BimaNtika

jpn

Bimantika.net -Wakil Gubernur NTB Hj.Indah Dhamayanti Putri, SE, M. IP (IDP) menyampaikan apresiasi atas perhatian DPR RI terhadap isu perlindungan pekerja migran Indonesia, terutama dari NTB yang merupakan salah satu daerah penyumbang terbesar pekerja migran.

IDP meyebut perubahan dan penyempurnaan undang-undang ini sangat penting untuk menanggulangi berbagai permasalahan yang sering dialami oleh pekerja migran Indonesia,.

Seperti perlindungan hukum, penempatan yang tidak sesuai prosedur, serta tindak kekerasan yang mereka terima di luar negeri.

“Dengan pembahasan dan perubahan UU PPMI ini, kami berharap dapat meningkatkan perlindungan terhadap pekerja migran, terutama yang berasal dari NTB” ujar IDP.

Lanjut IDP Hal ini penting agar para pekerja migran kita mendapatkan hak yang seharusnya dan tidak terjebak dalam permasalahan yang merugikan mereka.

Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Gubernur IDP saat menerima kunjungan kerja (Kunker) dari Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Kunjungan ini bertujuan untuk membahas dan menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) berlangsung di Pendopo Tengah Gubernur NTB, pada Senin (24/02/2025).

Wagub IDP juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan stakeholder terkait untuk menciptakan sistem yang lebih transparan dan efisien dalam proses penempatan pekerja migran.

Selain itu, beliau juga mengharapkan agar pembahasan RUU ini dapat memperkuat mekanisme pengawasan terhadap agen penempatan tenaga kerja.

Serta memberikan pendampingan dan dukungan penuh kepada PMI yang mengalami masalah di luar negeri.

“NTB sangat mendukung setiap upaya yang dapat menekan berbagai permasalahan PMI. Kami berharap RUU ini tidak hanya menjadi solusi bagi perlindungan pekerja migran, tetapi juga memberikan kemudahan akses bagi keluarga pekerja untuk mendapatkan bantuan hukum dan sosial,” tambahnya.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Dr. Bob Hasan, S.H., M.H dalam kesempatan tersebut mengungkapkan bahwa penyusunan perubahan ketiga UU PPMI bertujuan untuk memperbaiki dan menyempurnakan regulasi yang ada, agar perlindungan terhadap PMI semakin optimal dan dapat menjawab tantangan global yang semakin kompleks.

Ia berharap melalui kerja sama antara legislatif dan pemerintah daerah, berbagai persoalan yang dihadapi PMI dapat segera teratasi.

“Secara filosofis negara berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum dasar dasar pancasila dan UUD negara RI tahun 1945 termasuk bagi pekerja migran Indonesia, dengan melakukan perbaikan uu bagi para pekerja migran Indonesia”. tegasnya.

Kunjungan kerja ini juga dihadiri oleh sejumlah anggota Baleg DPR RI, pejabat pemerintah provinsi, serta perwakilan dari dinas terkait, yang berdiskusi untuk menggali lebih dalam tantangan yang dihadapi oleh PMI, serta langkah-langkah solusi yang dapat diterapkan di tingkat daerah. (***)

jpn

Bimantika.net -Wakil Walikota Bima Periode 2025-2030, Feri Sofiyan, SH mengajak semua elemen di Kota Bima untuk berkontribusi positif membangun Kota Bima yang lebih maju.

Politisi yang juga Ketua DPD PAN Kota Bima inipun mengajak semua pihak untuk tidak lagi bicara soal Pilkada yang yang telah selesai dilaksanakan.

“Pilkada telah usai, mari kita bersatu kembali, tidak ada lagi istilah kami, tidak ada lagi istilah mereka, tidak ada lagi istilah jargon-jargon kampanye, itu semua sudah selesai, Yang ada hanya kata Kita, Kita sesama anak bangsa, kita sebagai warga Kota Bima” demikian ujar Feri Sofiyan melalui pamflet resmi Dinas Kominfo Kota Bima (25/2/2024)

Politisi yang selalu sukses dalam karir politiknya dan mantan Ketua DPRD Kota Bima ini pun berharap di pemerintahan Man-Feri dapat terwujud persatuan dan kesatuan.

