H. SYAFRU KEMBALI BERTARUNG, KANTOR BUPATI KARYA FUNDAMENTALNYA

Bima Bimantika.net

Mantan Bupati Bima Drs. H. Syafruddin H.M. Nur, M. Pd, kabarnya akan kembali bertarung di Pilkada Kabupaten Bima. Kabar ini datang langsung dari keponakannya Direktur Utama PT. Bukit Berlian Sambava (BBS), Herman Effendy, S. Sos.
Pada bimantika.net Herman Effendy menyebutkan bahwa pamanya yg juga mantan Bupati Bima ini akan siap bertarung di kontestasi pilkada kabupaten bima 2020 mendatang. Menurut Herman yang kini sedang menempuh pendidikan (S2) Magister Ilmu Kebijakan Publik ini bahwa sosok H. Syafruddin sangat dinanti oleh masyarakat kabupaten Bima.
“Tidak bisa di pungkiri bahwa Kantor Bupati Bima salah satu buah dari karya nyata H.Syafru satu hal yg fundamental telah di lakukan oleh H.Syahfu pada saat menjadi Bupati Bima, sementara IDP tinggal masuk doang” demikian ujar Herman Effendy.
Lanjut Putra Asli kelahiran Desa Dena Kecamatan Madapangga ini bahwa H. Syafru sudah menorehkan pembangunan yg fundamental tinggal beliau sekarang menjadi salah satu “PR”nya adalah merealisasikan Jembatan Lewamori. “Inilah saatnya Beliau all out berbuat untuk rakyat” Demikian ujar Herman.(//arif)

Viks, PDIP dan PKB koalisi Bentuk Fraksi DPRD Kabupaten Bima


Bima Bimantika,-
Anggota DPRD Kabupaten Bima terpilih dari PDI Perjuangan Kabupaten Bima Firdaus, SH pada Bimantika.net saat di wawancarai di salah satu kafe nongkrongan kopi di bilangan kota bima pada hari rabu (31/7/2019) menyebutkan bahwa dirinya intens melakukan komunikasi politik dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
“Alhamdulillah pagi tadi sudah ada pertemuan dengan Ketua DPC PKB kabupaten Bima H. Mustahid membicarakan secara final tentang kesepakan berkoalisi membangun fraksi” demikian ungkap Firdaus.
Lanjutnya bahwa pertemuan itu semata mata menyatukan visi misi kedepan sehingga pkb dan pdip selaras dan seirama dalam perjuangan menuju satu fraksi.
“Kita sudah mencapai titik final berkoalisi karna pkb dan pdip secara nasional berkoalisi sehingga kita yang sama sama dua kursi parlemen menemukan titik kesepakatan membentuk satu fraksi”.
Ditanya soal nama fraksi, Firdaus katakan jelas ada kata kata kebangkitan dan perjuangan. “Soal nama fraksi jelas ada kebangkitan dan Perjuangan” Demikian ujarnya. (//arif)

Mengenal Sosok Raihan Anwar, SE, M.Si Sang Politisi Tangguh

Bima Bimantika.net-

Sosok Raihan Anwar (RA,red) identik dengan intelectual organic yang memelopori lahirnya Reformasi di Indonesia. Ia telah mengawalinya ketika ikut andil dalam diskusi dan debat format Perjuangan aktivis reformasi diawal tahun 1993-1994 bersama – sama aktivis malang Almarhum Munir dkk, Ia salah satu tokoh aktivis yang lantang memperjuangkan perubahan ketika ia menjadi ketua SMPT dan Sempat aktif di PDI sebelum reformasi.

Di awal pendirian PAN RA telah berjuang dalam wadah rumah perubahan PAN dalam mengawal Reformasi di Indonesia, Ia tampil dengan gagasan cemerlang ketika menjadi tokoh penting dalam Barisan muda PAN . Dengan pengalaman sebagai aktivis politik progresif di PAN ia coba tampil dalam momentum politik menjadi calon anggota DPRD tapi keberuntungan belum berpihak kepadanya, padahal ketokohan dan gagasan politik yang ia tawarkan sangat progresif untuk sebuah perubahan NTB saat itu.

