Bimantika.net Rapat koordinasi (Rakor) Pemantapan Program Pembangunan Tahun 2022 dipimpin langsung oleh Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE (HML) terkait sejumlah Program nyata untuk warga masyarakat Kota Bima kedepannya.
Dalam Rakor itu juga dihadiri pula oleh Sekretaris Daerah Kota Bima Drs. H. Muhtar Landa, MH, Seluruh Camat dan Lurah se-Kota Bima berlangsung di Aula Kantor Wali Kota Bima, Selasa, 14 Desember 2021.
Pada momentum Rakor tersebut, Walikota HML mengatakan bahwa curah hujan yang tinggi menyebabkan terjadinya banjir di Wilayah Kota Bima.
“Namun tak bisa dipungkiri pula bahwa ladang jagung dilereng-lereng gunung terjal, perusakan hutan, pembuatan jalan tani membelah gunung menjadi faktor lain bencana tersebut yang merugikan banyak warga lainnya” ungkap Walikota HML dalam Rakor.
Demi menyelamatkan banyak warga secara utuh dan menyeluruh, Walikota HML mengimbau Camat dan Lurah untuk meningkatkan program-programnya di tahun 2022 ini.
Disamping perbaikan hutan, alam dan gunung dan mengingat banjir yang terus melanda Kota Bima setiap tahunnya, diperlukan adanya program alternatif lainnya seperti halnya pembuatan biopori disetiap kelurahan.
“Lurah harus bisa mengedukasi masyarakat terkait pembuatan biopori di pekarangan rumah warga, minimal membuat 2 biopori,” jelasnya.
Meskipun dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki, diharapkan program ini dapat dioptimalkan dan terlaksana dengan baik di tahun 2022.
Pemerintah juga tidak menutup mata bahwa Pandemi COVID-19 belum berakhir, upaya-upaya pemerintah untuk menekan penyebarluasan COVID-19 hingga saat ini berjalan dengan sangat baik.
“Kita juga berharap dengan kekuatan yang kita miliki, misalnya ada masyarakat yang terpapar bisa langsung melaporkan ke puskesmas terdekat. Sehingga penanganannya dilakukan dengan cepat,” tuturnya.
Walikota HML juga menyampaikan bahwa Camat dan Lurah untuk betul-betul mengawal apa yang terjadi di masyarakat. Khususnya di musim penghujan seperti saat ini, Camat dan Lurah harus segera mencopot SPPT lahan jagung yang mengarah ke pemukiman penduduk.
“Tidak ada kompromi. Kita tidak melarang masyarakat kita untuk mencari nafkah, tetapi jangan sampai merusak lingkungan, alam, hutan dan gunung-gunung yang menimbulkan kerugian bagi warga lainnya” tegasnya. (***)