“Mari hapus segala perbedaan, mari bangun bersama Kota Bima” ungkap Feri Sofiyan.

Ia menyebut bahwa sesungguhnya dengan persatuan dan kesatuan dengan penuh semangat dalam rangka mewujudkan visi-misi Wali Kota Bima dan Wakil Wali Kota Bima masa jabatan 2025-2030 yang tertuang dalam RPJMD Kota Bima 5 tahun yang akan datang terealisasi dengan baik. (***)

jpn

Bimantika.net -Kunjungan Kerja (Kunker) Wakil Bupati Bima dr. H. Irfan Zubaidy beserta kepala OPD terkait lingkup Pemerintah Kabupaten Bima di kecamatan terdampak banjir Ambalawi dan Wera Senin (24/2) menjadi kesempatan perdana untuk melakukan pemaparan dan sosialisasi program strategis yang termuat dalam visi Kabupaten Bima “Bermartabat” antara lain Selasa Menyapa.

Wakil Bupati yang didampingi Anggota DPRD Kabupaten Bima Rafidin, S.Sos (F.PAN), Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Bima Fatahullah, S.Pd, Kalak BPBD, Kadis Sosial, Kadis Kesehatan, Kadis Pertanian, Kadis Perkim, Kepala Bappeda, Ketua BAZNAS Kabupaten Bima, Kabag Umum, Kabag Kesra, Camat Wera dan para Kabid Dinas terkait secara khusus memaparkan Program Selasa Menyapa.

Melalui Program “Selasa “Menyapa nantinya Bupati, Wakil Bupati, Kepala OPD, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, akan berdialog dan menginap bersama masyarakat di desa.

Kegiatan tersebut akan menjadi ruang untuk berdialog, berdiskusi, dan mendengarkan aspirasi langsung dari masyarakat terkait beragam program kerja pemerintah daerah.

Seperti beberapa kecamatan terdampak banjir, akan kita diskusikan solusi jangka pendek dan jangka panjangnya. Kita tentu berharap semoga musibah kejadian seperti ini tidak akan terulang lagi.” Terang Wabup Irfan dihadapan para kepala desa dan masyarakat Wera.

Seperti di Kecamatan Ambalawi, Wabup Irfan menyambangi masyarakat setempat, menyampaikan turut berduka cita atas kejadian yang menimpa keluarga di Wera dan memberikan bantuan tanggap darurat kepada warga. (****//)

jpn

Bimantika.net -Wakil Walikota Bima, Feri Sofiyan, SH menghadiri video conference (vicon) dengan National Urban Flood Resilience Project (NUFREP).

Vicon itu membahas kebutuhan pembebasan lahan dan resettlement untuk sejumlah subproyek di Kota Bima, serta memastikan ketersediaan dananya.

Dalam vicon tersebut, Pemerintah Kota Bima bersama pihak terkait mendiskusikan langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan proyek pengendalian banjir perkotaan yang masuk dalam program NUFREP.

Salah satu poin utama yang dibahas adalah kebutuhan lahan yang harus dibebaskan serta rencana relokasi warga terdampak agar proyek dapat berjalan sesuai target.

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara I Mataram menyampaikan Adapun rencana penyiapan tahun 3-5 NUFRep di Kota Bima (2025-2028).

Diantaranya Drainase Primer Kota Bima, Kolam Retensi Amahami dan Taman Ria, sungai Lanco dan Ntobo, Sungai Nae dan Te, Sungai Tambe, dan 6) Kolam retensi Nungga, Ntobo dan Padolo.

Menanggapi hal tersebut Wakil Wali Kota Bima menyampaikan dukungan penuh terhadap inisiatif pembebasan lahan untuk subproyek strategis.

