Bimantika.net -Pilkada Kota Bima Bermasalah? Pasangan Calon (Paslon) Walikota dan Wakil Walikota Bima Nomor 2 Ir. H. Mohammad Rum, MT dan Hj. Mutmainnah Haris, SH (AMANAH) Ajukan Gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia.
MK Republik Indonesia menerima proses pendaftaran gugatan hasil Pilkada 2024.
Setidaknya ada 58 gugatan yang sudah didaftarkan ke MK sejauh ini.
Dilihat dari situs MK, Jumat (5/12/2024), gugatan hasil Pilkada itu terdiri dari gugatan hasil Pilkada tingkat kabupaten dan kota. Dan belum ada gugatan hasil Pilkada tingkat provinsi yang didaftarkan.
KPU di berbagai daerah masih melakukan rekapitulasi hasil Pilkada. Rekapitulasi harus tuntas paling lambat 16 Desember 2024
Berikut 59 gugatan hasil Pilkada 2024 yang telah didaftarkan ke MK hingga Jumat (6/12) pukul 10.00 WIB antara lain :
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Murung Raya
Pemohon: Nuryakin dan Doni - Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabuapten Pasaman
Pemohon: Mara Ondak dan Desrizal - Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Empat Lawang
Pemohon: Ruli Margianto dan Anggi Aribowo - Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Buton Tengah
Pemohon: La Andi dan Abidin - Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota Banjarbaru
Pemohon: Muhamad Arifin - Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota Banjarbaru
Pemohon: Udiansyah dan Abd. Karim - Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota Banjarbaru
Pemohon: Hamdan Eko Benyamine, Hudan Nur, Zepi Al Ayubi dan Sandi Firly - Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota Lhokseumawe
Pemohon: Ismail - Perselisihan Hasil Pemilihan Wali Kota Banjarbaru
Pemohon: Muhammad Aditya Mufti Ariffin dan Said Abdullah - Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Ogan Komering Ulu (OKU)
Pemohon: Yudi Purna Nugraha dan Yenny Elita - Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Pangandaran
Pemohon: Ujang Endin Indrawan dan Dadang Solihat - Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Pemohon: Arsalan Makalalag dan Hartina S Badu - Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Bireuen
Pemohon: Murdani Yusuf dan Abdul Muhaimin - Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota Padang Panjang
Pemohon: Nasrul dan Eri - Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota Parepare
Pemohon: Erna Rasyid Taufan dan M Rahmat Sjamsu Alam - Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota Langsa
Pemohon: Maimul Mahdi dan Nurzahri - Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Pasaman
Pemohon: Sabar As dan Sukardi - Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota Langsa
Pemohon: Fazlun Hasan dan Meutia Apriani - Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Pulau Morotai
Pemohon: Syamsuddin Banjo dan Judi Robert Efendis Dadana - Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Pesawaran
Pemohon: Nanda Indira B dan Antonius Muhammad Ali - Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Kuantan Singingi
Pemohon: Adam dan Sutoyo - Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Klaten
Pemohon: W Herry Wibowo dan Wahyu Adhi Dermawan - Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota Tomohon
Pemohon: Wenny Lumentut dan Octavian Michael Mait - Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Empat Lawang
Pemohon: Budi Antoni Aljufri - Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota Bau Bau
Pemohon: Nur Ari Raharja dan La Ode Yasin - Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota Manado
Pemohon: Jimmy Rimba Rogi dan Kristo Ivan Ferno Lumentut - Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Banyuasin
Pemohon: Slamet dan Alfi Novtriansyah Rustam - Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Barito Utara
Pemohon: Akhmad Gunadi Nadalsyah dan Sastra Jaya - Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Kampar
Pemohon: Yuyun Hidayat dan Edwin Pratama Putra - Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Magetan
Pemohon: Sujatno dan Ida Yuhana Ulfa - Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Mandailing Natal
Pemohon: Harun Mustafa Nasution dan Muhamad Ichwan Husein Nst - Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Rokan Hilir
Pemohon: Afrizal Sintong dan Setiawan - Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Labuhanbatu Selatan
Pemohon: Ari Wibowo dan Azwar Sazali Tanjung - Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Rokan Hulu
