- BimaNtika Berani Ungkap Fakta

August 23, 2019August 23, 2019

Pokmas Bentukan Walikota Di Pertanyakan

Bimantika.net
Awal Kepemimpinan Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi, SE beragam corak dan gaya kepemimpinan yang ditampilkannya. Latar belakang nya sebagai politisi tentu menjadikan pemerintahan kota bima sarat akan makna dan “kepentingan politik” baik jangka pendek maupun jangka panjang. Salah satu nya adalah terbentuknya Kelompok Masyarakat atau singkat POKMAS. Namun keberadaan Pokmas ini pun menjadi sorotan beberapa kalangan LSM setempat.
apa sebenarnya itu Pokmas yg dibentuk Walikota ? dan apakah betul Pokmas itu nanti yg akan kelola beberapa paket Proyek di Pemkot sesuai dg Wilayah masing-masing ? Demikian sederet pertanyaan dari kalangan LSM dan Aktivis Kota Bima. Dan pernyataan menukik LSM adalah Bahwa sesungguhnya Pokmas adalah “orang nya Walikota” sengaja dibentuk untuk kepentingan “balas jasa” politik buat para Timses saat Pilkada 2018 silam.
Salah seorang Ketua Pokmas, Wilayah RasanaE Barat yang enggan di mediakan namanya yang dimintai komentarnya menyebutkan bahwa tidak ada paket proyek yang dilakukan dan dikerjakan oleh Pokmas.
Lanjutnya bahwa pokmas dibentuk dan dipilih oleh unsur-unsur di tingkat kelurahan semacam RT RW dan tokoh masyarakat.
“Pokmas dibentuk ditingkat kelurahan yang juga melibatkan LPM” tegasnya. (//arif)

August 23, 2019

Defisit 18 Miliar M, Pemkot Bima Tidak Bisa Berbuat Apa-Apa

Bimantika.net

Pemerintahan dibawah Kendali Walikota Bima HM. Lutfi, SE sebernarnya dalam kondisi yang “tidak sehat” dalam hal keuangan karena mengalami Defisit angaran hingga menembus angka 18 Milyar. “Banyak program dinpangkas sehingga tidak bisa berbuat apa apa” hanya itu kalimat yang bisa disampaikan oleh salah satu pejabat setingkat Kabid saat di wawancara Bimantika.net. dengan kondisi tersebut, postur APBD yang sedang berjalan, tentu bukanlah sebuah masalah besar yang dihadapi oleh Pemkot.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Drs Zainuddin, diberbagai media online terkesan mwmbela bela diri dan mengelak jika dianggap devisit belasan miliar dari postur APBD Kota Bima tahun 2019 itu adalah sebagai salah hitung dan prediksi yang berlebihan dari proyeksi pendapatan daerah.

“Itukan bukan salah hitung. Murni proyeksi pendapatan daerah yang dihitung berdasar peraturan presiden sebagai rujukannya,” ungkapnya, Jumat (23/08) di beberapa media online, padahal BPK merilis LHP dari perhitungan keuangan Kota Bima hingga terjadi selisih Rp 18 Miliar. Zainduddin malah membela diri, perhitungan BPK dengan perhitungan Kota berbeda dasar aturannya, menurut Zainudin kalau BPK menggunakan dasar perhitungan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

“Disini terjadi perbedaan dasar perhitumgan. Kami hitung menggunakan Peraturan Presiden. Jadi wajar jika terjadi perbedaan perhitungan,” tampiknya di salaj satu media online.
Salah seorang Tokoh LSM Kota Bima menyebutkan bahwa apa yang menjadi problem keuangan semata mata karena walikota bima tidak cerdas dalam menggunakan platform anggaran. “Yang jelas, hasil release BPK itu lebih rinci sehingga tidak perlu mengelak lagi” tandasnya.
Lanjutnya hal instan yang di lakukan oleh Pemkot adalah pemangkasan sejumlah program dan itu akan menjadikan kota bima makin mundur. Harusnya Pemkot Bima lebih memilih cara yang lebih profesional dalam pengelolaan keuangan bukan malah sebaliknya bicara soal pangkas memangkas anggaran.
“ini adalah pertanda awal langkah mundurnya Pemkot Bima, sehingga Pemkot Bima tidak mampi berbuat apa apa dengan devisit anggarannya” ujarnya. (//arif)