Pertemuan ini juga menyoroti upaya kolaboratif dalam menangani permasalahan banjir yang hampir setiap tahun melanda Kota Bima.

“Kami menyambut baik niat baik yang telah diajukan dan berkomitmen untuk berkolaborasi mendukung semua program kegiatan yang telah dicanangkan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara I Mataram,” ujar Wakil Wali Kota Bima.

Feri Sofiyan menegaskan kesiapan Pemerintah Kota Bima untuk membantu berbagai kegiatan terkait, terutama mengingat banjir yang sering terjadi dari hulu hingga hilir berdampak langsung pada warga.

“Banjir yang hampir setiap tahun terjadi di Kota Bima, khususnya di area hulu ke hilir, tentu menjadi catatan penting bagi kami. Kami yakin, dengan komitmen bersama, tantangan ini dapat diatasi,” tambahnya.

Ia juga mengajak rekan-rekan di Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara I Mataram agar tidak ragu dalam melaksanakan program-program penanganan banjir dan pembebasan lahan, yang merupakan bagian penting dari upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Vicon ini diharapkan menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Kota Bima dan instansi terkait guna mewujudkan subproyek pembebasan lahan yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan pengurangan dampak bencana banjir.

Selain itu, Pemkot Bima juga memastikan bahwa alokasi anggaran untuk pembebasan lahan dan resettlement tersedia dan dapat digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan adanya koordinasi ini, diharapkan proyek NUFREP dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Bima, khususnya dalam mengurangi risiko banjir. (****//Kominfo)

jpn

Bimantika.net -Pastikan keamanan warga masyarakat di wilayahnya, Personel Polsek Bolo Polres Bima Polda NTB  laksanakan patroli sekaligus pantau daerah rawan banjir di wilayah hukumnya.

Patroli tersebut dilaksanakan karena tingginya intensitas hujan yang mengguyur wilayah Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima Senin (24/2/25) Sekira Pukul 18.00. Wita.

Luapan air yang Menggenangi pemukiman warga di dusun mawar dan melati Desa Leu itu merupakan banjir kiriman yang berasal dari sungai di wilayah kecamatan Madapangga yang tidak bisa ditampung oleh sungai di wilayah kecamatan bolo sehingga meluap di pemukiman warga sekitar bantaran sungai.

Kapolres Bima AKBP Eko Sutomo, SIK. MIK, lewat Kasi humas AKP Adib Widayaka mengatakan hasil pemantauan yang dilakukan oleh Personel Polsek bolo ada dua dusun yang tergenang air atau luapan air karena curah hujan  cukup tinggi,

“Beberapa rumah warna di dua dusun tergenangi air akibat kiriman dari sungai di wilayah kecamatan Madapangga yang tidak tertampung oleh Sungai yang ada disekitar Desa Leu “. Ujar Kapolres mengutip Adib.

Patroli dilaksanakan dan sasarannya pun khusus untuk memantau daerah-daerah mana saja yang terdapat genangan air atau banjir Imbuhnya 

Harapannya begitu cepat kita ketahui ada daerah yang terkena banjir, cepat pula kita bisa ambil tindakan baik evakuasi maupun juga pengamanan dan lain sebagainya,

Akibat dari banjir itu kerugian material yang alami warga hingga saat ini masih dilakukan pendataan dan tidak ada Korban jiwa.

Hingga saat ini personel Polsek Bolo masih standby di dua dusun Desa Leu untuk membantu warga yang terdampak banjir kiriman itu.

Polri khususnya Polres Bima akan tetap bersiaga dan melakukan pengecekan di lingkungan masyarakat apa terjadi banjir atau luapan air agar cepat melakukan penanggulangan atau evakuasi.

“Saya perintahkan seluruh  Polsek jajaran agar tetap siaga, apabila terjadi banjir atau apapun supaya cepat direspon” Tegasnya.