Mental petarung tangguh tidak pernah kalah dengan keadaan sambil ia melanjutkan kuliah program Doktor ilmu manajemen di universitas negeri jakarta kemudian Ia melangkah lebih jauh melalui Partai Nasdem, disinilah RA menemukan ekosistem politik baru yang mengantarkan Ia sebagai Anggota DPRD Provinsi dua periode berturut- turut. Ia memiliki visi besar dalam membangun Partai Nasdem untuk memperjuangkan kepentingan dan aspirasi masyarakat sehingga buah dari perjuangan itu memberikan hasil maksimal dengan memperoleh 5 kursi di DPRD kabupaten bima untuk ukuran sebuah partai baru.

Saya paham betul sosok RA karena kita hidup bersama- sama, Ia sosok intelektual, memiliki kompetisi dalam kepemimpinan dan ia memiliki modal sosial dan networking yang luas. IA selalu menyatakan spritual politik itu lebih penting dari pada matematika politik. Ia ingin bertarung demgan spiritual politik untuk membangun bima yang rapuh akan nilai- nilai Islam.

SA sosok yang ramah dan sangat dekat dengan Grass Root politik ( akar rumput) ia akrab dengan semua simpul – simpul diakar rumput, petani, Nelayan, tokoh masyarakat, aktivis, akademisi, Ia politisi pelayan masyarakat yang tidak banyak basa – basi dengan ketidakberesan.

RA memiliki Ultimate Goal dalam membangun Bima ke depan dengan visi besar untuk perubahan, RA dengan background Ekonomi dan Doktor Manajemen Bisnis, mampu melakukan transformasi dan perubahan Ekonomi Bima menjadi lebih maju, Maka Ia sosok yang layak untuk memimpin Bima kedepan. (Tim Bimantika.net)

Akademisi Tuding Kongkalingkong DPRD VS IDP

Bima Bimantika,-
Akademisi Muda asal Bima NTB, DR. Ikhwan HZ, SE, MM, M. Si saat di hubungi Bimantika.net pada sabtu malam, (37/7/2019) via phone selulernya menyatakan
Setali tiga uang Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE (IDP, red) dan DPRD tidak memiliki peran maksimal dalam membangun daerah.
“Banyak konsesi yang sifatnya transaksional yang mereka lakukan dalam mengamankan kepentingan mereka” Demikian Ujarnya mengawali pembicaraan dengan Bimantika.net.
Lanjutnya bahwasannya
IDP melakukan hegemoni kekuasaan dalam satu kendali dan kontrol, inilah yang menyebabkan Kekuasan ke arah otoriter. Secara halus IDP membungkam Fungsi kontrol DPRD dan Fungsi kendali partai politik salah satunya melalui politik anggaran dengan memberikan sejumlah konsesi melaui proyek- proyek yang dititipkan.

“Ironisnya anggota DPRD tidak berani berkutik dihadapan IDP: D dalam melaksanakan Fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Peran dan Fungsi dewan sesuai perundangan yang berlaku sangat minim dijalankan secara bertangggungjawab dalam konteks mereka sebagai wakil Rakyat” demikian Ujar Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gunadarma ini.
Masih menurut Ikhwan,
Anggota Dewan lebih menghendaki berada di zona nyaman dari pada melaksankan fungsi sebagai mana seharusnya sebagai wakil Rakyat. Mereka lebih aman untuk tidak bersikap kritis dalam mengoreksi kebijakan IDP. Dalam konteks yang lain prestasi anggota dewan sangat minim misalnya dalam hal Produk legislatif seperti PERDA. Mereka minim kemampuan Legalf Drafting, apalagi berkaitan dengan masalah makro ekonomi daerah.
Doktor Muda Asal Desa Ngali Kecamatan Belo kabupaten Bima inopun mengibaratkan
Peran dan fungsi dewan seperti “macan ompong”, loyo bahkan sontoloyo dalam mengoreksi pemerintahan. Dalam soal Fungsi Budgeting tidak memiliki penguasaan yang cukup untuk memepertanyakan mengapa struktur penerimaan APBD rendah’ Mengapa Postur APBD defisit, Apa asumsi makro yang digunakan oleh bupati dalam menetapkan APBD, Apakah anggaran yang dibuat berbasis Masyarakat . Persoalan ini harus clear mulai dari perencanaan anggaan sampai dengan pelaksanaan anggaran.

