Bimantika,-News
pemerintah Kabupaten Bima dibawah kendali Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE banyak menuai kritikan karena belum maksimal dalam berbagai hal, terutama dibidang pelayanan publik. Salah seorang mahasiswa Magister Kebijakan Publik, Herman Effendy, S. Sos menyampaikan bahwa UU No.25/2009 memberikan Penegasan bahwa Pemerintah Berkewajiban memberikan pelayanan dengan se baik baik nya kepada Masyarakat sebagai penerima pelayanan,sesuai dengan kebutuhan Masyarakat.
“Hal itulah yang masih belum maksimal nya berjalan di rezim Idp dahlan” ungkap Herman.
Lanjut Herman,
Aparatur negara masih di pandang bukan sebagai Profesi.
“Persepsi aparatur negara adalah bukan sebuah Pekerjaan, tapi pengabdian.mindset seperti ini ber DAMPAK pada kinerja aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi nya sebagai pelayan publik” tegasnya.
Masih Menurut Herman Effendy. dalam hal ini masih banyak Pejabat yang “ingin di layani”dan bukan sebalik nya. kesemua nya itu tergantung bagaimana seorang kepala pemerintahan dalam mengambil kebijakan dalam era New Public Managemen(NPM).apabila kepala pemerintahan tidak ada NIAT yang datang dari pribadi,sangat sulit untuk mengaplikasikan Peningkatan Pelayanan Publik tersebut.
“Pelayanan Publik merupakan salah satu faktor yang terpenting dalam meningkatkan kebutuhan hidup Masyarakat” Demikian Ujarnya.
Oleh Karena itu Herman Effendy Mengajak Bupati Bima untuk merubah gaya kepemimpinan yang lebih pada urusan melayani. “budaya birokratik yang berorientasi pada birokrasi pada birokrasi atau aparatur pelayanan yang meminta di layani merupakan penyakit yang sudah lama meracuni dalam penyelenggaraaan pelayanan.
Budaya tersebut SUDAH tidak relewan lagi dengan peradaban sekarang dan harus kita kikis dengan mengubah melayani” Demikian ajak Herman. (Arif)