Bimantika.net Ada tangisan, ada kegundahan, ada keresahan sejumlah Petani yang ada di So Mbadu Desa Rasabou, Kecamatan Bolo Kabupaten Bima.
Tangisan dan keresahan Warga Petani ini bukan tanpa alasan, melainkan ada problem yang Pemerintah Kabupaten Bima lalai dalam memberikan pelayanan yang prima untuk warga masyarakatnya.
Keresahan itu berdampak pada Aksi menyegel sumur bor dalam yang berlokasi di sekitar perumahan relokasi dampak banjir, Ahad (6/3/2022), sekitar pukul 09.15 Wita.
Penyegelan sumur bor tersebut dilakukan sebagai bentuk kekecewaan terhadap Kadis Perkim Kabupaten Bima yang tidak tunaikan janji.
Sebelumnya, sumur bor tersebut merupakan paketan mega proyek pembangunan rumah dampak banjir.
Menyusul ada penolakan dari warga Desa Tambe, sumur bor tersebut dialihkan ke Desa Rasabou yakni untuk pengairan lahan pertanian.
Akan tetapi, kenyataan di lapangan sumur bor tersebut tidak diperuntukan kebutuhan pertanian warga Desa Rasabou, tapi diperuntukan khusus penghuni rumah dampak banjir.
Salah satu petani So Mbadu, Muhtar kecewa dengan sikap pemerintah. Sebelumnya lahan untuk bangun sumur bor diberikan oleh pemilik lahan dengan harapan dapat menikmati azas manfaat sebagai sarana pengairan lahan pertanian.
“Pemerintah ingkar janji, katanya sumur bor untuk mengairi lahan pertanian. Kenyataannya tidak seperti harapan,” tegas Muhtar.
Petani lain, H. Abdullah mengeluhkan terkait pembangunan sumur bor tersebut. Pasalnya, petani sudah memberikan lahan tapi tidak mendapat azas manfaat.
Padahal, pembebasan lahan dilakukan karena harapan dapat menggunakan sumur bor untuk mengairi lahan pertanian.
“Kita seakan – akan ditipu, sumur bor bukan untuk kita. Tapi persediaan kebutuhan penghuni rumah dampak banjir,” keluhnya.
Wakil Ketua BPD Rasabou, Muhammad Khardi mengatakan, sebelumnya meminta sumur bor dialihkan ke wilayah desanya untuk kebutuhan pertanian.
Saat itu disepakati oleh Kadis Perkim, tapi kenyataan sekarang sumur bor tersebut persediaan kebutuhan penghuni rumah dampak banjir.
Hal itu dapat dibuktikan tidak adanya jaringan atau saluran air menuju lahan pertanian.
“Kadis Perkim tidak konsisten bahkan dinilai langgar janji. Sebelumnya menyepakati sumur bor untuk kebutuhan pertanian warga Rasabou, ternyata semua itu mimpi,” ujar Wakil Ketua BPD Rasabou yang biasa disapa Oyan itu.
Cerita Oyan, saat aksi demo penolakan sumur bor oleh sekelompok warga Tambe langsung meminta sumur bor dialihkan ke Desa Rasabou.
Karena Kadis Perkim dan komponen lain menyepakati hal itu, informasi tersebut disampaikan ke Kades Rasabou dan petani yang ada di desa setempat.
Saat itu semua sepakat dan menerima penggalian sumur bor dilakukan di wilayah setempat dengan alasan untuk kebutuhan pertanian.
Bahkan pemilik lahan merasa senang dan bersedia memberikan lahan untuk pembangunan sumur bor.
“Petani merasa kecewa, karena janji sumur bor untuk kebutuhan pertanian tidak seperti yang diharapkan,” terangnya.
Ia menyesalkan sikap Kadis Perkim yang apatis menepati janji, mestinya sebagai pejabat atau perpanjangan tangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima harus konsisten.
“Jika sumur bor tersebut tidak diperuntukan lahan pertanian, kita harap Kadis Perkim merealisasikan pembangunan sumur bor di titik lain yang tentunya di wilayah Desa Rasabou,” pintanya.
Senada dengan Wakil BPD, Sekretaris BPD Rasabou, Faisal SPd pertanyakan janji Kadis Perkim bahwa keberadaan sumur bor untuk kebutuhan pertanian warga setempat.
Namun realita di lapangan tidak sesuai yang dijanjikan.
“Kalau memang sumur bor itu untuk kebutuhan pertanian, kenapa tidak dibikin saluran atau jaringan menuju lahan pertanian,” tanyanya.
Jika keberadaan sumur bor tersebut bukan untuk kebutuhan petani Desa Rasabou, maka kita minta sumur bor dibongkar saja karena merugikan petani.
“Petani sudah kasih lahan untuk bangun sumur bor, tapi azas manfaat tidak didapat. Ini kan lucu bahkan dinilai pembodohan,” ungkapnya.
Kepala Dinas Perkim Kabupaten Bima M. Taufik, ST, MT membantah dengan keras adanya komitmen bersama warga bahwa sumur bor itu bisa dimanfaatkan untuk irigasi para petani.
Taufik menjelaskan bahwa Pemerintah Tidak sedang dalam agenda menyediakan infrastruktur untuk irigasi.
Ia berkisah bahwa saat membangun sumur bor anggaranya diperuntukan untuk penyediaan air minum untuk permukiman relokasi.
“Kalau saya baca berita yang dimuat oleh beberaoa media yang memosting berita itu yang menuding kadis Perkim berbohong, itu bukan komentar yang keluar dari kades rasabou, Ketua BPD Rasabou atau pemilik tanah/lahan yang waktu itu kami minta ijin untuk penggunaan lokasinya” demikian ungkap Taufik.
Menurut Taufik bahwa yang komentar di media bisa jadi orang yang mendengar berita sepotong-sepotong dari bukan sumber utama.
Oleh karenanya, Taufik menyarankan agar media sebaiknya meminta konfirmasi berita kepada pihak terkait, agar berita yang dimuat bukan opini pembuat berita.
“Tapi paling tidak memenuhi unsur : fakta, seimbang, dan lengkap. Apalagi berita yang dimuat tidak mengkonfirmasi sumber yang diberitakan” ujar Taufik sedikit dengan nada kesal.
Masih menurutnya Kalau media memberitakan judul Kadis Perkim Bohong, maka di pembukaan berita harusnya dia mengutip ucapan saya apa, dimana, kapan, dalam forum apa. Kemudian baru kemudian mengkonfirmasi fakta yang terjadi sekarang seperti apa, sehingga dengan demikian pembaca disuguhkan berita yang bermutu” demikian Taufik menerangkan. (***)