“Indikasi Korupsi APBD paling banyak terjadi pada sektor infrastruktur, karena dari persentase alokasi anggaran, sektor inilah yang paling besar. Modus yang sering digunakan adalah mark up, laporan fiktif, penyalahgunaan wewenang. Dalam konteks ini DPRD berani melakukan konsesi karena satu alasan yang sangat jelas mereka harus mengembalikan Cost Politik untuk membiayai kapanye. Biaya politik tinggi dalam Pemilu Legislasi daerah akan membuka konsesi politik untuk melakukan segala cara termasuk Menjilad, Manut, Nurut dan kongkalingkong dengan Bupati. Praktik semacam ini sudah lama dilakukan sehingga Anggota dewan hanya datang, duduk dan duit” Demikian tegasnya.
Wakil Rektor Universitas Attahiriyah Jakarta tersebut bahwa
Pandangannya ini mengingatkan kita semua untuk memperbaiki cara anggota dewan dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara bertanggungjawab karena tidak sesuai dengan Norma kepatutan bahkan melanggar aturan, sumpah jabatan dan menghianati Rakyat. Koreksi kami hanya mengingatkan jabatan anda sebagai wakil Rakyat.

“Peran dan Fungsi DPRD sangat minim dalam melaksanakan fungsi kontrol pemerintahan misalnya ketika harga klmoditi pertanian turun, ketika dugaan Korupsi bibit jagung, dll” sebutnya.
Ihkwan berharap
Stop lah politik kongkalingkong itu, kalau anda Takut dari amanat yang diberikan Rakyat dan Hegemoni IDP harus di hentikan.

Menjernihkan dari kerancuan berfikir dan mendudukan persoalan dengan sebenar- benarnya adalah bentuk tanggungjawab bersama demi kebaikan Daerah Bima. Maka tidak layak kita membanggakan Figur yang minim prestasi untuk tampil dalam kepemimpinan berikutnya.(tim//ariif//abid//kus//fud)

PAN Dan PKS Punya Manuver Menarik Menuju Pilkada Kabupaten Bima

Bima Bimantika,-mengamati perkembangan politik kekinian khususnya Jelang Pilkada 2020, salah seorang Pemerhati, Muslihun Yakub menyampaikan bahwa Pagi tadi media oneline Garda Asakota merilis berita dengan judul “Koalisi Gemuk 11 Partai, Akankah Terbentuk?” Fakta pertemuan petahana dengan 11 ketua partai di Mataram tempo hari adalah hal yang wajar dan secara politik menguntungkan psikologi petahana. “Disitulah poinnya pentingnya” ungkap Lebbe sapaan akrab Muslihun Yakub.
Lanjutnya,
Tanggal 19 Juni 2019 Ketua Nasdem Raihan Anwar membuat pernyataan di media tentang adanya keinginan “Mengusung Pemimpin Alternatif”. Menariknya, pasca pertemuan Ketua PAN dgn Gubernur NTB yang berlangsung tempo hari di kediaman Gubernur NTB memicu reaksi dan juga konfrontasi Ketua Nasdem.
“Konfrontasi Ketua Nasdem dapat dibaca secara gamblang, adanya keinginan berkoalisi dengan Partai Golkar kendati menyertakan alasan trend koalisi nasional maupun trend koalisi dalam Pilkada Kabupaten Kota yang terjadi dalam Pilkada”ungkap Lebe.
Lanjutnya, Lagi-lagi secara psikologis petahana meraup keuntungan persepsi positif yang berlapis.

Pernyataan pertama Ketua Nasdem yang menghendaki pergantian kepemimpinan Daerah dihubungkan dengan pernyataan kedua Ketua Nasdem yang hendak berkoalisi dengan Golkar adalah bukti akurat ambivalensi politik Ketua Nasdem.

“Politik ambivalen hanya menciptakan oportunis. Bolehkah itu? Boleh dalam pendekatan oportunisme-kapitalisme, tapi ditentang oleh ideologi politik yang berbasis moral dan etika. Bila aktor politik kehilangan basis moral dan etika publik, masih pantaskah menjual eceran isu menggganti petahana?
Muslihun pun pertanyakan Apakah Nasdem dengan sikap ambivalensi mendapatkan tempat yang layak dan terhormat dalam peta koalisi petahana? Atau jangan-jangan Nasdem sedang merancang kesulitan memperoleh posisi politik yang layak, baik dalam koalisi petahana maupun di luar koalisi petahana? Jika itu terjadi, terlalu besar taruhan bagi Nasdem.

