Bimantika.net -Lebih kurang sebulan ini masyarakat Kota Bima Mengalami problem kelangkaan Liquified Petroleum Gas ( LPG ) 3 Kg yang dikhususkan untuk masyarakat miskin.
Menyadari hal itu Forum Pengurus Karang Taruna (FPKT) Kota Bima menggelar aksi demonstrasi untuke menuntaskan kelangkaan LPG yang menjadi kebutuhan rakyat miskin.
Liputan langsung Media Online Bimantika Kamis pagi (21/3) masa aksi berkonsentrasi di Gedung Paruga Na’e dan melakukan aksi konvoi hingga ke depan Kantor Pertamina Bima.
Usai menggelar mimbar bebas di depan kantor Pertamina, masa aksi menuju SPBE di Lingkungan Niu dengan melakukan orasi yang mempertanyakan kelangkaan LPG 3 Kg.
Usai melakukan aksi di SPBE massa aksi langsung menuju kantor DPRD hingga ke Kantor Koperindag sebagai titik terakhir aksi.
Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi Imam menyampaikan rakyat kesulitan mendapatkan gas 3 kg yang langka.
Ia juga menyampaikan keluhan rakyat miskin dengan keadaan LPG yang langka dan harga yang meroket.
LPG 3 Kg subsidi untuk masyarakat miskin itu juga terjual dengan harga mahal hingga Rp. 70 satu tabung, inilah yang menjadi beban rakyat miskin Kota Bima.
Dirinya menilai ada konspirasi jahat atas kelangkaan dan mahalnya harga LPG 3 Kg.
.
“Kami minta pihak Pertamina, SPBE dan para agen harus bertanggung jawab atas persoalan ini. Jika tidak bisa menyelesaikan dengan baik, maka kami akan melakukan aksi besar-besaran,” Tegasnya.
Ketua Karang Taruna Kota Bima, Amirudin, S. Sos mendesak pada Pemerintah Kota Bima dan DPRD Kota Bima agar bisa menuntaskan masalah kelangkaan LPG 3 Kg.
“LPG 3 Kg Malah dan Langka segera Pemerintah dan Dewan memanggil pihak Pertamina dan SPBE serta para agen untuk dilakukan R DP dalam waktu dekat” ujar Amir.
Menurut Amir, bahwa Rapat Dengar Pendapat (RDP) itu penting dilakukan karena ada kejanggalan yang disampaikan oleh pihak Pertamina dan SPBE.
Seperti yang dikatakan oleh pihak Pertamina bahwa mereka tidak ada urusan terkait dengan langka dan mahalnya harga gas tersebut, karena tugas mereka hanya mengeluarkan tangki gas saja.
Sedangkan pernyataan Direktur SPBE mengaku bahwa mereka juga tidak bertanggung jawab atas hal tersebut, karena mereka bertugas hanya mengisi gas dalam tabung sesuai dengan perintah pihak Pertamina.
“Pihak Pertamina dan pihak SPBE ini saling melempar tanggung jawab, ini ada apa? Artinya kami menyimpulkan bahwa ada yang tidak beres dengan berbedanya penyataan pihak Pertamina dan SPBE ini,” Ungkapnya
Menurut Amir RDP di DPRD Kota Bima sebagai wadah untuk mencari solusi wajib dilakukan oleh Dewan sebagai bentuk tanggung jawab Wakil Rakyat pada rakyatnya.
Penjabat (Pj) Walikota Bima, Ir. H. Mohammad Rum, MT menyampaikan sejatinya pemerintah tidak pernah menutup mata terhadap kelangkaan gas elpiji hingga berimbas pada mahalnya harga yang dikeluhkan oleh masyarakat akhir-akhir ini.
Hal itu disampaikan HM Rum saat memimpin rapat koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang membahas secara khusus tentang kelangkaan gas LPG 3 Kg, berikut solusi-solusi penanganan yang ditempuh.
“Jumlah 348 pangkalan dari 2 agen yang ada, mayoritas pangkalan bertumpu pada wilayah barat, untuk menyiasati agar wilayah lain terpenuhi, saya minta dinas teknis segera aktifkan warung TPID kita tiap kecamatan kerjasama dengan Pertamina untuk melayani permintaan masyarakat kita,” ujar HM. Rum saat memimpin rapat koordinasi bersama Forkopimda, di Ruang Rapat Wali Kota, Kamis (21/3/2024).
HM Rum menjelaskan, ia juga mendapatkan laporan bahwa banyaknya pengecer yang memanfaatkan situasi dan keadaan ini dengan menjual dan memainkan harga melebihi harga satuan yang telah ditetapkan.
Untuk itu sambungnya, perlu adanya regulasi yang mengaturnya melalui Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang Tata Niaga LPG.
“Saat ini, saya minta para agen sementara waktu untuk tidak melayani dulu permintaan gas elpiji, sembari kita siapkan Perwali secepatnya, pangkalan tidak boleh menjual ke pengecer saat ini sambil menunggu Perwali,” ucapnya.
Diakhir arahannya, Pj. Wali Kota Bima berharap kepada semua pihak, lebih-lebih kepada pengecer nakal yang memainkan harga lebih tinggi agar tidak memanfaatkan situasi ini sehingga menciptakan instabilitas daerah.
“Padahal, daerah ini sudah aman dan nyaman, yang pasti pemerintah tidak pernah tutup mata untuk hadir ditengah masyarakat,” pungkasnya.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Negeri Raba Bima, Ketua Pengadilan Negeri Bima, TNI, Polri, Asisten 1 Setda Kota Bima, Kepala Diskoperindag Kota Bima, Kabag Ekonomi, PT. Pertamina Bima serta para agen penyalur. (****)