Kegiatan ini juga sebagai bentuk antisipasi sekaligus menghadirkan negara melalui institusi Polri di tengah-tengah warga yang sedang tertimpa musibah. (****)

jpn

Bimantika.net -Dikendalikan oleh Plh Kapolsek Ipda Zuhdar Personel Polsek Madapangga Polres Bima Polda NTB melaksanakan patroli dialogis dan Cipkon pada Senin (24/2/25) sekira pukul 23.00.wita.

Kegiatan tersebut dilaksanakan guna menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang bulan Suci Ramadhan.

Dalam pelaksanaannya tim patroli menyambangi beberapa Desa dan titik-titik rawan terjadinya gangguan Kamtibmas yang meresahkan masyarakat di wilayah hukumnya.

Adapun sasaran dalam kegiatan itu yakni  antisipasi balap Liar, perkelahian dan peredaran  gelap narkoba, Miras Senpi rakitan dan lainya.

“Tujuannya, adalah untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat serta dengan kehadiran Polri ditengah masyarakat agar masyarakat merasa terayomi”. Ungkap Kapolres Bima AKBP Eko Sutomo S.I.K., M.I.K., sebagaimana diulas kasi humas AKP Adib Widayaka.

Dalam kegiatan tersebut tim patroli memberikan himbauan bagi para pemuda yang nongkrong guna mencegah terjadinya berbagai Guankamtibmas diwilayah hukum Polsek Madapangga.

Kegiatan yang berakhir hingga dini hari itu berjalan dengan lancar dan aman. (***)

jpn

Bimantika.net -Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofiyan, SH, didampingi Sekretaris Daerah Kota Bima Drs. H. Mukhtar, MH dan Inspektur Kota Bima, H. Fakhrunraji, ME menerima kunjungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) diruang kerjanya, Senin, 24 Februari 2025.

Pertemuan ini membahas sejumlah agenda penting terkait pemeriksaan awal Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bima.

Wakil Wali Kota Bima menyampaikan apresiasi atas kunjungan BPK Perwakilan NTB, ia menegaskan komitmen Pemerintah Kota Bima dalam mewujudkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

“Kami sangat menyambut baik kedatangan BPK RI Perwakilan NTB. Ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi dalam menjaga tata kelola keuangan yang baik di lingkungan Pemerintah Kota Bima,” ujar Wakil Wali Kota.

Sementara itu, Perwakilan BPK RI Perwakilan NTB menjelaskan bahwa pemeriksaan awal LKPD bertujuan untuk mengidentifikasi serta mengevaluasi kelengkapan dokumen dan laporan keuangan sebelum dilakukan audit terperinci.

Dalam kesempatan tersebut, BPK NTB juga menyampaikan beberapa catatan dan rekomendasi terkait administrasi keuangan yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. (***//Kominfo)

jpn

Bimantika.net -Patroli dialogis mencegah gangguan Kamtibmas di wilayah hukumnya Polsek Monta Polres Bima Polda NTB aktif melaksanakan Patroli KRYD.

Kegiatan yang dikendalikan oleh Kapolseknya Iptu Sudarto SH berlangsung pada Minggu (23/2/25) sekira pukul 20.00. Wita.

Dalam pelaksanaannya tim patroli menyambangi pemukiman warga dan beberapa tempat yang dianggap rawan.

Sasaran patroli tersebut untuk mencegah kasus 3C, balap liar, peredaran narkoba dan lainnya yang meresahkan masyarakat.

Hal itu diungkapkan oleh Kapolres Bima AKBP Eko Sutomo S.I.K.,M.I.K., melalui Kasi Humas AKP Adib Widayaka.

“Dengan aktifnya kehadiran anggota Polri di tengah masyarakat akan mengurungkan niat para pelaku kejahatan melakukan aksinya”. Kata Kapolres mengutip Adib.

