BimaNtika

Bimantika.net Bertempat di aula Polres Bima Kabupaten, dalam rangka Analisa dan Evaluasi (Anev) Gangguan Kamtibmas (GKTM) Bulanan Polres Bima yang dipimpin Kapolres Bima AKBP Gunawan Tri Hatmoyo, S.I.K dengan di dampingi oleh Wakapolres Bima Kpol Edi Susanto, S.Sos, di hadiri PJU Polres dan Para Kapolsek sejajaran Polres Bima berlangsung dengan tetap memperhatikan Pro-kes, jaga jarak, memakai masker., (5/6)

Dalam kegiatan anev bulanan tersebut Kapolres Bima menyampaikan beberapa penekanan kepada perserta Anev antara lain :

Laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, ikhlas serta harus memiliki kemauan yang keras, kemampuan yang baik serta berkeinginan kuat untuk maju

Tidak ada lagi anggota yang melakukan pelanggaran sekecil apapun baik itu narkoba penyalahgunaan senpi, atau perbuatan yang kontraproduktif di masyarakat. Laksanakan tugas layani masyarakat dengan ikhlas

Pandemi covid 19 masih ada, ingatkan anggota untuk tetap laks ops yustisi, ops cegah tangkal covid. pertahankan zona kuning atau hijau di wilayah hukum masing masing dan buat inovasi seperti himbauan atau lainnya tentang prokes, serta dukung penuh Vaksinasi Nasional.

AKBP Gunawan juga berpesan agar tetap jaga Sinergitas TNI-Polri serta dengan Stake Holder lainnya, kita dukung bersama Program Bapak Kapolri terkait Tranformasi Polri yang PRESISI ( Prediktif, Responsibility dan Transparansi Berkeadilan). (**)

Bimantika.net Senin (7/6/2021) Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE (HML) menyerahkan Hibah Motor Trail untuk Babinsa dan Bhabinkamtibmas Se Kota Bima.

Walikota HML Menyampaikan bahwa hibah motor Trail untuk Keperluan operasional Babinsa dan Bhabinkamtibmas ini adalah upaya Kemitraan Pemerintah Kota Bima Dengan TNI-Polri dalam bentuk akselarasi pembangunan di bidang kemananan untuk Masyarakat Kota Bima.

“Ini adalah Kemitraan demi terwujudnya cita-cita bersama dalam meningkatkan kondusifitas Kota Bima dalam hal kemananan dan ketertiban dalam kehidupan sosial kemasyarakatan” ujar HML.

Bantuan Hibah Pemkot Bima berupa motor trail merk Viar tersebut bersumber dari dana APBD Kota Bima.

Diserahkan langsung oleh Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi, SE kepada Dandim 1608/ Bima, Letkol Inf. Teuku Mustafa Kamal dan Kapolres Bima Kota, AKBP Haryo Tejo Wicaksono. Hadir pula Ketua DPRD Kota Bima, Alvian Indrawirawan, S. Adm.

Walikota HML berharap motor bantuan operasional yang berasal dari dana APBD Kota Bima ini, dapat membantu kelancaran tugas TNI dan Polri, semoga sinergitas Pemerintah bersama TNI dan Polri dapat terjalin dengan baik.

HML lebih jauh menyebutkan bahwa di tahun 2019 Pemerintah Kota Bima menyalurkan 20 unit motor operasional Babinsa dan sekarang ditambah 21 lagi untuk Kodim, sehingga Kodim 1608/ Bima dan Polres Bima Kota masing-masing mendapat bantuan 41 motor operasional, jelas Walikota HML

Dandim 1608/ Bima, Letkol Inf. Teuku Mustafa Kamal apresiasi yang mendalam atas dukungan dan kerjasama Pemerintah Kota Bima, semoga sinergitas ini tetap terjalin dan terjaga.

