Bimantika.net _Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) Nusa Tenggara Barat (NTB) sukses melakukan rapat kerja provinsi Nusa Tenggara Barat yang dilaksanakan dihotel Golden palace Mataram hari Rabu Malam 31 Agustus 2022.
Pelaksanaaan rapat kerja provinsi(Rakerprov) Pordasi Nusa Tenggara Barat yang dilaksanakan dihotel Golden palace Mataram hari Rabu 31 Agustus yang dihadiri oleh stake holder.
Hadir juga Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE (HML) dan Semua pengurus Pordasi Kabupaten dan Kota se Nusa Tenggara Barat,
Dinas Pariwisata pemuda dan Olahraga se NTB, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak NTB, Dinas Peternakan dan kesehatan hewan NTB.
Dalam sambutanya Ketua Pordasi Nusa Tenggara Barat H. Abdul Kader Jaelani menjelaskan bahwa adapun pelaksanaan Rakerprov. Pordasi NTB dilaksanakan sesuai dengan amanat AD/ART Pordasi.
Dimana kegiatan ini dimaksudkan untuk mendapatkan formulasi standard, SOP pelaksanaan pacuan kuda di Nusa Tenggara Barat yang memang memiliki keunikan dan melestarikan tradisi dan budaya.
AKJ sapaan akrab Ketua Pordasi NTB yang juga Bupati Dompu. Menuturkan
Ada agenda-agenda penting yang dibahas diantaranya adalah kesepahaman standard pelaksanaan pacuan kuda baik terkait dengan juki, standar keamanan juki, standard venue (arena pacu) dan lain-lain.
Rakerprov. Pordasi NTB dibuka secara resmi oleh Ketua Umum Koni NTB Bapak H. Mori Hanafi, M.Com. ketua koni NTB dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pordasi adalah salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan di PON.
Lebih-lebih NTB akan menjadi tuan rumah. Sehingga sebagai tuan rumah maka cabang Olahraga Pordasi secara langsung akan mengikuti PON bersama NTB dan NTT,.
“Namanya tuan rumah tentu tidak mengikuti ajang seleksi di Pra PON ini adalah kesempatan bagus untuk Pordasi dan Insya Allah venuenya akan dibangun di kabupaten Dompu” Ungkap Mori Hanafi.
Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTB, T Wismaningsih dalam diskusi bersama menyampaikan dinamika yang terjadi akhir-akhir ini sehingga dengan adanya pertemuan dari semua stake holder ini dalam Rakerprov. Pordasi NTB dapat menciptakan keputusan-keputusan yang tidak merugikan semua pihak.
Menurutnya Pelestarian Tradisi dan budaya sangat penting namun standar SOP sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pacuan kuda tradisional baik yang berkaitan dengan usia juki,
“Keselamatan dan keamanan venue (arena atau gelanggang). hak-hak dasar anak tentu harus terpenuhi” ungkapnya. (***)