August 22, 2019August 22, 2019

Perkuat Integrasi Data Terpadu, KOMPAK Fasilitasi Lokakarya Replikasi SID

Bimantika.net

Sejumlah 25 orang peserta yang merupakan perwakilan operator mengikuti Lokakarya Replikasi Sistem Informasi Desa (SID) Kabupaten Bima yang didukung oleh Program Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan ( KOMPAK) Bima.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bima Tajudin SH,. M.Si dalam sambutannya menyatakan bahwa sangat diperlukan sinergi antara pemerintah daerah dengan stakeholder lainnya dalam upaya replikasi sistem informasi desa di kabupaten Bima.

“SID hadir untuk membenahi kekurangan pengelolaan data di tingkat desa. Oleh karena itu, operator SID diharapkan mampu menjabarkan tugas pengelolaan informasi dan mampu mengaplikasikan ke dalam sistem pemerintah desa”. Kata Tajudin.
Sementara itu Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bima yang diwakili Kepala Bidang Komunikasi Publik dan Diseminasi Informasi Suryadin S.S,. M.Si memberikan apresiasi atas fasilitasi yang dilakukan program KOMPAK.
Dijelaskannya, berdasarkan data yang ada, “progres pengembangan website desa relatif lebih cepat dan sudah menncapai 97 desa dari 191 desa yang ada di Kabupaten Bima.
“Ke depan, untuk mendukung integrasi data terpadu dari tingkat desa, kecamatan dan perangkat daerah, Dinas kominfo akan tetap mendukung penyediaan domain website, pengisian konten dan pendampingan teknis yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas para operator website desa”. Jelasnya.
Koordinator KOMPAK Bima Asrullah mengatakan, lokakarya yang berlangsung selama dua hari dari tanggal 22 – 23 Agustus 2019 di Gedung PKK Kabupaten Bima ini, menghadirkan dua orang narasumber yang memaparkan kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan SID dan teknis pengelolaan website desa yang dipaparkan oleh Anwar ST, M.Eng.
Dijelaskan Asrullah, KOMPAK berupaya mendukung kiprah para penggiat SID yang memiliki minat mengembangkan tatakelola informasi di masing-masing desa agar menjadi aksi kolektif. Disamping respon dan dukungan pemerintah Desa yang cukup besar dalam mengembangkan SID.
Pada Hari kedua Jumat (23/8) para peserta melakukan presentasi hasil diskusi yang dibagi dalam tiga kelompok yaitu perumusan strategi dan peran para pihak terkait penguatan dukungan desa dalam pengembangan SID, penguatan kelembagaan pegiat/pengelola SID dan penguatan pemerintah kabupaten dalam pengembangan SID.
(Program KOMPAK Bima didukung//liputan langsung)

August 22, 2019

Penilaian Kinerja Stunting, Kabupaten Bima Raih Peringkat III

Bimantika.net

Kiprah Perangkat Daerah terkait dan para pemangku kepentingan dalam konvergensi pencegahan dan penanganan stunting berhasil menempatkan Kabupaten Bima pada peringkat III dari delapan daerah yang dinilai oleh Tim yang dibentuk Pemerintah Provinsi NTB.
Kepala Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya Bappeda dan Litbang Kabupaten Bima Raani Wahyuni ST, MT, M.Sc Rabu (21/8) mengatakan,
“Penilaian diikuti oleh delapan kabupaten Se-NTB dan melibatkan Kota Bima dan Kota Mataram sebagai peninjau”. Terang Raani.
Dijelaskannya, Tim menilai progres konvergensi stunting yang dilakukan oleh kabupaten terdiri dari poin aksi 1-4 dari 8 aksi konvergensi stunting yakni yang mencakup aspek Analisis data, Rencana kegiatan, Rembug stunting dan Peraturan Bupati tentang peran desa dan kecamatan dalam pencegahan dan penanganan stunting.
Aspek lainnya yang menjadi titik berat penilaian jelas jebolan S2 Belanda ini yaitu Pembinaan Kader pembangunan manusia (KPM), Manajemen data dan Review kinerja tahunan.
“Dari target 4 aksi yang dipersyaratlan, sampai dengan Bulan Juli 2019, Kabupaten Bima berhasil membuat lompatan progres capaian hingga aksi 5”.