Apresiasi yang sama disampaikan oleh Kapolres Bima Kota, AKBP Haryo Tejo Wicaksono, S.IK menyampaikan terima kasih atas dukungan Pemerintah Kota Bima yang telah menyalurkan 41 unit motor operasional Bhabinkamtibmas. (dae)

Bimantika.net walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE (HML) hari ini Senin (7/6/2021) melakukan prosesi penyerahan Hibah Motor Trail yang diperuntukkan pada institusi TNI dan Polri.

Penyerahan Hibah sebanyak 20 unit kendaraan roda dua kepada Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan 41 unit kendaraan roda dua kepada Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas) di apresiasi oleh Ketua IKA-PMII Kota Bima Rusydiyono, S.Pd.I.

Dipantau langsung oleh kami di lapangan dalam kegiatan tersebut Walikota Bima Hadiri acara penyerahan hibah didampingi juga oleh Ketua DPRD Kota Bima, Kapolres Bima Kota, Dandim 1608, dan perwakilan dari Kejari Bima, PN Raba Bima, serta Sekretaris Daerah beserta jajarannya. Senin 7 Juni 2021

PC IKA-PMII Kota Bima yang baru terbentuk ini menilai Penyerahan kendaraan roda dua kepada babinsa dan bhabinkamtibmas tersebut sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Kota Bima.

Diwawancarai oleh media kami melalui via selular Rusydiyono (Ketua) dalam penegasannya Atas nama Pengurus Cabang Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA-PMII) Kota Bima sangat mengapresiasi dan mendukung penuh langkah Walikota Bima dalam membangun kemitraan strategis dengan TNI-POLRI sebagai wujud nyata untuk Pelayanan Publik dan Peningkatan Kamtibmas di wilayah hukum kota bima.

Hibah Motor Trail ini menurut kami sangatlah membantu kinerja Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam menjaga keamanan Kota Bima. Dikarenakan juga letak geografis Kota Bima yang didominasi oleh perbukitan sehingga mampu memudahkan TNI-PORI dalam menjalankan tugasnya di lapangan. Ungkap Rusydiyono yang juga mantan Ketua GP Ansor Kota Bima ini.

Kami juga berharap pihak TNI-POLRI mampu mengedukasi masyarakat untuk menegakkan aturan di Kota Bima terkait pembalakkan hutan. Hal ini juga yang berdampak pada kekeringan dan kelangkaan mata air di kota bima, krisis air bersih menjadi atensi khusus kami IKA-PMII, sebab air bersih adalah sumber utama kehidupan masyarakat.

Kami berharap semua pihak bisa menjaga dan melestarikan lingkungan terutama hutan kita, gerakan menghijaukan kembali hutan di kota bima sangatlah penting sebagai wujud pelestarian alam demi kelestarian dan keberlangsungan kehidupan kita di masa depan.(**)

Hj. Nurjannah, S. Sos Kepala BKKBN Kota Bima

Bimantika.net Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2010, tugas Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan Keluarga Berencana

Kepala BKKBN Kota Bima, Hj. Nurjannah, S. Sos membebrkan bahwa PK 21 adalah program nasional untuk mendata semua aspek kehidupan.keluarga, mulai dari profil PUS keluarga dengan balita keluarga dengan Lanjut usia ( lansia ) keluarga berisiko shunting hingga keluarga denganremaja.

PK 21 Kota Bima Berada di Urutan 1, Suksesnya Kepala BKKBN Kota Bima, Hj. Nurjannah, S. Sos Lakukan Management internal yang ada dalam BKKBN Kota Bima adalah cerminan dari kerja keras yang profesional yang dilakukannya selama mengabdikan dirinya di Pemerintah Kota Bima.

Kota Bima dengan Target 41972 terealisasi 41972 dengan porsentase 100 porsen adalah bukti riil kinerja yang dilakukan oleh BKKBN Kota Bima adalah kerja keras dan kerja cerdas

Berikut Target dan capaian seluruh kota dan Kabupaten Bima se Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kabupaten Bima 107223 KK dari target 131.212 dengan prosentase 81,717 porsen.

