Bima Bimantika,-
Salah seorang Dosen Muda asal Desa Ngali Kecamatan Belo Kabupaten Bima, DR. Ikhwan HZ, SE, MM, M.Si angkat bicara soal Bima kekeinian.
Menurutnya Bicara daerah gagal membangun sebenarnya tidak ada yang ada daerah salah urus ( mis manajemen). Kenapa bisa terjadi?karena soal kemapuan managerial Bupati dalam mengelola potensi daerah supaya memiliki Nilai jual tinggi yang memberikan manfaat kepada masyarakat.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gunadarma ini pun berpendapat,
Seperti konsep umum dalam pembangunan Daerah bahwa pertumbuhan ekonomi daerah tergantung faktor akumulasi modal investasi fisik, Angkatan kerja, dan penggunaan Teknologi. Total Investasi yang masuk di Kabupaten Bima 2018 hanya 64,1 Milyar, Kabupaten Dompu 76,7 Milyar, Sumbawa 2 Triliun. kab Bima saja kalah dengan total investasi yang masuk di dompu baik PMA dan PMDN.
Masih menurutnya,
Demikian juga dalam hal penggunaan dan penerapan teknologi minimal apalagi masuk ke Smartcity untuk memberikan pelayanan yang efisien, terukur dan lebih baik dalam tata kelola pemerintahan masih belum jauh.
“Memang tugas pemerintah daerah bukan kebanyakan meunggu bola tapi harus menjemput bola, jadi marketing daerah menawarkan peluang investasi ke Investor, Studi banding, kunjungan ke luar negeri, mengembangkan ekosistem bisnis antar kawasan, melobi pemerintah pusat mendatangkan investasi dan bupati harus serius menyiapkan Roadmap pembangunan kawsan berbasis Komoditi unggulan” Demikian ujar Ikhwan yang juga Sebagai Wakil Rektor Universitas Attahariyah Jakarta ini.
Melalui Phone selulernya, Ikhwan menyatakan
Membangun Bima memang harus dengan Big Push Model melalui rencana dan program akasi dengan investasi skala besar. Hanya masalahnya masyarakat harus didekati dan diberi pemahaman supaya investasi yang masuk sejalan dengan keinginan masyarakat. Misalnya investasi pertambangan bagaimana supaya risiko nya lebih kecil dari benefitnya yang diterima masyarakat.
Kabupaten bima juga bukan kabupaten yang masuk 50 dari 541 kabupaten kota dan 34 Provinsi yang getol melakukan inovasi, yang mengherankan Kabupaten Dompu masuk kabupaten inovasi padahal Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah menjadi motivasi untuk meraihnya.
Memang kendala utama keterbatasan anggaran PEMDA namun, semuanya terpatahkan ketika dalam diri bupati tertanam jiwa Bisnisnya dalam membangun daerah dan mindset yang ditanamkan dalam jajarannya ” Dinas – Dinas harus kreatif memperkaya penerimaan daerah” Jika ini dilakukan maka semua pejabat diukur dari kinerjanya ( Key Performance Indicator).
“Big Push yamg lain adalah soal komitmen mengelola manajemen pemerintahan ” Good Governance” disinilah di uji kompetensi managerial dan integritas bupati. Jauhkan KONGSI dan rente proyek dengan konsep bagi- bagi hasil karena menciptakan defisit untuk kepentingan masyarakat dan disini hanya nilai transaksional yang ada buka nilai guna”tegasnya
lanjut Dosen Muda yg kharismatik ini,
Bangun dan ciptakan kebijakan dan sistem keamanan dan kenyamanan untuk investor dalam bentuk Perda yang memberikan perlindungan kepada mereka ( rama investasi) tapi tidak merugikan masyarakat.
Kami menilai kemampuan inovasi dan mau ambil risiko yang kurang dimiliki, sehingga tidak muncul tanggungjawab utuh untuk menjalankan program berdasarkan lokal Genius daerah dan kami pahami kehadiran Bupati IDP: D kurang bermanfaat buat masyarakat. (Tim)