan diterima diperkirakan tidak sesuai Upah Minimun Kota (UMK).

Keputusan ini diambil karena keterbatasan APBD kabupaten Bima.

Hal ini mengacu pada regulasi dari Kemenpan-RB bahwa PPPK paruh waktu tidak harus digaji sesuai UMK (lombokpost.com, 20/09/2025).

Guru dalam Sistem Kapitalisme

Kehidupan para guru diliputi berbagai permasalahan. Mulai dari bongkar pasang kurikulum, kriminalisasi terhadap guru, guru terjebak pinjol hingga masalah gaji yang tidak sesuai.

Meski peran guru sangat berjasa, namum penghargaan terhadap profesi ini sering kali tidak diimbangi dengan kesejahteraan finansial. Banyak guru yang menghadapi kekurangan ekonomi.

Fakta ini menunjukkan bahwa sistem sekuler kapitalisme gagal dalam mensejahterakan guru. Negara kapitalisme tidak mampu menggaji guru secara layak, karena kurangnya anggaran. Penerapan sistem ekonomi kapitalisme menjadikan Sumber Daya Alam (SDA) yang sejatinya milik rakyat, justru dikuasai oleh pihak swasta maupun asing secara bebas.

Pengelolaan SDA yang seharusnya tanggung jawab negara dan keuntungannya dikembalikan kepada rakyat.

Sehingga negara kehilangan potensi pemasukan besar.

Disamping itu, negara hanya berperan sebagai fasilitator dan regulator, bukan penanggung jawab utama atas kesejahteraan rakyat dan kualitas generasi.

Maka, wajarlah ketika pemerintah memilih untuk menekan pengeluaran negara dengan menganggarkan gaji yang minim bagi guru.

Dalam sistem kapitalisme, sumber pemasukan utama negara adalah pajak dan hutang.

Sedangkan sumber kekayaan alam mayoritas pengelolannya diserahkan kepada swasta dan negara hanya mengelola sebagian kecil.

Wajar, jika pemasukan yang bersumber dari SDA sangat kecil. Berbagai sektor kehidupan dipajaki dan tarif pajak dinaikkan demi menggenjot perolehan pajak. 

Sehingga realisasi APBN gagal mewujudkan kesejahteraan rakyat, yang terjadi justru sebaliknya rakyat dicekik dengan pajak yang tinggi.

Inilah konsekuensi penerapan sistem kapitalisme. Tenaga kerja termasuk guru, dipandang sebagai aset produksi. Sehingga dapat ditekan pembiayaannya dan dikomersialisasi demi mengejar efisiensi dan keuntungan maksimal.

Ini menjadi hal yang lumrah, sejalan dengan prinsip ekonomi kapitalisme yang meraih keuntungan sebesar-besarnya, tapi modal serendah-rendahnya.

Mekanisme Adil Sistem Islam

Dalam Islam, ilmu dan pendidikan dipandang sebagai perkara yang sangat penting dan memiliki peran strategis.

Terkait pembiayaan pendidikan, terdapat dua sumber pendapatan Baitul mal untuk membiayai pendidikan.

Pertama, pos fai dan kharaj yang merupakan kepemilikan negara, seperti ganimah, khumuz, jizyah, dan dharibah. Khusus untuk dharibah (pajak) dipungut dari rakyat hanya ketika terjadi kekosongan kas Baitul mal. Itu pun dipungut hanya kepada laki-laki muslim yang kaya.

Kedua, pos kepemilikan umum seperti sumber kekayaan alam, hutan, laut, tambang minyak dan gas, serta hima (milik umum yang penggunaannya telah dikhususkan).

Pembiayaan ini meliputi seluruh unsur pendidikan di berbagai jenjang, kemudian menyangkut gaji para guru/dosen, pengadaan infrastruktur, sarana dan prasarana pendidikan, dimana seluruhnya adalah kewajiban negara.

Negara juga berkewajiban untuk menyelesaikan guru terbaik untuk mendidik generasi.

Negara Islam menetapkan berbagai regulasi dalam pendidikan termasuk yang terkait dengan penetapan gaji guru.

Besaran gaji dalam Islam ditentukan berdasarkan nilai jasa. Pemberian upah atau gaji tidak dinilai karena status pekerjaan ASN atau non-ASN, sehingga upah atau gaji bisa berbeda-beda karena perbedaan nilai jasanya.

Dalam hal ini negara akan menunjuk ahli untuk mengukur secara objektif besarnya jasa guru.

Pada masa Khalifah Umar bin Khattab ra, berdasarkan periwayatan Ibnu Abi Syaibah, dari Sadaqah ad-Dimasyqi, dari al-Wadhi’ah bin Atha, beliau memberikan gaji sebesar 15 Dinar per bulan (1 dinar = 4,25 gram emas). Jika dikonversikan dengan harga emas sekarang Rp 1.900.000 per gram, gaji tersebut setara dengan Rp 121.125.000 per bulan.

Selain itu, Khalifah juga berkewajiban menyediakan kemudahan akses terhadap sarana dan prasarana bagi guru untuk meningkatkan kualitas dan kompetensinya. Sehingga guru fokus menjalankan tugasnya tanpa harus mencari tembahan penghasilan.