Kabupaten Dompu 59692 KK dari target 71.590 dengan porsentase 83,38 Porsen

Kota Bima 41972 KK dari Target 41.972 dengan porsentase 100 porsen.

Kota Mataram 102285 KK dengan target 102.312 dengan porsentase 99,974 porsen.

Kabupaten Lombok Barat 211063 KK dari target 227.550 dengn porsentase 92,755 porsen

Kabupaten Lombok Tengah 295.479 KK dari target 340.926 dengan porsentase 86,67

Lombok Timur 374353 KK dari target 431.455 dengan porsentase 86,76 8 Porsen

Lombok Utara 77249 KK dari target 77.654 dengan porsentase 99,478

Kabupaten Sumbawa 107813 KK dari target 131.260 dengan porsentase 82,137 porsen.

Kabupaten Sumbawa Barat 36729 KK dari target 36.733 dengn porsentase 99,989 porsen.

Total Keseluruhan se Nusa Tenggara Barat 1.413.858 KK dari target 1.592.664 dengan porsentase 88,773 porsen. (Dae)

Muslim, SH Ketua LPM Kelurahan Nitu

Bimantika.net Ketua LPM Kelurahan Nitu, Muslim, SH menyesalkan sikap dan perilaku seorang kepala sekolah SDN 30 Nitu yang diduga kuat melakukan tindakan dan perbuatan yang tidak semestinya dilakukan oleh seorang guru apalagi dengan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.

Muslim menceritakan bahwa dirinya mempunyai keponakan sebut saja Bunga (nama samaran) Kelas V SD 30 Kota Bima menceritakan tentang kejadian yang dialaminya yang sudah berlangsung lama kepada kedua orang tuanya.

“Karena saya mendengar kan cerita dan keluh kesah dari keponakan saya akhirnya saya berinisiatif untuk melaporkan kepala sekolah yang kami duga kuat sudah melakukan tindakan pelecehan seksual” ujar nya.

Muslim pun melanjutkan bahwa Bunga dalam pengakuannya diremas-remas dadanya oleh Kepsek sehingga mengadukan kejadian itu pada orang tuanya. Saat itu diremas remas dadanya diruang kelas setelah kepala sekolah mengeluarkan semua siswa putra dan hanya yang putri saja yang ada dalam ruang kelas.

“Dan atas aduan dari Bunga tersebut tentu saya selaku pamannya merasa marah pada kepsek dan pada akhirnya kami melaporkan kejadian itu ke Polres Bima Bagian Perlindungan Anak pada hari ini Minggu (6/6/2021)” ungkap Muslim.

Minggu (6/6/2021) kasus dugaan pelecehan seksual siswi oleh kepsek ini dilaporkan secara resmi di Polres Bima kota oleh keluarga Korban yang didampingi oleh orang tuanya.

Dugaan Salah seorang Kepala Sekolah SDN 30 Kota Bima Melakukan perbuatan tidak senonoh dalam hal ini pelecehan seksual pada muridnya dibantah oleh Kepala Sekolah.

• 

Saat di wawancara, Kepsek 30 Kota Bima yang berlokasi di Kelurahan Nitu Kecamatan RasanaE Timur Kota Bima menyebutkan bahwa dirinya memang dekat dengan para siswa disekolah tempat ia mengabdi, namun dirinya tidak pernah melakukan perbuatan yang mengarah pada pelecehan seksual pada anak didiknya.

Bahkan dirinya menyebutkan kalau saja melakukan perbuatan tidak senonoh itu mana mungkin dirinya beraktifitas setiap hari di sekolah tempat ia mengabdikan dirinya.

Dirinya pun bercerita bahwa kedekatannya sama siswa dan siswi hingga siswa dan siswi pun saat jam istrahat sempat mencabut rambut putihnya.

