Bimantika.net _Kapolres Bima Kota AKBP Henry Novika Chandra, S.I.K., MH mengecek secara langsung Kegiatan Verifikasi Berkas Penerimaan Terpadu Anggota (PTA) Polri T.A 2022 Panda NTB Sekaligus Pengecekan Tinggi Badan dan Berat badan.
Kegiatan itu di lakukan Hari Senin 4 April 2022, Sekitar jam 12.10 Wita s/d Selesai yang Berlangsung di Depan Ruangan Kabag SDM Polres Bima Kota.
Seizin Kapolres Bima Kota AKBP Henry Novika Chandara Wakapolres Bima Kota, Kompol Mujahiddin,, S.Sos, melanjutkan pelaksanakan Kegiatan Pengawasan dan Pengecekan Terhadap Kegiatan Verikasi Berkas Penerimaan Terpadu Anggota Polri T.A 2022 Panda NTB Sekaligus Pengecekan Tinggi Badan dan Berat badan.
Adapun Tim Verikasi Berkas Penerimaan Terpadu Anggota Polri T.A 2022 Panda NTB Sekaligus Pengecekan Tinggi Badan dan Berat badan adalah BAG SDM, SIWAS., SIDOKKES, SIPROPAM.
Kegiatan Verikasi Berkas Penerimaan Terpadu Anggota Polri T.A 2022 Panda NTB Sekaligus Pengecekan Tinggi Badan dan Berat badan masih berlangsung, situasi Berlangsung aman dan lancar. (***)
Bimantika.net _Animo pendaftaran Calon Siswa (casis) Bintara Polri Tahun 2022 mengalami peningkatan sejak dibukanya pendaftaran seleksi penerimaan bintara polri Tahun anggaran 2022 tanggal 31 maret 2022 hingga saat ini (5/4/2022) pukul 08.00 WITA.
Hal ini terlihat dari banyak para calon siswa yang mendaftarkan diri ke Polres Dompu melalui panitia seleksi penerimaan Bintara Polri Bagian SDM Polres Dompu dengan membawa sejumlah persyaratan yang kemudian dilakukan pendataan dan pengukuran tinggi badan serta melihat berkas persyaratan calon siswa.
Untuk kemudian didata secara online oleh panitia penerimaan untuk penampilan oleh panitia penerimaan.
Kabag SDM Polres Dompu Kompol Burhanuddin saat dijumpai disela – sela kesibukannya, membenarkan kegiatan tersebut.
Ia mengatakan bahwa waktu yang diberikan oleh panitia kepada para calon siswa bintara polri Tahun 2022 untuk melakukan pendaftaran online hanya sampai batas tanggal 11 April 2022.
“Kami juga sangat mengapresiasi animo dari para calon siswa siswi yang mengikuti seleksi penerimaan calon bintara polri yang sampai saat ini telah mencapai kurang lebih 70 orang dan nantinya akan mengalami peningkatan terus,” ungkap Kabag SDM ,Kompol Burhanuddin.
Kabag SDM juga berharap agar semua calon siswa dapat terdata dan mendaftar secara online dengan baik sehingga kami juga menghimbau kepada para Casis untuk melengkapi semua persyaratan yang akan mendaftar nantinya.
Di tempat lain Kapolres Dompu AKBP Iwan Hidayat, S.I.K berharap penerimaan Polri Tahun 2022 ini dapat berjala dengan aman dan lancar serta kepada para CASIS akan mengikuti Tes Sampai ke tingkat Polda nantinya dan Lulus sebagai Siswa Polisi Negara Republik Indonesia dan Lulus semoga dapat menjadi Polisi yang amanah untuk mengabdi kepada Negara. (***)
Bimantika.net Naas terjadi di bulan Suci Ramadhan seharusnya untuk memperbanyak amal saleh sebagai bekal dikemudian hari, ehh sorang kakek malah bunuh diri.
Sarilah, pria usia 62 tahun, asal Dusun Siddo Desa Sarae Ruma Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, ditemukan tewas menggantung di rumahnya.