Sementara konsentrasi petahana lebih utama menjaga kestabilan ritme dengan figur 02 yang telah petahana kantongi dengan rapi, walau Golkar sendiri bermaksud mengacak-acak figur yang telah dikantongi petahana.
“Manuver PAN dan strategi PKS masih jauh lebih menarik dan patut dibanggakan” Demikian tegas Muslihun. (Tim/yaumul ma’ruf/yopi/abid)

DR. Ikhwan : “Dinasty Anak Haramnya Demokrasi”

Bima Bimantika,-
Doktor Muda Asli Desa Ngali Kecamatan Belo Kabupaten Bima, DR. Ikhwan HS, SE, MM, M.Si saat di mintai tanggapannya terkait Dinasti pada hari Sabtu (26/7/2019) melalui telpon selulernya menyatakan
Hampir tidak ada teladan terbaik dalam pengelolaan daerah yang dipimpin oleh mata rantai dinasti politik, yang nyaris hanya banyak mudaratnya dari pada manfaatnya karena potensi penyelewengan kekuasaan besar melalui model hubungan kekerabatan dalam jabatan publik. Ironis karena setelah suami, Istri, setelah Isri Anak, setelah anak mantu hanya bersirkulasi pada lingkaran Keluarga.

“Tidak ada satupun daerah yang maju di Indonesia yang dipimpin oleh dinasti justru menyuburkan praktek KKN terselubung yang membuat daerah tidak berkembang. keterbelakangan daerah seperti ;
Persoalan, kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan ekonomi di bima saat ini salah satunya efek ikutan politik dinasti tampa melihat kemampuan” demikian ujarnya.
Masih menurut Ikhwan,
Semua daerah yang menyuburkan dinasti politik masuk penjara misalnya dinati Atutbdi Banten, Dinasti Kutai Karta Negara, Dinasti Cimahi Jawa Barat, dinasti Fuad di Bangkalan, Dinasti Yasin limpo di sulsel, dinasti Klaten, Dinasti Banyu Asin Semua berujung di Penjara.
Ikhwan berpendapat bahwa
Dalam demokrasi terbuka hasrat berkuasa termasuk yang tidak pantas pun menjadi pantas. Termasuk anomali melanggengkan dinasti untuk merawat dan melanjukan kekuasaan, memang tidak salah karena demokrasi menghargai one man one vote, hanya saja tidak Patut secara moral politik.

“Tidak masuk akal kekuasaan diwariskan kecuali dalam sistem monarki lebih – lebih tidak berpengaruh apa- apa bagi kepentingan masyarakat” Sebut Ikhwan.
Dosen Falkultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gunadarna inipin menyampaikan
Praktik ini semacam Arisan keluarga menunggu giliran untuk mendapatkan kekuasaan. Pastinya sistem Check and balances tidak berjalan secara efektif manakala lini kekuasaan dikuasai kerabat dekat. Demokrasi hadir sebagai kritik keras terhadap oligarki dan monarki yang bias nilai manfaatnya. Bahaya politik dinasti Potensi ekonomi dimonopoli oleh sedikit elit untuk kepentingan pribadi dan keluarga.

“Sistem dinasti tidak tepat di lestarikan di Bima karena politik dinasti berbanding lurus dengan kompetisi politik yang tidak sehat yang mencederai Pilkada. Belum lagi efek rusaknya serius untuk potensi penyimpangan dan penyalahgunaan fasilitas daerah melalui kekuasan dan uang” tegasnya.
Lanjut Ikhwan, Upaya menyuburkan dinasti akan membalikan pada stasium sejarah masa lalu atau kembali terpuruk pada mentalitas Feodal yang selalu pasrah dikuasai oleh segelintir instana untuk dibodohi oleh kepentingan Nepotisme kerajaan. Sedangkan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan demokrasi terpasung oleh Mitos bohong sebagai pembawa Risalah kemajuan,,padahal mereka hanya mencari kedudukan, kekayaan dan melanggengkan keturunan.
“Menolak politik dinasti itu harus, karena itu bukan kehendak yang baik dalam sistem politik maka gambaran sikap kritis menolak dengan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat jauh lebih baik untuk terus di sampaikan”demikian ujar Ikhwan yang juga sebagai Wakil Rektor Universitas Attahiriyah Jakarta ini. (/arif)

Menunggu Sikap Politik Gubernur, Akankah Mempengaruhi Pilkada Kabupaten Bima ?