“Kalau jam istrahat saya biasanya dekat dengan siswa dan siswi, bahkan saya suruh cabut rambut uban sering saya lakukan dengan siswa tapi selalu beramai-ramai” ujar Hasanuddin, M. Pd Kepsek 30 Kota Bima.

Ketua PGRI Kota Bima, Suhardin, M. Si yang dimintai pendapatnya menyebutkan bahwa karena kasus ini sudah masuk ke ranah hukum maka sebaiknya semua pihak taat pada proses hukum yang berjalan.

“Kalau saya secara pribadi dan Ketua PGRI Kota Bima tidak perlu lagi memberikan komentar apapun karena kasus ini sudah dalam ranah hukum” ujarnya.

Arjun Sapaan akrab Ketua PGRI Kota Bima Ini pun mengharapkan bahwa dalam proses hukum tentu azas praduga tak bersalah tetap di junjung tinggi.

“Azas Praduga tidak bersalah dalam sistim hukum yang kita anut di negeri ini tetap kita junjung tinggi sebagai bentuk kepatuhan kita pada hukum yang berlaku” ujarnya. (Dae)

Bimantika.net Pemerintah Kabupaten Bima akan membayar tunjangan gaji ke-13, bagi 7.497 ASN dan CPNSD di lingkup Pemkab Bima, Senin, 7 Juni 2001.

Pembayaran gaji ke-13 ini berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63/2021, dan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 21/2021.

Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Bima, mengatakan, tunjangan gaji ke-13 yang akan diterima ASN dan CPNSD meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan beras dan tunjangan jabatan/tunjangan umum.

Dijelaskan M Chandra Kusuma AP, gaji ke-13 akan diterima oleh 7.497 pegawai, sebesar Rp. 34.446.485.082 miliar.

Untuk golongan IV sebesar Rp. 12.860.287.001, sebanyak 2.266 pegawai. Golongan III sebesar Rp. 17.803.910.881 bagi 4.154 pegawai. Golongan II Rp. 3. 731. 356.400 bagi 1.060 pegawai. Dan Golongan I Rp 50.930.800, bagi 17 pegawai.

‘’Kemudian tenaga P3K sebanyak 481 pegawai, sebesar Rp.1.701.534.300,’’ujar Kabag Prokopim M Chandra Kusuma.

Bupati Umi Dinda, kata Chandra, berharap pemberian gaji ke-13 ini, dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Untuk kebutuhan rumah tangga dan membiayai sekolah anak-anak yang hendak melanjutkan studi mereka, di tengah Pandemi Covid-19. (***)

Bimantika.net (4/6) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bima Drs. Sirajudin AP, MM dan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan Fakir Miskin (RSPFM) bersama dengan Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Bima Hj. Rostiati S.Pd melakukan penyerahan bantuan pemberdayaan bagi anak-anak terlantar di Desa Talabiu dan Desa Waduwani Kecamatan Woha.

Dikatakan Kadis Sosial, dana bantuan tersebut bersumber dari Program penjangkauan anak-anak terlantar TA 2021 masing-masing berupa 2 ekor kambing jantan + betina dan kasur melalui alokasi dana APBD II.

Kedua anak penerima yaitu M. Ridho (Desa Talabiu) dan Eka Pertiwi Darussalam (Sesa Waduwani). Bantuan tersebut ditujukan agar anak-anak dapat berdaya sosial sehingga bisa menjalankan fungsi sosialnya dengan baik dan mandiri.

“Selain bantuan kambing, Dinas Sosial juga memberikan bantuan bimbingan psikologis untuk anak melalui satuan bakti pekerja sosial (Sakti Peksos)”. Tandasnya.

Ketua LPA Kabupaten Bima Hj. Rostiati S.Pd mengungkapkan, pendampingan berawal dari laporan masyarakat yang ditujukan kepada LPA, kemudian ditindak lanjuti koordinasi dengan Dinas Sosial.