Beberapa saksi mata yang pertama menemukan pria uzhur itu telah meregang nyawa, menuturkan, korban tewas menggantung di ruang tengah rumahnya, Senin (4/4) sore kemarin.
Kapolres Bima Kota AKBP Henry Novika Chandra, S.I.K., MH melalui Kapolsek Langgudu Polres Bima Kota Iptu Kodrat membenarkan kabar tentang aksi gantung diri hingga tewas tersebut.
Dikabarkan Kapolsek Langgudu, kejadian yang menggemparkan warga Desa Sarae Bura itu, berawal dari sejumlah saksi yang tidak lain, tetangga korban yang merasa curiga mengapa korban selama hampir seharian tidak keluar rumah.
Sambung Iptu Kodrat, tetangga yang penasaran dengan korban yang tidak keluar rumah atau tidak biasanya mendekam lama di rumah, mencoba mencari tahu.
Alhasil kata Kapolsek menuturkan penjelasan para saksi, akhirnya masuk ke rumah korban dan betapa kagetnya, melihat sosok korban yang telah tergantung tidak bernyawa di ruang tengah rumahnya.
Seketika saja, kabar kematian dengan cara tidak wajar itu, diketahui semua warga Dusun Siddo Desa Sarae Bura.
Hanya saja, kata Kapolsek, warga awalnya tidak berani mengevakuasi korban atau melepas jeratan tali dileher korban. Namun atas persetujuan pihak keluarga, korban pun dievakuasi warga dengan melepas tali yang melilit lehernya.
Beberapa jam kemudian atau pada Senin malam, korban yang tewas menggantung itu, jelas Kapolsek Langgudu, dijemput anak dan keluarga, di kebumikan di Desa Rompo Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima atau di tempat asal korban.
“Pihak keluarga enggan memasalahkan sebab kematian korban. Pihak keluarga tidak mau diautopsi,”tutup Iptu Kodrat. (***)
Bimantika.net _Setelah dilantik sebagai kepala Kelurahan Ule Kota Bima Senin 4/4/2022 Badin, S. Sos mendapat apresiasi dan kegembiraan dari Warga Kelurahan Ule Kecamatan Asakota Kota Bima.
Badin mendapat banyak Ucapan selamat dari warga. Baik yang datang langsung di rumahnya maupun mengucapkan selamat lewat WhatsApp serta Telepon seluler.
Juga berdatangan. Mantan Pegawai BPKAD Kabupaten Bima yang hijrah ke Kota Bima ini, sebelumnya telah menjadi panutan warga dilingkungan BTN Tambana dan sebagai Ketua RW, Kelurahan Jatiwangi.
Tidak ketinggalan, Lurah Jati Baru juga hadir untuk mengucapkan selamat kepada Lurah Ule yg baru dilantik hari senin tadi.
Lurah Ule yang dimintai tanggapan atas kepercayaan Walikota Bima untuk menjadi orang nomor satu di wilayah ule mengaku akan menjalankan amanat ini sebaik baiknya.
“Tapi perlu diingat dukungan dan bantuan warga sangat perlu . Oleh karena itu, Liwat kesempatan ini saya mohon kepada warga masyarakat Ule untuk berpartisipasi membantu menjaga keamanan dan kebersihan , terutama kebersihan lingkungan masing masing”.harapnya.
Sejumlah masyarakat masih berdatangan memberikan ucapan selamat ditempat kediaman ketua RW yang mendapat kepercayaan dari Walikota Bima sebagai Lurah, dan sangat tepat , Demikian ungkap warga setempat. (***//Sefo Metro)
Bimantika.net JAKARTA – Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) sebentar lagi rampung dibahas di DPR dan disahkan menjadi UU. Pengesahan yang sudah dinanti sejak lama ini bisa menjadi kado manis bagi para perempuan menjelang peringatan Hari Kartini.