Pemohon: Kelmi Amri dan Asparaini - Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Toraja Utara
Pemohon: Yohanis Bassang dan Marthen Rante Tondok. - Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Pasaman Barat
Pemohon: Hamsuardi dan Kusnadi Datuak Rajo Batuah - Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Mesuji
Pemohon: Suprapto dan Fuad Amrulloh - Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Pohuwato
Pemohon: Yusri M Helingo dan Fatmawaty Syarief. - Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Pesisir Barat
Pemohon: Septi Heri Agusnaeni dan Ade Abdul Rochim - Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota Gorontalo
Pemohon: Ryan Fahrichsan Kono dan Charles Budi Doku - Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota Bima
Pemohon: Mohammad Rum dan Mutmainnah - Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Ponorogo
Pemohon: Ipong Muchlissoni dan Segoro Luhur Kusumo Daru - Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota Ternate
Pemohon: Muhammad Syahril Abdurradjak dan Makmur Gamgulu - Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Pasaman Barat
Pemohon: Daliyus K dan Heri Miheldi - Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Aceh Timur
Pemohon: Sulaiman dan Abdul Hamid - Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow
Pemohon: Sukron Mamonto dan Refly Stenly Ombuh - Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota Sabang
Pemohon: Ferdiansyah dan Muhammad Isa - Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Tulang Bawang
Pemohon: Hendriwansyah dan Danial Anwar - Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Konawe Utara
Pemohon: Sudiro dan Raup - Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Halmahera Selatan
Pemohon: Rusihan Jafar dan Muhtar Sumaila - Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota Sawahlunto
Pemohon: Deri Asta dan Desni Seswinari - Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud
Pemohon: Irwan Hasan dan Haroni Mamentiwalo - Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Bulukumba
Pemohon: Jamaluddin M Syamsir dan Tomy Satria Yulianto - Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Buol
Pemohon: Moh Agris Dwi Putra Amran Batalipu dan Djufrin Dj Manto - Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Gorontalo Utara
Pemohon: Thariq Modanggu dan Nurjana Hasan Yusuf - Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Gorontalo Utara
Pemohon: Ridwan Yasin dan Muksin Badar - Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Melawi
Pemohon: Kluisen dan Iif Usfayadi - Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Halmahera Selatan
Pemohon: Bahrain Kasuba dan Umar Hi Soleman - Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Labuhanbatu
Pemohon: Hendri Syahputra Daulay dan Ellya Rosa Siregar.
Atas Hasil Pilkada Serentak Kota Bima tersebut Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 2, Ir. H. Mohammad Rum, MT dan Hj. Mutmainnah Haris, SH (AMANAH) akan perkarakan sesuai tata aturan dan mekanisme dalam UU Pemilu dan Pilkada.
“Intinya Kita akan Perkarakan hasil Pilkada Kota Bima hingga di Mahkamah Konstitusi” Ujar Nimran Abdurrahman, SH, MH. Pada media Jumat, (29/11/2024).
Nimran yang berkapasitas Sebagai Pengurus Badan Advokasi Hukum dan Hak Azasi Manusia (Bakumham) DPP Partai Golkar dan selaku Dewan Pakar Pasangan Calon (Paslon) (AMANAH) membeberkan sejumlah kejanggalan dalam proses Pilkada Kota Bima.
Ia menyebutkan bahwa Paslon AMANAH mengantongi sejumlah dokumentasi terkait kejanggalan-kejanggalan dalam Pilkada Kota Bima.
Hal lainnya Menurut Nimran Setidaknya 50 tempat pemungutan suara (TPS) yang menyebar di 41 Kelurahan dan 218 TPS terjadi problem yang merugikan Paslon AMANAH.
“50 TPS itu coblos tidak menggunakan surat panggilan dan dalam kondisi tercoblos, dan ini fatal akibatnya” ujarnya.
Ia menyebutkan hal inilah salah satu dari sekian barang bukti (BB) yang jadi materi Paslon AMANAH dalam mengajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi nantinya” ujar Nimran.
Disamping hal tersebut kami juga menyoroti adanya dugaan pemilih siluman dan oleh karena itu KPU berkewajiban untuk membuka data pemilih secara transparan guna mencocokkan daftar hadir pemilih dengan jumlah surat suara yang tersedia.
Ia mengajukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 50 TPS yang diduga kuat bermasalah secara administratif dan secara regulasi Kepemiluan.
“Sikap kita jelas akan mengajukan gugatan di MK untuk melakukan PSU di 50 TPS yang bermasalah tersebut” ujarnya dengan Tegas. (***)