“Kegiatan yang diawaki oleh empat orang personel itu berjalan dengan lancar dan tidak temukan adanya sasaran yang dimaksud” Pungkas Adib. (***)

Jpn

Bimantika.net -Di sela padatnya jadwal dan materi orientasi (retreat) kepala daerah yang tengah berlangsung di kompleks Akademi Militer (Akmil) Magelang, Bupati Bima Ady Mahyudi Sabtu (22/2) menyampaikan beberapa pesan antara lain ucapan Terima kasih atas semua doa dan dukungan masyarakat Kabupaten Bima.

Bupati Ady Mahyudi bersama Wakil Bupati juga mengajak jajaran pemerintah daerah dan seluruh masyarakat untuk bersama-sama bekerja keras mewujudkan harapan masyarakat Kabupaten Bima dalam membangun Bima BERMARTABAT.

‘Saya saat ini sedang mengikuti Retreat di Magelang untuk melaksanakan kegiatan lanjutan yang diagendakan oleh negara” kata Bupati Ady.

“Kepada Kepala OPD, Kabag, Camat, Kabid beserta seluruh Jajaran agar berkoordinasi dengan baik untuk menyiapkan semua agenda kerja sesuai dengan Tupoksi dan program kerja yang telah ditetapkan”. Tambah Bupati.

Secara khusus, Bupati Ady menginstruksikan seluruh Jajaran agar tetap melaksanakan agenda rutin untuk memberikan pelayanan maksimal kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bima.

Para Kepala OPD juga diinstruksikan untuk segera menyiapkan dokumen program selama 3 tahun terakhir (2022, 2023 dan 2024), menyiapkan Program prioritas OPD masing-masing untuk tahun 2025 dan wajib mempresentasikanya. Imbuh Bupati.

Menutup arahannya, seluruh unit kerja diminta untuk menindaklanjuti program efisiensi dari pemerintah pusat.

“Saya minta agar seluruh program yang ada dikaji kembali, dirumuskan program skala prioritas berdasarkan Visi-misi Ady-Irfan yang berdampak langsung kepada masyarakat, serta mencari terobosan baru untuk menambah capaian PAD”. Tutupnya. (Red//***)

jpn

Bimantika.net -Wakil Wali Kota Bima, Fery Sofiyan S.H, menghadiri video conference (vicon) terkait pengendalian inflasi daerah yang dipimpin oleh Sekjen Kemendagri RI, Tomsi Tohir, pada Senin, 24 Februari 2025.

Dalam pertemuan virtual tersebut, Sekjen Mendagri menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga serta memastikan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat. Selain itu, Beliau juga memberikan arahan kepada seluruh kepala daerah untuk terus melakukan langkah-langkah strategis dalam menekan laju inflasi, terutama di sektor pangan dan energi.

Selain itu, ia juga menegaskan bahwa pemerintah akan menunjuk daerah secara bergiliran untuk memastikan upaya pengendalian inflasi dilakukan dengan jelas dan konkret. “Teman-teman di daerah akan kami tunjuk secara bergiliran, kami berharap upaya jelas dan konkret, sehingga tiap minggu setiap daerah bekerja keras untuk memastikan stabilitas harga bahan pokok,” tambahnya.

Sementara itu, Plh. Deputi Bidang Statistik distribusi dan jasa menyampaikan bahwa Pada m3 Februari 2025, terdapat 8 provinsi yang mengalami kenaikan IPH dan 30 Provinsi mengalami penurunan IPH di bandingkan bulan sebelumnya.

Adapun komoditas penyumbang andil terbesar kenaikan IPK dia 8 Provinsi tersebut didominasi oleh Cabai Merah, Cabai Rawit dan Beras.

Menanggapi hal tersebut Sekjen Mendagri Tomsi Tohir, menyampaikan bahwa pemerintah berharap pengendalian harga dapat berjalan efektif agar tidak terjadi kenaikan yang memberatkan masyarakat. “Pemerintah berharap agar Ramadan tahun ini betul-betul bisa mengendalikan harga dan tidak ada kenaikan harga,” tutupnya.

Vicon ini diikuti oleh para gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga perekonomian daerah tetap stabil menjelang Bulan Ramadhan.(***//Kominfo)