Bimantika.net _Pemkot Bima dibawah kendali Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE (HML) menerima Penghargaan Menkeu karena 8 Kali WTP,
Walikota Bima, H Muhammad Lutfi, SE (HML) saat menerima penghargaan dari Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia di kantor Pemerintah Kota Bima, Selasa (18/10/2022).
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau Unqualified Opinion artinya Laporan Keuangan (LK) telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan (neraca), hasil usaha atau Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas, sesuai dengan prinsip akuntansi yg berlaku umum.
Bukan hanya itu, Pemerintah Kota Bima juga menerima penghargaan dari Menteri Keuangan (Menkeu) atas predikat Wajar Tanpa Penilaian (WTP) selama 8 kali berturut-turut.
Penghargaan ini diterima langsung oleh Walikota HML dan diserahkan oleh Kepala Kanwil Perbendaharaan NTB Sudarmanto.
Penyerahan penghargaan ini, dilakukan di aula kantor Pemerintah Kota Bima, Selasa (18/10/2022).
Walikota HML didampingi Sekretaris Daerah Kota Bima, Staf Ahli, Asisten, Kepala BPKAD Kota Bima dan seluruh FKPD Lingkup Pemerintah Kota Bima.
Walikota HML menyampaikan, banyak hal yang disampaikan wali kota dan juga perwakilan dari Kanwil Perbendaharaan NTB.
Pada Media Online Bimantika Walikota HML menyebutkan keberhasilan ini adalah bentuk sinergitas seluruh OPD Pemkot Bima.
Walikota HML memberikan apresiasi dan terima kasih yang amat sangat dalam pada kepada jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kota Bima yang telah mampu mengelola keuangan dengan baik dan sesuai tata aturan dan regulasi.
“Alhamdulillah diperiode saya hampir empat tahun, semuanya bisa kita kembalikan ke kas negara sehingga tidak ada yang tertinggal dalam hasil yang direkomendasikan oleh BPK,” ungkap Walikota HML
Wali kota berharap, Kakanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang hadir di Kota Bima untuk terus memberikan arahan dan bimbingan.
“Kedepan mohon arahan dan bimbingan sehingga Kota Bima dapat meraih WTP yang ke sembilan,” harap Walikota HML.
Sementara itu, Kementerian Keuangan RI melalui Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan NTB Sudarmanto menyampaikan, kehadirannya di Kota Bima atas perintah Menteri Keuangan RI untuk menyerahkan langsung kepada kepala daerah.
“Piagam penghargaan beserta plakatnya untuk WTP yang ke delapan hampir mendekati 10 kali untuk Kota Bima,” ungkap Sudarmanto.
Kemenkeu RI lanjut Sudarmanto, sangat konsen dengan hal ini, sebagai wujud dari pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh masing-masing Pemerintah Daerah.
Artinya kata Sudarmanto, semua syarat-syarat yang dibutuhkan untuk sebuah laporan keuangan, mencerminkan pelaksanaan anggaran yang transparan dan akuntabel.
Bahkan ia menyampaikan, di NTB tidak terdapat kasus-kasus yang secara material dinyatakan besar.
“Paling tidak kita sudah bisa menjawab keraguan masyarakat, bahwa WTP itu bukan sekedar laporan keuangan semata, tapi laporan yang sifatnya transparan dan akuntabel,” ungkapnya.
Secara nasional di atas rata-rata, jika diurutkan dari 34 provinsi, NTB berada pada posisi ke-5 Tingkat Nasional.
DAK Fisik dan Dana Bos, serta Transfer Dana Pusat ke Daerah mencapai 73,64 persen per tanggal 13 Oktober.
Khusus untuk DAK Fisik, Provinsi NTB sudah mencapai 46 persen.
Angka tersebut menurut Sudarmanto, merupakan angka tertinggi di Indonesia.
Kepala Kanwil juga menyampaikan, ada yang istimewa bagi Kota Bima yakni realisasi bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perbankan pada sektor perdagangan UMKM dan sektor Pertanian.
“Kota Bima memiliki modal kuat, 1.500 debitur yang memiliki pinjaman KUR di Bank dengan angka tertinggi, angka ini menjadi salah satu perhatian khusus Kementerian Keuangan pada Kota Bima,” tandasnya. (***)