Bimantika net. Jiwa Ksatria Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE (HML) diperlihatkan saat rapat koordinasi penanganan Covid-19 bersama Gubernur NTB di mataram pada hari Kamis (22/7).
Ide brilian dan cemerlang Walikota HML menyampaikan secara Gentlemen dihadapan Gubernur NTB dalam hal tes PCR sendiri di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bima dengan telah mengalokasikan dana dua Milyar untuk Pengadaan PCR sendiri adalah sikap nyata Walikota HML membela kepentingan dan keselamatan Warga Kota Bima.
Untuk diketahui bahwa saat ini Pasien Covid-19 di Kota Bima yang di test PCR baru diketahui apakah positif atau negatif tidak secara langsung diketahui karena sampel nya harus di kirim dulu di Laboratorium Kabupaten Sumbawa yang memakan waktu hingga 4 hari.
Menurut Walikota HML bahwa rentang waktu yang begitu lama tersebut tentu menjadi sebuah langkah mundur dalam rangka penyelamatan jiwa warga Kota Bima.
“Tentu waktu empat hari menunggu hasil test PCR adalah sebuah kemunduran dalam langkah penyelamatan pasien, sehingga saya ambil sikap tegas Alokasikan anggaran Test PCR sendiri tanpa harus lagi mengirim Sampel di Sumbawa” tegas Walikota HML.
Dalam rapat koordinsi itu juga Walikota HML menyampaikan secara langsung pada Gubernur NTB akan kesulitan koordinasi urusan Swabb PCR beserta problem yang dirasakan oleh Tenaga Kesehatan (Nakes) Kota Bima.
“Swabb PCR ini adalah keluh kesahnya Tenaga Kesehatan (Nakes) Kota Bima saat sekarang yang dianggap cukup lamban menhetahui hasilnya karena harus dinkitim ke Kabuoaten Sumbawa dulu” ujar Walikota HML.
Rentang waktu pengiriman hasil Swabb PCR ini juga mejadikan kendala tersendiri dalam hal pelayanan kesehatan.
“Misalkan saja hari ini dilakukan Swabb PCR, tidak lantas kita mengetahui secara cepat hasilnya karena harus dikirim lagi ke Kabupaten Sumbawa selama 4 hari menunggu, kita tentu alami satu kegagalan dalam hal pelayanan” ungkal Walikota HML.
Atas problematik itu pula, HML sampaikan Secara langsung pada Rapat Koordinasi itu bahwa Pemerintah Kota Bima mengambil langkah menginisiasi untuk pengadaan PCR sendiri tanpa mengirim Sampel di Kabupaten Sumbawa lagi.
“Keselamatan Warga Saya Utamakan daripada menunggu Hasil PCR di Kabupaten Sumbawa, maka saya inisiasi mengadakan PCR sendiri, saya sudah alokasikan walau tidak ada legal standing dari Gubernur” ungkap HML Mantan Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar ini.
Masih Menurut Walikota HML bahwa PCR diadakan di rumah sakit kota Bima dalam rangka mempercepat deteksi dini terhadap masyarakat yabg terpapar covid-19.
“Sehingga penanganan nya dapat dilakukan secara cepat tanpa menunggu waktu berhari-hari demi keselamatan masyarakat kota Bima” Demikian Tegas Walikota HML.
Adapun PCR adalah singkatan dari polymerase chain reaction. PCR merupakan metode pemeriksaan virus SARS Co-2 dengan mendeteksi DNA virus. Uji ini akan didapatkan hasil apakah seseorang positif atau tidak SARS Co-2.
Dibanding rapid test, pemeriksaan RT-PCR lebih akurat. Metode ini jugalah yang direkomendasikan WHO untuk mendeteksi Covid-19.
Visi Kemanusiaan dan pelayanan prima pada masyarakat yang dimiliki oleh Walikota HML ditindaklanjuti oleh Dinas Kesehatan Kota Bima.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Bima, Drs. H. Azhari, M. Si saat di wawancara Media Online Bimantika.net Sabtu 24 Juli 2021 menyebutkan bahwa di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bima (RSUD) Kota Bima adanya TCM.
Tes Cepat Molekuler (TCM)
Sebelumnya tes ini digunakan untuk mendiagnosis penyakit tuberkulosis (TB) dengan berdasarkan pemeriksaan molekuler. Metode pemeriksaan COVID-19 ini menggunakan dahak dengan amplifikasi asam nukleat berbasis cartridge
“RS Kota adanya TCM gene expert, merupakan alat tes cepat molekuler, ini PCR juga hanya saja sejak bulan november 2020 tidak ada cartridge TCM Covid-19, jika ada kita bisa memeriksa PCR Covid-19” ungkap Azhari.
Ia menyebutkan bahwa Dinas kesehatan Kota Bima Tahun ini ada perencanaan pengadaan alat PCR yang akan di letakan di Labkesda.
“insha Allah informasinya Dua minggu lagi alatnya datang” demikian tegas Azhari.
Azhari menceritakan bahwa Alat PCR ini di minta oleh pak Walikota ke Dinas Kesehatan Kota Bima ketika awal Covid-19 dan pemerintah kota dan kabupaten masih susah-sudahnya mengirim sampel ke propinsi.
“Beliau (Walikota,red) bilang lakukan perencanaan PCR ini di APBDP. Tapi karena rasionalisasi untuk Covid akhirnya pending saat itu dan di tahun anggaran 2021 dilakukan perencanaan ulang. Saya tau beliau kecewa ketika kami pending di APBDP 2020” Demikian Ungkap Azhari.
Lebih lanjut ia katakan bahwa PCR yang akan digunakan di Labkesda lebih banyak tujuannya selain untuk penegakan penyakit juga untuk mandiri dan pelaku perjalanan.
“rencananya seperti itu gambarannya” ucapnya
Ditanya soal izin PCR apakah sudah di kantongi ? Azhari dengan lugas katakan bahwa Terkait perijinan pihaknya sudah sampaikan lebih awal pada pihak Propinsi.
“Kami sudah sampaikan lebih awal ke propinsi Visitasinya oleh Tim dari Propinsi, Propinsi yang lanjutkan ke Balitbang Kemenkes untuk di keluarkan izinnya” demikian ungkap azhari mengakhiri Wawancaranya. (***)