Bimantika.net -Warga Kecamatan Madapangga khususnya Desa Rade, Dena, Tonda, Mpuri, Ncandi, Woro dan Campa menjadi resah disaat jembatan alternatif Penghubung yang berlokasi di perbatasan Desa Bolo dan Desa Rade di pagari oleh pemilik lahan.
Dengan dipagari nya jembatan alternatif yang diklaim oleh pemilik lahan itu praktis membuat warga pengguna jembatan itu tidak bisa melewatinya.
“Kami harus putar balik hingga ke cabang kampila menghabiskan bensin dan waktu” ujar salah seorang pengguna jalan asal desa Rade Madapangga (20/1/2024) saat memutar balik kendaraannya melewati puluhan Kilometer menuju desa rade padahal kalau tidak di pagar jembatan itu tidak sampai satu kilometer sampai rumahnya
Pemerintah Kabupaten Bima dibawah kendali Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE, M. IP (IDP) walau dengan rentang waktu lama akan membangun kembali jembatan yang diterjang banjir tersebut di tahun 2024 ini.
Bupati IDP melalui Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Bima Suryadin, SS, M. Si yang di wawancara media online Bimantika Sabtu 20 Januari 2024 menyampaikan beberap hal penting terkait dengan penanganan dan penanggulangan jembatan alternatif yang di pagari pemilik lahan tersebut.
Menurut Yan Sapaan akrab Suryadin, SS, M. Si bahwa Persoalan adanya pemagaran lahan jembatan alternatif penghubung Desa Rade dan Desa Bolo Kecamatan Madapangga kini ada titik terangnya.
Menurutnya Tiga hari lalu ada rapat pembahasan aspirasi warga dihadiri Camat Madapangga dan Kabag AP serta beberapa OPD terkait.
“Ya sudah dilakukan rapat internal OPD terkait 3 hari yang lalu, Misalnya, terkait dengan ganti rugi, ada beberapa opsi yang bisa dibahas lebih lanjut dan akan diturunkan tim appraisal atau tim penilai terkait dengan lahan yang menjadi tuntutan warga” ungkap Yan.
Lebih jauh Yan menyampaikan informasi yang menggembirakan terkait dengan penganggaran jembatan penghubung Rade – Bolo tersebut.
“Untuk jembatan, ada anggaran rekonstruksi pasca bencana dari BNPB. sebenarnya secara penganggaran sudah masuk tahun 2023 tetapi ada perubahan hibah di kementerian keuangan sehingga akan dieksekusi tahun 2024” ungkap Yan.
Penelusuran informasi oleh Media online Bimantika diperkuat oleh Kepala Bagian (Kabag) AP Pemkab Bima Bohri Rahman, ST.
Menurutnya bahwa secara pelanggaran sebenarnya sejak TA 2023 melalui APBN dana Rehab iritasi dan Rekontruksi bencana.
akan tetapi ada perubahan hibah di kementerian keuangan menyebabkan tertundanya dana Rehab Rekon (RR) jembatan bolo – rade termasuk kegiatan lain juga yang ada di bima yang sumber pembiayaannya dari dana RR APBN.
“Dan insyaallah di tahun ini 2024 akan dieksekusi” ujar Bohri menjelaskan secara rinci permasalahannya. (***)