RUU ini pertama kali dibahas di DPR pada Mei 2016 lalu, atau saat Puan Maharani menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Saat itu namanya adalah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).
Hampir genap berusia 6 tahun, RUU yang diyakini bisa menjawab keresahan para perempuan terkait kekerasan seksual ini akhirnya memasuki babak akhir saat Puan menjabat Ketua DPR.
Aktivis perempuan yang juga pegiat literasi, Nury Sybli, mendorong RUU ini segera disahkan pada bulan ini sebelum masa reses.
“Saya mengikuti diskursus mengenai pembahasan RUU TPKS sudah lama, dengan sekarang posisi Mbak Puan sebagai Ketua DPR, sudah seharusnya segera disahkan karena beliau memang sudah konsen juga terkait hal ini sejak masih menjadi Menko PMK,” kata Nury, Selasa (5/4/2022).
“Jadi, dari sisi substansi dan DIM serta urgensinya beliau pasti sudah clear,” sambungnya.
Nury pun mengapresiasi langkah Puan yang turut serta mengajak para aktivis perempuan, Komnas Perempuan, hingga Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terlibat memberi masukan untuk isi RUU TPKS.
Ia yakin setelah disahkan nanti, RUU TPKS ini bisa memberi jawaban bagi permasalahan kekerasan seksual yang selama ini kerap dialami para perempuan.
“Sekarang inilah nomentum bagi Mbak Puan untuk segera mengetok palu sidang di Paripurna untuk pengesahan RUU TPKS, sekaligus menjadi kado spesial menjelang peringatan Hari Kartini tanggal 21 April nanti,” kata Nury.
“Segera sahkan RUU TPKS karena itu merupakan kunci negara memberikan perlindungan bagi perempuan dan kelompok rentan lainnya,” tambah Nury.
RUU TPKS sebelumnya telah disahkan sebagai RUU inisiatif DPR dalam rapat paripurna pada 18 Januari lalu. Dari 9 fraksi yang ada di DPR, hanya PKS yang menyatakan penolakan.
Saat ini DPR dan pihak pemerintah terus mengebut pembahasan RUU TPKS agar dapat rampung sebelum anggota dewan memasuki masa reses pada 15 April.
RUU ini pada intinya mempermudah korban kekerasan seksual untuk mendapatkan keadilan di mata hukum. Jika disahkan nantinya, maka kepolisian tak bisa lagi menolak laporan korban kekerasan seksual.
Penyelesaian perkara tindak kekerasan seksual juga tak boleh lagi diselesaikan lewat mekanisme restorative justice yang menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku dan korban.
Rangkul Semua Kepentingan
Puan sebelumnya memang sempat menerima aspirasi dari sejumlah aktivis perempuan mengenai RUU TPKS pada 12 Januari lalu. Ada belasan aktivis perempuan yang datang ke DPR dari berbagai latar belakang mulai dari akademisi, influencer, pejuang HAM, pekerja seni, hingga mahasiswa.
Mereka berasal dari berbagai lembaga mulai dari Komnas Perempuan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Koalisi Perempuan Indonesia, Maju Perempuan Indonesia (MPI), Badan Riset Nasional (BRIN), Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), hingga perwakilan dari Universitas Diponegoro (UNDIP).
“Masukan yang sudah disampaikan memberikan saya kekuatan tambahan untuk melaksanakan ini sebaik-baiknya. Saya meminta masukan dari luar supaya warnanya itu beragam, bisa merangkul dan mencakup semua kepentingan yang harus kita lindungi,” ungkap Puan dalam pertemuan itu.
Puan juga merasa bangga karena banyak perempuan di Indonesia yang peduli dengan nasib sesamanya. Perjuangan kaum perempuan, kata Puan, terasa berbeda karena memiliki ikatan tersendiri.
“Ada pengalaman khas perempuan. Penderitaan kita itu dari awal sampai akhir, sampai katanya anak itu nggak bisa lepas dari ibunya. Betul, karena saya ibu 2 anak dan merasakannya,” terang politisi PDI-Perjuangan ini.