Demikianlah gambaran penerapan sistem Islam. Jasa para guru dan ulama benar-benar dimuliakan dan dihargai, bahkan diposisikan sebagai pahlawan dengan tanda jasa seutuhnya.

Semua ini hanya bisa terwujud ketika syariat Islam diterapkan secara keseluruhan di bawah naungan negara Islam.

Semoga Allah SWT menyegerakan terwujudnya penegakan syariat Islam sehingga kesejahteraan akan meliputi seluruh umat manusia di seluruh dunia. (****)

jpn

Bimantika.net Rapat Koordinasi Review Pelaksanaan dan Penyerapan Anggaran dan Pendapatan Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung Senin (06/10) di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Bima yang dipimpin oleh Wakil Bupati Bima dr.H.Irfan membahas sejumlah program dan kegiatan pemerintah daerah.

dr.H.Irfan yang didampingi para Asisten dan Plt.Kepala BPKAD Aries Munandar, ST.MT saat memimpin rapat memaparkan, Rakor ditujukan untuk melakukan evaluasi capaian program dan kegiatan OPD.

apakah sudah mencapai target atau belum dan langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan capaian PAD mengingat waktu masih beberapa bulan lagi.

Pada kesempatan tersebut Wabup menekankan agar OPD pengampu sektor pendapatan bisa lebih fokus bekerja mengoptimalkan penggalian potensi dan pencapaian target pendapatan.

“Hal ini penting dilakukan, mengingat selain pada tahun 2025, dalam tahun anggaran 2026 mendatang juga akan ada pengurangan transfer dari pusat ke daerah (TKD)” Terangnya dalam rapat yang diikuti para Kepala OPD dan Kepala Bagian lingkup Sekretariat Daerah dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

“Untuk mengantisipasi pengurangan TKD tersebut maka perlu kesiapan dalam melihat dan menggali potensi PAD yang belum dioptimalkan. Penguatan peran Bappenda untuk mengoptimalkan sektor pendapatan penting dilakukan, sehingga bisa menanggulangi pengurangan anggaran tersebut” Jelas Wabup.

Selain memberikan arahan, Rakor tersebut dimanfaatkan oleh Wakil Bupati untuk meminta penjelasan para kepala OPD berkaitan dengan kendala yang dihadapi dalam penyerapan anggaran dan pencapaian pendapatan hingga triwulan III Tahun Anggaran 2025. (****)

jpn

Bimantika.net Kecerdasan seorang ibu tidak hanya diukur dari tingginya pendidikan, tetapi dari kejernihan hati, kelembutan budi dan kebijaksanaan dalam mendidik generasi. Karena ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya.

“Jika perempuan cerdas maka bangsa akan kuat. Jika ibu-ibu berdaya maka masyarakat akan sejahtera dan jika perempuan bima bangkit dengan ilmu, iman, dan kasih sayang maka masa depan Kota Bima akan bercahaya,” ungkap Wali Kota Bima H. Arahman H. Abidin, SE.

Kalimat itu diungkapkan Aji Man sapaan akrab Walikota Bima saat menghadiri Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus Daerah Komunitas Ibu Cerdas Indonesia (PD-KICI) Masa Bhakti 2025-2027 di Paruga Nae Convention Hall, Senin 6 Oktober 2025.

Menurut Aji Man pelantikan ini bukan sekadar simbol serah terima jabatan, melainkan ikrar untuk mengabdi, melayani dan menjadi sumber inspirasi bagi sesama perempuan dan masyarakat Kota Bima.

“Adanya KICI di Kota Bima sebagai gerakan moral dan intelektual, gerakan yang menyatukan perempuan dari berbagai latar belakang untuk saling belajar, saling menguatkan serta menebar manfaat,” tegas Wali Kota Bima.

H. Rahman mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya organisasi perempuan seperti KICI, untuk ikut dalam gerakan Kota Bima BISA (Bersih, Indah, Sehat, dan Asri). Perempuan Kota Bima harus menjadi pelopor menjaga kebersihan, menanam pohon, mengurangi sampah plastik, dan menanamkan nilai hidup sehat di keluarga serta lingkungan.

“Jika setiap ibu mengajarkan anaknya mencintai kebersihan dan lingkungan, maka Kota Bima akan menjadi kota yang indah dan berkarakter,” tegasnya.

Sementara itu Ketua Panitia Hj. Nurjanah, S. Sos menyampaikan bahwa KICI selama ini telah aktif melaksanakan berbagai kegiatan yang sejalan dengan program Pemerintah Kota Bima, di antaranya sosialisasi gerakan Kota Bima BISA (Bersih, Indah, Sehat, dan Asri).

“Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi sehingga berbagai program KICI dapat berjalan dengan baik hingga saat ini,” tutupnya.

Kegiatan tersebut kemudian dilanjutkan dengan pelantikan dan pengukuhan Pengurus Daerah KICI Kota Bima oleh Ketua KICI Nasional Ratih Sanggarwaty. (****//Kominfo)