Oleh : Muslihun Yakub

Bimantika,- News
Kemenangan Partai Golkar dalam Pemilu Legislatif dengan memperolehn sembilan kursi di DPRD Kabupaten Bima adalah modal politik yang memastikan IDP untuk maju sebagai Calon Bupati Bima periode 2020-2025. Sekali lagi calon Bupati!! Sementara posisi Ketua DPRD secara otomatis diisi oleh Kader Golkar karena Golkar memperoleh kursi paling banyak. Siapa ketua DPRD yang akan diputuskan oleh Golkar….? Faksi internal Partai Golkar sejuta persen ingin memangkas Yandi. Sementara Yandi adalah putra Ketua Golkar Kabupaten Bima. Soal ini adalah ujian pertama kematangan IDP dalam berpolitik yang secara langsung punya keterkaitan dengan persepsi publik dan aksepsetasi politik IDP. Jika salah dalam mengambil keputusan pada soal ini, maka pintu awal kekalahan IDP dalam pilkada.

Golkar membutuhkan koalisi dengan partai lain untuk mengusung IDP kembali dicalonkan dalam Pilkada 2020. Dengan siapa Golkar berkoalisi? Soal ini dinamis dan pragmatis. PDIP, HANURA, adalah dua partai dalam konteks ke-Bima-an yang mengutamakan pragmatisme? Gue dapat selesai urusan (kurang lebih begitu).

Sementara PAN, NASDEM, PKS, relatif punya niat mengubah haluan bahwa IDP kalau bisa diakhiri satu periode. Tapi opsi itu bisa dibaca sebagai manuver mereka agar tidak sulit menjadi orang kedua dari IDP kecuali PKS. Menarik keluar PKS sebagai pengecualiaan dalam peta koalisi Mengusung IDP didasarkan pada analisis bahwa Dr. Zul/Gubernur NTB tidak menginginkan lagi IDP menang dalam periode kedua.

Strategi PKS bisa mematikan kartu politik Golkar dan IDP dalam konteks Pilkada 2020 jika PKS mampu sejalan dan seirama dengan GERINDRA. Dua partai ini bila sejalan dan bertemu dalam Kepentingan pembaharuan yang sama, maka IDP selesai apapun skenario dan strategi Golkar maupun Parpol yang berkoalisi dengan Golkar.

Siapa yang PKS inginkan? Kartu itu ada pada Dr. Zul, Gubernur NTB. Siapa yang disetting Gerindra? Ada dalam meja eks Kopassus. Mungkinkah PKS dan Gerindra mengusung Wakil untuk IDP? Sangat mungkin, tapi kecil peluangnya.

Bagaimana Langkah Politik Demokrat?
Demokrat ingin membuat skema alternatif, tetapi tidak cukup memadai punya kewibawaan untuk meyakinkan partai lain kecuali sedari awal sudah mengambil sikap di belakang Wakil Bupati. Demokrat tidak jeli, jelas ketinggalan kereta yang dampaknya menurunkan perolehan suara Demokrat untuk pemilu yang akan datang.

Tasrif : IDP sedang Menguji Elektabilitas Putranya jadi Ketua Dewan.

Bima Bimantika,-News

salah Seorang Dosen Muda STISIP Mbojo Bima, Tasrif, S. Sos, M. Ikom saat diwawancarai dikediamannya jalan Gatot Subroto Sadia Kota Bima pada hari minggu (21/7/2019) menganalisa langkah taktis politik yang sedang di iramakan oleh Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE.
Dosen Muda Magister Ilmu Komunikasi konsentrasi komunikasi politik inipun menyampaikan bahwa dengan adanya dua berita yang berbeda antara medis online visioner bima dan Bimantika.net adalah bisa di analisa secara taktis politik.
yang di Visioner Bima kira kira berita dengan Judul Putra Mahkota Jadi Ketus Dewan, sementara yang di Bimantika.net disebutkan baru diusulkan dalam rapat pleno pada hari minggu (21/7/2019) adalah semata mata dalam rangka melakukan semacam survey tahah awal untuk menguji ke publik terkait elektabiltas putra pertamanya tersebut untuk menduduki Jabatan Ketua Dewan.
Lanjut Tasrif, bahwa ada yang menyebut aklamasi ada yang menyebut baru usul, irama ini sengaja di pasarkan di ruang publik untuk menguji seberapa besar barang ini akan bisa diterima oleh masyarakat, sehingga akan menjadi ukuran pada penentuan sikap oleh sang permaisuri mendiang Almarhum Sultan Bima Ferry Zulkarnain, ST terhadap sang anak agar bisa dijadikan sebagai ketua DPRD Kabupaten Bima. (//arif//yaumul ma’ruf)

