Bimantika.net Dewan Pengurus Cabang (DPC) Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia
(APBMI) BIMA NTB yang berkantor di Jalan Martadinata Tanjung Kelurahan Tanjung Kecamatan RasanaE Barat Kota Bima Mengeluarkan surat tertanggal ,26 September 2022 dengan Nomor : 005/DPC-APBMI/BM/IX/2022, Perihal
：Surat Penolakan KSP BMN
Surat tersebut di tujukan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut RI
Pelabuhan Nusantara Bima
Cq.Kepala KSOP kelas IV Pelabuhan Bima di Bima.
Dalam Kesempatan ini Kami DPC APBMI Pelabuhan Bima , dengan beberapa pertimbangan apabila terjadi Kerja
Sama Pemanfaatan (KSP) Fasilitas Barang Milik Negara oleh PT.Pelindo Bima di Wilayah Pelabuhan Bima, maka akan
banyak sekali dampak negatif nya terhadap pengguna Jasa dan harga Barang Via di Pelabuhan Bima.
Terutama biaya
logistik arus barang masuk dan keluar lewat pelabuhan Bima akan mengalami kenaikan, sehingga akan berdampak ke
Harga Pokok Penjualan Barang di Tingkat Masyarakat.
Di tambah lagi akhir-akhir ini dengan naik nya harga BBM yang mana berdampak langsung terhadap naik nya biaya logistic melalui armada truk dan OPT OPP di Pelabuhan Bima.
“maka kami dalam kesempatan ini selaku pengguna jasa di Pelabuhan Bima menolak keras terjadinya KSP BMN Pelabuhan Bima antara PT Pelindo Bima dengan KSOP Bima.
Beberapa Alasan Kami Menolak KSP BMN antara
PT.Pelindo Bima dengan KSOP Bima Antara Lain:
- Pihak PT.Pelindo Bima dan KSOP Bima tidak pernah sekalipun Melakukan sosialisasi terhadap Rencana KSP
BMN ini kepada Pengguna Jasa maupun Asosiasi lain yang ada di Pelabuhan Bima - Apabila KSP Terjadi Maka akan Mengalami kenaikan seluruh Biaya logistic Cargo,yang selama ini Pengguna
Jasa melakukan Bongkar Muat di Pelabuhan Nusantara KSOP Bima,oleh Kapal Pelra dan Kapal Cargo Baja - KSP BMN ini tidak sejalan dengan semangat program Pemerintah Pusat yang Menggencarkan Kampanye
TOL LAUT dengan Nota Bene Biaya Logistic Murah (SUBSIDI ), seperti hadir nya TOL Laut Konteiner,Tol
Laut Hewan dan TOL Laut Kapal Penumpang, sementara di sisi lain Komponen Biaya Bongkar Muat dan
tambatan Kapal semua akan di buat tarif Komersial oleh PT. PELINDO Bima jika Terjadi nya KSP BMN - Negara kita Saat ini sedang mengalami tingkat Inflasi yang tidak terkendali akibat Krisis Global,Maka
PT.Pelindo Bima Jangan Melakukan Sumbangan Inflasi lagi di daerah Kota Bima yang kita cintai ini - Apabila KSP BMN antara PT.Pelindo Bima ini Terjadi maka Semua Fasilitas Barang Milik Negara yang selama ini Pembayaran Lewat PNBP , akan Di Dikomersialkan Pembayaran nya Oleh PT. Pelindo Bima
- PT.Pelindo harus menghapus Komponen Biaya tagihan ke Pengguna Jasa yang tidak di atur di PM.72 Tahun
2017 yaitu Komponen Biaya ( Shering Pelindo).
Demikian surat Penolakan ini kami sampaikan, semoga ada tindakan Kongkrit dari Pemerintah Pusat dan KSOP
Bima Untuk Membatalkan KSP BMN ini yang ditandatangani oleh APBMI Bima Rosadi Al Gafari dan Sudirman. (***)
KSP-BMN ini Menhub meminta Pelindo III harus mampu memberikan pelayanan yang efesien dan efektif utk menekan waktu bongkar muat barang.
sedangkan di pelabuhan Bima fasilitas dermaga tidak memadai seperti panjang dermaga hanya 50 meter sehingga kapal kapal pun akan lari keluar Bima dengan ada nya waktu antrian yang panjang sampai satu bulan lebih di tambah fasiltas pendukung lain nya di dermaga untuk tambatan kapal seperti bordes dan kerusakan dermaga tidak di urus oleh pelindo makanya pihak pengguna jasa baik PELRA maupun pelnas menolak KSP (***)