BimaNtika

Bimantika.net Hunian Tetap (Huntap) Kadole Yang Berlokasi di Kelurahan Oi Fo’o Kecamatan RasanaE Timur Kota Bima kondisi dan keberadaannya sama sekali tidak diurus oleh SKPD yang memiliki tanggung jawab sepenuhnya yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima selaku pihak yang sangat bertanggung jawab urusan itu sama sekali tidak mampu bergerak cepat dalam menangani berbagai kendala yang ada di Huntap Kadole.

Sebut saja masalah air yang kini menjadi perhatian publik Kota Bima yang sama sekali tidak tertangani dengan baik dan profesional, padahal kondisi air melimpah di kawasan Huntap Kadole.

“Di Kadole bukan masalah air nya tidak ada, namun oknum-oknum disana yang sudah dijanjikan oleh oknum salah satu kepala dinas membebaskan lahan tempat bak penampungan airnya menjanjikan harga tanah satu are dengan angka 70 juta” ungkap Sumber.

Lanjutnya, atas iming-iming dari salah satu oknum Kepala Dinas itulah sehingga yang punya lahan tempat bak air itu dibangun sampai saat ini tidak memberikan izin air itu di alirkan menuju rumah-rumah warga.

“Itu yang menjadi kendala utamanya, untuk menuntaskan ini, Pihak Dewan segera panggil Pihak eksekutif terkait seperti Perkim dan BPBD” ungkapnya.

Masalah lainnya adalah adanya Jual Beli Huntap oleh oknum yang sudah menempati Huntap pada pihak lainnya sehingga terkadang hanya nama saja yang tertera secara administratif, akan tetapi yang memiliki nama tersebut sudah memperjualbelikan pada penghuni lainnya.

Dari 500 lebih Huntap yang dibangun, kondisi riil lapangan hasil pantauan langsung media Cetak dan Online Bimantika di lokasi Kadole bahwa Huntap belum di huni sepenuhnya oleh warga dan baru sekitar 200 san Huntap yang ditempati.

Kepala Bidang Rehab Rekon BPBD Kota Bima, Asraruddin, ST., MM yang ingin di wawancarai oleh Media Cetak dan Online Bimantika enggan mengangkat Telpon Selulernya walau berkali-kali dihubungi.

Atas persoalan itu, Ketua DPRD Kota Bima, Alfian Indra Wirawan, S. Adm saat dikonfirmasi media cetak dan online Bimantika pada hari Jum’at (21/5/2021) menyebutkan bahwa dirinya akan melakukan upaya pemanggilan pada pihak BPBD melalui Komisi DPRD Kota Bima.

“Insya Allah kita akan segera memanggil pihak BPBD melalui Komisi agar masalah itu terselesaikan dengan cepat” ungkap Pawan sapaan Akrab Ketua DPRD Kota Bima. (Dae)

Bimantika.net Hari Ini Jum’at (21/5/2021) Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melakukan Sosialisasi Sehari dengan Tema Peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga dan merawat Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Negara Demokrasi”

Kegiatan yang diselenggarakan di ruang rapat utama Kantor DPRD Kota Bima tersebut ikut Hadir Bupati Dompu, Ketua DPRD Dompu, Ketua DPRD Kabupaten Bima, Ketua DPRD Kota Bima, Wakil Walikota Bima, Ketua MUI Kota Bima dan sejumlah Pimpinan OPD se Kota Bima.

Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE (HML) dalam kesempatan itu menyebutkan bahwa Dengan kehadiran Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia DR. H. Anwar Usman, SH, MH melakukan sosialisasi, tentu akan semakin menambah khasanah Ilmu Pengetahuan kita tentang berbangsa dan Bernegara.

Menurut HML, bahwa sesungguhnya Negara yang kuat adalah negara yang dibangun di atas hukum, dan Hukumlah Panglima nya dalam Berbangsa dan Bernegara.

“Negara yang kuat adalah negara yang dibangun diatas hukum, kita tau bahwa Hukum adalah Sebuah Panglima, Kalau Negara berdasarkan Kekuasaan maka hukum tidak berdaya” ungkap Walikota HML.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi di era Reformasi adalah memberikan angin segar pada konstitusi kita akan semakin kuat.

Menurut HML bahwa eksistensi Mahkamah Konstitusi menjamin Hak-hak Kewarganegaraan atas kehiduoan berbangsa dan bernegara akan di uji di sebuah lembaga yang bernama Mahkamah Konstitusi.

“Mahkamah Konstitusi ini semakin nyata menentukan proses kehidupan berbangsa dan bernegara di kemudian hari”

Walikota HML pun menyebutkan bahwa sesungguhnya kita warga masyarakat Bima bersyukur bahwa memiliki putra terbaik nya menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi saat ini.

“Kita bergabung di pangkuan NKRI tahun 1948 dan orang-orang bima hijrah ke Ibukota Jakarta sekitar tahun 60 an, namun mampu melahirkan generasi handal mampu berada dalam sirkulasi kekuasaan di Republik ini”

Walikota HML pun berharap lahirnya generasi handal lainnya kedepan

Walikota HML sangat berkeyakinan bahwa rekam jejak Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia akan diikuti oleh generasi muda yang akan datang yang tentunya akan lahir Anwar Usman Anwar Usman lainnya yang memiliki talenta berbangsa dan bernegara.

Dengan hadirnya Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Acara Sosialisasi menurut HML ini adalah angin segar buat masyarakat Kota Bima, Kabupaten Bima Dan Kabupaten Dompu.

Keberadaan beliau (DR. H. Anwar Usman, red) Selaku Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menguasai hukum di Negera Kesatuan Republik Indonesia tentu bisa kita kompromi kan dalam konotasi yang positif.

“Kompromi yang positif untuk kepentingan bangsa dan negara” Tegas Walikota HML.

Dalam pidatonya, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, DR. H. Anwar Usman, SH., MH menyebutkan bahwa, Negara menjamin seluruh hak Konstitusional dan juga hak-hak asasi manusia yang hidup di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“bahwa sesungguhnya hak-hak Konstitusi itu dijamin oleh negara baik secara pribadi atau perorangan maupun kelompok masyarakat” ujar Ketua MK.

Di akhir pidatonya, ketua MK menyinggung persoalan pengusulan pemekaran pulau sumbawa, dan itu konstitusional, namun perjalanannya akan panjang dan butuh proses-proses yang tentunya konstitusional juga. (Dae)

Bimantika.net
Upaya peningkatan pelayanan publik menjadi skala prioritas bagi setiap penyelenggara pelayanan publik, demikian pula halnya dengan pemerintah kota bima,dalam lomba sinovik Kompetisi inovasi pelayan publik (KIPP) Kemenpan RB RI Tahun 2021.

Lomba ini mengusung tema “ percepatan inovasi pelayanan publik, pemerintah kota bima berpartisipasi dengan mengikutsertakan 10 inovator untuk kategori umum dan 1 inovator untuk kategori replikasi.

11 inovator tersebut berasal dari beberapa perangkat daerah, yaitu Dinas kesehatan 4 inovator, PUPR 1 Inovator, Bappeda Litbang 1 Inovator, BPKAD 1 inovator,BPBD 2 Inovator, DPPA 1 Inovator dan 1 inovator dariDiskominfotik.

Inovasi yang mereka ikutkan dalam lomba tersebut sudah diterapkan pada perangkat daerah mereka masing – masing.
Untuk kompetisi inovasi pelayanan publik kateogori umum Kementrian/Lembaga dan pemerintah Daerah dibatasi 10 inovasi.sedangkan untuk Replikasi dibatasi 5 inovasi

Tahun 2020 kota bima mengikutsertakan 5 inovasi namun belum berhasil masuk ke top 99.

Sebenarnya tahun ini pemerintah kota bima memiliki 14 inovasi, karena ada pembatasan sesuai ketentuan hanya bisa berpartisipasi 11 inovasi,untuk kategori replikasi inovasi yang bisa diikutkan adaalah inovasi yang mereplikasi inovasi dari daerah lain yang sudah tembus top 99, untuk kategori ini kita hanya punya 1 dari Bappeda litbang.

Tingginya minat dan motivasi para perangkat daerah dan para inovator tentunya tidak lepas dari komitmen kepala daerah untuk merangsang perangkat daerah dan para inovator dalam menuangkan ide-ide kreatif mereka melalui inovasi yang mereka ciptakan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.

Dalam waktu dekat pemerintah kota bima akan mengeluarkan peraturan kepala daderah terkait reward and punishmant terhadap perangkat daerah dan para inovator yang mampu meraih hasil maksimal dalam Kompetisi Inovasi pelayanan publik.

Reward akan diberikan kepada inovator dan perangkat daerah sedangkan punishmant akan menjadi bahan pertimbangan PPK dalam menilai kinerja kepala perangkat daerah.

14 inovator tersebut telah mendapatkan pendalaman materi pada Biro Organisasi Provinsi NTB dan pematangan bahan dan proposal oleh tim Kota Bima dibawa binaan Sekda ,asisten 3 dan staf Ahli Drs. H.Alwi yasin ,M.Ap, semua ini tidak lepas dari dukungan kepala daerah

Adapun 11 inovasi tersebut adalah sbb:

1. rumah aspirasi pemberdayaan perempuan dari DPPA an. Ahmad SE
2. Masdul Kasih dari PUPR an.Faqih Ashri ,ST
3. si ADUL dari PKM Mpunda ( Dikes ) an. Widyanti,S.Farm,.Apt
   4 .Bengkel alkes dari Dikes an. Hidayaturrahman
4. Mbak dara melitas Dikes an. Lusi ,M.Keb
5. perlambat Covid Dikes an. Asryadin,S.ST.,M.Si
   7 .si Peri Dina Berdaya lawan Aderai BPBD an.Taufikurahman ,ST.,MT
6. meraih seberkah kancana BPBD an.Immawan Muslim,ST.,M.Eng
7. Simpers BPKAD an. Heri Sugianto,S.Kom
   10.Smart Cloud Diskominfotik an. Abdul Gafar ,ST.,M.Eng
8. Ntelitabis Kaka Bappeda Litbang an. Arif Rusman,ST.,M.Eng

Menanggapi minat ASN dan dukungan Kepala Perangkat Daerah walikota Bima menyampaikan bahwa ASN tersebut merupakan ASN yang memiliki talenta dan merupakan duta bagi kota Bima yang nantinya akan menjadi inspirasi bagi ASN lainnya.

Dalam menciptakan inovasi demi terciptanya kualitas pelayan publik yang lebih baik,sudah sewajarnya bagi mereka untuk mendapatkan Reward jika nanti mereka mampu menjadi yang terbaik dalam KIPP tersebut.

Sebagai perangkat daerah yang memfasilitasi terkait pelayanan publik Bagian Organiasi Setda Kota Bima akan terus berupaya untuk mendorong ASN dan Perangkat Daerah untuk menciptakan inovasi,

jika hal ini bisa berlanjut dan kota bima mampu meraih hasil maksimal tentunya akan ada reward yang diberikan oleh pemerintah pusat yang tentunya sangat membantu pemerintah daerah dalam mendukung program kegiatan di daerah.

Sumber : Kabag Organisasi Setda Kota Bima, Ihya Ghazali,S.Sos.,MM

Bimantika.net Lurah Ule Kecamatan Asakota Kota Bima, Nahyar Mungkar, S. PdI mengharapkan adan efektifitas sarana prasarana yang sudah di persiapkan oleh Pemerintah Kota Bima dalam rangka menjaga Kebersihan lingkungan.

Dirinya menyebutkan tidak mengurangi Rasa hormat kami atas nama Pemerintah Kelurahan Ule karna di setiap Kelurahan masing-masing se Kota Bima, oleh Pemkot Bima telah di sediakan fasilitas Mobil sampah Gerobak sampah plus operatornya.

“dan Kontiner sampah susah tersediakan Maka untuk itu di mohon agar kiranya dapat di manfaatkan fasilitas masing-masing nya yang di berikan oleh Pemerintah kota Bima untuk masing-masing Kelurahan.

“Yang lebih utama kami sangat berharap banyak yang seluas luasnya akan kesadaran masyarakat untuk mempergunakan fasilitas yang di berikan oleh pemerintah Kota Bima dan mohon buang sampah pada tempatnya demi terwujudnya kota Bima yg bersih dan asri” demikian ajaknya.

Menurut Nahyar bahwa Kebersihan lingkungan itu sangat dibutuhkan Karna sesungguhnya “Kebersihan itu sebagian dari pada Iman
Dan “Kebersihan itu Pangkal Kesahatan”.

“Insah Allah Kita Taat aturan Kota Bima akan Rukun damai sejahtera, Ule Bukan Tempat Pembuangan Sampah, Ule Harus di jaga keasriannya sebagai icon Wisata” ungkap Nahyar.

Dirinya mengajak semua pihak untuk kerjasama membersihkan lingkungan masing-masing demi terwujudnya lingkungan yang bersih.

“Mari Kerja Sama Untuk Ule
Menuju Kota Bima Yang Baldatun Toyyibatun Warabbhn Ghafur” ajaknya. (Dae)

Bimantika.net Dalam rangka meningkatkan Kualitas Informasi, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Bima Gelar acara Pelatihan Admin Website OPD
Bima.

Kegiatan ini dimaksudkan adalah dalam rangka
Peningkatan Kualitas Informasi sehingga pada akhirnya akan menjadikan Kota Bima yang sangat mudah diakses seluruh informasi pembangunannya.

Liputan langsung Media Cetak dan Online Bimantika bahwa Kegiatan ini berlangsung pada hari Kamis (20/5/2021) yang diikuti peserta dari perwakilan masing-masing OPD di Pemerintahan Kota Bima.

• 

“Kamis (20/052021) Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Kominfotik Kota Bima mengadakan pelatihan kepada admin website beberapa OPD di Kota Bima,” demikian Ungkap Fadil Kepala Bidang TIK Diskominfotik Kota Bima.

Kabid TIK Diskominfotik Kota Bima, Fadil, S. STP menyebutkan juga bahwa kegiatan ini diselenggarakan untuk memaksimalkan OPD-OPD pelayanan dalam hal layanan Website.

“Tadi kita undang OPD-OPD yang memang lebih pada urusan layanan Publik sehingga nantinya akan lebih maksimal dalam hal layanan Website” ungkap Fadil.

• 

Masih menurutnya bahwa dalam rangka Lounching Command Center pemerintah Kota Bima, perangkat-perangkat OPD sudah standby dengan Website masing-masing dalam rangka keterbukaan Informasi.

“Ini juga dalam rangka menindaklanjuti penilaian ombdusman terkait dengan Pelayanan Informasi Publik” Demikian Uraian Fadil.

Sementara yang bertindak sebagai Pemateri pada pelatihan ini yaitu Kepala Seksi Aplikasi.

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan penilaian pelayanan publik oleh Ombudsman pada tahun 2021 ini. (Dae)

Bimantika.net Polres Bima Polda NTB melaksanakan program rutin Sat Sabhara dengan memberikan pelatihan kepada anggota yang mana bila menghadapi unjuk rasa.

Anggota Dalmas sebagai pengendali massa yang bergerak dalam ikatan kesatuan untuk mencegah massa masuk suatu lokasi perlu di berikan latihan secara rutin.

Kegiatan Latihan Dalmas yang digelar di Mapolres Bima yang dipimpin Kasat Sabhara AKP Daniel Ibilona, S.Sos

Kasat sabhara menjelaskan, Kegiatan latihan dalmas tersebut dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan skill Anggota sat Sabhara terkait dengan penanganan kegiatan aksi unjuk rasa yang terjadi di wilayah kabupaten Bima

Ditempat lain, Paur Humas Iptu Adib Widayaka menyatakan bahwa maksud diberikannya latihan ini untuk mengingatkan kembali ilmu yang telah di dapat selama pendidikan sehingga semua anggota Sabhara yang bertugas di lapangan selalu siap dan mampu menghadapi semua tantangan dalam bentuk ikatan kesatuan. (***)

Bimantika.net Tokoh Agama sekaligus Pendiri yayasan pondok pesantren Fitrah Abdul Malik Bima NTB, Drs. KH. Fitrah Abdul Malik mengapresiasi sejumlah program prioritas yang dicanangkan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Saat bersilarurrahim pada hari Kamis (20/5/2021)
Sebagai tokoh agama pondok pesantren kecamatan woha ini merasakan betul kinerja Polri dibawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si.

Fitrah Abdul Malik juga mengatakan dalam program prioritas Kapolri yang disebut Presisi, yakni Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan membuat reformasi lebih baik di tubuh Polri.

“Semuanya direalisasikan dalam program 100 hari kinerjanya sebagai prestasi Kapolri,” ujar Fitrah Abdul Malik

Ia mengatakan, salah satu capaian yang menonjol yakni dalam hal penanganan pencegah penyebaran virus corona.

“tambahnya Dengan adanya 16 program prioritas Kapolri, kami merasakan pelayanan Polri khususnya di Polres Bima semakin baik, inovatif dan semakin modern dengan mengunakan sistem aplikasi yang terintegrasi, sehingga dapat mempermudah warga masyarakat ketika membutuhkan pelayanan Polri”, ujarnya.

Fitrah Abdul Malik berharap, agar 16 program prioritas Kapolri ini tetap dipertahankan bahkan bila perlu ditingkatkan, sehingga diharapkan dapat lebih meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri, dan kinerja untuk terus ditingkatkan oleh seluruh jajaran Kepolisian di bawah kepemimpinan Jendral Polisi Listyo Sigit Prabowo agar Kepolisian bekerja sebagai mana fungsinya sebagai penegak hukum dan pelindung masyarakat, tuturnya. (***)

Bimantika.net Ketua Komite Pendirian Kampus IAIN Bima, Prof. Dr. H. Muhammad, M. Pd, MS saat di konfirmasi media cetak dan online Bimantika Kamis (20/5/2021) menyebutkan bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi menetapkan IAIN Bima memenuhi Sarat minimum akreditasi untuk pembukaan program studi baru.

Menurut Profesor Asal Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima ini bahwa pihaknya mengajukan surat Nomor B-1087/DJ.I/Dr.I.III/PP.07/04/2021 tanggal 14 April 2021 terkait permohonan memenuhinya syarat minimum akreditasi membuka program studi baru.

Prof Muhammad yang juga sebagai Purek lll Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram in menjelaskan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) menetapkan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bima melalui rapat pleno Dewan Eksekutif.

Penetapan kampus Negeri ini berdasarkan syarat perguruan tinggi peringkat akreditasi baik setelah diterbitkannya keputusan menteri dan program studi tersebut telah tercatat pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) pada Tanggal 17 Mei 2021.

• 

• 

Menurut Profesor Muhammd bahwa Pengakuan BAN PT yang ditandatangani oleh Direktur Dewan Eksekutif Prof. DR. T. Basaruddin itu berdasarkan pada sejumlah kriteria yang menjadi kriteria untuk mengukur dimensi pendidikan tinggi dan telah disepakati pada tingkat nasional, regional, atau internasional.

Institusi resmi negara yang menilai dan menerbitkan akreditasi dan program studi, Sesuai pada ketentuan pasal pasal 25 ayat 1 Permendikbud Nomor 7 tahun 2020 bahwa perguruan tinggi dapat mengajukan usulan peringkat akreditasi baik ke BAN-PT.

Menurut Prof Muhammad bahwa Walikota Bima H. Muhammad Lutfi (HML) adalah figur dan tokoh Pendidikan di Kota Bima yang sudah mampu memberikan spirit pada tim pembentukan IAIN Bima.

Dirinyapun mengucapkan terimakasih yang mendalam pada Walikota HML yang memiliki visi besar mendirikan Kampus IAIN Bima.

“Alhamdulillah karena hasil ini merupakan perjuangan keras semua unsur pihak termasuk Komite Pendirian IAIN Bima, Prof. Dr. H. Ahmad Thib Raya, M.A, Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE, Sekda Kota Bima, dan terutama Menteri Agama dan seluruh jajarannya sehingga akreditasi minimum dari BAN-PT untuk pendirian IAIN Bima telah terbit” ungkapnya.

sebagai Ketua Komite IAIN Bima ia berterima kasih kepada Komite Pendirian IAIN Bima, Prof H. Ahmad Thib Raya, Walikota Bima, Sekda Kota Bima, dan terutama Menteri Agama dan seluruh jajarannya.

“Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat akhirnya akreditasi minimum dari BAN-PT untuk pendirian IAIN Bima telah terbit. Insya Allah IAIN Bima akan segera terwujud,” ujarnya.

Untuk diketahui Publik bahwa IAIN Bima yang ditetapkan oleh BAN PT dengan 9 Program Studi yakni Tadris IPA, Tadris Bahasa Inggris, Komunikasi dan Penyiaran Islam, Perbankan Syariah, ilmu Al Qur’an dan Tafsir, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum Ekonomi Syariah. (Dae)

Bimantika.net Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi, SE (HML) didampingi sejumlah pejabat teras Pemerintah Kota Bima melakukan peletakan batu pertama pembangunan Masjid Jami Ruhul Islam Lingkungan Saleko Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat. kota Bima (19/5/2021).