“Respon Dinas Sosial cukup cepat dan karena yang bersangkutan merupakan anak dibawah umur, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab LPA untuk melakukan pendampingan dan fasilitasi sebagai wujud kepedulian serta memastikan bahwa anak-anak mendapatkan haknya secara layak”. Jelas Rostiati.

Kolaborasi dan pengawasan bersama menjadi kunci penyelesaian kasus-kasus anak. dan dirinya berharap ke depan agar instansi terkait lebih tanggap terhadap kasusanak. Demikian halnya masyarakat dan orang tua agar lebih peduli bila ada kasus yang menimpa anak-anak di Kabupaten Bima.

“Mengingat akhir-akhir ini terdapat kecenderungan peningkatan kasus kekerasan terhadap anak. Untuk itu, orang tua diharapkan mengawasi secara seksama saat anak keluar dan kembali ke rumah.

Pengawasan orang tua dan masyarakat juga penting agar anak-anak tidak terjerumus ke dalam penyalahgunaan Narkoba dan obat-obatan. Imbuhnya. (***)

Bimantika.net Jakarta.
Perkumpulan Kader Bangsa dan Akar Rumput Strategi Consulting (ARSC) merilis hasil survei elektabilitas partai politik (parpol) yang akan bertarung di Pemilu 2024.

Hasilnya, PDI Perjuangan menduduki posisi tertinggi disusul oleh Partai Gerindra Besutan Prabowo Subianto dan Partai Demokrat (PD) masuk tiga besar.

Peneliti ARSC Bagus Balghi dalam media nasional detiknews mengatakan memori publik yang masih kuat terhadap PDI Perjuangan sebagai parpol pemenang Pilpres 2019 menjadi salah satu faktor partai berlambang banteng moncong putih itu berada di posisi teratas.

Masuknya Partai Demokrat PD dalam tiga besar, menurutnya, tak lepas dari adanya pemberitaan internal partai terkait kongres luar biasa (KLB) yang sempat menjadi sorotan publik.

“PDI Perjuangan masih menjadi partai politik teratas. Hal ini merupakan potret pengukuhan PDIP sebagai partai pemenang Pemilu 2019 yang masih kuat tertanam dalam memori publik,” kata Bagus dalam rilis virtual, Sabtu (22/5/2021).

“Sementara itu, Partai Gerindra menempati posisi kedua disusul oleh Partai Demokrat, yang menembus tiga besar partai politik teratas.

Meningkat tajamnya pamor Partai Demokrat di survei diduga tidak lepas dari penetrasi pemberitaan terkait dinamika internal Partai Demokrat, khususnya munculnya kongres luar biasa yang meramaikan perbincangan di publik,” sambungnya.

Sementara itu, Bagus menyampaikan posisi keempat diduduki oleh Partai Golkar dan disusul Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang mengalami kenaikan elektabilitas. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) NasDem dan Partai Amanat Nasional (PAN) masuk ke dalam partai menengah.

“Partai Golkar dalam survei ini berada di posisi lima besar dan dipepet oleh PKS, yang menjadi partai oposisi serta terlihat juga mengalami penguatan elektabilitas.

Sementara PKB, NasDem, dan PAN menjadi partai tengah mengungguli PSI, PPP, PBB, Hanura, Perindo, Garuda, dan PKPI, yang berada di kisaran 2,40 persen 0,10 persen,” imbuhnya. (***p)

Gambar ilustrasi

Bimantika.net Pandemi Covid-19 yang menyebar secara mendunia menjadikan para calon jemaah haji di dunia saat ini berdampak. Lebih-lebih Indonesia sebagai Negara berpenduduk Pemeluk Islam terbesar di Dunia.

Antrean calon jemaah haji Indonesia mencapai 5.017.000 orang, sementara setiap tahun Indonesia mendapat jatah kuota sekitar 220.000 orang.

Pihak Pemerintah melalui pernyataannya menyebutkan bahwa butuh sekitar 22 tahun untuk memberangkatkan antrean jemaah haji Indonesia.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menyatakan butuh waktu sekitar 22 tahun untuk memberangkatkan jemaah haji yang masuk dalam daftar antrean.