Terkait capaian ini Raani mengungkapkan, “dukungan penuh Bupati dan Wakil Bupati Bima memegang peranan penting karena menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam penanganan stunting.
Dirinya juga menambahkan, dukungan perangkat daerah terkait, kecamatan dan desa juga berperan aktif melalui kebijakan penyaluran anggaran OPD dan APBDes.
“Hasil kinerja ini merupakan kolaborasi multipihak dengan Perangkat daerah pengampu yaitu Bappeda, Dikes, DPMD, DKP, Dinas Perkim, Dikbudpora dan Dinas Kominfostik. Disamping, peran media massa dalam pemberitaan dan sosialisasi konvergensi stunting diakui Tim Panelis sebagai salah satu yang dapat dipetik dari kabupaten Bima”. Imbuh Raani.
Tim Panelis menetapkan Kabupaten Sumbawa sebagai Juara I disusul Kabupaten Lombok Timur pada Juara II. Penghargaan diserahkan oleh Kepala Bappeda Provinsi NTB Ir. Wedha Magma Ardhi, M. TP pada pertemuan penilaian di Hotel Grand Legi Mataram. (TKPD)

August 21, 2019

Bahas Tatakelola Garam, Gubernur NTB dan Bupati Bima Tatap muka Dengan Petani Garam

Bimantika.net
Saat ini, beberapa permasalahan yang dihadapi saat ini berkaitan dengan pengelolaan garam antara lain kualitas garam yang masih belum sesuai dengan standar garam industri, tingginya biaya upah pikul garam dari tambak menuju jalan raya dan kurangnya sarana dan prasarana infrastruktur.
“Di sisi lain, kisaran harga garam saat ini masih berada pada Rp. 7.000 per karung. Namun, kalau diolah maka harganya bisa lebih tinggi. Hanya saja, para pengusaha atau industri membutuhkan keamanan dari daerah dimana akan dibangun industri.
Demikian beberapa masalah yang muncul dalam dialog Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah didampingi Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE, Wakil Bupati Bima, Drs. H. Dahlan M. Noer dan Kadis Kelautan Provinsi NTB L. Hamdi M.Si, Rabu (21/8) di Ruang VIP Bandara Sultan Salahuddin Bima.
Dihadapan 22 petani garam dari tiga kecamatan sentra garam tersebut, Gubernur yang akrab disapa Dr. Zul tersebut mengungkapkan hadirnya industri pengolahan merupakan solusi tepat untuk mengolah berbagai hasil pertanian dan kelautan di NTB.
“Termasuk potensi garam yang ada di Kabupaten Bima. Sehingga, masyarakat petani bisa merasakan kesejahteraan dari hasil usahanya selama ini. Apalagi pengolahan itu menyangkut hasil garam yang ada di Kabupaten Bima, yang jumlahnya cukup besar.
Pada dialog yang dipandu Kadis Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Ir. Hj. Nurma M.Si tetsebut, Gubernur memaparkan, “untuk mencarikan solusi terhadap harga garam di Kabupaten Bima, Gubernur akan mempertemukan para pengusaha garam di Indonesia dengan para petani, dengan langsung mengajak para pengusaha garam meninjau tambak garam minggu I September mendatang.
“Dalam waktu dua minggu, silahkan pilih satu orang setiap kecamatan untuk kita pertemukan dengan pengusaha garam Surabaya,” kata Gubernur.
Sesuai kesepakatan dengan para petani, Dr. Zul mengharapkan petani mampu memenuhi penyediaan kuota 40 ribu ton garam kualitas I dan II (K1/K2) untuk diserap dalam dalam industri.
Gubernur selanjutnya menugaskan Ir. L. Hamdi. M.Si Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB melakukan pengecekan ke sentra garam rakyat ketersediaan 40 ribu ton garam K1.
(//arif// TKPD)

August 21, 2019August 21, 2019

Cebong x Kampret : Potensi Perekonomian Indonesia

Sudah menjadi fitrah manusia ketika mengidolakan atau mendukung sesuatu maka mereka akan mendukung sepenh hati dan menjadi buta seketika. Maka munculah sebuah kutipan yang mengatakan bahwa “cinta itu buta”. Bila kita tarik fitrah ini kedalam kehidupan sehari hari maka yang kita dapati adalah kutipan tersebut benar adanya, kecenderungan untuk mendukung sebuah pilihan ataupun idola secara mati matian serta tanpa pikiran yang open mind menjadi realitas didalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini. Realitas ini pun semakin menegaskan bahwa kehidupan berdemokrasi kita sedang terseok seok. Kayaknya perlu tumpangan nih demokrasi indonesia biar jalannya mulus dan nyaman.

Cebong dan Kampret, itulah label dari penghuni demokrasi di Indonesia. Yang cebong bisa dikatakan adalah kubu pemerintah dan yang kampret adalah kubu oposisi. Yaa… layaknya kelompok konservatif dan progresif di era pemerintahan perancis dulu. Awal awal lahirnya 2 kubu yaitu kiri dan kanan. Semakin kesini peran cebong dan kampret dalam kehidupan berbangsa dikhawatirkan memecah kehidupan berbangsa dan bernegara, sampai pada suatu waktu ditengah proses pertemuan 2 sahabat tapi dipisahkan oleh pilpres katanya mengeluarkan statement bahwa sudah tidak ada lagi yang namanya cebong dan kampret semuanya adalah merah putih dan yang satunya mengatakan tidak ada lagi vebong kampret yang ada adalah garuda pancasila. Adem gak tuh? Tentunya bagi sebagian orang yang berpikir ini adalah statemen negarawan dan menjadikan kita semua orang orang yang berpikir, tapi bagaimana kalau masih ada cebong kampret yang berkeliaran? Maka dari itu penulis ingin mengajak kita semua menelisik lebih jauh potensi cebong kampret selain menjadi buzzer dan tentara dunia maya. Kita lihat dari segi perekonomian dan sosialnya.

Pertama, kita melihat potensi cebong kampret ini dari segi sosial dan kemungkinannya menjadi paguyuban seperti PA 212. Menurut beberapa sosiolog Organisasi sosial merupakan suatu bentuk pengaturan tindakan atau perilaku individu untuk bekerja sama dalam mencapai visi atau tujuan yang disepakati. Nah potensi keguyuban cebong dalam membela dan membersamai pemerintah dapat dijadikan sebuah organisasi sosial yang intelek (ngakunya intelek) dalam kemajuan Indonesia. Dalam mengawal visinya untuk membersamai pemerintah maka kelompok cebong dapat menjadi partner pemerintah dalam membangun Indonesia. Untuk kelompok kampret pun begitu, kelompok kampret dijadikan sebagai organisasi sosial yang mendeklarasikan visinya yaitu menjadi oposan dari pemerintah, dengan dibentuknya organisasi sosial kampret toh ide ide para netizen yang masuk dalam kelompok kampret bisa terorganisir dan sampai ke pemerintah. Ini adalah sebuah peluang untuk membangunan kehidupan sosial yang sehat antara cebong kampret dengan memanfaatkan visi dari masing masing kubu dengan membentuk organisasi sosial yang membangun. Cakep gak tuh? Di Tivi tivi nanti dipenuhi oleh juru bicara dari kubu cebong dan kampret dengan intelektualitasnya masing masing. Prok prok buat CEBI dan KAMPI.

Kedua, setelah dibentuknya 2 organisasi sosial yaitu cebong dan kampret. Saatnya cebong dan kampret dengan segala keberaniannya didunia maya dikonkritkan dikehidupan sosial ekonomi. Bagaiaman tuh bang? Ya sekarangkan lagi jaman jamannya kurban nih, yaudah dari organisasi sosial cebong sama organisasi sosial kampret adu banyak banyakan hewan yang dikurbankan pas idul adha. Daripada adu hujatan dimedsos yang banyak menguras tenaga dan juga kuota internet mending menguras tenaga melakukan aktivitas aktivitas sosial dalam memeriahkan idul kurban nantinya. Misalkan dari 1000 cebong berkurban masing masing satu kambing, harga satu kambing kita patok kira kira 2,5 Juta Rupiah satu ekornya maka perputaran uang yang akan terjadi disektor riil yaitu 2,5 Miliar pada saat momen idul adha. Belum lagi dari kubu Kampret yang tentunya gak mau kalah dong dengan kubu cebong, pastinya dari kubu kampret akan berusaha berkurban lebih dari kubu cebong. Dan bayangkan dalam sejarah indonesia akan tercatat rapih dalam buku IPS dan Pendidikan Kewarganegaraan anak anak SD maupun SMP bahwa cebong dan kampret adalah Potensi ekonomi Indonesia dimasanya.

Berdasarkan data yang pernah dirilis Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), potensi ekonomi kurban sekitar Rp 69 triliun. Sampai sekarang siapa pihak yang menikmati potensi ekonomi kurban sebesar itu? Tentu jawabannya adalah masyarakat dipedesaan, karena para peternak dan produksi hewan kurban sampai saat ini masih terkonsentrasi didaerah pedesaan. Untuk cebong, disini ada kaitannya dengan DESA, yuk bantu junjunganmu buat menaikkan ekonomi desa toh kebijakan yang paling gencar saat ini adalah dengan menguatkan desa. Daripada ngehujat mending organisasi sosial cebong ikut urunan dalam membantu pemerintah biar gak ada celah noh buat organisasi sosial kampret dalam mengkritik. Dan untuk organisasi sosial kampret ngapain tuh dimoment saat ini? Ya bisa bikin kelompok ternak ataupun koperasi ternak. Kenapa? Biar nantinya ketika kampret dihujat oleh cebong dengan hujatan “bisanya kritik doang, solusi yang ditawarkan gak ada”. Nah jika kelompok kampret melakukan hal hal konkrit dimoment idul adha seperti ini akan menjadi aset atupun jawaban bagi hujatan cebong yang seperti tadi.

Kurban adalah momen bagi organisasi sosial cebong ataupun kampret untuk memperbaiki gizi kader kadernya, kenapa demikian? Semakin banyaknya kelompok ataupun orang orang yang berkurban maka distribusi protein hewani di Indonesia semakin merata dan banyak. Ini kesempatan bagi cebong ataupun kampret untuk memperkuat fisik daripada kader kadernya dalam mengawal visi dari masing masing kubu. Toh tanpa kader yang kuat secara fisik sebuah kelompok tak akan bertahan lama, karena kader kadernya sibuk mengobati penyakit ditubuhnya.

Indonesia sangat membutuhkan peran orang orang baik, karena Indonesia sekarang akan menginjak usia 74 tahun. Sudah begitu berumur Indonesia kita ini, maka untuk membuat kita semangat dalam mengawal Indonesia penulis ingin mengingatkan sebuah kutipan yaitu “Menua tanpa karya itu adalah sia sia”. Bagi kita yang mengaku Indonesia mari kita bantu Indonesia agar tidak menua tanpa karya karya terbaik serta kita jadikan Indonesia aset yang sangat produktif bagi anak cucu kita nantinya. Indonesia bukanlah hanya cerita tentang Cebong dan Kampret, tetapi indonesia adalah tentang Kita semua. Kita yang ingin bangsa ini menjadi bangsa yang inklusif dalam ekonomi dan pembangunan dan inklusif dalam akal sehatnya. Pada dasarnya Indonesia adalah negara yang berbhineka, walaupun sedang dalam kondisi bermusuhan dalam dunia maya ataupun dikehidupan nyata. Indonesia sebenarnya dapat melakukan hal hal positif dalam keadaan seperti ini, permusuhan ataupun sikap dingin dari kedua belah pihak yang berseteru adalah peluang bagi kita untuk mengadu domba kedua kelompok tersebut menjadi aset bagi perekonomian bangsa Indonesia saat ini. Jangan sampai kutipan “Cinta itu buta” menghiasi kehidupan berIndonesia kita, karena masyarakat Indonesia seharusnya adalah masyarakat yang terbuka pikirannya dan moderat dalam bersikap bukan menjadi masyarakat yang dibutakan oleh cinta. Cie.. cie…

