Bupati dan Sekda Kabupaten Bima Tidak Bahas Anggaran COVID_19 Dengan Dewan, Ada Juklak Juknis Kepmendagri”

Bimantika.net,_ Menghadapi COVID-19, Pemerintah Kabupaten Bima dibawah kendali Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE dan Wakil Bupati Bima, Drs. H. Dahlan M. Noer, M. Pd menggeser sebesar Rp 50 miliar anggaran belanja langsung maupun belanjan tidak langsung dari APBD dalam rangka penanganan ekstra COVID-19 di Kabupaten Bima yang sampai saat ini sudah dinyatakan 10 orang Pasien Positif Virus Pandemi Dunia Corona.

Wakil Ketua Tim Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Bima, Drs H. Taufik HAK saat di hubungi Bmantika.net menyatakan bahwa kondisi saat ini Pemkab merencanakan pemotongan dari Dana Alokasi Umum (DAU) hingga menembus angka Rp 50 miliar.
“Anggaran ini tentunya akan digunakan untuk penanganan covid-19 selama tiga bulan ke depan mulai dari Bulan April hingga Juni 2020 Ujar Taufik.

Masih menurut Taufik, bahwa pergeseran Anggaran DAU Rp 50 miliar ini sementara dan masih akan ada lagi pergeseran anggaran selanjutnya yang bersumber dari dana pembangunan fisik di Kabupaten Bima dalam rangka memaksimalkan penanganan Wabah Corona yang sudah menjadi Pandemi Dunia.

Sekda Taufik juga memberikan rincian dan penjelasan bahwa hal itu dilakukan oleh Pemkab Bima berdasarkan Peraturan Mentri Dalam Negeri (Permendagri) yang mengisyaratkan bahwa pergeseran keuangan ini menjadi kewenangan utuh eksekutif yang kemudian nantinya hanya akan disampaikan ke legislatif tanpa melalui pembahasan sebagaimana Pembahasan APBD seperti Biasanya.

“Kami eksekutif setelah menerima pemberitahuan berupa Permendagri tersebur Sifatnya hanya pemberitahuan ke legislatif, ini sesuai dengan perintah yang ada dalam Permendagri tersebut dan tentunya Pergeseran ini akan diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) bukan Perda sehingga tidak dibahas dengan dewan seperti penganggaran APBD,” Demikian Ungkap Sekda.

Ketua Tim Gugus Tugas COVID_19 Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE yang dikonfirmasi Media online Bimantika.net Kamis (23/4/2020) membenarkan bahwa dirinya sudah mendapatkan Kepmendagri sebagai pedoman pelaksanan dan petunjuk tekhnis dalam kaitannya dengan Anggaran COVID-19 di tahun anggaran 2020 ini.

“Jelas Permendagri itu mengamanatkan pada Pemerintah Daerah untuk dibuatkan Peraturan Bupati, tentu tidak lagi dibahas di Tingkat Dewan tinggal kami nanti melaporkan saja sesuai petunjuk pelaksana dan petunjuk tekhnis dari Permendagri tersebut” ungkap IDP sapaan akrab Bupati Bima. (BNN_01)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *