Bima Bimantika,-
Doktor Muda Asli Desa Ngali Kecamatan Belo Kabupaten Bima, DR. Ikhwan HS, SE, MM, M.Si saat di mintai tanggapannya terkait Dinasti pada hari Sabtu (26/7/2019) melalui telpon selulernya menyatakan
Hampir tidak ada teladan terbaik dalam pengelolaan daerah yang dipimpin oleh mata rantai dinasti politik, yang nyaris hanya banyak mudaratnya dari pada manfaatnya karena potensi penyelewengan kekuasaan besar melalui model hubungan kekerabatan dalam jabatan publik. Ironis karena setelah suami, Istri, setelah Isri Anak, setelah anak mantu hanya bersirkulasi pada lingkaran Keluarga.
“Tidak ada satupun daerah yang maju di Indonesia yang dipimpin oleh dinasti justru menyuburkan praktek KKN terselubung yang membuat daerah tidak berkembang. keterbelakangan daerah seperti ;
Persoalan, kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan ekonomi di bima saat ini salah satunya efek ikutan politik dinasti tampa melihat kemampuan” demikian ujarnya.
Masih menurut Ikhwan,
Semua daerah yang menyuburkan dinasti politik masuk penjara misalnya dinati Atutbdi Banten, Dinasti Kutai Karta Negara, Dinasti Cimahi Jawa Barat, dinasti Fuad di Bangkalan, Dinasti Yasin limpo di sulsel, dinasti Klaten, Dinasti Banyu Asin Semua berujung di Penjara.
Ikhwan berpendapat bahwa
Dalam demokrasi terbuka hasrat berkuasa termasuk yang tidak pantas pun menjadi pantas. Termasuk anomali melanggengkan dinasti untuk merawat dan melanjukan kekuasaan, memang tidak salah karena demokrasi menghargai one man one vote, hanya saja tidak Patut secara moral politik.
“Tidak masuk akal kekuasaan diwariskan kecuali dalam sistem monarki lebih – lebih tidak berpengaruh apa- apa bagi kepentingan masyarakat” Sebut Ikhwan.
Dosen Falkultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gunadarna inipin menyampaikan
Praktik ini semacam Arisan keluarga menunggu giliran untuk mendapatkan kekuasaan. Pastinya sistem Check and balances tidak berjalan secara efektif manakala lini kekuasaan dikuasai kerabat dekat. Demokrasi hadir sebagai kritik keras terhadap oligarki dan monarki yang bias nilai manfaatnya. Bahaya politik dinasti Potensi ekonomi dimonopoli oleh sedikit elit untuk kepentingan pribadi dan keluarga.
“Sistem dinasti tidak tepat di lestarikan di Bima karena politik dinasti berbanding lurus dengan kompetisi politik yang tidak sehat yang mencederai Pilkada. Belum lagi efek rusaknya serius untuk potensi penyimpangan dan penyalahgunaan fasilitas daerah melalui kekuasan dan uang” tegasnya.
Lanjut Ikhwan, Upaya menyuburkan dinasti akan membalikan pada stasium sejarah masa lalu atau kembali terpuruk pada mentalitas Feodal yang selalu pasrah dikuasai oleh segelintir instana untuk dibodohi oleh kepentingan Nepotisme kerajaan. Sedangkan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan demokrasi terpasung oleh Mitos bohong sebagai pembawa Risalah kemajuan,,padahal mereka hanya mencari kedudukan, kekayaan dan melanggengkan keturunan.
“Menolak politik dinasti itu harus, karena itu bukan kehendak yang baik dalam sistem politik maka gambaran sikap kritis menolak dengan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat jauh lebih baik untuk terus di sampaikan”demikian ujar Ikhwan yang juga sebagai Wakil Rektor Universitas Attahiriyah Jakarta ini. (/arif)