Puan mengatakan, RUU TPKS harus hadir sebagai satu payung hukum untuk menjaga serta membuat aman masyarakat, khususnya kaum perempuan. Meski begitu, ia juga menilai pentingnya memperhatikan korban-korban kekerasan seksual dari kelompok masyarakat lainnya seperti kaum lelaki dan disabilitas.
“Karena ada juga laki-laki korban kekerasan seksual. Jadi harapannya adalah RUU TPKS ini nantinya dapat melindungi, memberikan rasa aman, nyaman bukan hanya buat perempuan dan anak tapi seluruh warga Indonesia,” kata Puan.
“Ini harus menjadi undang-undang yang dapat membuat kita bekerja dengan nyaman dan merasa dilindungi, agar UU ini juga dapat melindungi anak hingga cicit kita,” sambung perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR ini. (*)
Bimantika.net _Anggota Koramil 01/Rasanae Kodim 1608/Bima Sertu Anto wijanarko bersama Bhabinkamtibmas Kelurahan Jatiwangi melaksanakan pengecekan harga minyak goreng di salah satu toko sembako terkait kelangkaan minyak goreng.
Kegiatan pengecekan itu berlokasi di jalan Jatiwangi Kelurahan Jatiwangi kecamatan Asakota (Senin,04/04/22).
Sertu Anto mengatakan, bahwa sidak dilaksanakan dalam rangka pengecekan kios atau toko dampak dari kelangkaan sembako jenis minyak goreng yang terjadi baru-baru ini, terlebih memasuki hari kedua Puasa hari ini.
“Hari ini kami bersama Bhabinkamtibmas, ingin mengecek Kios atau toko, karena ada kelangkaan minyak goreng jangan sampai ditimbun karena kalau terjadi penimbunan atau menaikkan harga itu sudah termasuk tindakan pidana” ungkapnya.
Dihari yang sama Pada kesempatan yang sama Dandim 1608/Bima Letkol Inf M.Zia Ulhaq,S.Sos menuturkan bahwa kegiatan yang dilakukan bentuk kepedulian terhadap keresahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat akibat langkanya minyak goreng.
“Apa yang kami lakukan merupakan bentuk respon akibat kelangkaan sembako jenis minyak goreng di kalangan masyarakat,
karena jika dibiarkan dampaknya sangat luar biasa, Semoga kelangkaan minyak goreng ini segera bisa diatasi oleh Pemerintah sehingga situasi perekonomian kembali normal” tutup Dandim Bima saat ditemui di Makodim Sore tadi Sementara itu salah satu pemilik toko tersebut, mengatakan,
“harga minyak Goreng Sekarang ini sudah di atas harga standar dari harga Rp.23 Ribu/liter dari supplier dan sampai ke warung Rp. 25 Ribu/liternya.
Barangnya yang masuk hari ini sebanyak 600 Dus barang langsung kami jual ke toko-toko dan ke warung, tidak akan ditimbun karena minyak goreng menjadi kebutuhan sehari hari” jelasnya. (***)
Bimantika.net Inovasi Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bima atau L A T I N G I (Pelayanan Terintegrasi). Berikut Pemaparan Kepala Bidang (Kabid) Dikdas Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Bima, Humaidin, S. Pd. M. Pd.
LATAR BELAKANG Setiap masyarakat berhak mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas.Untuk mendorong terciptanya inovasi pelayanan publik yang berkualitas, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengadakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) yang digelar sejak tahun 2014.
Tujuannya adalah agar aparatur negara selalu terdorong untuk berinovasi sehingga akan tercipta pelayanan publik yang semakin berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat. Dari KIPP.
Kota Bima Juga Berhasil Meraih 3 Teratas Nasional untuk kota dengan Predikat kepatuhan Pelayanan Publik, yang lebih Utama adalah Mutu Layanan yang Cepat dan Nyaman Untuk layanan Pendidikan di Satuan Pendidikan Maupun Masyarakat.
Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE (HML) Mengharapkan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar berlomba-lomba menciptakan inovasi demi mempermudah pelayanan kepada masyarakat.
Tahun 2020 lalu Pemerintah Kota (Pemkot) Bima pernah meraih predikat Kota yang sangat Inovatif. “Predikat ini harus mampu kita tingkatkan menjadi Kota Terinovatif,.
Seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk tetap mengawal apa yang pernah diraih.
“Selama ini karena kebiasaan kalau sudah meraih sesuatu dilepas begitu saja padahal itu susah sekali didapat. Setiap OPD Tahun 2022 ini harus saling berlomba-lomba untuk menciptakan inovasi baru agar menjadi sebuah sistem yang bermanfaat.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bima meruapakan salah satu pelayanan yang di lakukan penilaian langsung Oleh Ombusman Republik Indonesia terus melakukan inovasi-inovasi pelayanan kepada Seluruh Satuan pendidikan. Diawal tahun 2022 ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bima saat ini melakukan satu inovasi. Hal ini dilakukan sebagai upaya memberikan layanan “Sepenuh Hati” yang cepat, tepat, efektif, efesien, dan ekonomis.
Inovasi yang dilakukan dalam rangka menuju Satuan Kerja pelayanan berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bima Melalui Bidang Dikdas membuka dan memperluas layanan on line dan Off line. Online melalui WA, Telegram dan Zoom Meeting sedangkan yang offline, melalui Pelayanan Keliling Ke Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Mengengah Pertama yang dikemas dalam “ Pelayanan Terintegrasi ( LA TINGI).
LA TINGI merupakan bahasa salah satu Bahasa Bima yang artinya Orang yang Patuh dan cerdas.
Bahasa ini diambil dalam rangka mengangkat budaya lokal atau kearifan lokal sehingga budaya Nusantara tidak akan punah dan tetap lestari. Pelayanan Terintegrasi ini ( LA TINGI) diharapkan akan menambah deretan inovasi-inovasi yang telah dihasilkan selama ini.
Hal ini dengan Memanfaatkan Akun Belajar.id, yang di miliki oleh seluruh Peserta didik dan PTK. Pelayanan terintergrasi (LA TINGI) dilakukan Tatap Muka melalui Zoom Meeting akan dilakukan setiap hari Kamis mulai pukul 10.00-12.00 Wita.
Setiap Bulan. Layanan Zoom Meeting dilaksanakan setiap Minggu Pertama.
Pertanyaan silahkan diisi terlebih dahulu melalui tautan http://bit.do/tanya-DIKDASDIKBUD selanjutnya akan dijawab pada saat tatap muka oleh petugas. Dengan hadirnya ‘LA TINGI” diharapkan pelayanan publik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bima dapat lebih cepat dan dekat dengan masyarakat khususnya pada satuan pendidikan “.
TUJUAN
Pelayanan publik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bima dapat lebih cepat dan dekat dengan Satuan Pendidikan dan Masyarakat.
Aparatur negara selalu terdorong untuk berinovasi sehingga akan tercipta pelayanan publik yang semakin berkualitas dan bermanfaat bagi Satuan Pendidikan Masyarakat.
SASARAN PELAYANAN TERINTEGRASI ( LA TINGI)
Satuan Pendidikan
Peserta Didik
Pendidik
Tenaga Kependidikan
JENIS PELAYANAN TERINTERGRASI ( LA TINGI)
Data Pokok Pendidikan (DAPODIK)
Sisten Informasi Program Keprofesian Berlanjut (SIM PKB)
CALON GURU PENGGERAK (CGP)
Program Sekolah Penggerak (PSP)
Pendidikan Profesi Guru ( PPG)
Nomor Unik Pendidik dan tenaga Kependidikan (NUPTK)
Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Program Indonesia Pintar (PIP)
Pusat Prestasi Siswa ( PPS)
Dll
BENTUK PELAYANAN
Sosialisasi Teknik ( SOSIS)
Bimbingan Teknis ( BIMTEK)
Pendidikan dan Latihan ( DIKLAT)
LOKAKARYA
WEBINAR
WAKTU PELAKSANAAN
ONLINE melalui ZOOM MEETING/MEEY ( Setiap kamis awal Bulan)
OFFLINE (Melalui Pelayaan Langsung Pada satuan pendidikan satu Kali dalam seminggu di hari Kamis).