Peserta Rumah Kepemimpinan Regional 5 Bogor

BIODATA PENULIS

Nama	:	Rahmat Zuhair
Tempat, Tanggal Lahir	:	Kananga, 03 Oktober 1999
Alamat Sekarang	:	Asrama Rumah Kepemimpinan Regional 5 Bogor, Dramaga, Bogor Jabar
No. HP	:	082236480175
Instagram	:	@rahmatzuhair
Pekerjaan	:	Mahasiswa Ekonomi Pembangunan IPB
Profil singkat	:	Saya adalah mahasiswa rantauan dari Bima NTB yang hobi dalam mengkritik karena dengan hal tersebut saya melakukan pemenuhan gizi bagi pikiran saya

August 21, 2019August 21, 2019

Selamatkan Hutan, Satgas Dibentuk

Bimantika.net
Upaya untuk mengantisipasi dampak kerusakan hutan dan lahan terus diupayakan instansi terkait, antara lain dengan melakukan rapat koordinasi.

Kepala Bidang Penataan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bima Zainal Arifin. ST, M.Si Sesaat setelah Rakor yang di helat di Mapolres Kabupaten Bima Rabu (21/8) mengatakan, rapat koordinasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) merupakan kegiatan penting untuk mengantisipasi kekeringan dengan potensi muculnya titik api serta kebakaran hutan dan lahan.

    Hal ini menjadi atensi khusus sesuai instruksi Presiden RI kepada seluruh kepala daerah, Polri dan TNI Se-Indonesia. 
        Dikatakan Zainal, Rakor yang diikuti 30 peserta dari unsur Kapolsek, BMKG, Camat, DLH, BPBD, Satpol PP,  KPH, SAR, dan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bima. 
         Rapat menyepakati pembentukan Satgas yang akan dikoordinasikan dengan seluruh kecamatan terutama beberapa kecamatan rawan terdampak bencama kebakaran hutan seperti Tambora,  Sanggar,  Parado, Monta, Lambitu, Wera, Ambalawi dan kecamatan lainnya.
          "Tugas utama Satgas  adalah membangun komunikasi dan koordinasi dan sinergitas antar komponen, serta bergerak bersama dalam melakukan pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan". Termasuk pelibatan pihak kecamatan dan pemerintah desa". Terang Zainal.

(//dlhk//arif tkpk)

August 21, 2019August 21, 2019

Jelang Pilkada 2020, PAN gencar Lakukan Konsolidasi Dukungan

Bimantika.net
Hari ini Rabu 21 Agustus 2019, politisi Nasdem, Edy Muhlis, S. Sos menyebutkan bahwa ada rapat konsolidasi pentolan beberapa partai Politik di kabupaten Bima yang mengusung Ketua DPD PAN Kabupaten Bima Muhammad Aminurlah, SE untuk bertarung di Pilkada 2020. “Kami sedang melakukan rapat koordinasi lintas pentolan parpol untuk mendukung Maman maju di Pilkada kabupaten Bima” ujar Edy Muhlis. Lanjutnya, koalisi PAN Dan Nasdem Saja sudah memenuhi unsur untuk mengusung pasangan calon karna jumlah kursi parlemen kedua partai ini melebihi 9 kursi. Edy menguraikan bahwa dari hasil Pemilu April 2019 lalu, PAN mendapatkan 6 kursi dan Nasdem 4 Kursi sudah dari jumlah 45 kursi Parlemen sangat memenuhi tata aturan untuk mengusung pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
“PAN dan Nasdem saja suda memenuhi sarat pencalonan apalagi di tambah dengan PKS Dan Gerindra” ujarnya.
Saat dimintai tanggapannya Edy menyebutkan bahwa Maman sapaan akrab Muhammad Aminurlah, SE ketua DPD PAN kabupaten Bima itu menyebutkan bahwa sosok Maman yang juga sedang ada dengan dirinya dalam Parlemen selama tiga periode tentu menjadi sebuah bukti bahwa rakyat di dapil Sape Lambu mencintai maman, dengan satu parameter dari sejumlah parameter lainnya tentu Maman sangat layak dan pantas untuk menjadi Bupati Bima Periode 2020-2025.
Rapat Lintas Pentolan Partai Politik inipun memberikan gambaran awal bahwa sosok maman adalah sosok yang sangat bisa diterima oleh lintas partai politik yang In sha Allah akan menjadi salah satu petarung dalam Pilkada 2020 nanti.
Masih Menurut Edy Muhlis bahwasannya Rapat Lintas Pentolan Partai politik semata mata dilakukan karena melihat sosok Maman selama menjadi Dewan tidak pernah tercela. Bahkan dirinyapun mengakui kalau Maman adalah politisi Multi talenta yang sangat menguasai alur alur pemerintahan. “Maman salah satu Anggota Dewan yang sangat memahami tata kelola pemerintahan dengan baik dan cermat” demikian ujar Edy Muhlis.
Sementara Ketua DPD PAN Kabupaten Bima, Muhammad Aminurlah, SE sejak awal sudah katakan PAN memiliki kader untuk mengusung di Pilkada kabupaten Bima 2020.
“Tidak ada lagi ke ragua raguan, in sha Allah PAN tetap mengusung kader terbaik PAN dalam Kontestasi Pilkada Kabupaten Bima 2020” ujar Maman sapaan akrab Ketua DPD PAN ini. (//arif)

