Bimantika,-News
Mantan Aktivis Mahasiswa Era 90-an, Zulkifli D. Kala, SE pada Bimantika.net saat dimintai ganggapan soal urusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintah kabupaten Bima dengan elegan memberikan komentar. dirinya merasa prihatin kondisi pemerintahan kabupaten bima saat ini khususnya terkait dengan penanganan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang sudah di berikan warning oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bima sekitar bulan Mei 2019.
Munurut Zul, bahwa KPPN Bima sudah memberikan warning bahwa Kabupaten Bima, Kabupaten dompu dan Kota Bima segera mengajukan pencairan DAK fisik 2019 sejak Mei lalu, dan Kementrian Keuangan RI memberi batas waktu hingga 21 Juli (batas hari ini minggu 21 juli, red).
“Nah, disinilah problemnya, andaikan saja ULP memaksakan lelang pembangunan GOR 11 Milyar lebih apakah ada jaminan Pemda untuk dibebankan ke APBD” Demikian Ungkap Zul sembari bertanya. Untuk diketahui publik bahwa DAK Kabupaten Bima 2019 sebesar Rp. 225.937,374.000,-
Ditanya soal apa kendala dari semua ini sehingga Pemkab Bima terlambat melakukan prosesi penanganan DAK ? Zul pun menyampaikan bahwa sesungguhnya itu adalah urusan Lemahnya koordinasi Bagian Administrasi Pembanguan serta ULP dan LPSE. “mestinya Kabag AP pak Wandy lebih koordinatif pada seluruh SKPD karna itu adalah bagian yang tak terpisahkan dari tupoksi AP, dan Wandy sangat lemah dari sisi koordinasi” ungkapnya.
Masih menurutnya belum lagi ada dugaan konspirasi yang menjadikan ULP LPSE jauh dari akuntabilitas. Zul mencontohkan bahwa proyek proyek besar 8-10 Milyar terjadi dugaan konspirasi sehingga terkadang menang yang potongannya hanya lima sampai sepuluh juta atau nol koma sekian porsen. “Ini tentu konspirasi konspirasi penghambat di kalangan ULP LPSE itu sendiri” tegas Zul.
Kapag AP, Suwandy yang dimintai komentarnya tidak membalas pesan singkat dari redaksi Bimantika.net. (arif)
Berani Ungkap Fakta