HASIL YANG DIHARAPKAN
Pelayanan Prima (Menyelesaikan Seluruh Permasalahan Satuan Pendidikan, Peserta Didik dan PTK dengan Memanfaatkan Akun Belajar.id yang sudah di milikinya)
AKIK ( Aktif, Kreatif, Inovatif dan Kolaborasi)
Peningkatan Kompetensi di satuan Pendidikan. (***)
Bimantika.net Mantan Lurah Mande Kecamatan Mpunda Kota Bima, Zainuddin, S. Pd yang dilantik oleh Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE (HML) menjadi Kepala Bidang PNFI Dikbud Kota Bima Senin 4 April 2022 siap memajukan dunia Pendidikan Kota Bima.
Latar belakang Zain saoaan akrabnya sebagai mantan Guru dan bergelar Sarjana Pendidikan akan maksimalkan potensinya untuk membangun Dunia Pendidikan Kota Bima yang lebih maju lagi.
“Insya Allah saya berlatar belakang Guru dan Sarjana Ilmu Pendidikan akan maksimalkan potensi saya untuk membangun Dunia Pendidikan Kota Bima yang saat ini sudah maju, dan lebih di majukan lagi” ujar Zain.
Ia menyebutkan bahwa tidak akan menghianati kepercayaan yang diberikan oleh Walikota Bima melalui tim Baperjakat Pemkot Bima dalam memajukan dunia Pendidikan.
“Insya Allah kepercayaan dari Pak Walikota Bima ini kita jawab dengan kerja yang baik sesuai tata aturan yang ada dalam dunia pendidikan” demikian ujar Zain.
Zain mengisahkan bahwa dirinya sebelum menjadi Kepala Bidang PNFI Dikbud Kota Bima bahwa dirinya sempat mengajar di SDN 13 Kolo Kota Bima.
“Ditahun 2019 saya lepas status sebagai guru dan masuk menjadi staf di Dikdas Dinas Dikbud selama 6 bulan, setelah itu Pak Walikota Melantik saya Jadi Lurah SambinaE, lalu setelah itu di roling jadi Lurah Mande dan Alhamdulillah hari ini di Lantik menjadi Kabid PNFI Dikbud Kota Bima” ungkap Zain.
Masih menurutnya bahwa dirinya bersyukur pada tahun 2021 silam dimandatkan oleh STKIP Hamzanwadi Selong sebagai Pengelola Program Sarjana Kependidikan Guru dalam Jabatan (SKGJ)
“Alhamdulillah Hanya dua Perguruan Tinggi yang kelola SKJG tahun 2012 itu yakni Universitas Mataram dan STKIP Hamzanwadi Selong, dan alhamdulillah saya di mandatkan untuk menjadi Pengelola SKJG saat itu” ungkapnya.
Atas Pengalaman nya dalam dunia Pendidikan dirinya sangat yakin dengan potensi yang ada pada dirinya untuk memajukan dunia pendidikan di Kota Bima.
Ia membeberkan pula bahwa nanti ada program spektakulernya adalah membangun PKBM Percontohan masing-masing 1 PKBM setiap Kecamatan.
“Ini rencana saya kedepan dan yang lebih penting lagi adalah saya akan benahi semua data-data PKBM dan PAUD se Kota Bima, karena sumber masalah utama dari PKBM dan PAUD adalah Data Fiktif, ini yang sangat urgen dilakukan” demikian ujarnya. (***)
Bimantika.net _Hari ini Senin 4 April 2022 Walikota Bina H.Muhammad Lutfi,SE (HML) melakukan rotasi dan mutasi sejumlah pejabat lingkup Kota Bima. dalam Rotasi dan Mutasi itu Ada 3 Pejabat Eselon ll yang digeser maupun mengisi kekosongan.
