Bimantika.net -Upaya Pemerintah Kabupaten Bima memperkuat kapasitas fiskal daerah kembali mendapat sorotan. Dalam pemberitaan baik di media sosial FB maupun di media cetak dan online Agustus 2026, Bupati Bima Ady Mahyudi disebut berhasil mengupayakan tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp202 miliar Plus DBH ( dukungan Pemenuhan Kebutuhan Penggajian ASN faerah dan Peningkatan fiskal daerah dari kurang bayar 75 miliar sehingga total nya 277 miliar dari APBN.
Tambahan anggaran tersebut tentu bukan sekadar angka di atas kertas. Di tengah kebutuhan pembangunan yang terus meningkat, kemampuan pemerintah daerah mencari ruang fiskal menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan program pembangunan tetap berjalan.
Pemerintah Kabupaten Bima sendiri memiliki dokumen APBD 2026 yang telah ditetapkan melalui Perda Nomor 4 Tahun 2025.
Jika tambahan dana tersebut terealisasi sesuai peruntukannya, ruang gerak pemerintah daerah menjadi lebih besar untuk memperkuat sejumlah sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, mulai dari infrastruktur jalan dan jembatan, pendidikan, kesehatan, penguatan ekonomi kerakyatan hingga program prioritas kesejahteraan masyarakat.
Di sinilah kepemimpinan seorang kepala daerah diuji. Bupati bukan hanya dituntut mengelola anggaran yang tersedia, tetapi juga harus mampu membangun komunikasi dan memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat pemerintah pusat.
Bima membutuhkan pemimpin yang tidak hanya duduk di balik meja, tetapi berani membuka pintu-pintu komunikasi untuk mencari dukungan pembangunan.
Capaian tersebut juga perlu ditempatkan dalam konteks tata kelola pemerintahan.
Pemerintah Kabupaten Bima pada Mei 2026 kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut atas pengelolaan keuangan daerah.
Karena itu, tambahan fiskal harus diikuti dengan pengelolaan yang transparan, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.
Besarnya anggaran bukan tujuan akhir. Yang paling penting adalah seberapa besar manfaatnya dirasakan masyarakat.
Bagi masyarakat Bima, kabar tentang tambahan Rp277 miliar ini semestinya menjadi momentum untuk melihat pembangunan secara lebih objektif. Kritik tetap diperlukan sebagai kontrol publik, tetapi setiap ikhtiar yang benar-benar menghadirkan tambahan sumber daya bagi daerah juga layak diapresiasi.
Ady Mahyudi tentu masih memiliki pekerjaan besar. Jalan yang belum baik harus terus dibenahi, pelayanan publik harus semakin dekat dengan masyarakat, pendidikan dan kesehatan harus diperkuat, serta ekonomi masyarakat harus terus digerakkan.
Sebab pada akhirnya, ukuran keberhasilan seorang Bupati bukanlah seberapa sering namanya dipuji, melainkan seberapa banyak masyarakat merasakan perubahan dalam kehidupan mereka.
Bima membutuhkan pembangunan, bukan sekadar perdebatan. Bima membutuhkan kerja nyata, bukan hanya kata-kata. Dan setiap rupiah yang berhasil diperjuangkan untuk daerah harus kembali menjadi manfaat bagi rakyat.
(RRS//RumaRenggeSape//007)