Bimantika.net -Hampir dua Minggu terjadi kelangkaan gas LPG tiga kilogram, anggota DPRD baik Kota mauoun Kabupaten Bima sama sekali tidak memiliki nurani untuk menyuarakan hati nurani rakyat.
“Mereka sibuk dengan urusan reses, bahkan mereka lupa bicara soal kepentingan rakyat lagi” ujar sumber media Bimantika Minggu malam 4 Juni 2023.
Kelangkaan gas LPG baik di Kota maupun di Kabupaten Bima tentu membuat para ibu rumah tangga kesulitan dan meresahkan.
Banyak keluhan para ibu-ibu di medi sosial mempertanyakan keberadaan Gas LPJ, beragam ekspresi warga terkait dengan kelangkaan tersebut.
Ditengah kelangkaan gas LPG untuk rakyat yang disubsidi tersebut tidak membuat batin Dewan bergerak untuk mencarikan solusi konkretnya.
Bisa jadi karena sedang melakukan reses sehingga lupa dengan tugas pokok nya selaku seorang Parlemen.
Parlemen adalah sebuah badan legislatif, khususnya di negara-negara sistem pemerintahannya berdasarkan sistem Westminster dari Britania Raya.
Istilah bahasa Inggris berasal dari Anglo-Norman dan berasal dari abad ke-14, berasal dari Parlemen Prancis abad ke-11, dari “parler”, yang berarti “untuk berbicara”. Makna ini berkembang dari waktu ke waktu, awalnya mengacu pada setiap diskusi, percakapan, atau negosiasi melalui berbagai jenis kelompok deliberatif atau yudisial, sering kali dipanggil oleh seorang raja. Pada abad ke-15, di Inggris, itu secara khusus berarti badan legislatif.
“Wakil rakyat jangan tidur soal rakyat, LPG 3 kilo langka, rakyat menderita” kata nara sumber media Bimantika.
LPG 3 Kg adalah program pemerintah pusat dalam rangka membantu masyarakat miskin.
Sebagaimana diterangkan dalam laman kementrian ESDM Republik Indonesia bhwa Pemerintah terus melakukan persiapan pemberlakuan Program LPG 3 Kg Tepat Sasaran.
Hingga saat ini, sekitar 50% masyarakat miskin, rentan miskin dan usaha mikro telah teridentifikasi sebagai penerima bantuan langsung yang akan diberikan Pemerintah.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Ego Syahrial usai RDP dengan Komisi VII DPR, Selasa (10/10) tahu. Lalu dalam laman Kementrian ESDM menerangkan, program ini merupakan pekerjaan besar yang pelaksanaannya memerlukan persiapan yang baik.
Dari 25 juta masyarakat miskin, rentan miskin dan usaha mikro, sekitar 10-15 juta diantaranya atau sekitar 50% telah rampung diidentifikasi.
“Ini pekerjaan sangat luar biasa. Jadi untuk mendata, sampai saat ini yang saya baru dapat informasi, kan ini Kementerian ESDM dan Kementerian Sosial setiap minggu bertemu untuk rapat, ini kalau tidak salah yang baru terindentifikasi berkisar antara 10-15 juta. Kalau dari total kurang lebih 25 juta (rakyat miskin dan rentan miskin) ya baru 50%,” ujar Ego.
Untuk penerapan program ini, Dirjen Migas belum dapat memastikannya. Namun Kementerian ESDM yang bekerjasama dengan Kementerian Sosial, terus melakukan verifikasi data masyarakat yang berhak mendapatkan subsidi tersebut.
“Kita masih dalam proses pendataan (verifikasi data-data). Jadi memang kalau secara data kan, 40% masyarakat yang dikategorikan miskin ada sekitar 25 juta. Cuma pelaksanaan di lapangan butuh kerja keras. Jadi Kemensos sedang melakukan pendataan verifikasi di lapangan. Ini yg masih butuh waktu. Jadi kita belum bisa memutuskan kapan ini bisa dilaksanakan. Tapi kita terus bekerja sama,” papar Ego saat itu dalam laman kementrian ESDM. (***//)