Ketiga pejabat tingkat eselon 2 tersebut, yakni kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Drs H. Azhari, M. Si dirotasi menjadi Kepala Inspektorat. Kepala Kesbangpol H Fakhtoni kini menjabat Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Drs. H. Mahfud sebelumnya kepala dinas Perpustakaan dipindah menjadi Kepala Diskominfotik yang sebelumnya di jabat oleh Drs. H. Syukri, M. Si yang pensiun 1 April 2022 kemarin.
Untuk sementara pengganti H.Fakhtoni di Kesbangpol dan pengganti H.Azhari tak disebutkan saat rotasi dan mutasi digelar di aula kantor Pemkot Bima. Senin (3/4/2022)
Di Dinas Dikbud ada sedikit penggeseran dan pengisian jabatan Kabid yang kosong.
Muhammad Humaidin jabatan lama Kasi PTK Dinas Dikbud dengan jabatan baru Kabid Dikdas Dinas Dikbud.
Kemudian A Hafid jabatan lama Kabid PNF dengan jabatan baru guru SMPN 3 Kota Bima.
Sementara Zainuddin, S. Pd yang sebelumnya menjabat Lurah Mande dengan jabatan baru Kabid PNF Dikbud.
Selain itu juga jabatan kepala Pasar, Sariman dengan jabatan baru Lurah Rabadompu Timur, kemudian Arifin jabatan lama Lurah Rabadompu Timur dengan jabatan baru kepala UPT Pasar Amahami.
Turut dihadiri saat pelantikan, Sekda H Mukhtar, Ketua DPRD Kota Bima Alfian Indra Wirawan dan sejumlah pejabat lingkup OPD.
Kabid Dikdas Dikbud Kota Bima, Muhammad Humaidin, S. Pd, M. Pd menyenutkan dirinya siap membantu sepenuhnya Walikota Bima dalam hal ber-inovasi di dunia Pendidikan.
“Insya Allah nanti saya akan coba uraikan dalam datu kesempatan akan cita-cita kami terkait Inovasi Dunia Pendidikan” ujar Humaidin. (**)
Bimantika.net _Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE dikenal dengan sosok yang sangat tegas dalam mengambil sikap.
Bukti sikap tegas Walikota HML terlihat saat menggelar mutasi jabatan pada Eselon 2, 3 dan Administrator di Aula Kantor Walikota Bima Senin 4 April 2022.
Momentum pelantikan sejumlah pejabat tersebut terbaca nama Abdul Hafid Jabatan Lama Kepala Bidang (Kabid) PNFI pada Dinas Dikbud Kota Bima Jabatan Baru Guru SMP Negeri 3 Kota Bima.
Sebelumnya, Pihak Sekda Kota Bima Drs. H. Mukhtar Landa, MH sudah melakukan pemeriksaan pada Abdul Hafid karena diduga terlibat dalam kasus pemerasan salah satu kepala Sekolah.
Hafid disingkirkan dari jabatannya sebagai Kabid PNFI dan kemudian ditempatkan menjadi guru biasa pada SMPN 3 Kota Bima akibat ada masalah sebelumnya adalah sikap tegas dari Walikota HML.
Jabatan Hafid selaku Kabid PNFI tersebut digantikan oleh Zainudin S. Pd. sebelumnya, Zainuddin menjabat sebagai Lurah Mande Kecamatan Mpunda Kota Bima.
Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE yang dikonfirmasi langsung media online Bimantika menyebutkan bahwa dirinya tidak akan pernah mau melindungi aparaturnya yang bermasalah.
“Saya tidak akan melindungi ASN dan Pejabat Pemkot Bima yang bermasalah apalagi bermasalah secara hukum” tegas Walikota HML. (***)