Yandi Baru diusulkan, Belum Ditetapkan Jadi Ketua Dewan

Bima Bimantika,-News
Jabatan Ketua DPRD diatur dalam UU nomor 2 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas UU nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD memberikan isyarat bahwa pemenang pemilu berhak atas jabatan Ketua Dewan disetiap tingkatan. Oleh karna Hasil Pemilu legislatif April 2019 lalu di Kabupaten Bima pemenangnya adalah Partai Golkar dengan 9 kursi dari total 45 kursi DPRD Kabupaten Bima, maka Golkar pun menindaklanjuti nya dengan menggelar rapat pleno untuk menentukan siapa yang layak menjadi Ketua DPRD Kabupaten Bima Periode 2019-2024. Pantauan Langsung wakil Pimpinan Redaksi Bimantika.net Zulkarnain Lubis di arena Rapat Pleno Partai Golkar pada minggu, (21/7/2019) di Mutmainnah Home Stay memberikan gambaran bahwa pada rapat pleno tersebut forum rapat pleno DPD ll Partai Golkar berhasil merekomendasi kan tiga nama dari 9 orang Anggota DPRD Partai Golkar saat Pileg kemarin. Tiga mana yang mengemuka dalan rapat pleno tersebut adalah Ir. Suryadin, Muhammad Putera Ferryandi, S. Ip dan Hj. Suhartini.
Menurut Ketua DPD ll Partai Golkar Kabupaten Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE bahwa hasil pleno tersebut akan di bawa ke DPD l Partai Golkar Propinsi NTB. “Nanti DPD l Propinsi NTB menyeleksi satu nama untuk di rekomendasikan ke DPP Partai Golkar” Demikian Ujar Dinda yang juga Bupati Bima ini usai melakukan Rapat Pleno DPD ll Partai Golkar Kabupaten Bima.
Lanjut Dinda bahwa dari ke tiga nama yang terkemuka din rapat pleno tersebut adalab representasi kader terbaik di DPD ll Partai Golkar. “Mereka bertiga adalah kader terbaik partai Golkar dan loyalis partai Golkar” Demikian sahut Dinda.
Jadi praktis sampai saat ini belum ada sebuah surat keputusan apapun terkait dengan Ketua DPRD Kabupaten Bima. (Zulkarnain Lubis)

Juru Bicara IDP Angkat Bicara

20 Juli 2019 Bimantika,- News

juru bicara Pribadi Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE, Angkat Bicara soal banyaknya hujatan hujatan tidak mendasar di Media sosial yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu.. Juru Bicara, IDP, Abdul Heris, SH pada Tabloid Bimantika. Net melalui Whatsapp nya menghimbau pada seluruh lapisan masyarakat kabupaten Bima senantiasa sopan santun dalam tutur kata dan berbahasa. “Arif dan bijaksanalah dalam penggunaan media sosial” ujar Jubir IDP.
Heris pun menyatakan bahwa oknum yang tidak bertanggung jawab yang selalu menyerang pribadi IDP adalah tidak memiliki Adab. “Hidup itu perlu adab sehingga kita tau mana yang baik mana yang tidak baik” demikian ujar Heris yang juga cucu Ompu Kapa’a Ngali ini. Bahkan dalam Akun Facebook pribadinya HERIS OMPU KAPA’A Menyatakan : Jangan setor muka pada kekuasaan disaat lapar. Hadirlah disaat kekuasaan membutuhkan. Saya membela martabat IDP sebagai pribadi maupun sebagai kepala daerah karena panggilan nurani. Kritik saja kekuasaan bila perlu jangan berhenti. Tapi jangan karena uang dan uang. Kasihan pada dirimu. Kalau Ibu anda dihina, kalau kakak, adik anda dihina, anda mau? Anda terima? Seperti itu juga perasaan orang kawan. Bila posisi anda dekat secara moral dan perasaan dgn IDP, anda rela orang dekatmu direndahkan? Kapan IDP menutup diri bila urusan rakyat yang dibicarakan? Bahkan IDP tiap hari melayani kepentingan pribadi rakyatnya. Anda sanggup dalam posisi itu? IDP kalian hina, putranya kalian hina, keluarganya kalian ini, lalu manfaat apa yang kalian dapat? Bisa jadi keburukan yang kau peroleh. (//arif)

Hacklink Hacklink Satış бэклинки casibom marsbahis casibom hacklink market marsbahis giriş vdcasino casibom