August 21, 2019August 21, 2019

Gubernur Beri Kode Dukung Dahlan Untuk Bupati Bima 2020

Bimantika.net

Gubernur NTB, DR. Zulkieflimansyah,SE, MSc tidak membantah menyebut Bupati pada Wakil Bupati Bima Drs H Dahlan M Nor pada sebuah kegiatan kemarin yang diselenggaran di Bima NTB. Begitu juga halnya dengan Herman Edison yang ikut pada kegiatan TDA itu adalah Sahabatnya sejak lama.
Namun yang menjadi unik adalah ketika Gubernur berkali kali menyebutkan Dahlan sebagai Bupati Bima.
“Sekelas Doktor Zul gak mungkinlah menyebutkan Bupati pada Wabup kalau itu bukan sebuah isyarat bahwa beliau Dukung penuh Wabup Bika menjadi Bupati Bima kedepan 2020-2025” demikian ujar Sumber Bimantika.net yang juga sebagai dosen Di salah satu kampus di wulayah Kabupaten Bima.
Lanjutnya bahwa isyarat itu sangat kuat karena Dahlan memang mau dijadikan kader partainya Gubernur yakni PKS.
Gubernur Zul mengungkaokan bahwa dirinya tidak membantah memanggil Wabup sebagai Bupati saat ditemui awak media di ruang VIP bandara Salahudin Bima sebelum bertemu Warga Desa Sanolo Kecamatan Bolo.

Doktor Zul sapaan akrab Gubernur NTB sebut bahwa semuanya itu benar bahwa dirinya memanggil wakil bupati pada momen acara sebagai Bupati Bima. Hal itu tidak ada maksud apa-apa karena menurut dirinya Pak Dahlan juga adalah sahabatnya
Di tanya soal dukungan PKS pada pilkada kabupaten Bima 2020 ? Dengan santai Doktor Zul menyebut bahwa itu adalah ranah partai yang memiliki mekaniame. Dan membernarkan ada beberapa nama yang sudah diinventariair oleh PKS untuk di endoors menjadi Calon Bupati dan atau Wakil Bupati Bima.
“itu memang benar, Mengingat ada beberapa orang yang telah mendaftar di partai PKS pada pilkada serentak di wilayah NTB,” tutur EA I NTB.

Doktor Zul memberikan bahasa penekanan bahwa dirinya akan mendukung salah satu calon untuk pilkada kabupaten bima tahun 2020 dimana partai PKS akan mengirim dutanya,entah Bupati atau Wakil pada beberapa daerah yang melaksanakan pilkada.

“Siapapun yang diutus partai kita tunggu saja. Semua kembali pada partai,” tuturnya.
Hasil liputan bimantika.net sebelumnya bahwa koalisi khusus dikabupaten Bima memungkinkan sekali PKS Gerindra dan PAN bergabung mengikuti jejak koalisi Nasional (Rif//)