Berdasarkan keterangan Ketua BPKH Anggito Abimanyu, hingga Jumat (4/6) antrean jemaah haji mencapai 5.017.000 orang. Sementara setiap tahun Indonesia mendapat jatah kuota sekitar 220.000 orang. Tahun ini Indonesia tak mengirim lagi jemaah haji ke Tanah Suci.

“Jadi jika per tahun kuota haji Indonesia misalkan tetap 220.000 orang, setidaknya memerlukan waktu setidaknya 22 tahun,” demikian dikutip dari rilis resmi Kemenko PMK.

Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan keputusan tak memberangkatkan jemaah haji merupakan kebijakan sulit. Menurutnya, keputusan itu mesti diambil demi menjaga keselamatan jemaah di masa pandemi Covid-19.

“Mudah-mudahan keputusan pahit ini adalah pil yang justru menjadi obat untuk kita semua. Bukan sesuatu yang harus kita sesali. Mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa berangkat seperti sedia kala,” kata Muhadjir melalui keterangan tertulis, Jumat (4/6).

Muhadjir mengatakan keselamatan masyarakat menjadi pertimbangan terbesar dalam peniadaan ibadah haji tahun ini. Terlebih, ada ratusan ribu orang yang akan terbang dalam setiap pelaksanaan haji.

“Jumlah yang berangkat itu ratusan ribu. Tentu saja tidak mudah untuk mengelola mereka terutama dalam kaitannya dengan status kesehatannya,” ujarnya.

Kementerian Agama memutuskan tak memberangkatkan jemaah haji Indonesia tahun 1442 H/2021 M. Dengan demikian, sudah dua tahun Indonesia tak mengirim jemaah untuk ibadah haji di Tanah Suci.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jendral Haji dan Umrah Kementerian Agama, Khoirizi mengakui antrean calon jemaah haji Indonesia makin panjang imbas dua tahun berturut-turut tak mengirimkan kloter ke Arab Saudi.

Tentu pasti dampaknya itu ya antrean makin panjang. Kedua, usia jemaah makin bertambah juga ya. Itu dampaknya. Apakah ini enggak menimbulkan persoalan? Persoalan lho,” kata Khoirizi kepada CNNIndonesia.com, Kamis (3/6). (***)

Bimantika.net Jakarta Pemilu 2024 akan semakin seru dengan bertarungnya para politisi yang juga Ketua Umum Parpol dalam Kontestasi Calon Presiden dan Wakil Presiden (Capres dan Cawapres)

Ketua Bidang Penghubung Antarlembaga Politik DPP Partai Golkar Firman Soebagyo menyatakan partainya sudah mantap mengusung Ketua Umum Airlangga Hartarto sebagai calon presiden di Pilpres 2024.

Menurutnya seluruh kader Golkar seiya sekata dengan sebuah kesepakatan yang sudah disepakat dengan keputusan yang telah disahkan dalam Musyawarah Nasional Golkar pada 2019 lalu.

“Saya rasa tidak ada lagi tawar-menawar. Sampai sekarang Munas tidak ada perubahan. Artinya, sudah final dan mengikat, wajib dipatuhi, wajib dijalankan partai,” kata Firman kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (5/6).

Firman menambahkan bahwa survei internal DPP Partai Golkar menunjukkan peningkatan elektabilitas dan popularitas Airlangga.

Bahkan Firman mengklaim Airlangga sudah sangat layak dicalonkan pada Pilpres 2024 bersaing dengan Capres dan Cawapres Partai lainnya.

Menurutnya, Airlangga juga memiliki pengalaman dan kapasitas sebagai calon presiden. Saat ini, kata Firman, pihaknya tinggal menggerakkan mesin politik partai untuk mengorbitkan Airlangga hingga ke tingkat Kabupaten dan Kota Bahkan tingkat Desa dan Kecamatan. (**)