Dalam kegiatan peletakan batu pertama di Masjid Jami’ Ruhul Islam tersebut, diawali pembacaan Kalam ilahi oleh Ustadz Syamsuri Firdaus Qori Internasional, dilanjutkan dengan laporan Ketua Panitia dan terakhir sambutan Walikota Bima.

Walikota HML berkomitmen bahwa Pemerintah kota Bima berkomitmen untuk meningkatkan pembangunan fasilitas ibadah.

“Kota Bima yang religius tentu wajib diimbangi oleh pembangunan sarana dan prasarana ibadah yang memadai dan representatif sehingga terwujud Kota Bima yang Islami” ungkap Walikota HML.

Untuk diketahui Publik bahwa Pembangunan Masjid Jami’ Ruhul Islam, Pemerintah Kota Bima mengucurkan anggaran Seratus Juta Rupiah.

Dalam Kata Sambutannya, Walikota HML Walikota berpesan kepada masyarakat, agar selalu memakmurkan Masjid.

“Mari Makmurkan Masjid kita dan semoga kita semuanya memiliki kesadaran untuk meningkatkan ibadah masing-masing” ajak Walikota HML

Sebagi Walikota Bima, HML mengajak seluruh elemen warga Kota Bima untuk secara bersama-sama membangun Kota Bima dengan mengedepankan nilai filosofis “Maja Labo Dahu”.

“Maja Labo Dahu adalah Filosofis kehidupan masyarakat Bima secara luas dengan berpedoman pada nilai-nilai Islam” ungkap HML.(***//efen)

Bimantika.net Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima, mempercepat pelaksanaan pembangunan Rumah Khusus Korban Bencana Banjir Bima tahun 2021 beberapa waktu lalu, terus dan serius dilakukan.

Ratusan unit rumah Tipe 36 untuk korban banjir itu akan segera dibangun di Kecamatan Madapangga, melalui Kementerian Perkim dan PUPR RI, dengan fasilitas penunjang lainya.

Tentu dalam proses pelaksanaannya, Pemerintah berharap tidak ada masyarakat yang dirugikan. Terutama menyangkut hak kepemilikan lahan dan tanaman.

Setidaknya, hal tersebut terungkap dalam Rapat bersama Kepala Bappeda Kabupaten Bima, Kalak BPBD, BPKAD, Kadis Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultural, Kadis Perkim, Kepala Kantor Pertanahan, Kabag Tatapem Setda Kab Bima. Camat Bolo, Kabid Anggaran BPKAD, Kabid Purumahan Dinas Perkim serta kepala Desa Tambe.

Rapat digelar di ruang rapat Sekda, Selasa, 18 Mei 2021, dipimpin Sekda Drs H Taufik HAK, M.Si dengan agenda Pembahasan Ganti Rugi Tanah dan Tanaman milik masyarakat.

Dijelaskan Sekda, Pemerintah tetap membantu aparat Desa beserta Camat untuk menyelesaikan dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan pembangunan Pemukiman.

Para Kepala Desa (Kades) diminta untuk menyampaikan kepada masyarakat, agar melengkapi dokumen-dokumen terkait dengan adanya ganti kerugian hak atas tanah mereka.

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kata Sekda, masyarakat harus memberikan informasi yang jelas. Terkait keberadaan, tempat dan lokasi yang sesungguhnya hak-hak masyarakat.

‘’Sehingga dalam proses pembangunan nanti, tidak ada hal-hal yang kita tidak inginkan,’’ujar H Taufik.

Dijelaskan Sekda, aparat desa dan Camat, tetap melakukan sosialisasi terkait dengan ketersediaan lahan. Apakah sesuai dengan yang diajukan dan telah memiliki sertifikat bukti pemilik.

Sekda H Taufik, meminta agar sebelum proses pembangunan dimulai, lebih awal dibuatkan komitmen antara Pemerintah dengan Pemilik Lahan. Masyarakat dan Pemerintah harus saling membantu dan mendukung semua program untuk masyarakat sendiri. (***)